Editorial Media Indonesia, Rabu, 02 Maret 2011 00:01 WIB 18 Komentar http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/02/207126/70/13/Kemacetan-Merak-
ANTREAN truk yang membuahkan kemacetan luar biasa di Pelabuhan Merak, Banten, kian meneguhkan buruknya pengelolaan infrastruktur di negeri ini. Buruk karena hal ini terjadi berulang-ulang, tanpa ada solusi yang efektif. Bukan kali ini saja ribuan truk yang hendak menyeberang dengan kapal roll on roll off (ro-ro) ke Bakauheni, Lampung, tertumpuk di Pelabuhan Merak. Penumpukan itu membuat antrean panjang hingga belasan kilometer, bahkan memakan ruas Jalan Tol Jakarta-Merak. Penyebabnya sederhana, yakni kurangnya kapal yang dioperasikan. Dari 33 kapal, 4 kapal rusak dan 10 kapal sedang docking. Sisa 19 kapal dan itu pun yang layak jalan hanya 16-18 kapal. Dampak kemacetan truk di Merak itu jelas amat besar. Pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organda mengaku rugi hingga Rp1,5 miliar per hari. Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat kerugian Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per hari. Celakanya, kemacetan truk di Merak itu tidak terjadi satu-dua hari, tapi sudah berlangsung lebih dari dua pekan. Jelaslah ada yang tidak beres dalam pengelolaan pelabuhan. Buktinya, dari 977 pelabuhan umum di Indonesia, baru 24 pelabuhan yang memenuhi standar International Ship and Port Facility Security Code yang dikeluarkan International Maritime Organization. Standar pelayanan itu mencakup ketersediaan infrastruktur, kelengkapan peralatan, kecepatan bongkar muat, kedalaman laut, dan parkir. Pelabuhan Merak termasuk yang minim fasilitas. Yang menonjol di situ adalah maraknya pungutan liar. Sopir truk, misalnya, harus mengeluarkan ratusan ribu rupiah bila ingin kendaraannya didahulukan ke kapal. Panjangnya kemacetan itu mestinya kembali mendorong pemerintah untuk memikirkan solusi yang efektif dan berjangka sangat panjang, yaitu membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa bagian barat itu dengan Pulau Sumatra bagian selatan. Berjangka sangat panjang, bahkan selamanya, karena sekali jembatan itu dibangun, selamanya dia dapat dimanfaatkan. Tidak seperti kapal yang akan menjadi tua, rusak, dan tinggal besi tua. Jika ditilik dari segi ekonomi, jelas lebih besar maslahatnya membangun jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatra daripada Jembatan Suramadu yang menghubungkan Jawa dan Madura. Oleh karena itu, sebuah keputusan mestinya diambil untuk memastikan terlaksananya pembangunan jembatan itu tanpa menjadi persoalan siapakah dan dari partai apakah kelak yang memerintah di negeri ini. Pembangunan infrastruktur yang strategis jelas memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Sepatutnya pekerjaan sekelas itu menjadi komitmen nasional, yang dikerjakan sampai tuntas, tanpa direcoki pergantian kekuasaan sebagai hasil pemilihan umum. Tanpa komitmen seluhur itu, Indonesia justru akan dirusak demokrasi yang tiap lima tahun sekali membuka kemungkinan terjadinya pergantian pemerintahan. -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
