Menurut pendapat saya, Penggunaan/perlakuan terhadap peta pada RTRWN berbeda dengan peta pada skala yang lebih rinci. Kalau peta pada RTRKota (misalnya), maka area adimisntratif menjadi sangat penting dan bisa "diukur" luasnya. Tetapi pada RTRWN tidak boleh diukur karena yang dibicarakan adalah strukturnya.
Masalahnya, begitu kita bicara dengan (menggunakan) peta, maka otomatis ada "luasnya" (poligon) dan ada koordinatnya (x,y,z). Nah ini yang menyebabkan saya selalu menyatakan perlunya "legenda" yang "baku" (kawasan lindung pada skala RTRWN apakah sama dengan kawasan lindung pada RTRWK?). Selain itu, saya rasa ini "sejalan" dengan ketika saya "bercerita" tentang peta batas desa yang dibuat dan digunakan untuk memetakan desa-kota untuk melihat fenomena mega-urban region. Silakan gunakan peta batas desa tadi hanya untuk itu, dan bukannya kemudian dipakai untuk menghitung luas desa atau penetapan batas adminstratif desa. Jadi, kembali pada pengertian mengenai ketelitan peta itu sendiri: apakah ketelitian peta itu untuk "property management" (rumah saya disebelah pasar) atau "infrastructure management" (jaringan jalan ini melalui titik x,y,z)? Salam, Roos Akbar raflis.f94 wrote: > > Komunitas ReferensiMilister yth, > > Barusan saya baca UU 26 2007 dan PP 26 2008, dan ada sedikit pemikiran > yang mengganjal terutama tentang Legalitas peta dalam penataan ruang, > untuk itu mohon sedikit pencerahan. > > Dalam UU No 26 2007 > > (bagian kesatu) Perencanaan Tata Ruang > > Paragraf kesatu (Umum) > > Pasal 14 menjelaskan tentang hierarki penataan ruang > > Pasal 15 menjelaskan tentang ruang Lingkup perencanaan > > Pasal 16 menjelaskan tentang Peninjauan kembali > > Pasal 17 menjelaskan tentang Muatan Rencana tata Ruang > > Pasal 18 menjelaskan tentang Proses Penetapan Rencana > > Dari pemahaman yang saya dapat dari bagian ini adalah keseluruhan > pasal tidak saling terpisah dan saling mendukung satu sama lain. > > Sementara Itu PP tentang rencana tata ruang wilayah nasional sudah > disyahkan, (PP 26 tahun 2008) > > Sedangkan UU 26 2007 dalam Pasal 14 ayat 7 menjelaskan bahwa: > > "Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata > ruang diatur dengan peraturan pemerintah." > > Apakah Lampiran 3 tentang Struktur Ruang Wilayah Nasional dan Pola > Ruang Wilayah Nasional sudah punya kekuatan hukum? Sementara PP > tentang tingkat ketelitian peta dalam penataan ruang belum disyahkan. > dan apabila ada konflik pemanfaatan ruang peta ini dapat dipakai > sebagai barang bukti di pengadilan? karena selama ini pelanggaran > selalu terjadi karena inkonsistensi perundangan. > > Menurut penafsiran saya peta Struktur dan pola ruang Wilayah nasional > belum bisa dibuat sebelum PP tingkat ketelitian peta disyahkan. Apakah > PP 10 tahun 2000 bisa menjawab kekhawatiran ini. > > salam > > raflis > > ---------------------------------------------------------- > > IM: einstein_f94 (YM), raflis_f94 (skype) > http://yas-kabut.blogspot.com/ <http://yas-kabut.blogspot.com/> > http://pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com/ > <http://pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com/> > http://rencanatataruangriau.blogspot.com/ > <http://rencanatataruangriau.blogspot.com/> > http://riau-forest-fire.blogspot.com/ > <http://riau-forest-fire.blogspot.com/> > > [Non-text portions of this message have been removed] > >
