Pak Aby, Pak Onno ysh, Terima kasih atas tanggapannya, juga atas kepercayaannya pada misi planolog. Soal norma, patriotisme, tentu benar semua.
Tapi justru itu alasan saya untuk mengajak melihat realita kontemporer. Kata bijak, "jer basuki mowo bea" (semua tujuan ada ongkosnya). Masalahnya, kalau planolog bermain di aspek "rencana" saja idenya dan konsepnya selalu bagus, ideal. Tapi bergeserlah sedikit kepada aspek "implementasi". Ada ongkos besar yang mesti dibayar secara ekonomi, sosial ataupun politik. Yang harus dipertimbangkan. Merencana penyebaran pembangunan ke seluruh tanah air, sudah ada rencananya Pak. Sudah disempurnakan berkali-kali. Tapi melaksanakan itu kan ada ongkosnya. Butuh budget raksasa, dan karena tak cukup, perlu prioritas. Prioritas yang manapun selalu ada konsekuensi ketidak-puasan dari yang tak diuntungkan. Ada ongkos politik yang harus dibayar, sehingga pemerintah cenderung biayai sedikit sana dan sini, akhirnya tidak jadi semua. Sebagai planner saya mungkin juga akan bilang itu bisa diatasi - "demikian rupa sehingga" sana puas, sini senang. Tapi apa iya. Itu maksud saya, mengajak berfikir dalam kenyataan empiris, untuk merangsang berfikir: "bahwa dalam pilihan ideal manapun selalu ada ongkosnya". Dan bagaimana proses pemilihan itu dibahas, dengan +/- masing-masing. Termasuk kalau mengundang swasta, untuk yang cost recovery, apa konsekuensinya. Kalau mengundang LSM, CBO apa pula risikonya. Sudahkah dipertimbangkan dalam rencana pelaksanaan dan pengendalian. Coba kalau ikuti cermati diskusi dalam milist ini saja, antar Departemen saja banyak konflik. Bukan yang satu benar, yang lain salah. Soalnya bukan hitam/putih, tapi masing-masing punya argumen yang mereka yakini kebenarannya Repotnya masing-masing punya kewenangan, sumber daya, dan masing-masing tidak cukup. Jawaban normatifnya, ya lakukan koordinasi. Ya, itu masalahnya, siapa yang mampu menggoordinasi. Karena itu, yang perlu banyak dilakukan menurut saya adalah justru latihan membahas "implementasi rencana" berdasar kenyataan empiris/ kontemporer. Kebiasaan berfikir "ideal di atas ideal, didukung asumsi-asumsi ideal pula" Cateris paribus. Itulah "jebakan" bagi perencana. Yang membuat rencana kian jauh dari kenyataan kemampuan melaksanakannya. Kian besar idealisasinya, kian banyak potensi kecewanya. Itu yang saya maksud, Pak. Soal fakta-fakta sekitar pengembangan realestat, misalnya persentase lahan untuk fasos, fasum kan sudah ada aturannya, juga perimbangan ukuran kavling besar:sedang:kecil, dst. Nyatanya bagaimana, itu juga soal yang perlu didiskusikan. Juga soal apakah itu PR atau Industri, saya kira bukan soal. Yang satu misinya Dep PU, yang lain Dep Perindustrian. Sama-sama mendukung misi bangsa. Planolog belajar perencanaan spasial juga kompleks industri (ingat Isard). Mengenai PKL harus tidak menempati lahan terlarang, harus ditingkatkan ekonominya. Yah Pak, jangan ketularan normatif gitu dong. Siapa yang tidak tahu! Tapi ya jangan terus menuntut itu diurus planolog, ini harus ditangani planner. Ini idealisasi lagi. Apalagi pakai contoh pengacara kondang yang dari satu perkara saja bisa hidup lebih dari setahun. Ini idealisasi lagi. Saya juga ingin disebut oleh Pak Aby sebagai "patriot", tapi lebih kuatir kalau hati kecil saya berkata: "please deh....." Tapi omong-omong, posting ini saya tulis di warung di Pantai Losari, di kota idaman Pak Aby, Makassar. Sambil memandang water-front city Tanjung Bunga yang sudah banyak dibangun gudang-gudang komersial, dan tampak dari kejauhan logo "si konglomerat" pembangun kota pulau itu. Salam, Risfan Munir
