Pak BTS, ysh: Terima kasih atas tanggapannya dan saya hargai sekali. Soal pelabuhan rasanya lebih cocok kalau dibangun tidak dalam lingkup metropolitan atau megapolitan Jakarta, melainkan diluar. Secara kasar saya bisa bilang, Sumatera bagian Selatan merupakan lokasi yg layak dipertimbangkan. Tentunya juga mesti dibangun jembatan Sumatera-Jawa. Kita berbeda dalam masalah jembatan ini, tapi saya memahami alasan yg disampaikan Pak BTS. Saya lebih senang lagi kalau pelabuhan di Ujung Pandang pun bisa bersaing dg Tanjung Priok.
Mengenai jalan tol di luar Jawa, ini juga utk menciptakan lapangan kerja di lokasi2 tersebut, dg catatan kontraktor dari Jakarta tidak eligible utk ikutan tender. Terciptanya lapangan kerja akan menarik banyak orang pindah ke luar Jawa dan mengurangi arus migrasi ke Jakarta. Ini tentunya mesti didukung kekuatan kontraktor lokal yg nantinya akan menjadi pelaksana proyek jalan tol tsb. Penguatan kontraktor lokal (dan juga planner lokal) adalah prerequisite utk suksesnya proyek ini dalam konteks desentralisasi ekonomi dari Jakarta. Beban anggaran pemerintah pusat utk menanggung costs dari pembangunan kota Jakarta yg tidak sustainable adalah tidak sedikit. Contohnya, Rp. 6.5 triliun akan dikucurkan dalam tiga tahun utk menangani masalah banjir di Jakarta saja. Ini uang yg bisa digunakan utk membangun daerah lain diluar Jakarta dan mendesentralisasi pembangunan di luar Jakarta. Sementara sekian dulu. Salam, Deden. --- In [email protected], "Bambang Tata Samiadji" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > > Ysh Bung Deden, ... jangan gundah : > > 1. Pemerintah > sepertinya tidak lagi membesarkan Pelabuhan Tanjung Priok dan sudah > merencanakan untuk membangun pelabuhan samudra pengganti di Bojonegoro > yang letaknya sebelah barat Tangerang sebelum Cilegon. Namun diakui bahwa > pembangunan pelabuhan samudra ini agak seret karena memerlukan investasi > yang besar. Pelabuhan Samudra Bojonegoro ini masuk dalam agenda Komite > Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI) untuk dicarikan mitra swasta. > Sampai sekarang belum berhasil. > > 2. Trans-Sumatra, > Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi itiu tidak perlu jalan tol karena volume > arus kendaraannya masih rendah. Jalan Tol baru layak kalau sudah ada arus > kendaraan melebihi 25 ribu perhari. Lagipula jalan tol tidak banyak > memberi manfaat ekonomi pada kawasan yang dilaluinya. Jadi jalan trans itu > jalan primer biasa, bukan tol. Masalahnya memang untuk membangun jalan > primer itupun memerlukan investasi publik yang luar biasa besarnya. > Peningkatan jalan trans itu sudah dilakukan berkali-kali oleh Pemerintah, > tapi selalu rusak baik karena struktur tanah yang labil dan kurang > pemeliharaannya. Jalan tol Trans-Jawa tidak jalan di tempat, tapi masih > terus diusahakan. Segmen-segmen yang belum ada investornya terus > ditenderkan (oleh Badan Pengatur Jalan Tol), sementara yang sudah ada > investornya tetap jalan. Namun juga diakui, untuk pembangunan jalan tol > yang landed-road ini masalahnya pada soal pembebasan tanah baik masalah > harga, status, maupun kerelaan pemilik tanah untuk diakusisi. Jadi memang > tidak mudah. Berbeda dengan jalan tol dalam kota (fly-over) di Jakarta > ini. Banyak investor dan financier yang berminat. Walaupun memerlukan > investasi yang sangat besar, tetapi lebih mudah karena tanpa pembebasan > tanah dan potensi arus kendaraannya akan sangat besar sehingga > menguntungkan. Mengapa Pemerintah ikut-ikutan (intervensi) soal jalan tol > dalam kota? Sebetulnya tidak ikut-ikutan, soalnya jalan tol itu jalan > nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah. Jadi bukan urusan Pemda > DKI. Pemda DKI hanya punya urusan tata ruangnya saja (kesesuaian dengan > Rencana Tata Ruang Kota Jakarta). > > 3. Kalau > Sumatra-Jawa-Bali-Nusa Tenggara tersambung oleh jembatan memang bagus, > tapi perlu investasi yang besar dan teknologi. Membangun jembatan > Sumatera-Jawa saja, tidak hanya investasi yang besar, tetapi juga masalah > kestabilan tanahnya di mana Anak Krakatau sewaktu-waktu bisa meletus. > > 4. Mengapa HQ mesti di Jakarta? Karena bank korespondennya dekat > dengan BI yang ada di Jakarta. Lagi pula kalau HQ pindah ke suatu kota, > apa manfaatnya bagi kota bersangkutan? Saya kira koq ya nggak banyak. > > Thanks. CU. BTS. > > Komentar untuk PS : > > Saya > kira wajar kalau ada data proporsi ruang terbuka hijau di Jakarta terus > menurun dari RUTR 1965 sampai ke Rencata Tata Ruang Jakarta terbaru. > Justru sangat aneh kalau ada data bahwa proporsi ruang terbuka hijau di > Jakarta terus menaik dari RUTR 1965 sampai ke Rencata Tata Ruang Jakarta > terbaru. > > ----- Original Message ----- > From: Deden > Rukmana > To: [email protected] > Sent: Monday, March 03, > 2008 11:28 AM > Subject: [referensi] Ibukota dan counter magnet > > > > ...... subregional i.e. megapolitan Jakarta tidaklah > menjawab kegundahan thd dominasi Jakarta. Yg sampai saat ini saya masih > gundahkan diantaranya sbb: > > Pelabuhan Tanjung Priok kenapa > mesti terus dibesarkan? Biarkan saja dg kapasitas sekarang ini, dan bangun > dan kembangkan pelabuhan di luar Jakarta. Serupa juga buat Bandara > Cengkareng. > Jalan tol trans-Jawa masih juga jalan ditempat. Apalagi > jalan tol trans-Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi. Kok yg banyak > dibicarakan malahan tol dalam kota Jakarta. Biarkan saja Jakarta mengurus > dirinya sendiri, tidak perlu intervensi pemerintah pusat. Masih besar > wilayah NKRI yg perlu diurus dan dibangun jaringan transportasinya. > Jembatan Sumatera-Jawa-Bali-Nusa Tenggara adalah prerequisite utk > menumbuhkembangkan counter magnet di Sumatera ataupun Bali dan Nusa > Tenggara. > Sumber daya alam tersebar di luar Jakarta, tapi > headquarter (HQ) dari perusahaan2 yg mengolahnya masih tetap di Jakarta. > Jakarta masih terlalu digjaya dibandingkan kota2 lainnya di Indonesia utk > menjadi lokasi HQs, juga mungkin pengaruh power dari Senayan juga. Kota2 > di luar Jakarta juga mesti lebih kreatif utk bersaing dg Jakarta memikat > HQs. Mesti ditiru juga mungkin bagaimana kota2 di US bisa bersaing dg New > York City. > Sekian dulu dan terima kasih. > > Salam dari > Savannah, > Deden Rukmana > > PS: > Saya sedang menyiapkan > tulisan utk blog saya dan dari google search saya peroleh data bahwa > proporsi ruang terbuka hijau di Jakarta terus menurun dari RUTR 1965 > sampai ke Rencata Tata Ruang Jakarta terbaru. Mohon konfirmasi dari rekan > yg barangkali mengetahuinya. Terima kasih. >
