Ysh. Pak Aby dan rekan-rekan sekalian Tanggapan saya atas ide Pak Aby soal ruang media dan Sistem Kota-kota Nasional, yang kemudian saya pertanyakan "... di bawah kendali siapa?", sebenarnya bukan soal medianya, tapi ingin menyoal sistem kota-kota nasional (SKN).
Dalam posting Pak Aby sebelumnya, Pak Aby menyayangkan penggunaan ruang media yang kurang efektif. Contohnya soal banjir, kemacetan lalu lintas, dsb itu tidak termasuk kendali Bang Foke dalam 100 hari awal jabatannya. Jadi buat apa dipersoalkan dalam ruang media kalau tidak dalam kendali Bang Foke. Yang dalam kendali Bang Foke dalam 100 hari terbatas pada organisasi (internal). Kemudian Pak Aby memunculkan ide bagaimana kalau ruang media itu bisa diwacanakan soal penataan ruang. Saya sangat setujunya, khususnya penataan ruang skala kota karena jelas siapa pengendalinya (ketika menanggapi postingnya Dwiagus). Cuman ketika Pak Aby mencontohnya soal SKN bisa di wacanakan di ruang media, di situ saya mempertanyakan ".. di bawah kendali siapa?" Kalau tidak ada pihak yang punya kendali terhadap SKN, ya buat apa masuk dalam ruang media. Sama kasusnya menyoal banjir dan kemacetan yang bukan kendali Bang Foke selama 100 hari. Terlepas dari subjek "Jkt setelah 100 hari...", sebenarnya ada perbedaan pandangan antara Pak Aby dan saya soal SKN. Pak Aby sepertinya mendewakan SKN sebagai solusi masalah ketataruangan nasional, sementara saya "ingin membuangnya" (dalam pikiran saya). Saya sendiri dulu pecinta SKN. Ketika bekerja di proyek UNDP/UNCHS - National Urban Development Strategy (NUDS), saya membidangi SKN itu dan pada akhirnya output SKN dalam NUDS itu berupa pengembangan National Development Center (NDC), Inter-regional Development Center (IRDC), Regional Development Center (RDC), dan Local Development Center (LDC). Tetapi kemudian, setelah mempelajari sistem kelembagaan, regional economy, keuangan, dan desentralisasi dalam irama kerja saya sebagai konsultan; saya mulai memahami bahwa SKN itu sudah tidak kontekstual lagi dengan permasalahan wilayah belakangan ini. Nah, jadi pertanyaan saya "... SKN di bawah kendali siapa?" adalah tawaran subjek baru untuk diperdebatkan (sorry Mas BSP, kita di sini bisanya memang debat-debatan saja. Maklum, karena belum sempat jadi pejabat). Thanks. CU. BTS. ----- Original Message ----- From: hengky abiyoso To: [email protected] Cc: [EMAIL PROTECTED] Sent: Saturday, January 19, 2008 1:48 AM Subject: [referensi] Re: Moderasi : back to spatial capital RE: Jkt Setelah 100 Hari 'Ditangan Ahlinya'.... Bapak Ibu milisters semuanya ysh, ........... Maksud awal dari usulan tentang kolom tetap wacana 'penataan ruang' disuratkabar besar seperti Kompas adalah benar seperti 'setengahnya' telah dikemukakan oleh mas Dwi.... "agar dapat meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya tata ruang dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat" atau bahkan tentang "pentingnya tata ruang dalam pembangunan nasional" kita ............ Dan ketika saya kemukakan tentang "utamanya menyangkut pengembangan sistem kota-kota secara nasional" ... maka lalu mas BTS segera mengawali menanyakan "itu nanti dibawah kendali siapa?".......saya belum jawab... tetapi nampaknya "sebagiannya" sudah dijawab oleh pak Risfan....... "...... Padahal untuk berhasilnya penerapan tata ruang (implementasi) dan pengendalian, sangat bergantung pada pressure dari masyarakat. RUTR atau Dinas Tata Kota tidak bisa apa-apa kalau Gubernur/Walikota/ Bupati yang merestui/mensponsor i/mendiamkan 'pelanggaran' RUTR. Sementara DPRD kalau tidak ada rakyat (konstituen) yang teriak, ya akan damai-damai saja dengan eksekutif. ...............". Atau dijawab oleh pak AunurRofiq : ".......Menyinggung diskusi penataan ruang di media oleh DG maupun Direktur, saya khawatir hanya pembicaraan tentang kebijakan saja......" ............. paham dulu....... Kalau kita mau mengingat 'prinsip demokrasi' ..... dan kalau cukup banyak masyarakat nanti mulai memahami tata ruang dengan berbagai aspek teoretik maupun praktisnya......... jawaban dari pertanyaan mas BTS itu tentang kelembagaannya juga sebenarnya bisa saja 'terserah kita'........ wong namanya juga demokrasi yang saat ini saja nyaris 'liberal'.......... Nyatanya toh setidaknya 'wacana sangat-sangat awal tentang sistem perkotaan secara nasional' itu bisa dimulai oleh siapa saja ... diantaranya telah oleh saya.. yang hanya rakyat biasa....... Terimakasih .... diskusinya lumayan seru.... tetapi bisa nggak ya hehe.. kembali ke relnya semula... atau malah mau disudahi?...... jangan ya?...... selain belum semuanya bicara.... soalnya kendali eh obsesi saya tentang space di Kompas belum jelas juntrungannya....... Sementara demikian, aby ------------------------------------------------------------------------------ Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
