Ysh Bung Deden, ... jangan gundah :
1. Pemerintah
sepertinya tidak lagi membesarkan Pelabuhan Tanjung Priok dan sudah
merencanakan untuk membangun pelabuhan samudra pengganti di Bojonegoro
yang letaknya sebelah barat Tangerang sebelum Cilegon. Namun diakui bahwa
pembangunan pelabuhan samudra ini agak seret karena memerlukan investasi
yang besar. Pelabuhan Samudra Bojonegoro ini masuk dalam agenda Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI) untuk dicarikan mitra swasta.
Sampai sekarang belum berhasil.
2. Trans-Sumatra,
Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi itiu tidak perlu jalan tol karena volume
arus kendaraannya masih rendah. Jalan Tol baru layak kalau sudah ada arus
kendaraan melebihi 25 ribu perhari. Lagipula jalan tol tidak banyak
memberi manfaat ekonomi pada kawasan yang dilaluinya. Jadi jalan trans itu
jalan primer biasa, bukan tol. Masalahnya memang untuk membangun jalan
primer itupun memerlukan investasi publik yang luar biasa besarnya.
Peningkatan jalan trans itu sudah dilakukan berkali-kali oleh Pemerintah,
tapi selalu rusak baik karena struktur tanah yang labil dan kurang
pemeliharaannya. Jalan tol Trans-Jawa tidak jalan di tempat, tapi masih
terus diusahakan. Segmen-segmen yang belum ada investornya terus
ditenderkan (oleh Badan Pengatur Jalan Tol), sementara yang sudah ada
investornya tetap jalan. Namun juga diakui, untuk pembangunan jalan tol
yang landed-road ini masalahnya pada soal pembebasan tanah baik masalah
harga, status, maupun kerelaan pemilik tanah untuk diakusisi. Jadi memang
tidak mudah. Berbeda dengan jalan tol dalam kota (fly-over) di Jakarta
ini. Banyak investor dan financier yang berminat. Walaupun memerlukan
investasi yang sangat besar, tetapi lebih mudah karena tanpa pembebasan
tanah dan potensi arus kendaraannya akan sangat besar sehingga
menguntungkan. Mengapa Pemerintah ikut-ikutan (intervensi) soal jalan tol
dalam kota? Sebetulnya tidak ikut-ikutan, soalnya jalan tol itu jalan
nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah. Jadi bukan urusan Pemda
DKI. Pemda DKI hanya punya urusan tata ruangnya saja (kesesuaian dengan
Rencana Tata Ruang Kota Jakarta).
3. Kalau
Sumatra-Jawa-Bali-Nusa Tenggara tersambung oleh jembatan memang bagus,
tapi perlu investasi yang besar dan teknologi. Membangun jembatan
Sumatera-Jawa saja, tidak hanya investasi yang besar, tetapi juga masalah
kestabilan tanahnya di mana Anak Krakatau sewaktu-waktu bisa meletus.
4. Mengapa HQ mesti di Jakarta? Karena bank korespondennya dekat
dengan BI yang ada di Jakarta. Lagi pula kalau HQ pindah ke suatu kota,
apa manfaatnya bagi kota bersangkutan? Saya kira koq ya nggak banyak.
Thanks. CU. BTS.
Komentar untuk PS :
Saya
kira wajar kalau ada data proporsi ruang terbuka hijau di Jakarta terus
menurun dari RUTR 1965 sampai ke Rencata Tata Ruang Jakarta terbaru.
Justru sangat aneh kalau ada data bahwa proporsi ruang terbuka hijau di
Jakarta terus menaik dari RUTR 1965 sampai ke Rencata Tata Ruang Jakarta
terbaru.
----- Original Message -----
From: Deden
Rukmana
To: [email protected]
Sent: Monday, March 03,
2008 11:28 AM
Subject: [referensi] Ibukota dan counter magnet
...... subregional i.e. megapolitan Jakarta tidaklah
menjawab kegundahan thd dominasi Jakarta. Yg sampai saat ini saya masih
gundahkan diantaranya sbb:
Pelabuhan Tanjung Priok kenapa
mesti terus dibesarkan? Biarkan saja dg kapasitas sekarang ini, dan bangun
dan kembangkan pelabuhan di luar Jakarta. Serupa juga buat Bandara
Cengkareng.
Jalan tol trans-Jawa masih juga jalan ditempat. Apalagi
jalan tol trans-Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi. Kok yg banyak
dibicarakan malahan tol dalam kota Jakarta. Biarkan saja Jakarta mengurus
dirinya sendiri, tidak perlu intervensi pemerintah pusat. Masih besar
wilayah NKRI yg perlu diurus dan dibangun jaringan transportasinya.
Jembatan Sumatera-Jawa-Bali-Nusa Tenggara adalah prerequisite utk
menumbuhkembangkan counter magnet di Sumatera ataupun Bali dan Nusa
Tenggara.
Sumber daya alam tersebar di luar Jakarta, tapi
headquarter (HQ) dari perusahaan2 yg mengolahnya masih tetap di Jakarta.
Jakarta masih terlalu digjaya dibandingkan kota2 lainnya di Indonesia utk
menjadi lokasi HQs, juga mungkin pengaruh power dari Senayan juga. Kota2
di luar Jakarta juga mesti lebih kreatif utk bersaing dg Jakarta memikat
HQs. Mesti ditiru juga mungkin bagaimana kota2 di US bisa bersaing dg New
York City.
Sekian dulu dan terima kasih.
Salam dari
Savannah,
Deden Rukmana
PS:
Saya sedang menyiapkan
tulisan utk blog saya dan dari google search saya peroleh data bahwa
proporsi ruang terbuka hijau di Jakarta terus menurun dari RUTR 1965
sampai ke Rencata Tata Ruang Jakarta terbaru. Mohon konfirmasi dari rekan
yg barangkali mengetahuinya. Terima kasih.
