Ysh. Bung Koko dan referensier : Aku sudah duga ada tanggapan balik sebagaimana Anda tulis. Soalnya apa yang Bung Dede tulis adalah soal Government Expenditure terkait dengan primacy kota, sehingga aku batasi dulu pada APBD. Dengan rasio-rasio yang saya buat ternyata rasio kota-kota besar justru kecil. Tapi saya tidak menyimpulkan bahwa government expenditure itu tidak berpengaruh pada primacy. Masih banyak faktor yang mungkin lebih dominan. Silakan temen-temen di akademisi untuk menelitinya.
Walaupun saya membatasi pada APBD, komponen APBN-nya dalam bentuk Inpres itu sangat besar, yaitu sekitar 40-50% dari total APBD yang sebagian besar untuk Development Expenditure. Jadi walaupun rasionya dari angka APBD, artinya juga APBN. Hal ini akan berbeda pengertiannya sejak ada UU 17/2003 tentang Keuangan Negara di mana APBD tidak lagi termasuk bagian dari APBN. Kembali pada pertanyaan Anda tentang Government Expenditure dari sektor (departemen) dan BUMN. Saya pernah menulis sebelumnya bahwa pada Repelita II-III itu pembangunan lebih bersifat sektoral daripada pendekatan regional. Sifat pendekatan sektoral ini cenderung pada Demand Driven daripada Supply Driven. Nah akibatnya Government Expenditure (APBN) itu juga condong pada daerah-daerah yang kota-kotanya cepat berkembang daripada daerah-daerah yang remote. Ada kalanya pendekatan sektoral mencoba-coba dengan Supply Driven dengan membangun daerah remote, misalnya Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Donggala, membangun prasarana di KAPET, pelud di Biak, dan daerah-daerah remote lainnya. Hasilnya gagal, atau tidak membuat primacy suatu kota. Oleh karena pendekatan sektoral lebih pada Deman Driven, maka sebenarnya APBN sektoral tidak meleverage primacy, tapi ia hanya semakin mendorong aglomerasi melalui akumulasi investasi publik. Begitu juga BUMN, kebijakannya juga menganut sektoral juga, jadi sama saja. Sekali lagi gambaran di atas saya tidak menyimpulkan bahwa APBN, baik melalui Deman Driven ataupun Supply Driven, itu tidak mempengaruhi primacy. Saya juga berpendapat bahwa Government Expenditure (atau Kebijakan Fiskal) itu sedikit banyak memang berpengaruh pada primacy. Oleh karenanya kebijakan Fiskal sering disebut sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekonomi. Hanya saja bentuk Kebijakan Fiskal atau Government Expenditure yang berpengaruh itu bukan pada jumlah nominalnya, tetapi lebih pada bentuk atau jenis belanjanya. Contohnya, apabila pada kota-kota tertentu yang potensi pertumbuhannya tinggi, apabila Government Expenditure-nya berupa prasarana, maka ia akan memacu dan memicu pertumbuhan primacy. Tetapi bila belanja prasarana itu diberikan pada daerah remote, yang tertinggal, maka ia nggak akan berdampak siginifikan untuk menciptakan primacy baru. Tentang gaji pegawai di Jakarta, saya kira tidak berpengaruh signifikan terhadap primacy Jakarta. Jumlah PNS terlampau kecil dibanding pekerja-pekerja non PNS. Peredaran uang dari proyek juga masih kecil dibanding dengan volume moneter berupa transaksi-transaksi lainnya di Jakarta. Secara makro, rasio APBN dan PDB itu hanya sekitar 22%. Thanks. CU. BTS. ----- Original Message ----- From: "Haryasetyaka" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[email protected]> Sent: Tuesday, May 01, 2007 11:20 AM Subject: [referensi] kebijakan Fiskal dan urban primacy... kembali ke subj yg benar.. > > Pak BTS, > > itu kan baru APBD... bagaimana dengan APBN? bgmn dengan BUMN, yg nota bene > adalah instrumen negara juga... > pembangunan jalan nasional, misalnya, itu bagaimana? > pembangunan pembangkit listrik dsb bagaimana? > > sebagai pusat pemerintahan nasional, tentunya di jakarta lebih banyak > terdapat PNS (per 1000 penduduk mungkin)... artinya pengeluaran APBN utk > PNS plus belanja-2 proyek > lebih banyak muter di Jakarta... apa ini tidak termasuk kebijakan > fiskal yg berpengaruh pada primacy?? > > menarik disebut mengenai usaha Danutirto (prof. farmasi) yg dulu berencana > 'membaptis' pare-pare sbg pelabuhan terbuka... > dari dulu saya sudah mengatakan bahwa urban primacy adalah produk dari > kebijakan pemerintah.. (bukan hanya fiskal) > regulasi semacam 'pilih kasih' mana pelabuhan yg boleh terbuka mana yg > harus lapor sama bos di jakarta dsb tentunya berpengaruh... > > selama ini seakan-akan, semua pelabuhan itu tertutup, kecuali dibuka oleh > pemerintah pusat... dan jelas pelabuhan membuka akses pasar yg lebih luas > sehingga lebih mudah menarik investasi dan pada gilirannya berpotensi utk > mengurangi primacy dsb... > > > > salam, > -K- > > > > > Harya Setyaka > > Duren Tiga Selatan 89 > > Jakarta INDONESIA > > > > ----- Original Message ---- > > From: Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> > > To: [email protected] > > Sent: Monday, April 30, 2007 9:35:51 PM > > Subject: Re: [referensi] STERN REVIEW: The Economics of Climate Change > > > > > > Ysh. Bung Deden Rukmana > > > > Deden wrote : > > Saya pun berpikir bahwa government expenditure menyebabkan urban primacy > in Indonesia. Kota besar akan semakin besar karena didukung dana dari > pemerintah pusat. Sayangnya, saya belum mendapatkan data belanja negara > berdasarkan kota/kabupaten. > > > > BTS : > > > > 1. Sebelum ada Sistem Akuntansi Pemerintahan( SAP) yang baru - baca PP > 24/2005 dan Permendagri 13/2006, Government Expenditure terbagi atas > Routine Expenditures (RE) dan Development Expenditures. (DE). Data > empiris menunjukkan bahwa perbandingan antara antara RE dan DE di daerah > adalah 80% dan 20%. Jadi yang dimaksud dengan Government Expenditures > yang menyebabkan urban primacy adalah DE yang hanya 20% dari Total > District Government Expenditures (APBD). Secara ekonomi, urban primacy > juga dapat ditunjukkan dari perbandingan PDRB kota masing-masing. Semakin > primacy kota, semakin besar pula nilai nominal PDRB-nya. Oleh karena itu > hipotesis yang mengatakan bahwa Government Expenditures menyebabkan urban > primacy secara sederhana dapat dilihat rasio antara DE dan PDRB pada > harga berlaku (current price). Dari penelitian saya - baca "Perkembangan > Ekonomi Kota-kota Sebelum dan Pasca Krisis (1993-1999) serta Implikasi > Pengembangannya" , URDI Papaer Series. 2002 > menunjukkan bahwa rasio Kota-kota Kecil (<200 ribu jiwa ) = 4%; Kota > Sedang (>200 ribu - < 700 ribu jiwa) = 2%; sedangkan Kota Besar dan Metro > (>700 ribu jiwa) = 0,8%. Dari rasio-rasio ini menunjukkan bahwa semakin > besar suatu kota, justru peranan government expenditures semakin kecil. > Hal ini tidak berarti bahwa government expenditures tidak mempengaruhi > besaran kota, tetapi ada faktor lain yang lebih menentukan, apakah itu > kesejarahan, lokasi, atau investasi yang disebut dengan Daya Saing Kota. > > > > 2. Kalau mencari data Government Expenditure untuk daerah, buka : > www.depkeu.go. id, ke link situs click Badan Kebijakan Fiskal. Kalau data > belanja negara berdasarkan kota/kabupaten www.sikd.djapk. go.id, ke Data > Historis. > > > > Untuk dapat memahami secara tepat tentang Government Expenditures untuk > daerah, perlu paham perubahan sistem akuntansi daerah mulai dari sistem > Makuda (Manual Keuangan Daerah) sebelum tahun 2000, diubah ke Sistem > Otonomi Daerah (2000-2003), diubah lagi dengan Kepmendagri 29/2003 > (2003-2005), terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah 24/2005 dan > Permendagri 13/2006. Saya punya iktisarnya, terlampir. > > > > Thanks. CU. BTS. > > > > ----- Original Message ----- > > From: Deden Rukmana > > To: [EMAIL PROTECTED] ps.com > > Cc: dedenpermias@ yahoo.com > > Sent: Monday, April 30, 2007 10:56 AM > > Subject: Re: [referensi] STERN REVIEW: The Economics of Climate > Change > > > > > > > > Tulisan ttg global warming di Jakarta: > > http://www.thejakar tapost.com/ detaileditorial. asp?fileid= 20070428. > E02 > > > > Melanjutkan diskusi ttg urban primacy: > > Saya pun berpikir bahwa government expenditure menyebabkan urban > primacy in Indonesia. Kota besar akan semakin besar karena didukung > dana dari pemerintah pusat. Sayangnya, saya belum mendapatkan data > belanja negara berdasarkan kota/kabupaten. > > > > Selanjutnya mengenai kriteria ukuran kota, terlepas dari kriteria yg > digunakan, sudahkah kita memiliki batas kota/metropolitan yg menjadi > kesepakatan bersama? Beberapa data yg saya pakai utk menentukan > penduduk metropolitan Jakarta saja beragam. Batas metropolitan Jakarta > yg dipakai adalah berbeda-beda. Ada yg menyebut semua kecamatan di Kab. > Bogor dan Kab. Cianjur masuk. Ada juga hanya sebagian Kab. Bogor, dst. > > FYI, di USA, BPS-nya menentukan batas metropolitan setiap census dan > semua orang akan memiliki pemahaman yg sama ttg batas2 wilayah tsb. > > > > Salam hangat dari Savannah, USA. > > Deden Rukmana > > > > ----- Original Message ---- > > Fr > > > > __________________________________________________ > Do You Yahoo!? > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around > http://mail.yahoo.com > > > Komunitas Referensi > http://groups.yahoo.com/group/referensi/ > Yahoo! Groups Links > > > > >
