Pak Aby dan rekans,
 
Saya sih setuju dengan ungkapan pak Aby ....pada prinsipnya pemerintah 
harus......Karena biasanya swasta yang disalahkan. Padahal 'rakus' itu kan 
persepsi. Itupun tidak berarti melanggar peraturan. Yang masalah adalah kenapa 
diberi ijin. Sudah jelas peruntukannya 'hijau' kok diijinkan dibangun 'kuning 
atau merah', tapi kalau ijin sudah dikantongi, maka apa salah si swasta?
 
Lha kalau kemudian dibahas pemerintahnya lemah atau kalah karena (satu dan lain 
alasan, takanan atasan dst.). Ya, ini yang perlu dibahas, melalui bahasan 
kebijakan publik, peningkatan kualitas manajemen pelayanan, proses advokasi 
dst. Dengan demikian diskusi tidak terus-terusan bicara normatif, lalu 
...swasta selalu disebut serakah dan dijadikan kambing hitam penyimpangan 
tata ruang. Sementara tujuan penataan ruang a.l. disebut untuk mengundang 
investor. Kan ambivalen namanya.
 
Saya setuju dengan pak Aby, bahwa kota (eh dari pantai geser ke kota ini?) 
selalu butuh peran usaha mikro. Tapi pemerintah kota dalam perencanaannya 
kelihatannya kok belum. Contoh ekstremnya, di kawasan perkantoran yang relatif 
paling elit, sekitar Sidirman atau Kuningan. Pada karyawan berdasi dan wangi, 
kalau makan siang ya di kaki lima, karena mampunya ya itu. Ada salah asumsi, 
yang menganggap kalau berkantor disitu, berdasi gajinya mesti cukup makan di 
restoran tiap hari. 
 
Mengenai 'ruang' untuk usaha mikro, informal, PKL apakah memang ada ya 
dalam RTRW formal? Kalau memang ada, bagaimana ya memperkirakan kebutuhan 
ruangnya, karena sektor informal ini kan ada pasang-surut dan ganti berganti 
jenis usahanya, seiring situasi dan peluang.
 
 
Salam,
Risfan Munir 
 
 
 


--- On Sat, 6/14/08, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [plbpm] Re: Garis Pantai Re: Ikan Indonesia Masuk ke Rumpon Malaysia
To: [email protected], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED]
Date: Saturday, June 14, 2008, 9:02 AM







Halo pak Risfan ysh,
trims atas tanggapannya. .....sudah balik ke jkt?........ .
Saya sih tidak paham tentang kebijakan pengkaplingan garis pantai ...... tetapi 
sebagaimana pengembangan sistem kota bahkan kota metropolitan sekalipun... .. 
saya kira pada prinsipnya pemerintah harus selalu  wajib mengkonservasikan 
ruang bagi sikecil dan atau simiskin ..... dan sekali-sekali tak boleh 
swasta dengan segala cara semacam model Artalyta begitu lalu pihak 
swasta dibiarkan mendikte para otoritas keruangan kita dan menjadikannya 
silau..... lalu semua ruang-ruang strategis nasional kita itu baik 
dimetropolitan, megapolitan atau dipantai-pantai yang indah negeri ini 
habis dikuasai swasta...... ......
Peran sikecil baik dalam perekonomian kota besar  .....maupun dalam 
pariwisata  pantai yang indah ---tempat dimana para industrialis properti 
menjadi sangat rakus ingin menguasai ruang strategis--- cukuplah besar....... 
Anda tak mungkin dapat membayangkan kehidupan kota besar dan pariwisata pantai 
tanpa kehadiran sikecil..... ...Ruang atau kapling bagi sikecil adalah wajib 
hukumnya ......terlebih simiskin masih mayoritas dinegeri ini.......
Tak boleh terjadi mayoritas sikecil selalu tersisih oleh sekelompok minoritas 
developers penguasa ruang dengan hanya pola pikir komersialisme. ...... 
Dikota sikecil  hanya berada dikawasan kumuh atau tinggal jauh diluar kota 
dan tiap hari harus berangkat kekota dengan duduk diatap kereta karena 
kemiskinan  .....atau nelayan dipantai yang indah  sekali 
lagi  mereka tersisih... tinggal jauh dari pesisir dan hanya mendapat 
sedikit ruang sempit digaris pantai sekedar  tempat melintas dari 
rumah ketempat perahu ditambat.... ....lalu nelayan sekali lagi menjadi 'orang 
asing'  dipesisir yang indah yang dikuasai swasta rakus 
komersial ............  .
 
salam,
aby


Risfan M <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:













Rekan-rekan,
 
Menyambut seloroh pak Aby, saya kira perusahaan-perusaha an besar di negara 
kita juga masih menggunakan prinsip primitif "buru, tangkap" alias 
eksploitasi SDA tanpa upaya pengelolaan yang sustainable. 
 
Masalah pengawalan perairan, dengan kapal yang jumlahnya terbatas, kecepatan 
jelajahnya terbatas. Sehingga soalnya hanya kucing-kucingan dengan petugas. 
Asal tahu bocoran frekuensi radionya, mereka mudah sekali mengelabui petugas. 
Ibarat pedagang kaki lima yang dapat bocoran jadwal patroli satpol PP. Jadi 
bukan soal modal, tapi soal niat baik yang tidak ada. 
 
Mengenai nasib nelayan, seperti usaha mikro. Ya begitulah. Atau bahkan seperti 
PKL, kalau garis pantai sudah diisi budi-daya usaha menengah (aquaculture, 
rumput laut) kalau gak ati-ati bisa "terusir" mereka. Ini memerlukan 
kepedulian, agar masing-masing tidak hanya mengurusi "program" masing-masing.
 
Normatifnya tentu perlu perencanaan komprehensif, sinergis. Tapi kenyataannya 
repot karena tiap rencana, program dari tiap pihak punya TOR dan schedule 
masing-masing. Jadi yang praktis sajalah, yang penting "peduli" dan menghormati 
daerah dan komunitas lokal, karena pada merekalah sebetulnya efetivitas tiap 
program/kegiatan diuji.
 
Mengenai kekuatiran pencurian oleh tetangga, itu hanya membuktikan hukum 
gravitasi. Ada medan magnet yang menarik, maka larilah ikan, kayu, buruh, 
capital, intelektual, karya cipta, dst ke sana. Toh habis teriak maling 
terbukti tidak ada action penyelamatan aset negeri. Kalau bicara konsep 
center-periphery, tahulah kita yang mana pusat, yang mana hinterland 
('terbelakang' ) nya. 
 
Belakangan ini saya harus membaca beberapa buku bisnis & manajemen yang 
ditulis ilmuwan Kawasan Asia Tenggara ini. Banyak dibahas strategi 'rejeki 
nomplok' dengan membeli perusahaan-perusaha an di nusantara, terutama bidang 
prasarana, bidang explotasi SDA, termasuk perikanan yang sedang kesulitan 
cash-flow, lalu menjualnya lagi dengan harga berlipat. 
 
Sementara pikiran kita tersita sengketa pilkada, konflik elit yang memprovokasi 
massa, dan pembagian BLT yang selalu ricuh. Gitu saja kok repot........ 
 
Salam,
Risfan M.
 
 


--- On Fri, 6/13/08, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:

From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED] com>
Subject: [plbpm] Re: Tradisi? Re: Ikan Indonesia Masuk ke Rumpon Malaysia
To: [EMAIL PROTECTED] ups.com, [EMAIL PROTECTED] com
Date: Friday, June 13, 2008, 9:52 PM








Pak Eka ysh,
 
Benar bahwa batas laut kita dengan Malaysia ada yang ‘hanya’ 11.5 mil (didepan 
pulau Karimun).. atau sebaliknya dekat Port Klang batas laut pihak Malaysia 
sendiri  juga lumayan sempit..... tetapi dipihak kita  keutara (barat 
laut) selepas Rupat dan  Bagansiapiapi. .....mulai dari LabuanBatu, 
Tanjungbalai, Belawan, Pangkalanbrandan, Langsa terlebih LhokSeumawe. ...... 
batas laut kita itu sangat melebar mencapai 80mil bahkan lebih....... ..
 
Bahwa diperairan selat Malaka...... .... memang budaya adalah budaya.. atau 
tradisi adalah tradisi..... ialah terdapat tradisi/ budaya menangkap ikan oleh 
nelayan secara turun temurun..... 
Namun karena  nelayan tradisional kita (bercampurdengan pengusaha ikan UKM 
bermodal) terus-menerus melanjutkan begitu saja  budaya  atau tradisi 
‘buru dan tangkap’ masa lalu itu “tanpa penyesuaian”. ... seperti  mulai 
terdapat faktor overpopulasi. ... hingga jumlah nelayan meningkat... .... lalu 
 faktor modernisasi jaring sampai pernah dipakai ’pukat harimau’ yang lalu 
dilarang itu ......belum lagi kalau dipakai pula model bahan peledak yang lalu 
merusak ekologi laut........ sangat kurang terdapat ‘jeda penangkapan  
ikan’ dan jeda ’rehabilitasi’ ....... tentu saja secara matematik populasi ikan 
lama-lama  kalah pertumbuhannya dengan  peningkatan frekwensi  
penangkapannya. ....
Belum lagi kata pak Abimanyu.... .walau tak  lagi dipakai pukat harimau 
...... tapi ikan-ikan kecil walau sempat lolos dari jaring...... tak urung 
mereka menderita stress berat juga atau cedera .... bisa nggak doyan makan, 
sakit lalu mati.......merasaka n terserempet jaring atau tertabrak ikan-ikan 
besar dalam jumlah banyak yang berontak karena terjerat jaring...... ., 
ekologinya terusak juga oleh jaring raksasa..... dsb....
Bahwa menurut anda jalan keluarnya  adalah  :
“.......meningkatkan kegiatan perikanan bagi nelayan pantai timur  dengan 
membantu menyediakan kapal-kapal bermotor ukuran besar sehingga mampu berlayar 
lebih jauh dan lebih lama, dan lebih ke utara hingga ke barat......”
 
Saya sih setuju saja ....... itu artinya pemberian kredit kapal oleh lembaga 
keuangan.... .. yang ia atau tidaknya tergantung kepada penilaian kelayakan 
 lembaga keuangan, karena pertimbangan mereka sering njlimet juga, mereka 
pikirkan asuransi segala  ......... lalu sebagai kapal besar konsumsi 
solarnya juga sekarang semakin berat....... budaya ‘kapal layar’ dengan tenaga 
gerak angin semakin kurang....  sehingga kalau semuanya serba 
kapitalisitik begitu .... apakah nelayan kecil mampu menembus kelayakan 
penilaian oleh lembaga keuangan .. saya nggak tahu........ .
 
Kalau soal “mengamankan wilayah perbatasan” untuk pelanggarannya. ...... saya 
kira itu sih mungkin juga... tetapi barangkali sebatas “melaporkan kepada 
TNI-AL”..... sebab kalau harus ‘duel’ dengan pelanggar batas sedang 
sipelanggar  kapalnya lebih besar dan bersenjata.. ... tentu nelayan kita 
mikir dulu..... kecuali pelanggarnya sekedar sepasang muda-mudi atau ABG dengan 
perahu kecil ..... mungkin mereka bisa tangani sendiri tanpa 
TNI-AL.....   
Kalau soal ‘perompakan’ saya  ‘no comment’ deh ya.. hehe....
 
Tetapi saya kira pengembangan ‘budaya baru’ atau ‘budaya logis‘ pembangunan 
berkelanjutan ...seperti ‘rumponisasi ‘.. apalagi orang Belawan sendiri 
mengatakan “perlu  mengembangkan 5000 titik rumpon” dan  mereka 
baru  kembangkan “6/ enam titik rumpon seberat 20 ton” (whalahh) ...... 
maka itu menunjukkan bahwa masyarakat nelayan disana setidaknya paham dan sadar 
juga  bahwa budaya / budidaya perikanan berkelanjutan bukanlah sekedar 
budaya perikanan “buru, kejardan tangkap saja”...... namun juga budaya 
perikanan “jeda tangkap, rehabilitasi dan tentu saja......rumpon” .... Selain 
kampanye “1 juta pohon”... saya kira perlu juga setidaknya ”kampanye nasional 
tanam 100.000 rumpon” dilaut...... .. 
 
Saya kira creativity untuk perluasan kesempatan kerja perlu terus dikembangkan 
dan dipandang penting ...... demikian juga faktor2 pendukung sukses pembangunan 
seperti KB, pemberantasan korupsi... dsb...... 
   
Selamat berakhir pekan dan salam,
aby

ekadj06 <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: 



 



Recent Activity


 1
New MembersVisit Your Group 


Yahoo! Search
Start Searching 
Find exactly
what you want.

All-Bran
10 Day Challenge
Join the club and
feel the benefits.

Health Groups
for people over 40
Join people who are
staying in shape.
.
 





 














      

Kirim email ke