Assalamualikum wr wb

Perlu saya jelaskan, saat ini di Sumbar tidak ada perusahaan besar. Sehingga 
keinginan mendapatkan bantuan pendanaan pembangunan toilet umum dari 
perusahaan-perusahaan untuk kawasan wisata tidak bisa dilakukan. Untuk berharap 
dari Pemda provinsi ataupun kabupaten tentunya akan lebih sulit lagi, sebab 
pendanaan ini yang menjadi permasalahannya. Lagi pula apabila ada pembangunan 
dari pemda, sifatnya selalu proyek yang selalu ada mark up disana-sini, toilet 
dengan biaya Rp. 10 jt bisa membengkak menjadi Rp. 50jt.

Selain itu, permasalahannya bukan pada pembangunan toilet, namun siapa yang 
selanjutnya mengelola toilet umum tersebut, sebab perlu maintenance berkala & 
petugas yang setiap saat membersihkannya. Tentunya tidak bisa pula dilakukan 
pengangkatan tenaga honorer pengelola toilet umum. Berapa harus digaji dan lain 
sebagainya.

Kelemahan mendasar dari pengelolaan kawasan tourism di Sumbar terletak pada 
siapa yang mengelola. Sebab ada hukum tidak tertulis bahwa kawasan ini adalah 
ulayat nagari, dimana seharusnya dikelola oleh pemerintahan nagari bersama 
masyarakatnya.

Syukur kalau kepala dinas terkait berasal dari nagari tersebut yang biasanya 
memiliki perhatian pada kampung halaman & komunikasi yang rutin (baik formal 
maupun informal) dengan pemerintahan nagari & masyarakat nagari. Sebagai 
birokrat, tentu tidak selamanya bertugas di pos yang sama, sebab selalu ada 
penyegaran yang disebut dengan istilah mutasi. 

Mari kita lihat sebagai contoh pengelolaan kawasan wisata Danau Dibawah yang 
berada di wilayah nagari Simpang Tanjuang Nan Tujuh & nagari Kampuang Baru 
Dalam kec. Danau Kembar kab. Solok. Petugasnya hanya datang 2 kali seminggu, 
itupun hanya "mancaliak-caliak sajo", sebab ybs tidak bermukim di lokasi, 
melainkan bermukim di kota Solok. Jangan berharap melihat fasilitas toilet umum 
yang bersih disini, sebab tempatnya berdampingan dengan dapur, itupun harus 
membayar dengan retribusi Rp. 1.000,-.

Terlintas dalam pemikiran saya, mengapa pemda kab. Solok tidak menyerahkan saja 
seluruh pengelolaan kawasan ini kepada pemerintahan nagari, sehingga bisa 
dikelola bersama-sama dengan KAN, pemuda nagari & seluruh masyarakat nagari. 
Sebab, dengan demikian tentu ada rasa memiliki oleh masyarakat setempat. 
Apabila 
masyarakat nagari tidak memiliki pengetahuan dalam mengelola pariwisata, bisa 
dilakukan pendampingan dalam pelatihan-pelatihan dilapangan secara berkala. 
Dengan begitu, pemerintahan nagari mendapatkan sumber pemasukan yang baru, 
pemuda nagari mendapatkan pekerjaan & masyarakat bisa berniaga di kawasan 
wisata 
yang penataannya dimusyawarahkan bersama oleh jajaran Bamus/BPRN, KAN & 
pemerintahan nagari.

Sudah barang tentu, untuk membangun toilet umum yang berada diatas tanah ulayat 
nagari dirunsingkan bersama oleh seluruh pemuka masyarakat nagari. Biasanya, di 
minangkabau seluruh pembiayaan dilakukan secara bersama-sama, seperti halnya 
juga membangun balairung adat, kantor pemerintahan nagari, surau & masjid 
nagari, sebab ini adalah fasilitas umum di nagari. 

Kendalanya adalah, banyak dari masyarakat nagari (termasuk perantau) yang suka 
saling "tunggu-menunggu" untuk membangun fasilitas ini. Padahal, dibandingkan 
mesjid, balairung ataupun kantor pemerintahan, toilet umum bisa mendatangkan 
pemasukan dengan adanya retribusi kebersihan. Saya kira semua wisatawan 
memahami 
hal ini, sebab dibanyak lokasi toilet umum memang mengutip retribusi.

Kondisi yang saling tunggu menunggu inilah yang bisa dialihkan dengan mencari 
pendanaan dari lembaga keuangan, seperti Bank BRI, BNI Syariah ataupun BPR yang 
ada di banyak wilayah di Ranah Minang. Tentunya, karena kredit ini tidak 
menggunakan agunan (seperti halnya yang saya terima 3 tahun terakhir) 
diperlukan 
surat menyurat yang ditandatangani oleh pemerintahan nagari, camat, KAN & 
BAMUS/BPRN. 

Dengan demikian, lembagaan keuangan mendapatkan keuntungan, pemerintahan nagari 
memiliki fasilitas toilet umum yang baik, masyarakat nagari bisa mengelola 
pariwisatanya dan pariwisata Sumbar bisa selangkah lebih maju (tanpa proyek 
yang 
sering di mark up).

Tentunya sebuah ide selalu ada pendapat "pematahnya" dengan alasan apakah 
sanggup pemerintahan nagari membayar angsuran setiap bulannya kepada lembaga 
keuangan? Dari kredit Rp. 10 jt, pemerintahan nagari diharuskan mencicil paling 
tidak sebesar Rp.920.000, per bulan. Berapa betul hasil dari retribusi setiap 
harinya dari 1 unit toilet umum? Apabila saya diminta untuk membantu 
pemerintahan nagari membangun toilet umum ini, saya akan minta pak wali nagari 
membuat pembukuanya setiap hari & mempublikasikan hasil pemungutan retribusi 
setiap bulannya. Apabila kurang dari besar jumlah angsuran, tentunya masyarakat 
rantau akan mengetahui hal ini, bara nan kurang bara nan balabiah.

Sepanjang yang saya tahu, orang minang itu punya rasa malu sebagai salah satu 
khaanah budayanya. Mereka tidak mau orang minang yang lain tahu bahwa 
pemerintahan nagarinya tidak sanggup mencicil angsuran kredit pembangunan 
toilet 
umum. Kabara bana pitih Rp. 920.000,- sabulan sakali. Kok takumpuaan satiok 
bulan retribusi agak Rp. 600.000,- indak kamungkin indak ado nan amuah manukuak 
Rp. 320.000 lai? Iyo padiah bana urang nagari mantun, nan ka rancak kampuang 
inyo juo.

Pabilo batamu dima sajo, batanyo awak "Dima kampuang mamak?". Kampuang ambo di 
nagari A". "Ondeh... nagari nan manunggak bayia angsuran toilet umum tu yo??... 
hehehe                  

wasalam 

AZ/lk/32 th
Padang

Saya melihat permasalahannya lebih kepada proyek dari pada mengelola pariwisata 
sesuai dengan kemampuan, perhatian & waktu yang dimiliki.       

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/

Kirim email ke