Halo pak Risfan ysh,
  trims atas tanggapannya......sudah balik ke jkt?.........
  Saya sih tidak paham tentang kebijakan pengkaplingan garis pantai ...... 
tetapi sebagaimana pengembangan sistem kota bahkan kota metropolitan 
sekalipun..... saya kira pada prinsipnya pemerintah harus selalu  wajib 
mengkonservasikan ruang bagi sikecil dan atau simiskin ..... dan sekali-sekali 
tak boleh swasta dengan segala cara semacam model Artalyta begitu lalu pihak 
swasta dibiarkan mendikte para otoritas keruangan kita dan menjadikannya 
silau..... lalu semua ruang-ruang strategis nasional kita itu baik 
dimetropolitan, megapolitan atau dipantai-pantai yang indah negeri ini habis 
dikuasai swasta............
  Peran sikecil baik dalam perekonomian kota besar  .....maupun dalam 
pariwisata  pantai yang indah ---tempat dimana para industrialis properti 
menjadi sangat rakus ingin menguasai ruang strategis--- cukuplah besar....... 
  Anda tak mungkin dapat membayangkan kehidupan kota besar dan pariwisata 
pantai tanpa kehadiran sikecil........Ruang atau kapling bagi sikecil adalah 
wajib hukumnya ......terlebih simiskin masih mayoritas dinegeri ini.......
  Tak boleh terjadi mayoritas sikecil selalu tersisih oleh sekelompok minoritas 
developers penguasa ruang dengan hanya pola pikir komersialisme....... 
  Dikota sikecil  hanya berada dikawasan kumuh atau tinggal jauh diluar kota 
dan tiap hari harus berangkat kekota dengan duduk diatap kereta karena 
kemiskinan  .....atau nelayan dipantai yang indah  sekali lagi  mereka 
tersisih... tinggal jauh dari pesisir dan hanya mendapat sedikit ruang sempit 
digaris pantai sekedar  tempat melintas dari rumah ketempat perahu 
ditambat........lalu nelayan sekali lagi menjadi 'orang asing'  dipesisir yang 
indah yang dikuasai swasta rakus komersial ............  .
   
  salam,
  aby


Risfan M <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
                                Rekan-rekan,
   
  Menyambut seloroh pak Aby, saya kira perusahaan-perusahaan besar di negara 
kita juga masih menggunakan prinsip primitif "buru, tangkap" alias eksploitasi 
SDA tanpa upaya pengelolaan yang sustainable. 
   
  Masalah pengawalan perairan, dengan kapal yang jumlahnya terbatas, kecepatan 
jelajahnya terbatas. Sehingga soalnya hanya kucing-kucingan dengan petugas. 
Asal tahu bocoran frekuensi radionya, mereka mudah sekali mengelabui petugas. 
Ibarat pedagang kaki lima yang dapat bocoran jadwal patroli satpol PP. Jadi 
bukan soal modal, tapi soal niat baik yang tidak ada. 
   
  Mengenai nasib nelayan, seperti usaha mikro. Ya begitulah. Atau bahkan 
seperti PKL, kalau garis pantai sudah diisi budi-daya usaha menengah 
(aquaculture, rumput laut) kalau gak ati-ati bisa "terusir" mereka. Ini 
memerlukan kepedulian, agar masing-masing tidak hanya mengurusi "program" 
masing-masing.
   
  Normatifnya tentu perlu perencanaan komprehensif, sinergis. Tapi kenyataannya 
repot karena tiap rencana, program dari tiap pihak punya TOR dan schedule 
masing-masing. Jadi yang praktis sajalah, yang penting "peduli" dan menghormati 
daerah dan komunitas lokal, karena pada merekalah sebetulnya efetivitas tiap 
program/kegiatan diuji.
   
  Mengenai kekuatiran pencurian oleh tetangga, itu hanya membuktikan hukum 
gravitasi. Ada medan magnet yang menarik, maka larilah ikan, kayu, buruh, 
capital, intelektual, karya cipta, dst ke sana. Toh habis teriak maling 
terbukti tidak ada action penyelamatan aset negeri. Kalau bicara konsep 
center-periphery, tahulah kita yang mana pusat, yang mana hinterland 
('terbelakang') nya. 
   
  Belakangan ini saya harus membaca beberapa buku bisnis & manajemen yang 
ditulis ilmuwan Kawasan Asia Tenggara ini. Banyak dibahas strategi 'rejeki 
nomplok' dengan membeli perusahaan-perusahaan di nusantara, terutama bidang 
prasarana, bidang explotasi SDA, termasuk perikanan yang sedang kesulitan 
cash-flow, lalu menjualnya lagi dengan harga berlipat. 
   
  Sementara pikiran kita tersita sengketa pilkada, konflik elit yang 
memprovokasi massa, dan pembagian BLT yang selalu ricuh. Gitu saja kok 
repot........ 
   
  Salam,
  Risfan M.
   
   
  

--- On Fri, 6/13/08, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

  From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [plbpm] Re: Tradisi? Re: Ikan Indonesia Masuk ke Rumpon Malaysia
To: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED]
Date: Friday, June 13, 2008, 9:52 PM

        
  
  
  Pak Eka ysh,
   
  Benar bahwa batas laut kita dengan Malaysia ada yang ‘hanya’ 11.5 mil 
(didepan pulau Karimun).. atau sebaliknya dekat Port Klang batas laut pihak 
Malaysia sendiri  juga lumayan sempit..... tetapi dipihak kita  keutara (barat 
laut) selepas Rupat dan  Bagansiapiapi. .....mulai dari LabuanBatu, 
Tanjungbalai, Belawan, Pangkalanbrandan, Langsa terlebih LhokSeumawe. ...... 
batas laut kita itu sangat melebar mencapai 80mil bahkan lebih....... ..
   
  Bahwa diperairan selat Malaka...... .... memang budaya adalah budaya.. atau 
tradisi adalah tradisi..... ialah terdapat tradisi/ budaya menangkap ikan oleh 
nelayan secara turun temurun..... 
  Namun karena  nelayan tradisional kita (bercampurdengan pengusaha ikan UKM 
bermodal) terus-menerus melanjutkan begitu saja  budaya  atau tradisi ‘buru dan 
tangkap’ masa lalu itu “tanpa penyesuaian”. ... seperti  mulai terdapat faktor 
overpopulasi. ... hingga jumlah nelayan meningkat... .... lalu  faktor 
modernisasi jaring sampai pernah dipakai ’pukat harimau’ yang lalu dilarang itu 
......belum lagi kalau dipakai pula model bahan peledak yang lalu merusak 
ekologi laut........ sangat kurang terdapat ‘jeda penangkapan  ikan’ dan jeda 
’rehabilitasi’ ....... tentu saja secara matematik populasi ikan lama-lama  
kalah pertumbuhannya dengan  peningkatan frekwensi  penangkapannya. ....
  Belum lagi kata pak Abimanyu.... .walau tak  lagi dipakai pukat harimau 
...... tapi ikan-ikan kecil walau sempat lolos dari jaring...... tak urung 
mereka menderita stress berat juga atau cedera .... bisa nggak doyan makan, 
sakit lalu mati.......merasaka n terserempet jaring atau tertabrak ikan-ikan 
besar dalam jumlah banyak yang berontak karena terjerat jaring...... ., 
ekologinya terusak juga oleh jaring raksasa..... dsb....
  Bahwa menurut anda jalan keluarnya  adalah  :
  “.......meningkatkan kegiatan perikanan bagi nelayan pantai timur  dengan 
membantu menyediakan kapal-kapal bermotor ukuran besar sehingga mampu berlayar 
lebih jauh dan lebih lama, dan lebih ke utara hingga ke barat......”
   
  Saya sih setuju saja ....... itu artinya pemberian kredit kapal oleh lembaga 
keuangan.... .. yang ia atau tidaknya tergantung kepada penilaian kelayakan  
lembaga keuangan, karena pertimbangan mereka sering njlimet juga, mereka 
pikirkan asuransi segala  ......... lalu sebagai kapal besar konsumsi solarnya 
juga sekarang semakin berat....... budaya ‘kapal layar’ dengan tenaga gerak 
angin semakin kurang....  sehingga kalau semuanya serba kapitalisitik begitu 
.... apakah nelayan kecil mampu menembus kelayakan penilaian oleh lembaga 
keuangan .. saya nggak tahu........ .
   
  Kalau soal “mengamankan wilayah perbatasan” untuk pelanggarannya. ...... saya 
kira itu sih mungkin juga... tetapi barangkali sebatas “melaporkan kepada 
TNI-AL”..... sebab kalau harus ‘duel’ dengan pelanggar batas sedang sipelanggar 
 kapalnya lebih besar dan bersenjata.. ... tentu nelayan kita mikir dulu..... 
kecuali pelanggarnya sekedar sepasang muda-mudi atau ABG dengan perahu kecil 
..... mungkin mereka bisa tangani sendiri tanpa TNI-AL.....   
  Kalau soal ‘perompakan’ saya  ‘no comment’ deh ya.. hehe....
   
  Tetapi saya kira pengembangan ‘budaya baru’ atau ‘budaya logis‘ pembangunan 
berkelanjutan ...seperti ‘rumponisasi ‘.. apalagi orang Belawan sendiri 
mengatakan “perlu  mengembangkan 5000 titik rumpon” dan  mereka baru  
kembangkan “6/ enam titik rumpon seberat 20 ton” (whalahh) ...... maka itu 
menunjukkan bahwa masyarakat nelayan disana setidaknya paham dan sadar juga  
bahwa budaya / budidaya perikanan berkelanjutan bukanlah sekedar budaya 
perikanan “buru, kejardan tangkap saja”...... namun juga budaya perikanan “jeda 
tangkap, rehabilitasi dan tentu saja......rumpon” .... Selain kampanye “1 juta 
pohon”... saya kira perlu juga setidaknya ”kampanye nasional tanam 100.000 
rumpon” dilaut...... .. 
   
  Saya kira creativity untuk perluasan kesempatan kerja perlu terus 
dikembangkan dan dipandang penting ...... demikian juga faktor2 pendukung 
sukses pembangunan seperti KB, pemberantasan korupsi... dsb...... 
     
  Selamat berakhir pekan dan salam,
  aby


ekadj06 <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:       
 



    
    Recent Activity
    
      1
  New Members

Visit Your Group 
      Yahoo! Search
  Start Searching 
  Find exactly
  what you want.

    All-Bran
  10 Day Challenge
  Join the club and
  feel the benefits.

    Health Groups
  for people over 40
  Join people who are
  staying in shape.



  .
  
 
  




                           

       

Kirim email ke