Ingin memperoleh anggaran yang lebih besar dari Pemerintah Pusat adalah sah2 
saja

Tapi hendaknya diperhitungkan juga kemampuan memanage dan menyerap Dana tersebut

Sehari sebelumnya diberitakan perolehan Riau dari APBN akan disunat karena 
kegagalan membagikan dana BOS sampai batas waktu terakhir

APBN Riau Bakal Disunat

March 30th, 2011 by idris





M Nuh, Menteri Pendidikan Nasional

JAKARTA (RP) – Anggaran untuk Provinsi Riau dari APBN terancam disunat 
pemerintah pusat. Pemotongan ini akan dilakukan sebagai sanksi, gagalnya Riau 
menerapkan program BOS, yang hingga hari ini masih terkendala.

Kepastian pemotongan ditegaskan Menteri Pendidikan Nasional Prof Dr Mohd Nuh 
pada Riau Pos. Kementerian Diknas, katanya, sudah berkoordinasi dengan Menteri 
Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehubungan 
sanksi ini.

‘’Tolong disampaikan ya, Riau termasuk yang realisasi penyaluran BOS paling 
rendah,’’ kata Nuh.

Ditanya soal rincian anggaran yang akan dipotong itu, Nuh —yang jadi pembicara 
dalam Forum Pemred Grup Jawa Pos di Bandung pekan lalu, mengatakan pemotongan 
itu bisa terjadi di semua sektor.

‘’Yang jelas, bagi yang tidak bisa menyalurkan BOS itu, pemerintah akan beri 
sanksi tegas. Bentuknya, ya pemotongan anggaran itu,’’ katanya.

Sementara itu, Provinsi Riau yang sudah dapat peringatan sejak pertengahan 
Maret lalu, hingga kini masih belum menuntaskan

penyaluran dana itu. Meski untuk menggesanya, Disdik Riau sudah men-deadline 
Disdik kabupaten/kota, namun jika akhir Maret ini tak tercapai, sanksi 
pemotongan APBN bagi Riau bakal merugikan rakyat provinsi ini.

‘’Kita memang sudah melampaui batas akhir penyaluran BOS dari Mendiknas. Namun 
masih ada waktu hingga akhir Maret nanti untuk menyalurkannya. Jangan sampai 
hingga batas waktu terakhir ini dana tersebut belum disalurkan,’’ ungkap Kepala 
Dinas Pendidikan Riau HM Wardan.

Menurut Wardan, berdasar instruksi Mendagri, penyaluran dana ini sudah 
dilaksanakan sejak Februari. Namun berdasar pengamatan lapangan dan laporan 
dari tim BOS pusat masih ada beberapa daerah yang belum menyalurkannya, 
termasuk Riau. Karena itu, dengan instruksi ini, BOS sudah harus diperoleh 
akhir Maret nanti.

Khusus untuk dana BOS, kata Wardan, memang tak lagi jadi tanggung jawab Disdik 
Riau. Seluruh penyaluran dilaksanakan kabupaten/kota masing-masing dan 
anggarannya juga sudah ada di kas daerah.

Karena itu, dengan anggaran yang sudah ada tidak ada masalah dengan penyaluran. 
‘’Semua anggaran sudah ada, tinggal didistribusikan. Jadi tak ada masalah 
dengan itu semua. Akhir Maret semua harus dilaksanakan,’’ ujarnya.

Sementara itu, penyebab utama lambannya penyaluran dana BOS lebih karena Pemda 
tak punya daya inovasi. Banyak Pemda hanya terpaku pada aturan normatif.

‘’Pemerintah daerah kurang inovatif mencari terobosan agar dana BOS bisa sampai 
tepat waktu. Sikap itulah yang membuat daerah terpaku pada proses pencairan 
dana ke daerah harus membuat Rencana Kegiatan Anggaran dan menunggu disahkan 
DPRD,’’ ungkap Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas, Suyanto ketika ditemui usai 
bertemu Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (29/3).

Padahal, menurut Suyanto, khusus untuk BOS ini cukup dengan membuat Perda saja, 
sehingga pencairan dana BOS dapat pengecualian. Mantan Rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY) ini juga mengatakan, khusus untuk penyaluran BOS ini 
juga sudah diterbitkan surat edaran bersama Kemdiknas dan Kemdagri yang 
menyatakan bahwa dana BOS bisa langsung disalurkan dan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA) dapat dibuat sederhana.

‘’Pemda seharusnya bisa membuat peraturan daerah, agar penyalurannya bisa tepat 
waktu, tapi tidak menyalahi prosedur hukum,’’ tegasnya.

Suyanto juga mengakui jika sosialisasi dana BOS pada para kepala dinas memang 
berlangsung maraton di detik-detik terakhir. ‘’Walaupun begitu pesan dari 
sosialisasi sudah sampai. Buktinya, Banyumas dan Jogjakarta, itu bisa tepat 
waktu, kenapa daerah lain tidak bisa....


Untuk sarana jalan raya dulu jalan di Riau dihancurkan oleh angkutan kayu balak 
sehingga hutannya habis punah. 

Sekarang yang didapat rakyat hanya banjir dan asap tahunan.

 Herannya tidak pernah ada perusahaan yang ditindak karena membakar lahan 
tersebut

Saat ini jalan hancur oleh angkutan Batubara dan sawit

Batu Bara diangkut ke Indah Kiat Perawang dan dari Kuansing/Inhu ke Perbatasan 
Jambi sehingga dari  Inhu-Batas Jambi banyak kubangan kerbau ditengah jalan

Selain itu untuk Sumatra Barat  jalan Lintas Sumatra juga hancur, jalan yang 
didisain untuk kecepatan diatas 100 km/jam. Sebelum tahun 2000 kami bisa 
mengendarai mobil sekitar 140-160 km/jam disini.  Kemaren kami jalani antara 
Sijunjung- Kiliran Jao. Kenyataannya sekarang lebih banyak menggunakan 
persnelling 2-3 karena jalannya hancur

Kenapa perhatian pemerintah Propinsi agak kurang pada jalan negara ?  Inikah 
berkah Otonomi ?

Di Kalimantan, perusahaan tambang batu bara harus membuat jalan sendiri, tidak 
boleh menggunakan Public Road

Kenapa di Sumatra, ratusan truk Fuso Raksasa dengan muatan sekitar 40 ton bisa 
bersileweran dijalan umum ?

Apakah jalan yang dirawat dengan uang rakyat/pajak tsb. Bisa dengan bebas 
dirusak segelintir orang yang menjalankan bisnisnya ?

Kalau ada yang bisa menanyakan ke Pemda Sumbar atau Kabupaten Dharmasraya dan 
Sijunjung itu baik sekali. 

Kenapa jalan bisa hancur oleh angkutan batu bara tsb

---TR


Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-- 
.
* Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain 
wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet 
http://groups.google.com/group/RantauNet/~
* Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email.
===========================================================
UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi:
- DILARANG:
  1. E-mail besar dari 200KB;
  2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 
  3. One Liner.
- Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/web/peraturan-rantaunet
- Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting
- Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply
- Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti 
subjeknya.
===========================================================
Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: 
http://groups.google.com/group/RantauNet/

Kirim email ke