Wah.... dimilis referensi kalau ingin memancing Gus Sholah agar berkenan
keluar dari ruang padepokan dan turun kehalaman... kalo pakai isu keruangan
rada seret ... dan ternyata bisa mudah juga kalau caranya lewat topik ironi
pendidikan ya?......hehe...
Beliau langsung terbakar dan berkenan sedikit nge-rap...hehe....
Kalo inget bahwa Gus Sholah hobinya memetik gitar dan bernyanyi juga ....
entahlah .... kapan waktu memancing beliau dengan bahan wacana musik seperti
tentang "perkembangan aliran musik jazz' gitu bisa manjur juga nggak
ya?....hehe..
Yah.. banyak ironi kehidupan dan banyak ironi pembangunan kita yang
dilematis....... banyak diantaranya langsung atau tak langsung berkait dengan
faktor kependudukan....... tetapi isu kependudukan itu sendiri sering atau
hampir selalu tak pernah diletakkan didepan..........
Anggaran Pendidikan misalnya... yang telah diundangkan sebagai dijatah 20%
dari APBN misalnya ..... bukannya pemerintah tak konsekwen .... tetapi nyatanya
dari serba multi keterbatasan kita yang ultra kompleks.... siapapun yang
menjalankan roda pemerintahan .. dengan tingkat kenegarawanannya setinggi
apapun juga .... . tentu akan masygul juga dengan dilema anggaran APBN untuk
pendidikan itu..... maupun juga dengan dilema keterbatasan anggaran sektoral
vital lainnya .........
Sudah sebagiannya bangsa ini berKB .... tetapi dengan laju pertumbuhan
penduduk sebanyak 1.3% per tahun .....Penduduk kita setiap tahun bertambah
dengan 3 sampai 4 juta jiwa ....... itu artinya.... tanpa bicara kwalitas
pendidikan sekalipun......... tetapi jelas bahwa kwantitas ruang sekolah
harus terus ditambah .... SDM pendidikpun harus ditambah pula.....buskota dan
konsumsi BBM perlu ditambah.... areal tanaman pangan perlu diperluas.......
dsb.....
Itu kita belum bicara sektor strategis lainnya .....
Jadi disektor pendidikan saja ...... sepintas kerlingan mata saja sudah
nampak bahwa selain kita terus terhuyung-huyung dengan carry over beban
pembangunan pendidikan yl yang tak pernah tercover.... seperti untuk aspek
peningkatan mutu pendidikan..... termasuk diantaranya program rehabilitasi
sekolah-sekolah ambruk .... kitapun tiap tahun berikutnya sudah dihadang
lagi dengan masalah rutin dampak dari pertambahan penduduk.......
Jepang sebagai negara Asia yang kemakmurannya kini luar biasa.... yang kini
penduduknya sekitar 120 juta ..... dan ditahun 1950-an sekitar 80-an juta ....
pada tahun 2100 kelak mereka akan menurunkannya menjadi 65 juta jiwa saja.....
dan tahun 2007 untuk pertamakalinya jumlah penduduknya mulai menyusut..........
Jadi maka memang kapan mutu pendidikan kita akan pernah membaik ........
kalau bahkan masalah KB sajapun tak pernah kunjung beres?........
Apalagi diera penegakan HAM inipun BKKBN sedang bimbang ..... Mereka ragu
apakah semboyan terakhir Dua anak cukup.... Lelaki perempuan sama saja itu
masih melanggar HAM juga nggak ya katanya? .... dan BKKBN sedang terpikir
apakah akan lebih melunakkannya lagi atau nggak.....
Wah..wah..wah...........
Salam,
aby
salahuddin wahid <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Menurut UUD pasal 28,
jelas pendidikan adalah hak rakyat dan Pemerintah adalah pihak yang punya
kewajiban menghormati dan melindungi hak tersebut. Celakanya, kewajiban itu
tidak ditopang dengan kemampuan, baik dari segi dana maupun birokrasi
pelaksana. Sejak dua tahun lalu saya mendapat tugas untuk mengasuh Pesantren
Tebuireng. Baru saya tahu betapa mengenaskan kondisi dunia pendidikan
Indonesia, terlebih lagi yang dikelola oleh lembaga pendidikan swasta di
daerah. Memang ada lembaga pendidikan yang bermutu dengan biaya mahal. Itu
perlu ada karena ada pkonsumen yang membutuhkan dan mampu membayar. Tetapi
sebagian besar pendidikan swasta tidak bermutu, apalagi lembaga pendidikan
keagamaan Islam.
Pendidikan yang baik membutuhkan guru yang bermutu. Tetapi faktanya mutu guru
kita payah. Tidak ada upaya memadai untuk meningkatkan mutu bguru terutama guru
swasta. Mutu pendidikan tidak merata. Saat ditangkap polisi karena membantu
murid menjawab soal UAN, sejumlah guru di desa di Sumatera Utara menjawab bahwa
tidak adil membuat soal ujian nasional yang sama untuk murid di Jakarta dan
di desanya. Mengapa dana untuk UAN dipakai untuk pelatihan meningkatkan mutu
guru selama beberapa tahun (5 sampai 6 tahun). Setelah mutunya merata, baru
dilakukan UAN secara nasional.
Kesejahteraan guru swasta tidak baik, Pemerintah juga harus membantu
mengatasi masalah itu. Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), lebih dari 90%
adalah milik swasta. Sedangkan SD, > 90% adalah milik Pemerintah. Madrasah
Tsanawiyah (setingkat SMP), > 80 adalah milik swasta. SMP, > 80 milik
Pemerintah. Sekolah swasta yang ada di desa-desa itu tentu mutunya tidak baik
karrena gurunya tidak sejahtera. Walhasil banyak sekali masalah yang kita
hadapi dalam dunia pendidikan. Masalahnya pelik, rumit dan bersifat mendesak.
Kalau tidak kita perbaiki sekarang, entah bagaimana jadinya dengan masa depan
Indonesia.
Menurut saya, aset yang sebenarnya dari bangsa adalah manusianya. Kalau SDA
kita habis beberapa puluh btahun lagi, sedangkan SDM kita tidak unggul,
bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa lain. Jadi bangsa saya pendidikan
adalah prioritas pertama bangsa kita. Prioritas kedua : pendidikan dan
prioritas ketiga : pendidikan.
Artinya, anggaran yang harus disediakan tidak cukup hanya 20%, mungkin 1/3
APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Selain penyediaan dana, penggunaan
anggaran juga harus diperbaiki supaya penggunaannya efektif dan efisien.
Efektif artinya membuat kebijakan secara benar. Efisien artinya menghilangkan
kebocoran. Seorang anak muda aktivis LSM yang kebetulan pernah ikut sebuah
proyek di Depdiknas, mengatakan bahwa korupsi di Depdiknas luar biasa parahnya
dan belum tersentuh.
Itulah sedikit urun rembug dari seorang yang bukan ahli pendidikan tetapi
terpaksa mengurusi pesantren. Semoga ada manfaatnya.
Betti Alisjahbana <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Rekan-rekan, Topik Forum Debat kali ini mengangkat tema : Pendidikan
Murah, Kewajiban Pemerintah dan Hak Rakyat ?
Hadir sebagai pemapar pembuka adalah :
Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah : Pemerintah
mestinya bersikap bagai orang tua yang siap berkorban untuk memajukan
pendidikan anak-anaknya, demi masa depan bangsa ini.
Prof Dr. Gerardus Polla, Rektor Universitas Bina Nusantara : Swasta
seharusnya bisa turut berperan membantu Pemerintah dalam menyediakan Pendidikan.
Silahkan sampaikan opini dan argumen Anda di
http://www.qbheadlines.com/debateroom1.php
Salam hangat penuh semangat
Betti Alisjahbana
http://QBheadlines.com/
http://QBarchitects.com/
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
