aslm wr wb. frasa dari dua paragraf sebagaimana dikutip uda IJP dan sejumlah paragraf di tubuh berita itu, awak nilai sebuah opini pribadi dari pengirim dengan alamat email [email protected]" <[email protected]> yang juga dikirimkan juga ke "Forhami group" <[email protected]>, "pkdp indonesia" <[email protected]>
kemudian di respon dengan nada emosi oleh ZulTan" <[email protected])... dll kalau kerja jurnalistik, dia telah memiliki kode etik tersendiri.. rasa nya tak mungkin ada unsur opini yang bisa menyesatkan pembaca ada di batang tubuh sebuah berita sebagaimana dipostingkan oleh pemilik email : "[email protected]" <[email protected]>............ saran: kalau pengirim dari komunitas ini mengutip hasil kerja jurnalistik, lalu menambahkan opini pribadi di dalamnya, tentu yang akan terjadi adalah bias... agar tidak terjadi fitnah, kalau mau mempostingkan sesuatu, kirim saja tulisan itu dulu.. setelah itu baru dikomentari dan diperdebatkan... kebetulan, tulisan yang dipostingkan iko, merupakan rekan kerja ambo di grup RPG Divre Padang (grup Jawa Pos)... rasonyo, tulisan yang benar itu sebagaimana telah dilansir di padang-today.com dengan link berikut: http://www.padang-today.com/index.php?mod=berita&today=detil&id=28483 sedangkan tulisan dibawah iko ([email protected]): antah baa carito nyo bisa takah itu jadi nyo... Mei 27th, 2011 @ 10:46 AM Kasihan Gubernur dari PKS Kategori: Tulisanku  Irwan Prayitno Tentunya kita masih ingat dengan peristiwa gempa bumi dan tsunami yang menimpa beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada 30 September 2009 yang lalu. Bencana tersebut memakan korban ribuan orang dan merusak sekitar ratusan rumah warga dan juga puluhan gedung. Sebagai seorang pemimpin daerah, Gubernur Sumatera Barat yang bernama Irwan Prayitno harus memikirkan bagaimana nasib orang-orang yang dipimpinnya. Berbagai cara mungkin telah dilakukannya. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah telah menyiapkan dana buat penanggulangan bencana alam yang diambil melalui APBN. Sumatera Barat yang kebetulan pada waktu itu tertimpa bencana alam, pemerintah menyiapkan dana sebesar 6,4 Triliun guna melakukan perbaikan-perbaikan setelah terjadinya bencana tersebut. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, dana bantuan gempa bumi untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat sebesar Rp3 triliun dari Rp6,4 triliun menguap (HILANG TANPA KETAHUAN). “Awalnya ada dan terdapat dalam APBN untuk dana bantuan kepada Sumbar sebanyak Rp6,4 triliun. Dari Rp6,4 triliun, sekitar Rp3,3 triliun untuk bantuan rumah masyarakat itu sudah turun dan telah disalurkan,” kata Irwan usai bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat. Pemerintah daerah Sumatera Barat dikirimkan dana awal sebesar 3 Triliun rupiah yang akan digunakan untuk merenovasi rumah-rumah penduduk dan juga merenovasi gedung-gedung pemerintahan yang rusak akibat bencana tersebut. Uang sebesar itu, oleh pemerintah daerah Sumatera Barat dibawah kepemimpinan Irwan Prayitno, langsung digunakan untuk memperbaiki rumah warga dan memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa bencana. Hasilnya, dalam waktu sekitar tiga bulan, sekitar 154 ribu rumah telah berhasil dibantu oleh pemerintah daerah Sumatera Barat. Berdasarkan kinerja tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan penghargaan kepada Pemerintahan Daerah Sumatera Barat karena merupakan provinsi yang tercepat dalam menyalurkan bantuan terhadap 154 ribu rumah dan memiliki track record terbaik dalam penanggulangan darurat. Penanganan korban gempa, Pemda Sumbar dalam waktu 3 bulan mampu menyelesaikannya secara tuntas dan bahkan mendapat penghargaan dari BNPB sebagai provinsi tercepat menyalurkan bantuan terhadap 154 ribu rumah dan memiliki track record terbaik dalam penanggulangan darurat. (Islamedia.web.id) Seiring perjalanan waktu, sisa uang dari pemerintah yang berjumlah sekitar 3,4 Triliun rupiah pun tidak turun-turun, padahal masih ada sekitar 50 ribu rumah warga dan puluhan gedung pemerintahan daerah yang masih perlu membutuhkan bantuan. Mungkinkah karena pemerintah melihat bahwa pembangunan pasca bencana alam di Sumatera Barat tergolong baik, sehingga pemerintah tidak mau menurunkan sisa dana tersebut? Setelah lama menunggu dan tidak ada kepastian, akhirnya sang Gubernur pun bertindak. Beliau mendatangi Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna meminta sisa dana bantuan tersebut. Ternyata, BNPB menyarankan kepada Sang Gubernur untuk meminta kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti saran tersebut, akhirnya Sang Gubernur pun meminta kepada Menteri Keuangan yang waktu itu dijabat oleh Sri Mulyani. Tetapi tidak ada hasil. Setelah tidak menemui jalan tengah, Sang Gubernur tetap berjuang mencari kepastian dana untuk pembangunan daerahnya pasca terjadinya bencana. Akhirnya, Sang Gubernur pun meminta penjelasan kepada Badan Anggaran DPR. Di badan anggaran DPR tersebut, Sang Gubernur pun mendapatkan informasi bahwa dana tersebut sudah dimasukkan kembali kepada Kementerian Keuangan. Tidak lama berselang, Sang Gubernur mendapatkan surat dari Kementerian PU soal pembangunan gedung-gedung perkantoran diserahkan pada kementerian masing-masing. Waktu itu, ujarnya, BNPB menyarankan untuk diminta kepada Menteri Keuangan dan dirinya meminta Menkeu (Sri Mulyani ketika itu) dan kemudian ke Dirjen Anggaran serta meminta penjelasan kepada Badan Anggaran DPR. Di Badan Anggaran DPR dikatakan bahwa dana tersebut sudah dimasukkan kembali ke Kemenkeu. Tak lama, datang surat dari Kementerian PU soal pembangunan gedung itu diserahkan pada kementerian masing-masing. (islamedia.web.id) Mungkin, karena kesal “dipermainkan” seperti itu, akhirnya Sang Gubernur pun mengirimkan surat kepada Presiden SBY. Ternyata, surat tersebut tidak direspon oleh Presiden SBY, melainkan direspon oleh Wakil Presiden. Sang Gubernur pun mendapatkan informasi bahwa ternyata dana tersebut SUDAH TIDAK ADA SAMA SEKALi. “Akhirnya kami surati Presiden SBY sebanyak dua kali dan direspon oleh Wakil Presiden yang ternyata uangnya SUDAH TIDAK ADA SAMA SEKALI,” kata Irwan. Sungguh malang nasib Sang Gubernur. Seorang Gubernur pun bisa “dioper sana, dioper sini”. Padahal yang dilakukannya adalah mencari dana guna melakukan renovasi daerah yang dipimpinnya guna perbaikan kembali kondisi rakyat di Sumatera Barat. Kisah Sang Gubernur, mungkin juga sering kita alami dalam kehidupan kita ketika kita berurusan dengan aparat pemerintahan. Kita dioper kesana, dioper keisini, tanpa mendapatkan hasil terbaik yang kita inginkan. Ya memang, untuk sementara beginilah negeri yang kita cintai itu. Tetapi Sang Gubernur mungkin tidak ingin dikasihani. Hal yang mungkin adalah, beliau bingung dikarenakan uang penanggulangan bencana yang berjumlah 3,4 Triliun bisa hilang begitu saja, padahal telah dianggarkan. Bahkan mungkin saja, Sang Gubernur bertambah bingung ketika Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan meminta agar Pemerintah Daerah Sumatera Barat membangun 19 Gedung pemerintahan melalui dana APBD. “Dirjen Anggaran bilang pakai APBD saja, lalu saya jawab sama saja dengan mati berdiri. Mana ada dana provinsi untuk membangun itu. Sama sekali tidak ada,” ungkap mantan Ketua Komisi VIII DPR itu. Jika dana APBD Sumatera Barat tahun 2011 yang berjumlah Rp.2.123.681.661.518 tersebut digunakan untuk membangun kembali daerah yang terkena bencana dan juga digunakan ntuk membangun gedung-gedung perkantoran, bagaimana dengan bagian-bagian lain yang juga membutuhkan dana guna dilakukan perbaikan? Sedangkan, dana tersebut telah dialokasikan untuk pembangunan daerah. Anda bisa membaca pembagian dana alokasi tersebut disini, disini, disini, disini, dan disini. Oleh karena itu, Sang Gubernur pun meminta semua anggota DPR RI dari Provinsi Sumatera Barat untuk memanggil pihak-pihak yang terkait guna dimintai pertanggungjawaban mengapa dana penanggulangan bencana sebesar 3,4 Triliun tersebut bisa hilang. “Saya mau konkrit, mohon kiranya kalau tidak ada keberatan, kekuatan kita di parlemen ini memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardjojo untuk mengatakan jangan kira Sumbar itu sudah selesai dari penanganan gempa bumi. Masih ada sekitar 50 ribu rumah masyarakat dan 19 gedung Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih rata dengan tanah dan pegawai kita semuanya berserakan,” kata Irwan Ptrayitno. Jika memang ternyata dana tersebut hilang dikarenakan dibagi-bagi antara sesama pejabat tinggi di Pusat, sungguh tidak ada rasa perikemanusiaan sekali mereka. Saya Cuma berharap agar dana tersebut benar-benar direalisasikan agar masyarakat Sumatera Barat yang terkena bencana pada waktu itu, bisa beraktifitas sebagaimana biasanya lagi. Jika tidak, maka saya hanya bisa berdo’a agar Allah SWT memberikan azab bagi kalian. Azab yang berupa rasa sakit yang luar biasa sehingga kalian tidak bisa beraktifitas lagi… O Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -- . * Posting yg berasal dari Palanta RantauNet, dipublikasikan di tempat lain wajib mencantumkan sumber: ~dari Palanta R@ntauNet http://groups.google.com/group/RantauNet/~ * Isi email, menjadi tanggung jawab pengirim email. =========================================================== UNTUK DIPERHATIKAN, melanggar akan dimoderasi: - DILARANG: 1. E-mail besar dari 200KB; 2. E-mail attachment, tawarkan di sini & kirim melalui jalur pribadi; 3. One Liner. - Anggota WAJIB mematuhi peraturan serta mengirim biodata! Lihat di: http://forum.rantaunet.org/showthread.php?tid=1 - Tulis Nama, Umur & Lokasi disetiap posting - Hapus footer & seluruh bagian tdk perlu dlm melakukan reply - Untuk topik/subjek baru buat email baru, tdk mereply email lama & mengganti subjeknya. =========================================================== Berhenti, bergabung kembali, mengubah konfigurasi/setting keanggotaan di: http://groups.google.com/group/RantauNet/
