Mas Catur dan teman-teman ysh, Kalau boleh sumbang saran saya sekali lagi (karena yl kepanjangan): (1) Bagi planolog yang menekuni TR, mungkin sudah waktunya lebih banyak perhatian ke aspek implementasi (pemanfaatan, pengendalian), bukan cuma di perencanannya; (2) Pada sisi lain, dengen materi ilmu yang cukup banyak (urban/regional economi, manajemen pembangunan dan rumpunnya) harusnya planolog juga bisa berkiprah lebih luas dalam "regional development", bukan cuma urusan TR saja. (Ibaratnya pakai kacamata ketua Bappeda lah, jangan kacamata kasubdin TR saja).
Saran saya untuk , yang ke (2) itu didasarkan kepada: (a) variasi ilmu yang dipelajari selama sekolah, (ibarat toko bakery, adonannya bisa dipakai untuk belasan produk, tapi cetakannya kok cuma satu macam); (b) sebaran kerja alumni yang luas, ada yang jadi pejabat di Bappeda, Bappenas, BKPM, Keuangan Daerah, Bangdes, Daerah Tertinggal, Kelautan, Perumahan, CK, Pariwisata; ada yang di konsultan, lembaga internasional, LSM. Kalu ditanya pasti sebagian besar masih menangani planning (strategic planning & program development). Artinya masih ""regional development planning" juga. Variasi ilmu dari sekolah, dan variasi praktek dari alumni akan menjadi "paket-paket" produk/layanan yang bervariasi pula. Itu sangat dibutuhkan oleh semua daerah yang sedang bingung dengan eforia otonomi daerah dan tantangan pembangunan (pengelolaan SDA, unemployment, poverty, dst). Masak ada sebuah profesi yang katanya "regional planner" tapi cuma mendukung urusan satu subdinas (TR) saja. Lalu siapa yang menyusun rencana strategi pembangunan daerah, untuk mencapai visi dan mengatasi permasalahan pembangunan daerahnya? Terakhir, kepada teman-teman milist ini, lihatlah planologi sebagai profesi biasa saja, bukan "gerakan" bukan agama. Seperti insinyur sipil/arsitek, kalau ada orang nekad membangun rumah menurut gaya aneh, kontruksi dikorup, ya orang tersebut yang salah, bukan profesi sipil/arsitek. Juga krisis ekonomi, bukanlah salah ilmu ekonomi, yang pelaku dan pengambil kebijakannya yang layak mempertanggung-jawabkannya, bukan FE-UI, FE-Unpad, dst. Jangan Anda kesandung batu, lalu menyalahkan profesi planologi. Kalau negara ini ukuran peduli maritim misalnya, mungkin jualan Anda kurang sukses meyakinkan presiden, bappenas, hankam, pendidikan negeri ini, kok planolog yang salah? Maaf lahir batin, Risfan Munir <http://urbaneconomic.blogspot.com/>
