Bapak Ibu milisters semuanya ysh,
   
  Mohon maaf lancang membantu memoderasi diskusi ...........
  Awalnya  adalah posting (saya)  tentang “Jkt Setelah 100 Hari 'Ditangan 
Ahlinya'....”...  yang maksudnya (saya) adalah  daripada ruang halaman dari 
koran besar seperti Kompas  yang cukup berharga dan memiliki communicating 
power yang besar dengan masyarakat hanya sering dihambur-hambur (oleh 
wartawannya) untuk bicara tentang ‘kota’ (Jabodetabek)  yang tak jarang isinya 
agak mengada-ada dan malah ‘kurang mendidik atau kurang mencerdaskan 
masyarakat’ ...... 
  Maka awalnya saya ingin mengusulkan.... bagaimana kalau Ketua IAP dan Dirjen 
Penataan Ruang mendiskusikannya dengan industri media (yang besar tentang 
‘ruang wacana keruangan’...., utamanya media cetak seperti Kompas yang 
readernya banyak, mungkin juga televisi, yang pemirsanya jutaan orang (tetapi 
kalau hanya sesekali dan jarang juga mungkin percuma ya,  karena lalu dilupakan 
orang)....
  Dan agak-agak terakhir  boleh juga radio... pendengarnya lokal, dan maaf.... 
jumlahnya lebih terbatas lagi..... tetapi bedanya dengan surat kabar... 
suratkabarsering masih diklipping... dikutip dsb.... memamng radio sih 
istimewanya bisa interaktif.... sedangkan apakah radio masih ada yang 
merekamnya dan mendengarnya ulang?.....
  Agar seperti surat kabar besar Kompas misalnya menyediakan  kolom tetap 
periodik ... misalnya seminggu 1x, atau 2 minggu 1x, atau sebulan 1x  dengan 
ruang yang cukup... katakanlah setengah halaman...... 
  Maksud awal dari usulan tentang kolom tetap wacana ‘penataan ruang’ 
disuratkabar besar seperti Kompas adalah benar seperti  ‘setengahnya’ telah 
dikemukakan oleh  mas Dwi.... “agar dapat  meningkatkan awareness masyarakat 
tentang  pentingnya tata ruang dalam pembangunan  sosial ekonomi masyarakat” 
atau bahkan tentang “pentingnya tata ruang dalam pembangunan nasional” kita 
............
  Dan ketika saya kemukakan tentang “utamanya menyangkut pengembangan sistem 
kota-kota secara nasional” ... maka lalu mas BTS segera mengawali menanyakan 
“itu nanti dibawah kendali siapa?”.......saya belum jawab... tetapi  nampaknya  
“sebagiannya” sudah dijawab oleh pak Risfan.......
  “...... Padahal untuk berhasilnya penerapan tata ruang (implementasi) dan 
pengendalian, sangat bergantung pada pressure dari masyarakat. RUTR atau Dinas 
Tata Kota tidak bisa apa-apa kalau Gubernur/Walikota/ Bupati yang 
merestui/mensponsor i/mendiamkan 'pelanggaran' RUTR.
Sementara DPRD kalau tidak ada rakyat (konstituen) yang teriak, ya akan 
damai-damai saja dengan eksekutif. ...............”.
  Atau dijawab oleh pak AunurRofiq :
  “.......Menyinggung diskusi penataan ruang di media oleh DG maupun Direktur, 
saya khawatir hanya pembicaraan tentang kebijakan saja......” 
  Harapan saya tentang ‘kasarnya’ .. bagaimana  caranya agar “penataan ruang” 
dapat ‘direalisasikan’  menjadi kolom tetap apakah mingguan, dwi mingguan atau 
bulanan setidaknya diharian di Kompas setidaknya ½ halaman  justru akhirnya 
belum terjawab ........ 
  Pertama diskusi malah berbelok karena ‘cucu’ saya pak Abimanyu  rupanya 
senang membawa korek api dan inginnya menyulut kapan saja ada tumpukan jerami 
‘debat ekonomi’ ..... beliau membawa diskusi pada kegeraman beliau atas praktek 
ekonomi yang terjadi selama ini ....... seolah bahwa milis  ini sekaligus 
milisnya mayoritas para ekonom..... padahal tidak..... ... 
  Padahal milis ini.. atau khususnya topik ini ... dimaksudkan (setidaknya oleh 
saya) justru agar khususnya masyarakat keruangan (planner dan arsitek) sebagai 
mayoritas milister disini.... agar dapat ‘mendiskusikan the now formula  of 
strategic economic development with a more spatial dimension  emphasis 
inside’...... untuk kemudian disodorkan dan diyakinkan kepada para ekonom dan 
politikus.... yang dalam praktek pembangunan dan pemerintahan  -- para planner 
dan arsitek suka atau tidak suka— nyatanya mereka  ‘hampir selalu’ menjadi 
‘panglima dan atau penguasa pembangunan’..... dan banyak kali menurut Markus 
Zand mereka lebih menganggap planner dan arsitek sekedar sebagai ‘tukang 
menggambar’ saja...........
  Karena itu kurang tepat kiranya kalau pada topik ini kita justru  terbawa 
untuk berdebat tentang  ‘jahatnya’  atau ‘kegagalan dari  teori atau praktek 
ekonomi ‘..... yang padahal justru  itu ‘ kita yakini’ karena ‘akibat’ karena 
tak banyak disertakan spatial dimension emphasis didalamnya  (ekologi, spatial 
capital, sistem kota... dsb) ....selain karena korupsi...  maka economic 
development with ‘less spatial planning  emphasis on it’ itulah  maka hasilnya 
kurang memuaskan.......
  dan ilmu ekonomi sendiri pada dasarnya bukanlah ‘jahat’ ... hanya ‘praktek 
ekonomi’ atau ‘rezim’  atau ‘politik ekonomi’ tak jarang mengaplikasikan-nya 
sebagai ‘malpraktek’........
  Kemudian ......diasumsikan penataan ruang benar dapat berhasil memperoleh 
tempatnya dalam kolom tetap di Kompas misalnya .... entah berapa lama lagi dari 
sekarang....    karena  koran Kompas adalah media umum dengan pembaca 
intelektual sampai ratusan ribu orang  ...... jelas bahwa bahasa dari penataan 
ruang yang dibawakan disana haruslah yang populer ....... yang setidaknya kaum 
intelektual dari berbagai lintas disipliner lainnya sebagai ‘awam tata ruang’ 
dapat memahaminya ....... dan mudah-mudahan  awam yang membacanya pun masih 
dapat mengerti pula.......
  Maka itu boleh saja wacananya silih berganti antara level filsafat maupun 
juga level praktis..... asalkan yang penting ‘bahasanya’ maupun  arahnya dapat 
memberikan pemahaman kepada masyarakat...... ataupun juga bahkan kepada  ‘para 
pengambil keputusan’ yang masih belum tentu sepenuhnya memahami  apa yang akan 
diputuskannya.... yang  seperti jokenya pak Har ... bisa saja dulu waktu kuliah 
penataan ruang  mereka pas mengantuk, atau pas minta izin keluar untuk pipis 
sehingga tidak mendengar... sehingga sekarang lupa... dsb...... 
  Kemudian tentang ‘spatial capital’...(dilain waktu memang kiranya perlu kita 
bahas lebih mendalam).. atau lebih sederhana lagi barangkali  tentang 
pengertian ‘capital’.... yang nampaknya membuat mbak Melly dan pak Abimanyu 
sedikit ‘alergi’ atau kurang sreg..... dan memandang  "social capital, spatial 
capital, atau capital-capital lainnya menunjukkan bahwa virus ekonomi telah 
menjangkiti sebagian dari kita....” .
  Maaf, penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut............. tidak banyak 
orang  di negeri kita Indonesia  ini yang bisa seberuntung mbak Melly atau pak 
Abim  bisa menikmati ‘permanent employment’ dan karier... bisa ngantor dan 
menerima monthly salary serta jabatan atau bahkan kalau pak Abim nanti saat 
pensiun juga pasti ada dana pensiun hari tua .........
  Dari 49%  penduduk miskin kita dari total 230-an juta orang (versi Bank 
Dunia) ataupun dari sekitar 10-11 juta tenaga kerja kita yang menganggur dan 
seharusnya menghidupi lebih banyak jumlah  orang lagi dari angka itu .....  tak 
seluruhnya dapat ditampung  menjadi salaryman ....dan sebagian terbesarnya 
terpaksa harus terjun  disektor  informal .... menciptakan pekerjaan 
sendiri.... atau menciptakan pekerjaan sekaligus bagi lingkungannya ..... 
dimana ini tentu sebagiannya merupakan sebuah pekerjaan ‘bisnis’ ... baik 
sebagai penjual jasa ataupun penjual barang atau produsen barang .... walau 
semuanya serba disektor informal....... ini jelas merupakan sebuah 
‘penyelesaian ekonomi’ ... .. sehingga wajar kalau setidaknya bagi ‘mereka’ 
(bukan bagi setiap atau semua orang)...... diterapkan  parameter ekonomi 
seperti capital.... market....sales...  income... laba dsb.....
  Disektor modern dan sektornya orang sibuk..... sebenarnya kalau mbak Melly 
masih kurang ’sreg’ bahwa apa-apa (tepatnya banyak hal)  ‘perlu’ dilihat 
sebagai ’capital’...... kita ambil contoh .... dari aktivitas sehari-hari anda 
‘ngantor’ ..... bagi anda  kantor bisa saja bukan ’capital’ tetapi sekedar 
‘routinity’.......   dan diploma serta pengalaman kerja  barangkali lebih 
merupakan ‘employment  capital’... tetapi bagi ’employer’ anda..... juga 
‘employer’nya pak Abim (UI, Depdiknas)... kantor, kampus dan ruang kuliah pada 
dasarnya adalah  ‘important fascility’ atau ‘capital’ atau bahkan ‘spatial 
capital’.....
  Kalau UI di Depok itu bukan ’spatial capital’.... coba saja  ‘dikembalikan’ 
seluruhnya ke Salemba... tentu tidak muat....... ruang kuliah juga tidak bisa 
sekedar dibawah pohon.....  
  Bagi bos kantornya mbak Melly.... kalau mungkin kantornya di Segitiga 
Kuningan....  ‘spatial capital’ itu malah bukan saja sekedar ‘just  a modern 
office space’ .... tetapi bahkan ‘a strategic location’....atau juga ‘merely a 
prestigious location’...... 
  Arsitektur UI atau ITB  hampir pasti bukan ‘unit ekonomi’ .....  tetapi kalau 
demikian banyak anak muda  negeri ini ingin juga menjadi arsitek ...... lalu 
sekolah arsitektur negeri tidak mampu menampungnya ... lalu ‘terpaksa’ muncul 
sekolah swasta..... mahasiswanya  dan dosennya hampir pasti ‘bebas virus 
ekonomi’ ..... tetapi bagaimana sekolah arsitektur swasta seperti Trisakti, 
Untar atau Parahiyangan bisa berdiri dan hidup berkelanjutan .. demikian juga 
para dosennya dan keluarganya.... tanpa  terdapat prinsip ekonomi 
didalamnya?... salahkah yayasan mereka ‘mengidap’ virus ekonomi?.....
  Untuk mas BTS ... saya kira terlalu pagi untuk menanyakan atau untuk menjawab 
 pertanyaan ‘wacana sistem kota secara nasional itu nanti dibawah kendali 
siapa’..... kalau kepastian ‘kolom tetap di Kompas’ saja juga belum jelas 
juntrungannya....... 
  ‘‘Wacana sistem kota secara nasional’ itu juga tidak  harus menjadi ‘wacana 
awal’ disana ..... dan sebelum kita  sampai pada tahap ‘kendali oleh 
siapa’..... yang lebih penting justru  agar masyarakat luas dapat memahami dulu 
..... bahwa ‘sistem kota secara nasional itu dalam kenyataannya ‘malah sudah 
ada dan jelas perlu’..... seperti mengapa Tn Abang bisa menjadi pusat pasar 
tekstil nasional .. mengapa Sby menjadi ‘pusat utama KTI”   dan Mks menjadi 
‘sub pusat KTI’....dsb......Yang penting rakyat luas paham dulu.......
  Kalau kita mau mengingat  ‘prinsip demokrasi’ ..... dan kalau cukup banyak 
masyarakat nanti mulai memahami tata ruang dengan berbagai  aspek teoretik 
maupun praktisnya......... jawaban dari pertanyaan mas BTS itu tentang 
kelembagaannya juga sebenarnya bisa saja ‘terserah kita’........ wong namanya 
juga demokrasi yang saat ini saja nyaris ‘liberal’.......... 
  Nyatanya toh setidaknya ‘wacana sangat-sangat awal tentang sistem perkotaan 
secara nasional’ itu bisa dimulai oleh siapa saja ... diantaranya telah oleh 
saya.. yang hanya rakyat biasa....... 
  Terimakasih .... diskusinya lumayan seru.... tetapi bisa nggak ya hehe.. 
kembali ke relnya semula... atau malah mau disudahi?...... jangan ya?...... 
selain belum semuanya bicara.... soalnya kendali  eh obsesi saya  tentang space 
 di Kompas belum jelas juntrungannya....... 
   
  Sementara demikian,
  aby

       
---------------------------------
Never miss a thing.   Make Yahoo your homepage.

Kirim email ke