Pak Onnos, terima kasih atas tanggapannya. Bicara tentang manajemen
perkotaan/daerah (kalau dibatasi pada tata-ruang atau fisik) akan
menyangkut tiga aspek di bawah ini.



(1) Manajemen Pelayanan - sebagai misal, pelayanan tata ruang. Di
pemerintah daerah, urusan tata ruang adalah urusan pelayanan publik.
Bagaimana masyarakat punya akses atas informasi RTR secara mudah dan
transparan. Sehingga RTR tidak jadi 'obyek' pungli atau permainan
'gertak sambal' seperti lalu-lintas. Masyarakat tidak diberi tahu
rencana yang benar, peruntukan yang benar, kalau tanya juga
'dipersulit', tahu-tahu dipersalahkan. Atau kalau mau tahu rencana harus
'bayar tak resmi'.

Untuk itu diperlukan a.l. SPM (Standar Pelayanan Minimal), seperti
sekian % area kota harus punya rencana detail, sekian % area harus sudah
mendapat penyuluhan tentang RTR, dst. Sehingga jelas bagi Pemda/SKPD
yang bersangkutan agar memprogram dan menganggarkannya. Tanpa target SPM
yang disepakati, maka Pemda akan seingatnya saja dalam menyusun,
menganggarkan dan mengimplementasikan RTR.



(2) Manajemen Pembangunan - seperti manajemen proyek tapi lebih luas.
Ini masih terkait dengan penerapan PPBS tapi lebih kompleks.
Permasalahannya ialah menyangkut multi units, multi sumber dana. Program
pembangunan kota/kawasan menyangkut multi-sektor, sementara tiap
sektor/SKPD cenderung jalan sendiri2, punya prioritas anggaran masing2.

Umumnya program kota adalah multi-sektor, sehingga tantangannya ialah
bagaimana meningkatkan koordinasi dan integrasi aktivitas, agar tidak
saling tunggu atau duplikasi.



(3) Manajemen Kawasan - ini sifatnya lebih menetap atau jangka panjang.
Menyangkut pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan pelayanan secara
menerus (continuous process improvement), karena permasalahan
kota/daerah juga dinamis sepanjang waktu.



Kalau dibandingkan dengan manajemen (perusahaan) swasta, seperti BSD,
Lippo City, Jababeka, dst, tentu kita tahu bedanya seperti:

    1. Swasta butuh konsumen, kalau tidak terbeli bisa bangkrut.
Pemerintah daerah tak perlu jualan
    2. Penduduk kota/kawasan swasta terbatas pada 'pembeli/penyewa'
property, terseleksi, terbatas, sehingga lebih mudah diajak kerjasama
(ada syarat di depan). Sedang jumlah warga kota sifatnya relatif
terbuka, tak bisa dibatasi oleh Pemda. Dst.
    3. Organisasi swasta lebih otonom. Perencanaan dan penganggaran bisa
dilakukan tanpa tergantung banyak pihak di luar. Acuannya adalah
permintaan konsumen. Di Pemda, rantai keputusan perencanaan dan
penganggaran berjenjang, perlu kesepakatan banyak pihak, dari
masyarakat, DPRD, hingga ke instansi induk (sektoral). Soal
infrastruktur misalnya, ada klasifikasi jalan kota/kabupaten, provinsi,
nasional. Jalannya nyambung tapi jadwal pembangunan atau rehabilitasinya
bisa beda-beda
    4. Di swasta ada reward dan punishment yang riil bagi personil dan
organisasi. Di Pemda tidak riil, bagi yang perform reward-nya tak jelas,
juga yang tidak melakukan apa-apa. Ini karena aturan dan keputusan masih
belum otonom

Eksperimen daerah yang mau dikelola secara otonom seperti swasta mungkin
adalah P. Batam. Tapi tidak bisa murni otonom, karena beberapa
Departemen tidak pernah mengijinkan ada "daerah dalam daerah". Juga soal
pertanahan, yang tak mengijinkan kepemilikan bagi warga asing. Padahal
market yang dituju internasional. Tidak dimungkinkannya membatasi arus
penduduk 'informal', mengakibatkan banyaknya kawasan kumuh di pulah yang
SDA nya terbatas itu.



Namun dengan karakteristik seperti itu, beberapa kota/daerah toh secara
optimal masih bisa me-manage kotanya dengan baik. A.l. Kota Solo, di
tangan walikota Jokowi penataan fisik seperti PKL bisa berjalan baik
tanpa konflik berarti. Pemindahan PKL dilakukan dengan cermat,
memanusiakan (pakai iring2an segala). Tempat penampungan PKL, pasar
tradisional dikelola secara baik, bak pasar modern. Bersih, penjual,
karyawan berseragam. Ada door price sepeda motor hingga mobil. Tak mau
kalah dengan hipermart dst.

Jokowi meng'gratis'kan kios bagi eks PKL. Uangnya dari mana? Ternyata ya
dari retribusi harian. Jadi investasi Pemda ditargetkan akan kembali.
Karena retribusi harian yang tampak kecil (biasanya habis di mafia
parkir), kalau di-manage baik besar juga sebetulnya.



Kalau kita lihat hasil 'Otonomi award' ala KPPOD, Jawa Pos, juga PU,
sebetulnya banyak sekali inovasi dan good practice yang dilakukan Pemda,
yang layak dicatat dan dipertukarkan. Namun berbeda dengan pembangunan
fisik, kalau jadi ya selesai. Dalam manajemen diperlukan 'continuous
process improvement' yang tak kenal kata selesai. Karena hari ini dapat
Adipura, tapi sebulan setelah itu bisa kotor kembali kalau tidak
di-manage terus. Apalagi sumber persoalan juga dinamis.



Kalau 'kota swasta' yang menurut saya inovatif dalam mengelola
kawasannya, dan tidak terlalu 'steril' dengan situasi sekitarnya,
mungkin adalah Jababeka di Bekasi Timur. Kita bisa lihat upayanya untuk
untuk menarik industri, bisnis, membangun universitas, techno-park,
berupaya "mandiri energi", konsisten hijau. Bagaimana swasta mengelola,
tanpa terlalu mewah dan streril, mungkin ada pelajaran manajemen kawasan



Salam,

Risfan Munir

Blog Ecoplan <http://ecoplano.blogspot.com/>







--- In [email protected], Sugiono Ronodihardjo <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
>
> Pak Risfan Munir dan rekan-2 milister ysh,
> Saya sepakat bahwa masalah amburadulnya kondisi perkotaan di negeri
tercinta yang dikarunai alam yang elok ini adalah karena terutama
masalah kesalahan 'manajemen pembangunannya', walaupun ada kemungkinan
juga kesalahan dalam 'proses dan produk perencanaannya'.
> Saya bukan ahli 'Manajemen pembangunan kota', tetapi bisa kita pantau
hal inilah yang sehari-hari sangat mempengaruhi realitas perwujudan
kota-kota kita. Rencana kota/kabupaten yang ada akan tidak ada gunanya
kalau si 'manager kota' kurang memahami bagaimana misalnya proses
perizinan yang keliru/salah atau si 'manager kota' hanya berfikir sesaat
atau mumpung punya kesempatan untuk 'cari duit'.
> Memang tidak semua 'manager kota' berperilaku demikian, tetapi
dilapangan 'jabatan manager kota/kabupaten' sangat dipegaruhi oleh
'kemauan politik' yang sifatnya sesaat ( 5 - 10 tahun) sesuai dengan
masa jabatannya.
> Manajemen pembangunan kota/kabupaten memang tidak sama dengan
'manajemen perusahaan', tetapi mungkinkah para manager kota/kabupaten
ini dapat dipilih dengan 'fit & proper test' dan ada sistem pengawasan
yang 'melekat' sehingga mereka dapat bekerja 'profesional' atau dapat
dijabat oleh orang 'swasta yang berpegalaman' ?. Jabatan 'Manager kota'
ini mungkin dapat dipisahkan dari jabatan politik seperti 'Bupati atau
Walikota', jadi tidak usah melalui 'Pilkada' segala. Kalau kita melihat
kota-kota atau kawasan permukiman yang dikelola oleh perusahaan seperti
kota Rumbai dan Kuala Kencana atau kawasan BSD dan Lippo Karawaci, dll;
mungkinkan pola pengelolaannya dapat dipakai sebagai model untuk
kota-kota lain yang bukan perusahaan ?
> Wassalam,
> Onnos R.
>
>
>
> To: [EMAIL PROTECTED]: [EMAIL PROTECTED]: Sat, 13 Sep 2008 09:09:14
+0000Subject: [referensi] Re: Kompas Obok2 Planologi? (1)
>
>
>
>
>
> Pak Aby ysh,
> Mengenai Makassar, itu memang pusat utama di Timur, sebagai
'counter-magnet'. No doubt about it. Untuk itu bisa didiskusikan mengapa
kok tidak begitu cepat pertumbuhan kegiatan ekonomi (basis)nya. Padahal
statusnya sudah jelas. Pembangunan sarana dan prasarana fisiknya juga
sudah mendukung. Ada Global Trade Center (sampai mengurug laut segala),
ada kawasan industri, kawasan perdagangan modern, jalan tol ke Pare-pare
juga sudah mulai kelihatan, selebihnya dalam proses. Saya baca berita
juga Departeman PU akan membangunan Rusuna beberapa tower disitu.
> Barangkali bukan soal perencanaan wilayahnya lagi, tapi soal manajemen
pembangunan kota dan sekitarnya. Aspek-aspek pemasaran daerah, rencana
dan ijin pembangunan pelabuhan, kemudahan perijinan, perolehan lahan,
dst. Mungkin ini bisa jadi bahan diskusi?
> Salam,Risfan Munir
> --- In [email protected], hengky abiyoso watashiaby@ wrote:>>
> Pak Risfan ysh,> Trims atas tanggapannya yang panjang lebar dan
konstruktipÂ…Â….> Menarik untuk menyimak dan menanggapi bagian2
paragraf anda berikut, hanya mohon jangan anggap ini `mutilasi' ya?...:
:>
>
>
>
>
>
>
> _________________________________________________________________
> Easily publish your photos to your Spaces with Photo Gallery.
> http://get.live.com/photogallery/overview
>

Kirim email ke