Pak BTS, itu kan baru APBD... bagaimana dengan APBN? bgmn dengan BUMN, yg nota bene adalah instrumen negara juga... pembangunan jalan nasional, misalnya, itu bagaimana? pembangunan pembangkit listrik dsb bagaimana?
sebagai pusat pemerintahan nasional, tentunya di jakarta lebih banyak terdapat PNS (per 1000 penduduk mungkin)... artinya pengeluaran APBN utk PNS plus belanja-2 proyek lebih banyak muter di Jakarta... apa ini tidak termasuk kebijakan fiskal yg berpengaruh pada primacy?? menarik disebut mengenai usaha Danutirto (prof. farmasi) yg dulu berencana 'membaptis' pare-pare sbg pelabuhan terbuka... dari dulu saya sudah mengatakan bahwa urban primacy adalah produk dari kebijakan pemerintah.. (bukan hanya fiskal) regulasi semacam 'pilih kasih' mana pelabuhan yg boleh terbuka mana yg harus lapor sama bos di jakarta dsb tentunya berpengaruh... selama ini seakan-akan, semua pelabuhan itu tertutup, kecuali dibuka oleh pemerintah pusat... dan jelas pelabuhan membuka akses pasar yg lebih luas sehingga lebih mudah menarik investasi dan pada gilirannya berpotensi utk mengurangi primacy dsb... salam, -K- Harya Setyaka Duren Tiga Selatan 89 Jakarta INDONESIA ----- Original Message ---- From: Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> To: [email protected] Sent: Monday, April 30, 2007 9:35:51 PM Subject: Re: [referensi] STERN REVIEW: The Economics of Climate Change Ysh. Bung Deden Rukmana Deden wrote : Saya pun berpikir bahwa government expenditure menyebabkan urban primacy in Indonesia. Kota besar akan semakin besar karena didukung dana dari pemerintah pusat. Sayangnya, saya belum mendapatkan data belanja negara berdasarkan kota/kabupaten. BTS : 1. Sebelum ada Sistem Akuntansi Pemerintahan( SAP) yang baru - baca PP 24/2005 dan Permendagri 13/2006, Government Expenditure terbagi atas Routine Expenditures (RE) dan Development Expenditures. (DE). Data empiris menunjukkan bahwa perbandingan antara antara RE dan DE di daerah adalah 80% dan 20%. Jadi yang dimaksud dengan Government Expenditures yang menyebabkan urban primacy adalah DE yang hanya 20% dari Total District Government Expenditures (APBD). Secara ekonomi, urban primacy juga dapat ditunjukkan dari perbandingan PDRB kota masing-masing. Semakin primacy kota, semakin besar pula nilai nominal PDRB-nya. Oleh karena itu hipotesis yang mengatakan bahwa Government Expenditures menyebabkan urban primacy secara sederhana dapat dilihat rasio antara DE dan PDRB pada harga berlaku (current price). Dari penelitian saya - baca "Perkembangan Ekonomi Kota-kota Sebelum dan Pasca Krisis (1993-1999) serta Implikasi Pengembangannya" , URDI Papaer Series. 2002 menunjukkan bahwa rasio Kota-kota Kecil (<200 ribu jiwa ) = 4%; Kota Sedang (>200 ribu - < 700 ribu jiwa) = 2%; sedangkan Kota Besar dan Metro (>700 ribu jiwa) = 0,8%. Dari rasio-rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar suatu kota, justru peranan government expenditures semakin kecil. Hal ini tidak berarti bahwa government expenditures tidak mempengaruhi besaran kota, tetapi ada faktor lain yang lebih menentukan, apakah itu kesejarahan, lokasi, atau investasi yang disebut dengan Daya Saing Kota. 2. Kalau mencari data Government Expenditure untuk daerah, buka : www.depkeu.go. id, ke link situs click Badan Kebijakan Fiskal. Kalau data belanja negara berdasarkan kota/kabupaten www.sikd.djapk. go.id, ke Data Historis. Untuk dapat memahami secara tepat tentang Government Expenditures untuk daerah, perlu paham perubahan sistem akuntansi daerah mulai dari sistem Makuda (Manual Keuangan Daerah) sebelum tahun 2000, diubah ke Sistem Otonomi Daerah (2000-2003), diubah lagi dengan Kepmendagri 29/2003 (2003-2005), terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah 24/2005 dan Permendagri 13/2006. Saya punya iktisarnya, terlampir. Thanks. CU. BTS. ----- Original Message ----- From: Deden Rukmana To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Cc: dedenpermias@ yahoo.com Sent: Monday, April 30, 2007 10:56 AM Subject: Re: [referensi] STERN REVIEW: The Economics of Climate Change Tulisan ttg global warming di Jakarta: http://www.thejakar tapost.com/ detaileditorial. asp?fileid= 20070428. E02 Melanjutkan diskusi ttg urban primacy: Saya pun berpikir bahwa government expenditure menyebabkan urban primacy in Indonesia. Kota besar akan semakin besar karena didukung dana dari pemerintah pusat. Sayangnya, saya belum mendapatkan data belanja negara berdasarkan kota/kabupaten. Selanjutnya mengenai kriteria ukuran kota, terlepas dari kriteria yg digunakan, sudahkah kita memiliki batas kota/metropolitan yg menjadi kesepakatan bersama? Beberapa data yg saya pakai utk menentukan penduduk metropolitan Jakarta saja beragam. Batas metropolitan Jakarta yg dipakai adalah berbeda-beda. Ada yg menyebut semua kecamatan di Kab. Bogor dan Kab. Cianjur masuk. Ada juga hanya sebagian Kab. Bogor, dst. FYI, di USA, BPS-nya menentukan batas metropolitan setiap census dan semua orang akan memiliki pemahaman yg sama ttg batas2 wilayah tsb. Salam hangat dari Savannah, USA. Deden Rukmana ----- Original Message ---- Fr __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com Komunitas Referensi http://groups.yahoo.com/group/referensi/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/referensi/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/referensi/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
