bravo pak kyai, saya sangat setuju bahwa peningkatan SDM utama, karena hanya melalui itu kualiatas dan kejayaan bangsa bisa diupayakan. Seharusnya justru SDA jangan sampai dibiarkan habis dikuras keluar, bahkan kalau bisa SDA tidak terbarukan dihambat eksploitasinya (apalagi kalau cuma untuk kepentingan bnagsa lain atau menggaji "wakil-wakil rakyat" dan "pemimpin2 bangsa" yang terlanjut dipilih selama ini) sebelum SDM kita sendiri menguasai pengolahannya. Kita kan tidak merdeka untuk mempercepat pengurasan kekayaan tanah air sebelum generasi berikut NKRI (harus diusahakan !) mampu lebih bijaksana dalam memanfaatkannya bagi kemaslahatan bangsanya sendiri...."Belum ada" visi, misi dan langkah2 pembangunan yang berbasis peningkatan kualitas SDM dan lingkungan NKRI di masa mendatang secara lebih sistematis (terpadu) dan strategis (tidak bingung kalau risiko lingkungan dan implementasi program benar2 terjadi). Semoga pak Solah segera mendapat kesempatan lebih banyak berkiprah untuk merealisasikan perubahan strategi pengembangan SDM bangsa tersebut...
salam kangen, abim 2008/5/30 salahuddin wahid <[EMAIL PROTECTED]>: > Menurut UUD pasal 28, jelas pendidikan adalah hak rakyat dan Pemerintah > adalah pihak yang punya kewajiban menghormati dan melindungi hak tersebut. > Celakanya, kewajiban itu tidak ditopang dengan kemampuan, baik dari segi > dana maupun birokrasi pelaksana. Sejak dua tahun lalu saya mendapat tugas > untuk mengasuh Pesantren Tebuireng. Baru saya tahu betapa mengenaskan > kondisi dunia pendidikan Indonesia, terlebih lagi yang dikelola oleh lembaga > pendidikan swasta di daerah. Memang ada lembaga pendidikan yang bermutu > dengan biaya mahal. Itu perlu ada karena ada pkonsumen yang membutuhkan dan > mampu membayar. Tetapi sebagian besar pendidikan swasta tidak bermutu, > apalagi lembaga pendidikan keagamaan Islam. > Pendidikan yang baik membutuhkan guru yang bermutu. Tetapi faktanya mutu > guru kita payah. Tidak ada upaya memadai untuk meningkatkan mutu bguru > terutama guru swasta. Mutu pendidikan tidak merata. Saat ditangkap polisi > karena membantu murid menjawab soal UAN, sejumlah guru di desa di Sumatera > Utara menjawab bahwa tidak adil membuat soal ujian nasional yang sama untuk > murid di Jakarta dan di desanya. Mengapa dana untuk UAN dipakai untuk > pelatihan meningkatkan mutu guru selama beberapa tahun (5 sampai 6 > tahun). Setelah mutunya merata, baru dilakukan UAN secara nasional. > Kesejahteraan guru swasta tidak baik, Pemerintah juga harus membantu > mengatasi masalah itu. Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), lebih dari 90% > adalah milik swasta. Sedangkan SD, > 90% adalah milik Pemerintah. Madrasah > Tsanawiyah (setingkat SMP), > 80 adalah milik swasta. SMP, > 80 milik > Pemerintah. Sekolah swasta yang ada di desa-desa itu tentu mutunya tidak > baik karrena gurunya tidak sejahtera. Walhasil banyak sekali masalah yang > kita hadapi dalam dunia pendidikan. Masalahnya pelik, rumit dan bersifat > mendesak. Kalau tidak kita perbaiki sekarang, entah bagaimana jadinya dengan > masa depan Indonesia. > Menurut saya, aset yang sebenarnya dari bangsa adalah manusianya. Kalau SDA > kita habis beberapa puluh btahun lagi, sedangkan SDM kita tidak unggul, > bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa lain. Jadi bangsa saya pendidikan > adalah prioritas pertama bangsa kita. Prioritas kedua : pendidikan dan > prioritas ketiga : pendidikan. > Artinya, anggaran yang harus disediakan tidak cukup hanya 20%, mungkin 1/3 > APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Selain penyediaan dana, penggunaan > anggaran juga harus diperbaiki supaya penggunaannya efektif dan efisien. > Efektif artinya membuat kebijakan secara benar. Efisien artinya > menghilangkan kebocoran. Seorang anak muda aktivis LSM yang kebetulan pernah > ikut sebuah proyek di Depdiknas, mengatakan bahwa korupsi di Depdiknas luar > biasa parahnya dan belum tersentuh. > Itulah sedikit urun rembug dari seorang yang bukan ahli pendidikan tetapi > terpaksa mengurusi pesantren. Semoga ada manfaatnya. > > > > *Betti Alisjahbana <[EMAIL PROTECTED]>* wrote: > > Rekan-rekan, Topik Forum Debat kali ini mengangkat tema : Pendidikan > Murah, Kewajiban Pemerintah dan Hak Rakyat ? > > Hadir sebagai pemapar pembuka adalah : > > Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah : Pemerintah > mestinya bersikap bagai orang tua yang siap berkorban untuk memajukan > pendidikan anak-anaknya, demi masa depan bangsa ini. > Prof Dr. Gerardus Polla, Rektor Universitas Bina Nusantara : Swasta > seharusnya bisa turut berperan membantu Pemerintah dalam menyediakan > Pendidikan. > > Silahkan sampaikan opini dan argumen Anda di > http://www.qbheadlines.com/debateroom1.php > > Salam hangat penuh semangat > > Betti Alisjahbana > http://QBheadlines.com/ <http://qbheadlines.com/> > http://QBarchitects.com/ <http://qbarchitects.com/> > > > Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com > >
