Mencoba menginterpretasi posting Bang Nuzul, Nyatanya ada kebijakan pembangunan (ekonomi), atau ideologi pembangunan nasional, serta otonomi daerah yang telah dianut secara nasional pengaruhnya sangat dominan dalam "terbentuknya pola (ruang) sebaran kegiatan (ekonomi)". Itu pun juga telah menjadi trend, entah pilihan entah ketidak berdayaan, negara berkembang.
Jadi apa mau dikata. Paling-paling berharap, mudah-mudahan "di bawah derasnya hujan, masih tersisa ruang-ruang yang tidak kena hujan", sehingga adalah otonomi untuk menatanya. Mau menyalahkan siapa? Rasanya kok bukan ini pertanyaannya. Salam, Risfan Munir --- In [email protected], "Nuzul Achjar" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Rekan Aby dan Pak Onnos, > > Pak Onnos dengan tepat mengatakan bahwa Penataan Ruang merupakan salah satu > pendekatan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Kemudian pembangunan > ekonomi perlu diintegrasi kan dengan masalah lingkungan. Lha.. yang jadi > persoalan, sejak dulu kan soal efektivitasnya, bahkan teman-teman dari dulu > mempertanyakan apakah Tata Ruang itu mengakomodasikan kondisi yang ada > (karena begitu banyaknya Tata Ruang harus direvisi, eg. Pantai Kapuk) > ataukah sebagai kerangka yang menjadi referensi bersama yang harus dipatuhi? > > Rekan Eko Budi beberapa waktu lalu ada menyebut Lefebvre, sosiolog > dan filosof Prancis yang terkenal dengan pemikirannya dalam "Production of > Space". Lefebvre mengatakan bahwa wujud space dipengaruhi oleh dua hal yang > saling berkaitan yaitu kekuasaan (power) dan identitas. Ada tiga bentuk > space menurut Lefebvre,yaitu "spatial practice", "representation of space" > dan "space of representation". Spatial practice menyangkut perilaku > masyarakat menurut kebiasaan dan adat istiadat, sementara "representation of > space" adalah persepsi tentang nilai space. Perspektif kapitalis melihat > ruang kota adalah tempat untuk akumulasi kapital, jadi buatlah hypermarket, > rumah mewah, lapangan golf, dll atau, ekploitasi saja hutan. Untuk itu > perlu hegemoni kekuasaan. > > Lha, kalau kekuasaan dan kebijakan kapitalistik beranggapan bahwa hutan > ataupun space kota adalah instrumen untuk mengakumulasikan kapital, > pertanyaan, tata ruang itu mau ideal untuk sustainable development ataukah > mengakomodasikan kekuasaan yang ingin membentuk "representation of space". > > Kalau mau ideal, apakah "spatial practice" dan "space of representation" > sebagai identitas masyarakat sudah diakomodasikan? Mungkin kira-kira begitu > argumentasinya. > > Lepas pandangan Lefebvre yang kental dengan perspektif Marx, rasa-rasanya > sih, jika di mata kekuasaan "ruang" adalah instrumen untuk mengakumulasikan > kapital, tanpa memperhatikan identitas, kita masih akan tetap berdebat nggak > habis-habisnya...dengan argementasi yang itu itu juga.. Mau bikin > institusi? Who will be those people in the institution? > Sekedar menghangatkan suasana di bulan Ramadhan, bulan penuh perenungan, > bulan penuh ampunan, semoga kita menjadi lebih baik lagi. > > Wassalam, > > Nuzul Achjar >
