Marginal di kota Pak Ibnu dan rekan referenciers ysh, Terima kasih atas tanggapannya yang menukik ke soal yang rawan.
Masalah dualisme ekonomi adalah masalah kita bersama dimana-mana. Namun itu menajam terutama di sekitar kegiatan pembangunan, karena secara visual saja gap nya menyolok. Secara umum dan hipotetis dapat diamati adanya 3 kategori lapisan sosial-ekonomi, yaitu: 1. Lapisan ekonomi kuat, yaitu perusahaan menegah-besar, eksekutif, pejabat menengah ke atas, orang menengah-kaya. 2. Lapisan ekonomi lemah, yaitu usaha kecil, pegawai, buruh kelas bawah. Mereka secara ekonomi lemah, tetapi masih ikut dalam sistem ekonomi, setidaknya kalau UMK atau UMR naik ikut naik pendapatannya. 3. Lapisan ekonomi marginal, kaum informal seperti pedagang asongan, petani penggarap musiman, buruh gali tanah, dan lainnya. Cirinya tidak/sedikit terkait sistem ekonomi. Termasuk program pemerintah umumnya juga sulit menjangkau mereka. Untuk kategori marginal tersebut, istilah Pak Poernomisidhi dulu, ibarat kopi tubruk, selalu ada residu yang walau diaduk puluhan kali tetap ada endapan itu. Program pemberdayaan UMKM pun sulit menjangkau kelompok marginal tersebut. Bahkan program Pemda yang bersifat fisik kadang malah cenderung 'mengusir' mereka. Mungkin harapannya dari program seperti PPK atau PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat) dan poverty alleviation. Dalam hal ini swasta, pengembang bisa dilibatkan dalam rangka CSR (corporate social responsibility). Kalau selama ini CSR terkesan kegiatan modis saja, contoh yang disampaikan Pak Ibnu di Cikarang Timur yang mendidik, menyediakan puluhan PC layak di angkat sebagai good-practice. Kembali ke isyu urban land economic, mestinya memang ada kajian dan rencana induk untuk mengantisipasi berbagai dampak pembangunan sites/kawasan yang terjadi. Sehingga manfaat langsung dari pembangunan tersebut akan lebih optimal bagi seluruh komponen kota/daerah. Tidak ditangani secara sepotong-sepotong, lalu biaya exsternalities (transportasi, polusi, risiko sosial, risiko keamanan) nya harus ditanggung oleh publik (Pemda dan masyarakat). Pembangunan di wilayah Jabodetabek memang berati terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan (built-up). Ini punya dampak besar beralihnya mata pencaharian penduduk. Pemilih lahan pertanian, setelah mendapat uang ganti rugi bisa pindah ke daerah lain, bisa alih usaha jadi pedagang, buka bengkel, pembuat gedek atau lainnya di sekitar lokasi yang sama. Tapi kalau tak pandai mengelola uang, salah-salah bisa turun jadi buruh. Sedangkan petani penggarap akan kesulitan karena hilangnya lahan garapannya. Pada era 90-an Kota Tangerang termasuk yang bagus dalam penanganan masalah tersebut. Ketua Bappeda nya, Yus Ruslan Ahmad, planolog, termasuk yang progresif. Strateginya mengajak dan melatih generasi muda setempat untuk jadi 'wira usaha atau pekerja mandiri'. Setelah melalui latihan keterampilan dan gemblengan mental di pesantren tertentu, mereka diberi kesempatan mengembangkan usaha mandiri. Usahanya antara lain menggarap lahan marginal, di bantaran kali, lahan terlantar, green-belt, untuk mengembangkan tanaman hias, sayur mayur, dsb. Urban agriculture begitulah. Untuk pembiayaan dan fasilitasinya, dia melibatkan juga partisipasi pengembang dan berbagai pihak lainnya. Tentu saja ini hanya satu dari banyak alternatif yang perlu dikembangkan. Tapi intinya adalah antisipasi dan kerjasama antar unsur pembangunan daerah. Jangan sampai yang terjadi masing-masing cari untung sendiri. Pengembang menikmati capital gain ala durian runtuh, Pemda menikmati berbagai pungutan informal, sementara biaya lingkungan, biaya sosial, ke(tidak)nyamanan, ke(tidak)amanan nya ditanggung masyarakat. Sekali lagi ini berlaku pada tingkat kota/daerah, juga tingkat site, seperti pertumbuhan di pintu tol Bekasi Barat, Pondok Pinang, Cibubur juction, termasuk blok Plasa Senayan, Ratu Plaza, Senayan City dan sejenisnya. Kalau ada rencana tapak/kawasan kan lebih baik, sehingga 'ruang-ruang' bersama, prasarananya bisa ditata dan dikelola secara baik dan efisien. Tidak melempar persoalan kemacetan lalu-lintas dsb begitu saja ke masyarakat. Salam, Risfan Munir --- In [email protected], Ibnu Taufan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Pak Risfan yang penuh semangat .. >
