Teman2 outsiders dan Milisters ysh, Semula saya ingin tanggapi pak Nuzul masalah ‘triple helix dan sciencepark’ dalam kaitannya dengan Morotai …… dimana ini semula berkait posting tentang EPZ untuk Morotai di milis referensi 21/09/08… yang menurut pak Eka dan pak Nuzul barangkali adalah sebuah "kecelakaan" atau pancingan untuk bahan diskusi….. dimana malah pak Eka pake nambah2in segala bahwa menurutnya “…urusan Morotai dimilis ini kan seharusnya ditujukan ke Pak Aby dkk…” lalu pak Nuzul kemudian juga ajak kita untuk “…mendiskusikan konsep "triple helix" sehingga lebih jernih melihat perspektif pengembangan "science park"…….. hingga lalu saya ingin diskusikan masalah tersebut……. Sebenarnya saya ingin ajak pak Nuzul melihat masalah yang lebih dalam menyangkut seputar latar belakang yang menjadi mitos tradisi ambisi pengembangan Morotai-nya itu sendiri…… lebih daripada masalah science park/ EPZnya…... karena bila tanpa kaitan eratnya dengan masalah lokasi… maka yang belakangan ini tentu akan lebih pas bila dibahas oleh para ekonom/ industrialis sendiri lebih daripada dibahas oleh milis referensi…… yang tentunya mengharapkan analisis2 yang lebih berdimensi serta berkait erat dengan aspek keruangan/ lokasional…... lebih daripada masalah2 pendalaman sains dari ekonomi serta teknologi industri…. Tapi rupanya itu belum kesampaian (sama spt bbrp topik lain juga tertunda terus nulisnya).… lalu keburu muncul tulisan planner muda kita yang progresip….. mas Catur yang cukup menarik…..dimana beliau menulis tentang ‘mental block penataan ruang’…… hingga lalu tulisan ttg Morotai itu jadi tertunda…… Tulisan ‘mental block’ tsb menjadi menarik.. tak lepas dari kaitannya dengan sambutan bpk2 Risfan dan BTS yang cukup inspiratip dan informatip….. khususnya bagi outsider seperti bbrp teman serta bagi yang macem saya gini….. Ketiganya sama2 menarik dan informatip… tapi Sejujurnya … posting mas BTS paling menarik bagi saya.. karena alasan paling singkat, paling padat dan mudah dimengerti.. cukup informatip dan sengaja/ tidak… ada unsur jenakanya disana…. Tapi tentu saja kalau tak ada wacana diskusi panjang-lebar ‘buka diri dan otokritik’ model mas Catur dan pak Risfan itu…. Sulit bagi para outsiders untuk banyak memanen/ mengutip info seputar sosiologi/ psikologi masyarakat planners itu…….. Menanggapi posting mas BTS dulu ……. Pertama… saya sepakat dgn pendapat beliau bahwa kedua pak Risfan dan mas Catur sama2 benar….. Kedua… menanggapi istilah mas BTS tentang ‘segitiga’ pasar tenaga kerja planner, agen penyalur TK planning serta SDM TK planningnya sendiri….. serta terakhir ‘ada jenis SDM planner yang nggak ada sertifikasinya dan nggak laku’… seperti apa yang ditulis mas BTS : “….Seperti kita ketahui bahwa formalitas kompetensi seorang Planner yang diakui adalah mereka yang bersertifikat, sementara itu sertifikat yang diterbitkan oleh IAP sebagai pengakuan kompetensi Planner adalah Sertfikat Penataan Ruang, bukan Sertifikat "Strategic Planning and Program Development" (SP-PD) sebagaimana yang dimaksud Bung Risfan. Jadi Bung Risfan, kalau ada seorang konsultan yang punya profesi dan kompetensi di bidang SP-PD, itu nggak laku di pasaran penataan ruang……” Menurut saya sih ‘apa yang nggak ada sertifikasinya’ dan ‘nggak laku’ dipasaran buruh SDM planning itu…. Sebenarnya Ia tetap saja ada ‘pasarnya’…. dan atau ‘ada tempatnya yang terhormat’…… hanya saja itu belum ‘dibuka’…..… atau karena bisa juga SDM/ TK plannersnya itu yang malah tidak mau atau tidak tahu bgmn harus duduk ditempat ‘terhormat’ itu……... Sebgmn yang diurai oleh mas BTS…… apa yang namanya ‘pasar majikan atas buruh planners’ itu…. Serta ’agen penyalur buruh planners’ itu dimana sang agen ini fungsinya mengeluarkan sertifikasi keahlian….…… dalam ‘mekanisme kehidupan demokrasi’ (trias politika eksekutip-legislatip-judikatip)…. keduanya masih berada pada lingkup ‘eksekutip’……… Menurut saya…. Apa yang di ‘eksekutip’ itu menjadi ‘barang nggak laku’ dan ‘nggak ada sertifikasinya’……. Kalo di ‘legislatip’.. ia akan menjadi ‘barang mewah’ yang diterhormat dan amat butuhkan……. Masalahnya adalah…. Kalau dibeberapa sektor/ bidang lain ‘mekanisme demokrasi’ ini mulai banyak dihidupkan (bidang penegakan hukum, transportasi, penyiaran, HAM, gender, dll…) …….. tapi kalau dibidang ‘penataan ruang’ .. apa yang namanya ‘mekanisme demokrasi’ itu belum dihidupkan dan dijalankan…… Jadi yang terjadi di PR adalah bahwa lembaga ‘eksekutip’ ini bermain sendiri (sesukanya, boleh salah, boleh benar)….. tanpa ada lembaga lain yang setara… yang mengontrolnya secara efektip…… Kalau mau dibilang ‘tidak ada’ kontrol… ya ada sih ‘mekanisme kontrol’ itu yang kini ‘dimainkan’ oleh Komisi V DPR…… tapi yaitu tadi….. tidak epektip dan tak memadai… karena kita tahu… mereka yang di Komisi V DPR itu lebih banyak merupakan ‘politisi’ (campuran aduk antara badut politik dan bukan)….. dan bukannya majority of smart planners……. Yang jelas .. di Australia… ketua partai oposisi memperoleh rumah dinas yang sama besar dan sama kerennya dengan rumah dinas perdana menteri…… menunjukkan bahwa legislatif dan eksekutif itu ‘setara’ dan sama-sama diperlukan….. Kalau para planners muda (atau yang STW) resah tak hanya masalah ‘masa depan planning’ namun juga sesungguhnya resah juga masalah ‘job in planning’ (tak jarang utk yang planners imut malah masih juga resah utk urusan planning n love)…..silahkan mulai sekarang pikir2 untuk ‘dalam kelompok/ barisan’ mengembangkan ide ‘demokrastisasi dlm planning’…. Alias pengembangan ‘politik perencanaan’…... dimana job dan earning tak sekedar bisa didapat dari ‘eksekutif’ .. namun juga dari ‘Legislatif’….. Asal ingat saja….. gaji ketua KPK yang berada diranah ‘legislatif’ itu lumayan besar juga lho… 40jt rp….. dan budget KPK juga ratusan M juga lho!....... Sementara segini dulu dan salam, aby
