Diskusi Perumahan Rakyat : +++: Halo Jehan, nggak usah sorry, saya cuma lagi nggak serious saja. Saya senang Anda telah melemparkan isu perumahan yang saya kira sangat penting. >>>: Kalau ada yg senang bhw Kantor Menpera melemparkan isu perumahan kemilis >>>kita ini…… kalau saya sih senang juga tapi sambil agak terkejut…. Kata saya >>>kok tumben…. Isu perumahan yg biasanya lebih dilempar ke REI… ke >>>Simanungkalit dan industri properti… kok kini ada sedikit dilempar juga ke >>>milis ini yg biasanya lbh membahas masalah perencanaan ruang (atau >>>planologi, penataan ruang, atau PWK… yg benernya yg bgmana pak Risfan? >>>Takut salah nikh)……… +++: Milis ini terlalu penuh dengan diskusi soal pengembangan wilayah, masalah kesenjangan, yang hanya sekedar intelectual exercise yang tak punya solusi konkrit (solusinya debatable). >>>: Emangnya ada dosa apa dengan diskusi pengembangan wilayah dan kesenjangan >>>dimilis ini?…..kalau wacana PW terkesan ‘mendominasi’… lha itu khan >>>ketahuan banget kalau wacana PKnya saja yg kurang dikeluarkan…… dari ribuan >>>planolog kita … mana yg jauh lebih ‘berdosa’…. Yg “‘menuh2-in milis” >>>ataukah yg ‘diam seribu basa”?…….. Kalau dibilang hanya “sekedar intellectual exercise”….. lha ini khan justru tentu jauh lebih mulia dan terhormat dibanding sebaliknya ….. yg memiliki wewenang membelanjakan budget… tapi tak paham amat “masalah apa yg mau dibelanjainnya”…. tapi tak mau terlampau “terbuka”… lalu main “membelanjakan” saja anggarannya itu…. Lalu terjadi “salah belanja”…. Lalu hasilnya seperti NUDS segala dimasa lalu itu… dimana yg ironis justru didalamnya ada juga yg semula ‘belajar dulu’… lalu jadi ‘pembela sejati’ ..kemudian berbalik lagi jadi ‘penentang’….. semua itu karena intellectual exercisenya nggak mateng….. Lagipula namanya juga cuma ‘milis kerakyatan’…. Emangnya isinya harus ‘sesakti’ apa atau ‘seampuh’ apa?..... sehingga mempunyai kekuasaan/ kemampuan utk mengubah keadaaan dengan segera?..... Kalau intelectual exercise khan jelas….. samasekali tidak merugikan anggaran negara sesenpun….. tapi banyak dari pihak otoritas yg bisa mengambil manfaatnya……. Agar tak banyak kesalahan dibuat…... termasuk anak2 mahasiswa dan mereka yg hobi belajar dan baca khan bisa ambil banyak manfaat…. Terbukti dari satu dua posting walau jarang tetapi menyatakan bisa mengambil manfaat dari ‘intellectual exercise’ yg dikritik dimilis ini…….. Lagipula kalau milis ini mau ngomongin tentang perumahan….emangnya lalu tidak ‘debatable’ gitu apa gimana?..... lalu hasil konkritnya yg bisa segera mengubah keadaan juga apa?..... +++:Masalah perumahan adalah masalah yang lebih konkrit dan merupakan "entry point" dari permasalahan wilayah, khususnya wilayah perkotaan. Sayangnya milister di sini kurang begitu menaruh minat. Semoga saya salah dan lemparan Anda semoga ada yang segera tanggap (tidak cuma saya yang menanggapi)……”. >>>: Tentang “perumahan adalah masalah lebih konkrit” (dibanding masalah >>>“ruang”/ “penataan ruang”)…….. saya teringat dialog bbrp thn lalu dengan mas >>>Marco Kusumawijaya waktu kami berdua sdg sama2 ngebantuin seminar di Komnas >>>HAM…. Kata saya…: “Enak ya situ?….. jualannya tentang “rumah” memperoleh respons lebih kuat dimasyarakat dibanding dengan jualan saya tentang “ruang” yg sulit sekali memperoleh respons”…. Jawab mas Marco : “….Ya.. kalau ‘rumah’ itu ‘konkrit’… kalau ‘ruang itu khan ‘abstrak’…. Jadi jelas lebih sulit dimengerti…..”. Kalau perumahan dikatakan “entry point” dari permasalahan wilayah….. khususnya wilayah perkotaan….. menurut saya itu kok bukan satu2nya entri poin yg penting….. “pekerjaan” malah saya kira saat ini lebih merupakan permasalahan (wilayah) perkotaan yg lebih gawat….. dan utk konteks Indonesia… KB juga jangan dipandang enteng … karena itu menghasilkan masalah tambahan berupa “4 juta jiwa kelahiran per tahun” yg dimana gedenya nanti sebagiannya lbh banyak menjadi “penonton Dewi Persik” saja…. Karena kurang gizi dan kurang pendidikan…. Jadi duduk saja didepan teve…. Dan pemerintah juga ujung2nya nanti dikecam kalau tidak bisa memberikan pekerjaan.. tak bisa memberikan harga BBM yg murah…. tak bisa memberikan perumahan yg layak.. tak bisa memberikan sarana angkutan kota yang “memadai”……… Masalah “perumahan” dikota nyatanya saat ini dapat “diatasi” oleh masyarakat sendiri (perumahan kumuh, perumahan ilegal, perumahan ditempat yg menyalahi peraturan peruntukan …. Tidur didalam gerobak dorong, gerobak kios rokok…. Dipasar… dsb)……. +++: semoga ada yang segera tanggap (tidak cuma saya yang menanggapi)……”. >>>: Keterbatasan waktu, pikiran dan tenaga agak menghalangi keinginan >>>sumbangan tulisan kepada pak Jehan Siregar…. Walau apa yg saya sampaikan >>>juga hampir pasti tak berarti….tapi trims atas lemparan isunya kemilis ini…. Setidaknya sampai tahun 2004…. Setidaknya ada sebanyak 80 juta jiwa penduduk perkotaan yg tidak mampu membeli rumah tipe 21/60 diperkotaan (data REI)…… Bila tiap KK diasumsikan terdiri atas 5 jiwa… itu berarti terdapat kebutuhan sebanyak 16 juta unit perumahan tipe 21/60 diperkotaan.. dimana rakyat terlampau miskin dan tak mampu membelinya (lha wong utk pekerjaan dan makan saja masih tanda tanya kok mau mikirin beli rumah segala?)……. Kemampuan pemerintah utk menyediakan perumahan tipe tsb. melalui kredit lunak pembiayaan bank konon masih jauh (lupa datanya, 1 juta unit per tahun, atau 1,5 juta unit.. entahlah..) ….Sementara itu akibat dari angka kelahiran yg 4 juta jiwa per tahun….. tak urung muncul juga backlog kebutuhan perumahan rakyat sebanyak 800 ribu unit per tahun………. Dari kebutuhan 16 juta unit perumahan (bagi 80 juta penduduk miskin perkotaan) … kita tahu…. Selain tak mampu beli … tak mampu mengangsur…. Banyak dari simiskin kota ini juga bahkan “tak memiliki pekerjaan/ penghasilan yg cukup sekedar utk makan, urus kesehatan dan pendidikan anak”….. Menghadapi masalah perumahan … arsitek barangkali “cukup” hanya memikirkan (1) model rumah murah….. (2) model pembiayaan…. (3) pengadaan lahan murah… Dst. Tanpa perlu menyinggung sedikitpun tentang sumber penghasilan / pekerjaan rakyat miskin calon penghuni rumah……. Industrialis properti mungkin lebih berpikir tentang ‘kredit bank’.. kredit dan kredit…. Lalu ekonomisasi pembebasan lahan….. lalu ekonomisasi bahan bangunan….. dan nyaris tidak peduli dengan redistribusi sistem kota atau redistribusi penduduk kota atau redistribusi lokasi perumahan kota yang dpt mengurangi kesenjangan wilayah….. dan tentu menjadi lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia….. Tapi bagi planner?……. Planner mungkin tak terlampau peduli dengan model desain rumah murah…. Tapi planner saya kira bahkan bisa berpikir tentang cara pembiayaan rumah “tumbuh”… dan cara pembiayaan rumah “swadaya/swadana”….seperti misalnya berupa “pengadaan kapling tanpa komersialisasi nilai tambah harga tanahnya” (misalnya bersama LSM/ koperasi karyawan perusahaan dll)…. Bangunan inti yg lebih ‘minimalis/ lbh ekonomis’ lagi…. Memproyeksikan mutu konstruksi rumah yg layak bila perlu dirampungkan ‘pelan2’ oleh 2 generasi penghuninya…. Kemudian bagi planner yg wise dan berpikir nasionalistik….. yang berpola pikir tentang trilogi “pekerjaan---rumah—kota (sebagai tapak rumah dan tapak lokasi pekerjaan)….. Planner nasionalistik saya kira akan lbh berpikir holistik tentang … (1)… kebutuhan backlog 16 juta unit rumah murah bagi simiskin kota… plus 800ribu unit pertahun akibat angka kelahiran itu…. pastilah tak mungkin tak menyertakan cara berpikir tentang “sistem (distribusi) kota secara nasional”……. Sebab tak mungkin distribusi dari backlog 16 juta unit rumah murah plus 800 ribu unit per tahun itu samasekali tak akan dipadukan dengan strategi redistribusi fasilitas industri manufaktur memimpin.. yang pemusatannya di Jawa pasti menumbuhkan dampak pemusatan lokasi perumahan juga…serta dampak negatip lainnya (lalu apalagi kaitannya kalo bukan dengan pembangunan wilayah?) …. Lalu ….. apakah 16 juta unit perumahan itu juga sebagian terbesarnya akan dibiarkan saja dibangun di Jawa yg hanya 6.7% luas wilayah nasional?......yg kini terhuyung2 dgn masalah beban ekologi…. Juga Jkt terhuyung2 dgn masalah kemacetan dsb…… (2).. Planner yg nasionalistik akan berpikir tentang “kebutuhan perumahan rakyat miskin kota” sekaligus “kesempatan kerja rakyat miskin kota”…. Karena simiskin kota itu bukan sekedar “tak punya rumah dikota” namun juga sangat banyak diantaranya “tak punya pekerjaan/ penghasilan yg layak” utk melangsungkan hidup berbangsa dan bernegara yg layak….…. ini juga akan aneh kalau tidak dikaitkan dengan peran sakti dari national leading industries yg pembukaan cabang kecil filialnya diluar Jawa sangat dimungkinkan… yg akan berdampak ganda pertumbuhan wilayah, migrasi dan tentu saja redistribusi konsentrasi perumahan rakyat secara nasional……. (3)… Planner yg jeli pasti akan melihat pula potensi dari katakanlah separuh saja dari 60.000 desa di seluruh Indonesia…. Dimana “pusat desa” sebagai rural service center (‘subkota pusat desa’) pada dasarnya dapat dikembangkan dengan penataan ulang secara swadaya dan swadana seperti berupa “kompleks rukodesa”…. Yg itu bahkan bisa dibuat cukup berlantai tanah… beratap ilalang dan berdinding bambu”…. Yg bila pada tiap pusat layan desa dapat dikembangan swadaya swadana kompleks ruko desa sampai 25 unit… lalu berikutnya akan ‘pindah mendekat’ juga kepusat desa… rumah yg semula diladang katakan sampai sebanyak 25 unit….. maka ‘sumbangan awal’ perumahan rakyat swadaya/swadana di (sub kota) pusat2 desa yg dapat dibuat tanpa harus banyak melalui lembaga keuangan adalah katakanlah 30.000 (separuh dari 60.000) x 50 unit = 1.500.000 unit rumah desa swadaya/ swadana dipusat desa sebagai sistem terendah dari hirarki perkotaan nasional kita ….. Singkat kata Kantor Menpera perlu sedikit mengubah paradigma perumahan rakyat …. Bukan “sektor perumahan rakyat yg berkembang sendiri”… tapi dengan mengaitkan “perumahan” dgn “sistem kota secara nasional”… berkait dgn strategi migrasi nasional….. berkait dgn strategi redistribusi industri manufaktur memimpin sbg pendoorong terciptanya dampak ganda kegiatan2 lain didaerah…. Sehingga kebijakan distribusi “perumahan rakyat” juga berperan serta pula selain pada multisektor pembangunan yg luas… namun juga berdimensi “pemerataan nasional secara geografik” pula…. dsb. Sementara demikian dulu krn sudah kepanjangan… Salam, aby
