Cak Andri dan milister semuanya ysh,
Saya mohon ijin ikutan nimbrung rembug topik anda diatas yang cukup
menarik.........
Menurut penerawangan saya, apa-apa yang menyangkut gangguan pada kenikmatan
hidup atau kerunyeman atau idealisme keteraturan kota Jkt .... sepertinya
tidak dapat terlepas dari masalah primacy kota Jkt. yang terlampau menonjol
.......
Sebelum tahun 1990-an dimana angka urbanisasi kita dapat dibilang masih
rendah (1980 hanya 17.7%) .... Jkt belum mengalami situasi kemacetan
lalulintas yang parah...........
Sampai sebelum tahun 1980-an misalnya...... deretan mobil yang menunggu lampu
merah didepan bunderan HI dari arah Kebayoran menjelang pukul 8.00 pagi
misalnya ..... paling jauh juga sekedar baru sampai tanjakan Dukuh Atas saja
........ sementara dari Kebayoran sampai lewat Semanggipun mobil masih bisa
dipacu ..........
Merefer pada papernya bu Budhi Tjahjati dan pak Imron Bulkin (1994)
menyangkut indeks primacy kota ..... dimana disebutkan bahwa pada tahun 1990-an
penduduk perkotaan yang tinggal dikota-kota besar negara maju seperti AS atau
Perancis persentasenya tidak terlampau tinggi (di New York sebesar 8.7%, di LA
6,4%, Paris 8.7%) ..... karena disana primacy kota telah didistribusikan ke
banyak kota-kota lain......
Sementara itu dinegara sedang berkembang cukup tinggi persentasenya (di
Bangkok 56.8%, Mexico City 31.4%, Seoul 35.7%, Buenos Aires 41.3%).........
Jakarta sih pada tahun 1990 dengan penduduk 8,2 juta jiwa tercatat
persentasenya sebagai tidak terlalu tinggi (17.99%).... tetapi saya kira kita
perlu melihat total persentase penduduk perkotaan dikota-kota besar diseluruh
Jawa itu (Bdg, Sby, Smg, Yogya, Solo, Crb, Mlg dsb) berapa ..... sebab Jawa toh
akhirnya juga mirip sebagai pulau kota atau kota pulau juga ...... jadi
primacynya secara total kiranya tak jauh berbeda dengan kota-kotabesar utama
negara sedang berkembang tersebut diatas .....
Soal ketidaknyamanan kota Jakarta seperti kemacetan lalulintas, maupun
padatnya perumahan dan menurunnya kwalitas lingkungan, ..... saya kira
masalahnya tak terlepas dari favoritisme penduduk tentang kota pilihan tujuan
urbanisasi yang kemudian menghasilkan primacy kota Jkt yang belum pernah
secara terencana diredakan dengan pengembangan countermagnet city ditempat lain
yang jauh (maaf, biasa Cak, maksud saya Greater Makassar) ....dengan besaran
yang sekiranya setara ...... sebagai alternatif tujuan urbanisasi dan
investasi.............
Kalau saja Jkt itu sama atau mirip seperti Singapura ....... maksud saya sama
atau mirip dalam hal berbagai pembatasannya yang ketat.... seperti bahwa
penduduk DKI juga harus ber-KB super ketat..... siapa yang masuk ke Jkt harus
memakai visa .... demikian juga kendaraan diluar DKI (walau dari suburban
seperti Bodetabek) juga dilarang masuk ke Jkt ...... maka setelah itu
berbagai macam pembatasan atau pengaturan yang telah dibuat (3 in 1 dsb) maupun
yang diusulkan seperti yang dari Cak Andri atau oleh teman lainnya saya kira
baru akan dapat berjalan efektif...... dan lain daripada itu saya kira tidak
akan efektif.....
Keadaan sekarang dimana Jakarta adalah kota yang terbuka dimana jumlah
penduduk darimanapun serta kendaraan dari manapun boleh masuk Jkt tanpa batas
.. tentu saja berbagai macam teknik pengaturan yang bagaimanapun bentuknya ..
atau janji oleh gubernur baru siapapun ..... baik ia planner atau bukan .....
tentu kemacetan lalulintas Jkt tak akan mungkin pernah beres .... walau nanti
Jkt punya subway sekalipun........ sepanjang samasekali tak pernah ada yang
berbicara tentang pengembangan countermagnet city ditempat lain sebagai kota
tandingan Jkt ..........
Masalah cukup serius adalah bahwa sampai saat ini .... masyarakat atau negara
tidak memiliki lembaga komisi independen sebagai perwakilan DPR untuk bidang
perencanaan ruang.... .. sebagai partner setara dari pemerintah/ Badan
Koordinasi Tata Ruang Nasional/ BKTRN ..... yang khusus memikirkan tentang
masalah perencanaan ruang....... tempat dimana masyarakat memiliki tempat
untuk curhat masalah keruangan yang tak memuaskan ..... atau dengan kata lain
kita belum memiliki lembaga kontrol perencanaan ruang sebagai kepanjangan atau
perwakilan DPR untuk peran kontrol yang efektif dan setara kepada
eksekutif...........
Apa Cak Andri mau merintis dan mempelopori usulan mendirikan Komisi Nasional
Independen Untuk Penataan Ruang kepada Presiden dan DPR?.....
Sementara demikian dan salam,
aby
"Mohammad Andri Budiman" [EMAIL PROTECTED] Wrote :
Date: Sun, 25 Nov 2007 03:28:10 -0000
Subject: [referensi] Re: Kemacetan Jakarta
Pak BTS ysh.,
Sebenarnya kategori X, Y, dan Z yang saya usulkan tidaklah serta-merta
didefinisikan sebagai pembagian berdasarkan type usaha [misal type X
adalah perusahaan minyak berangkat pukul 06.30-08.30, type Y adalah
anak sekolah, dst.].
Kategori X yang saya maksudkan adalah sekolah, plus kantor, plus
pabrik, dst. dengan ukuran tertentu, kategori Y adalah sekolah,
kantor, pabrik dengan ukuran yang lain, dsb.). Dengan demikian,
pembagian X, Y, Z, dst. adalah berdasarkan type usaha yang campur-
baur statistically speaking, *bukan* per satuan type usaha.
Kembali saya tulis ulang - karena saya juga mendapat tanggapan di
milis tetangga mengenai bagaimana bila daerah dengan kategori berbeda
ingin berinteraksi?
Untuk interaksi antar-katergori, masih ada "daerah irisan" tempat
pertemuan ketiga lingkaran Venn.
Contoh:
Type X: beroperasi pukul 7 - 15
Type Y: beroperasi pukul 9 - 17
Type Z: beroperasi pukul 11 - 19
Maka ada daerah arsiran yang merupakan perpotongan X, Y, Z yaitu pukul
11 - 15. Empat jam. Cukup untuk meeting empat slot.
[maaf, bahasa di bawah saya bawa santai]
Dan emang ada meeting yang empat jam?
Dan apakah efektif kalau lebih dari dua jam? Nggak ada yang tidur,
nghayal, ngantuk?
Kalau ada yang lebih dari empat jam, bisa sekalian dinner aja sambil
minta uang lembur." :)
Masih sulit? Cobalah solusi Teknologi Informasi, biar tetap bisa
berhubungan dengan Aussie dan Inggris yang time-zone-nya saja sudah
beda tapi tetap bisa meeting dengan Net-Meeting, dll. yang bukan
kepiting yang kupiting." :)
Jadi, acara chatting dengan bule cewek - yang bisa jadi malah laki-
laki India yang brewok karena nggak nampak tampangnya di belahan
dunia sana" :) - yang arguably merupakan korupsi waktu dan bandwidth
kantor, bisa diminimalisasi karena dengan sangat hormat dan terpaksa
harus konsentrasi meeting online. :)
Salam,
Andri
SI 93 (Subjur Transport)
BambangTata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> Wrote :
Ysh Bing Andri dan rekan sekalian.
Sebetulnya
pembagian waktu kerja untuk mengurangi kemacetan transportasi itu
sudah terjadi. Contohnya "Oil Company" itu masuk 7.30 pulang jam
15.00. Anak-anak sekolah jam 07.00-12.30, kemudian ada sekolah sore
jam 13.00-17.00. Para konsultan biasanya masuk jam 10.00, pulangnya jam
19.00 atau malah pulang jam 22.00. Pedagang biasanya mulai jam 10.00.
Pegawai negeri masuk jam 08.00, tetapi prakteknya jam 09.00 atau sering
malah jam 10.00. Para bos umumnya masuk jam 09.00, sedangkan pejabat
Pemerintah ada yang 07.30, ada juga yang jam 09.00. Jadi intinya, ide
pengaturan waktu kerja itu secara alami sudah berlangsung. Tapi koq masih
macet? Ya jawabnya disebabkan oleh orang-orang yang masih suka naik mobil,
apalagi yang punya sopir (mobil pribadi). Coba saja gaji sopir dinaikkan
menjadi Rp 5 juta, maka jumlah pemakaian mobil pribadi akan berkurang.
Sepengetahuan saya, sasaran trasportasi kota itu bukan mengurangi
kemacetan. Kemacetan adalah dampak dari mis-management transportasi
dan mass behavior. Sasaran transportasi kota adalah bagaimana agar
semua orang itu dengan mudah mencapai tujuan dengan moda yang ada. Nah jadi
pemerintah itu harus menyediakan prasarana yang memungkinkan pelaku mobilitas
itu dapat mencapai tujuannya itu. Oleh karena itu tak salah kalau Pemerintah
DKI itu berusaha membangun jaringan transportasi umum sebaik mungkin agar
semua orang mau memanfaatkan. Kalau semua sudah tersedia, tinggal masyarakat
memilih. Kalau ternyata masyarakat masih tetap memakai mobil pribadinya,
walaupun seluruh prasarana yang baik sudah tersedia, ya salahnya sendiri
kalau macet. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan kemacetan
itu karena sebagian masyarakat memang masih suka menikmati
kendaraan yang dimiliki, walau macet. Masak punya mobil yang mahal tidak
dipakai, apalagi bisa membayar sopir dengan murah.
Pemerintah DKI sendiri sudah punya rencana tentang transportasi kota yang
disebut dengan Rencana Makro Transportasi Kota (lupa judul tepatnya, Koko
gimana?). Itu rencana sudah sangat bagus. Jadi kita mesti dukung. Apakah kalau
semua rencana
DKI itu selesai apakah tidak macet? MASIH MACET bung! Soalnya kalau semua
orang pake kendaraan umum, jalanan khan kosong, maka "saya" naik mobil lagi.
Jadi jalan terisi lagi sampai pada tingkat kemacetan
tertentu. Jadi macet masih tetap ada,.... kecuali...kecuali, ... harga BBM
itu tidak disubsidi.
Thanks. CU. BTS.
"Mohammad Andri Budiman" <[EMAIL PROTECTED]> wrote :
Dear Rekan Referensiers ysh.,
Berikut ini tulisan saya di milis tetangga dalam rangka ikut urun rembug
mengenai kemacetan Jakarta.
Terima kasih apabila Rekan-rekan bersedia memberitahukan dimana letak
kelemahan gagasan ini.
Mohon maaf bahasa yang saya gunakan bersifat santai.
Transportasi - bagi saya pribadi yang tidak suka kompetisi, tapi
alhamdulilLah selalu dapet rezeki - lebih baik bersifat
fun-fearless- and-not-for- female-only. :)
Jadi, bagi saya, selaku publik non-elit yang biarpun lulusan subjur
transportasi, transportasi lebih tepat bersifat (atau disifatkan)
rekreatif. Fun. Sight-seeing. Change-the-route- every-time- you-wish. With
different "modas" too. With every respect.
Dan janganlah berargumen bahwa, "Macet itu kan sudah adventurous, "
mending try-out-your- adrenaline naik Halilintar di Dufan aja atau ke
Taman Safari kalau si Komo udah nggak lewat. :) Dan jangan lupa,
"asuransi kecelakaan tembak" kalau Bung Yapto, L.O.L. bisa jadi ngiri
karena merasa "kalah jantan." :)
Segmen utama transportasi janganlah difokuskan untuk orang kerja dan
orang sekolah/kuliah. Terlalu banyak semut-nya. :)
Namun, fokuskanlah kepada kegiatan distribusi barang, rekreasi,
kendaraan proyek infrastruktur, belanja, mengantar orang ke Rumah Sakit,
balap-balapan (eh, yang terakhir ini nggak ding:).
Jadi, yang kerja atau sekolah cukup naik bis aja kalau nggak bisulan. :)
Atau bisa pakai mindset baru: "Jangan semua bergerak pada waktu yang
sama, namun sekolah X buka pada jam 7 pagi, kantor kategori Y buka pada
jam 9 pagi, perusahaan/pabrik kategori XYZ..ZZZ buka pada jam 11 pagi."
Ini sekedar contoh.
Jangan berargumen bahwa kalau nggak bangun pagi, rezeki bakal disambar yang
lain, karena, ya elah deh, kita pan bukan burung? Kelelawar juga bangun sore
tapi tetap bisa jadi vampir atau kalong buah kan? [Good news untuk para
penderita insomnia yang biasanya adalah orang teknik sipil dan teknik
informatika, ekonom mungkin biasa tidur duluan karena sudah ada
passive-income dari Bung Kiyosaki] :)
Untuk perencanaan transportasi dengan "pengelompokan waktu demand" bisa
dilakukan survei O-D, analisis bangkitan perjalanan, analisis distribusi
perjalanan, dll. dengan mengerahkan "sekompi-dua" mahasiswa Lab Transport UI,
ITB, ITS, dkk.
OOT, saya dulu suka ikut survei ini untuk "biaya tebar pesona ke FSRD",
IYKWIM, lumayan, kalau tak salah dapet Rp. 15.000,- /jam (?).
Untuk tarif survei zaman sekarang, dengan 8 jam survei, harusnya
cukuplah bagi para jomblo di Transport untuk mentraktir 'Luna Maya' dan
'Dian Sastro' makan di Hotel Mandarin (beli juice yang paling murah aja
dah plus keripik biar asik ngobrol dan nghayalnya :) dan tidur di rumah
kost masing-masing. " :)
Mengenai meeting atau interaksi lain antara perusahaan type X, Y, Z
(kalau pakai "A, B dan, tentu saja, E" ntar nanti dipikir nilai
matakuliah Analisis Struktur:) masih ada "daerah irisan" tempat
pertemuan ketiga lingkaran Venn.
Contoh:
Type X: beroperasi pukul 7 - 15
Type Y: beroperasi pukul 9 - 17
Type Z: beroperasi pukul 11 - 19
Maka ada daerah arsiran yang merupakan perpotongan X, Y, Z yaitu pukul
11 - 15. Empat jam. Cukup untuk meeting empat slot.
Dan emang ada meeting yang empat jam?
Dan apakah efektif kalau lebih dari dua jam? Nggak ada yang tidur,
nghayal, ngantuk?
Kalau ada yang lebih dari empat jam, bisa sekalian dinner aja sambil
minta uang lembur." :)
Masih sulit? Cobalah solusi Teknologi Informasi, biar tetap bisa
berhubungan dengan Aussie dan Inggris yang time-zone-nya saja sudah beda
tapi tetap bisa meeting dengan Net-Meeting, dll. yang bukan kepiting
yang kupiting." :)
Jadi, acara chatting dengan bule cewek - yang bisa jadi malah laki-laki
India yang brewok karena nggak nampak tampangnya di belahan dunia sana"
:) - yang arguably merupakan korupsi waktu dan bandwidth kantor, bisa
diminimalisasi karena dengan sangat hormat dan terpaksa harus
konsentrasi meeting online. :)
Kemudian, hal yang sering terlupakan adalah masalah psikologis rakyat
yang tidak suka perubahan dan cenderung sinis terhadap upaya pemerintah
untuk membuat terobosan-terobosan baru. Sebenarnya, rakyat itu sinis
*bukan* sama pemerintahnya, tapi sama oknumnya. :)
Namun, ya begitu, "stereotyping" terhadap aparat pemerintahan, God
willing, niscaya akan tetap ada, selama tidak bisa diduga bagaimana
seorang oknum abdi hukum di daerah bisa menyekolahkan lebih dari dua
anaknya ke luar negeri, padahal kita tahu pendapatan PNS yang resmi itu
berapa. Ini contoh, mau dibilang fiktif, kok rasanya ada di daerah kami
ya? ;)
Misalnya lagi, mungkin ada di antara pembayar PPh yang berpikir - ini
contoh saja -, 'Kok aku yang bayar PPh banyak, Pak XXX (saking porno-nya
pake triple-X:) yang orang pajak itu pulak yang bisa beli 'unit properti
tertentu'?" :)
Nah, ini biar disolusikan secara internal oleh departemen-departem en
terkait agar semua transparan.
Dan akhirnya, lapor semua pemasukan dan pengeluaran dengan catatan 5W+1H
ke masyarakat sebagai stakeholders.
Transparan. Rakyat dapat sekian, aparat dapat dua kian, penjabat dapat
tiga kian. Dan anggota dewan dapat sekian-kian. " :)
Tidak transparan = korupsi. Titik.
Back to topic asal, perlu juga diperhatikan bahwa bila pun pengelompokan
waktu ini diterapkan, maka perlu dipelajari ilmu psikologi massa. Mass
Behavio(u)r. Ini akan efektif kalau para artis DKI (bukan Dono, Kasino,
dst.:) yang cantik-cantik ikut merasakan manfaatnya. Ini perlu waktu dan
public relation yang ada. Di Palestina orang udah biasa denger bom kok
tetap bisa bisnis kan?
Bila ada lagi yang sulit, kurang lengkap, kurang jelas, atau tidak
logis, please bring it on.
Kita urun rembug sama-sama.
Kalau bisa diselesaikan "secara adat" Jakarta tidak perlu minta tambahan
infrastruktur karena konsekuensi logisnya boleh jadi adalah kecemburuan
daerah-daerah yang dapat saja berujung pada disintegrasi bangsa. :)
Salam,
---------------------------------
Be a better pen pal. Text or chat with friends inside Yahoo! Mail. See how.
