Eyang Abyoso dan refencer lainnya ysh, Saya turut prihatin atas kemasgulan eyang yang pertanyaannya belum terjawab. Cucunda akan mencoba mencari jawabnya (semoga tidak di "rumput yang bergoyang" ya?). 1. Mengenai komunikasi dengan masyarakat (pemangku kepentingan pengguna ruang) dalam pembicaraan tentang ruang kota, saya setuju perlunya media massa sebagai sarana yang efektif. Sama seperti upaya mengkomunikasikan masalah hak asasi, demokrasi, otonomi, lingkungan hidup, dan kelautan yang semula kurang berkembang sekarang sudah menjadi pembicaraan sehari-hari di berbagai media. Yang belum adalah (sama dengan diskusi di milist ini) perlu 'moderator' yang selalu concern dan bijak serta tidak terkesan menguasai (seperti kekhawatiran: "siapa pengendalinya"?, atau sekadar "penyampaian kebijakan pemerintah"). Yang penting juga adalah bagaimana unsur pemerintah terkait (yang ahli atau yang sedang menjabat) maupun stake-holder lain yang berhubungan juga menyaring dan menjaring manfaatnya, tidak sekadar menganggap sebagai saluran pelepas tension grass-root (agar tidak demo?), tetapi mengantisipasi dan mengolahnya menjadi hal yang lebih konkrit. Menurut pengamatan saya, surat kabar mungkin masih lebih efektif sebagai media fisik yang dapat disimpan dan dipelajari ulang secara luas (kadang masih dibaca walaupun korannya sudah menjadi kertas pembungkus), daripada radio yang terbatas pendengarnya, atau televisi yang penyediaan wakturuangnya juga kalah dengan kepentingan iklan (sehingga banyak yang diedit sesuai skenario penayangan yang "sesuai pasar"). 2. Mengenai kandungannya tentu berbeda dengan milis ini, yang membernya memang yang berminat. Perlu lebih populer dan dengan bahasa awam (sesuai kelas pembaca medianya). Tetapi perlu dipersiapkan sebelumnya skenario isinya dan calon penulisnya, kalau memang arah komunikasinya menuju ke konsep tertentu. Yang penting adalah sipemilik media tidak menganggap apa yang akan disampaikan tidak sesuai misi medianya. Dari kumpulan tayangan dan tulisan lima tahun terakhir ini, menurut pengamatan saya melalui "video clip" di tv , serta tulisan berlanjut (termasuk dari pejabat yang masih berfungsi) di surat kabar semakin memasyarakat daripada sebelum strategi komunikasi masalah nelayan, wisata bahari, pulau-pulau kecil dan masalah kelautan dlainnya diterapkan oleh DKP, LSM dan pemangku kepentingan lain di bidangnya. 3. Saya sebetulnya merasa bahwa konteks tata kota secara umum telah cukup banyak diulas dalam media, bahkan konteksnya cukup kaya dan terkait atau diintegrasikan dengan aspek-aspek lain. Memang tidak selalu dalam bahasa "sosial-ekonomi" saja, namun juga sosial-budaya, lingkungan hidup, hak asasi, kesehatan, bencana, dll. yang menurut saya cukup sah dan lebih membumi serta sesuai permasalahan yang dihadapi masyarakat yang beragam. Memang konteks yang sesuai harapan Eyang Abyoso mungkin kurang terungkap, karena yang menulis bukan (belum?) Eyang sendiri. Seperti di milis ini, setiap tulisan merupakan ringkasan konteks tertentu dalam konsep tertentu pula. Konsep pemikiran setiap pemikir (perencana, perancang, filosif, sosiolog, ekolog, dll) dalam bidang yang sama dari angkatan yang sama pula dapat berbeda-beda, apalagi yang menganut paradigma berbeda. Pendekatan pemikiran berbasis isu dengan yang berbasis teori juga dapat saling bertentangan. Hasilnya? Sesuatu yang membuat pembacanya berpikir dan mau memilih yang terbaik adalah lebih menarik dan bermanfaat daripada sesuatu yang sudah matang dan tidak dapat diubah lagi (ingat bahwa waktu-ruang-kultural bangsa kita sangat beragam). Keberagaman **paradigma yang dianut tersebut kami rasakan juga pada saat menyusun konsep bersama dari berbagai perguruan tinggi pemikiran bagi revisi UU Penataan Ruang yang lalu. Dan UUPR 26/2007 yang akhirnya diresmikan juga membuktikan bahwa upaya penyamaan pandangan bersama dalam masukan tersebut juga hanya sebagian yang diterima DPR RI kita.
Mungkin baru tiga butir itu dulu tanggapan yang cucunda dapat sampaikan ke Eyang dan sederek lainnya. Belum dapat Wahyu Cakraningrat lagi... Sungkem, Abimanyu 2008/1/19 hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]>: > Bapak Ibu milisters semuanya ysh, > > Mohon maaf lancang membantu memoderasi diskusi ........... > Awalnya adalah posting (saya) tentang "Jkt Setelah 100 Hari 'Ditangan > Ahlinya'...."... yang maksudnya (saya) adalah daripada ruang halaman > dari koran besar seperti Kompas yang cukup berharga dan memiliki > communicating power yang besar dengan masyarakat hanya sering > dihambur-hambur (oleh wartawannya) untuk bicara tentang 'kota' (Jabodetabek) > yang tak jarang isinya agak mengada-ada dan malah 'kurang mendidik atau > kurang mencerdaskan masyarakat' ...... > Maka awalnya saya ingin mengusulkan.... bagaimana kalau Ketua IAP dan > Dirjen Penataan Ruang mendiskusikannya dengan industri media (yang besar > tentang 'ruang wacana keruangan'...., utamanya media cetak seperti Kompas > yang readernya banyak, mungkin juga televisi, yang pemirsanya jutaan orang > (tetapi kalau hanya sesekali dan jarang juga mungkin percuma ya, karena > lalu dilupakan orang).... > Dan agak-agak terakhir boleh juga radio... pendengarnya lokal, dan > maaf.... jumlahnya lebih terbatas lagi..... tetapi bedanya dengan surat > kabar... suratkabarsering masih diklipping... dikutip dsb.... memamng radio > sih istimewanya bisa interaktif.... sedangkan apakah radio masih ada yang > merekamnya dan mendengarnya ulang?..... > Agar seperti surat kabar besar Kompas misalnya menyediakan kolom tetap > periodik ... misalnya seminggu 1x, atau 2 minggu 1x, atau sebulan 1x dengan > ruang yang cukup... katakanlah setengah halaman...... > Maksud awal dari usulan tentang kolom tetap wacana 'penataan ruang' > disuratkabar besar seperti Kompas adalah benar seperti 'setengahnya' > telah dikemukakan oleh mas Dwi.... "*agar dapat meningkatkan awareness > masyarakat tentang pentingnya tata ruang dalam pembangunan sosial > ekonomi masyarakat*" atau bahkan tentang "pentingnya tata ruang dalam > pembangunan nasional" kita ............ > Dan ketika saya kemukakan tentang "utamanya menyangkut pengembangan sistem > kota-kota secara nasional" ... maka lalu mas BTS segera mengawali menanyakan > "itu nanti dibawah kendali siapa?".......saya belum jawab... tetapi nampaknya > "sebagiannya" sudah dijawab oleh pak Risfan....... > *"...... Padahal untuk berhasilnya penerapan tata ruang (implementasi) dan > pengendalian, sangat bergantung pada pressure dari masyarakat. RUTR atau > Dinas Tata Kota tidak bisa apa-apa kalau Gubernur/Walikota/ Bupati yang > merestui/mensponsor i/mendiamkan 'pelanggaran' RUTR. > Sementara DPRD kalau tidak ada rakyat (konstituen) yang teriak, ya akan > damai-damai saja dengan eksekutif. ...............".* > Atau dijawab oleh pak AunurRofiq : > *".......Menyinggung diskusi penataan ruang di media oleh DG maupun > Direktur, saya khawatir hanya pembicaraan tentang kebijakan saja......" * > Harapan saya tentang 'kasarnya' .. bagaimana caranya agar "penataan > ruang" dapat 'direalisasikan' menjadi kolom tetap apakah mingguan, dwi > mingguan atau bulanan setidaknya diharian di Kompas setidaknya ½ halaman > justru > akhirnya belum terjawab ........ > Pertama diskusi malah berbelok karena 'cucu' saya pak Abimanyu rupanya > senang membawa korek api dan inginnya menyulut kapan saja ada tumpukan > jerami 'debat ekonomi' ..... beliau membawa diskusi pada kegeraman beliau > atas praktek ekonomi yang terjadi selama ini ....... seolah bahwa milis ini > sekaligus milisnya mayoritas para ekonom..... padahal tidak..... ... > Padahal milis ini.. atau khususnya topik ini ... dimaksudkan (setidaknya > oleh saya) justru agar khususnya masyarakat keruangan (planner dan arsitek) > sebagai mayoritas milister disini.... agar dapat 'mendiskusikan the now > formula of strategic economic development with a more spatial dimension > emphasis > inside'...... untuk kemudian disodorkan dan diyakinkan kepada para ekonom > dan politikus.... yang dalam praktek pembangunan dan pemerintahan -- para > planner dan arsitek suka atau tidak suka— nyatanya mereka 'hampir selalu' > menjadi 'panglima dan atau penguasa pembangunan'..... dan banyak kali > menurut Markus Zand mereka lebih menganggap planner dan arsitek sekedar > sebagai 'tukang menggambar' saja........... > Karena itu kurang tepat kiranya kalau pada topik ini kita justru terbawa > untuk berdebat tentang 'jahatnya' atau 'kegagalan dari teori atau > praktek ekonomi '..... yang padahal justru itu ' kita yakini' karena > 'akibat' karena tak banyak disertakan spatial dimension emphasis didalamnya > (ekologi, spatial capital, sistem kota... dsb) ....selain karena > korupsi... maka economic development with 'less spatial planning emphasis > on it' itulah maka hasilnya kurang memuaskan....... > dan ilmu ekonomi sendiri pada dasarnya bukanlah 'jahat' ... hanya 'praktek > ekonomi' atau 'rezim' atau 'politik ekonomi' tak jarang > mengaplikasikan-nya sebagai 'malpraktek'........ > Kemudian ......diasumsikan penataan ruang benar dapat berhasil memperoleh > tempatnya dalam kolom tetap di Kompas misalnya .... entah berapa lama lagi > dari sekarang.... karena koran Kompas adalah media umum dengan pembaca > intelektual sampai ratusan ribu orang ...... jelas bahwa bahasa dari > penataan ruang yang dibawakan disana haruslah yang populer ....... yang > setidaknya kaum intelektual dari berbagai lintas disipliner lainnya sebagai > 'awam tata ruang' dapat memahaminya ....... dan mudah-mudahan awam yang > membacanya pun masih dapat mengerti pula....... > Maka itu boleh saja wacananya silih berganti antara level filsafat maupun > juga level praktis..... asalkan yang penting 'bahasanya' maupun arahnya > dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat...... ataupun juga bahkan > kepada 'para pengambil keputusan' yang masih belum tentu sepenuhnya > memahami apa yang akan diputuskannya.... yang seperti jokenya pak Har > ... bisa saja dulu waktu kuliah penataan ruang mereka pas mengantuk, atau > pas minta izin keluar untuk pipis sehingga tidak mendengar... sehingga > sekarang lupa... dsb...... > Kemudian tentang 'spatial capital'...(dilain waktu memang kiranya perlu > kita bahas lebih mendalam).. atau lebih sederhana lagi barangkali tentang > pengertian 'capital'.... yang nampaknya membuat mbak Melly dan pak Abimanyu > sedikit 'alergi' atau kurang sreg..... dan memandang *"social capital, > spatial capital, atau capital-capital lainnya menunjukkan bahwa virus > ekonomi telah menjangkiti sebagian dari kita...." *. > Maaf, penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut............. tidak > banyak orang di negeri kita Indonesia ini yang bisa seberuntung mbak > Melly atau pak Abim bisa menikmati 'permanent employment' dan karier... > bisa ngantor dan menerima monthly salary serta jabatan atau bahkan kalau pak > Abim nanti saat pensiun juga pasti ada dana pensiun hari tua ......... > Dari 49% penduduk miskin kita dari total 230-an juta orang (versi Bank > Dunia) ataupun dari sekitar 10-11 juta tenaga kerja kita yang menganggur dan > seharusnya menghidupi lebih banyak jumlah orang lagi dari angka itu ..... > tak seluruhnya dapat ditampung menjadi salaryman ....dan sebagian > terbesarnya terpaksa harus terjun disektor informal .... menciptakan > pekerjaan sendiri.... atau menciptakan pekerjaan sekaligus bagi > lingkungannya ..... dimana ini tentu sebagiannya merupakan sebuah pekerjaan > 'bisnis' ... baik sebagai penjual jasa ataupun penjual barang atau produsen > barang .... walau semuanya serba disektor informal....... ini jelas > merupakan sebuah 'penyelesaian ekonomi' ... .. sehingga wajar kalau > setidaknya bagi 'mereka' (bukan bagi setiap atau semua orang)...... > diterapkan parameter ekonomi seperti capital.... market....sales... > income... > laba dsb..... > Disektor modern dan sektornya orang sibuk..... sebenarnya kalau mbak Melly > masih kurang 'sreg' bahwa apa-apa (tepatnya banyak hal) 'perlu' dilihat > sebagai 'capital'...... kita ambil contoh .... dari aktivitas sehari-hari > anda 'ngantor' ..... bagi anda kantor bisa saja bukan 'capital' tetapi > sekedar 'routinity'....... dan diploma serta pengalaman kerja barangkali > lebih merupakan 'employment capital'... tetapi bagi 'employer' anda..... > juga 'employer'nya pak Abim (UI, Depdiknas)... kantor, kampus dan ruang > kuliah pada dasarnya adalah 'important fascility' atau 'capital' atau > bahkan 'spatial capital'..... > Kalau UI di Depok itu bukan 'spatial capital'.... coba saja 'dikembalikan' > seluruhnya ke Salemba... tentu tidak muat....... ruang kuliah juga tidak > bisa sekedar dibawah pohon..... > Bagi bos kantornya mbak Melly.... kalau mungkin kantornya di Segitiga > Kuningan.... 'spatial capital' itu malah bukan saja sekedar 'just a > modern office space' .... tetapi bahkan 'a strategic location'....atau juga > 'merely a prestigious location'...... > Arsitektur UI atau ITB hampir pasti bukan 'unit ekonomi' ..... tetapi > kalau demikian banyak anak muda negeri ini ingin juga menjadi arsitek > ...... lalu sekolah arsitektur negeri tidak mampu menampungnya ... lalu > 'terpaksa' muncul sekolah swasta..... mahasiswanya dan dosennya hampir > pasti 'bebas virus ekonomi' ..... tetapi bagaimana sekolah arsitektur swasta > seperti Trisakti, Untar atau Parahiyangan bisa berdiri dan hidup > berkelanjutan .. demikian juga para dosennya dan keluarganya.... tanpa > terdapat > prinsip ekonomi didalamnya?... salahkah yayasan mereka 'mengidap' virus > ekonomi?..... > Untuk mas BTS ... saya kira terlalu pagi untuk menanyakan atau untuk > menjawab pertanyaan 'wacana sistem kota secara nasional itu nanti dibawah > kendali siapa'..... kalau kepastian 'kolom tetap di Kompas' saja juga belum > jelas juntrungannya....... > ''Wacana sistem kota secara nasional' itu juga tidak harus menjadi > 'wacana awal' disana ..... dan sebelum kita sampai pada tahap 'kendali > oleh siapa'..... yang lebih penting justru agar masyarakat luas dapat > memahami dulu ..... bahwa 'sistem kota secara nasional itu dalam > kenyataannya 'malah sudah ada dan jelas perlu'..... seperti mengapa Tn Abang > bisa menjadi pusat pasar tekstil nasional .. mengapa Sby menjadi 'pusat > utama KTI" dan Mks menjadi 'sub pusat KTI'....dsb......Yang penting > rakyat luas paham dulu....... > Kalau kita mau mengingat 'prinsip demokrasi' ..... dan kalau cukup banyak > masyarakat nanti mulai memahami tata ruang dengan berbagai aspek teoretik > maupun praktisnya......... jawaban dari pertanyaan mas BTS itu tentang > kelembagaannya juga sebenarnya bisa saja 'terserah kita'........ wong > namanya juga demokrasi yang saat ini saja nyaris 'liberal'.......... > Nyatanya toh setidaknya 'wacana sangat-sangat awal tentang sistem > perkotaan secara nasional' itu bisa dimulai oleh siapa saja ... diantaranya > telah oleh saya.. yang hanya rakyat biasa....... > Terimakasih .... diskusinya lumayan seru.... tetapi bisa nggak ya hehe.. > kembali ke relnya semula... atau malah mau disudahi?...... jangan ya?...... > selain belum semuanya bicara.... soalnya kendali eh obsesi saya tentang > space di Kompas belum jelas juntrungannya....... > > Sementara demikian, > aby > > ------------------------------ > Never miss a thing. Make Yahoo your > homepage.<http://us.rd.yahoo.com/evt=51438/*http://www.yahoo.com/r/hs> > >
