Wah, pak Jehan...
saya kok lupa ya ada acara di YTKI, mungkin waktu itu saya bentrok ga bisa 
datang. Saya pernah beberapa kali diundang ga datang tetapi pernah juga 
mengirim sedikit bahan untuk didiskusikan karena harusnya saya sebagai pembahas 
kalau ga salah, untuk urusan perumahan susun pekerja.
Salam kenal juga dari saya - 2ny

NB: 
Pak Modi, kenapa ya di milis ini ga pernah ada tampilan foto para tokoh yang 
sering menulis di milis ini ? Mungkin akan membantu ingatan khususnya bagi yang 
belum saling kenal atau yang ga beken kayak saya. Banyak lho yang keliru saya 
dengan teman saya yang lain....hehe mgkn juga karena wajah pasaran, atau maaf 
narsis juga ya hahaha..... 


--- On Sun, 12/28/08, Jehan <[email protected]> wrote:
From: Jehan <[email protected]>
Subject: Re: Tgp:[referensi] Kompleksitas Mslh Perumahan Rakyat
To: [email protected]
Date: Sunday, December 28, 2008, 8:05 PM










    
            Halo Bu Renyansih, kita ketemu waktu fgd di gedung YTKI kan ya, 

acara dengan bu Mirna. 

Ya, memang diskusi ini perlu diketahui kawan-kawan di Kemenpera. 

Lontaran ini inisiatif saya saja secara informal untuk masukan bagi 

tim kecil persiapan kongres nasional perumahan rakyat. Yang saya 

tahu tim kecil ini dikoordinir para SAMenpera, spt pak Yusuf, pak 

Sri, pak Agus dll. 

Rencananya yang saya tahu kongres ini akan dibuat terbuka, ada 

undangannya. Kayaknya mba Aryninta (salam kenal mba) tahu juga 

informasi ini.

Sekalian thanks buat mas Koko, Pak Risfan, Pak BTS atas penjelasan 

pembiayaan, mas Aby, dll atas tanggapannya.



Salam,

Jehan 



--- In refere...@yahoogrou ps.com, Reny ansih <renyan...@. ..> wrote:

>

> 

> Pak Modi...

> Ada nggak ya, pemuka-pemuka Kemenpera di milis ini?

> Ini khan harus diketahui dan dibahas dengan Kemenpera cq Deputi 

Formal ya kayaknya.... atau mungkin harus terlibat semua deputi ya..? 

Wallahu alam....

> Salam - 2ny

>  

> 

> --- On Sun, 12/28/08, hengky abiyoso <watashiaby@ ...> wrote:

> From: hengky abiyoso <watashiaby@ ...>

> Subject: Tgp:[referensi] Kompleksitas Mslh Perumahan Rakyat

> To: refere...@yahoogrou ps.com

> Date: Sunday, December 28, 2008, 5:56 AM

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

>     

>              

> Diskusi Perumahan Rakyat :

>  

>  

> +++: Halo Jehan, nggak usah sorry, saya cuma lagi nggak serious 

saja. Saya senang Anda telah melemparkan isu perumahan yang saya 

kira sangat penting.  

> >>>: Kalau ada yg senang bhw Kantor Menpera melemparkan isu 

perumahan kemilis kita ini�E kalau saya sih senang juga tapi  

sambil agak terkejut�E Kata saya kok tumben�E Isu perumahan yg 

biasanya lebih dilempar ke REI�Eke Simanungkalit dan industri 

properti�Ekok kini ada sedikit dilempar juga ke milis ini yg 

biasanya lbh  membahas masalah perencanaan ruang (atau planologi,  

penataan ruang, atau PWK�Eyg benernya yg bgmana pak Risfan? Takut 

salah nikh)�E�E>   

>   

> +++: Milis ini terlalu penuh dengan diskusi soal pengembangan 

wilayah, masalah kesenjangan, yang hanya sekedar intelectual 

exercise yang tak punya solusi konkrit (solusinya debatable).  

> >>>: Emangnya ada dosa apa dengan diskusi pengembangan wilayah dan 

kesenjangan dimilis ini?�E.kalau wacana PW  terkesan `mendominasi'… 

lha itu khan ketahuan banget kalau wacana PKnya saja yg kurang 

dikeluarkan�E dari ribuan planolog kita �Emana yg jauh lebih `berdosa

'…. Yg "`menuh2-in milis�Eataukah  yg `diam seribu basa�E�E.. 

> Kalau dibilang hanya "sekedar intellectual exercise"….. lha ini 

khan justru tentu jauh lebih mulia dan terhormat dibanding 

sebaliknya �E. yg memiliki wewenang membelanjakan budget�Etapi tak 

paham amat "masalah apa yg mau dibelanjainnya"… . tapi tak mau  

terlampau "terbuka"… lalu main "membelanjakan� Esaja anggarannya 

itu�E  Lalu terjadi  "salah belanja"…. Lalu hasilnya seperti NUDS 

segala dimasa lalu itu�Edimana yg ironis justru didalamnya ada juga 

yg semula `belajar dulu'… lalu jadi  `pembela sejati�E..kemudian

>  berbalik lagi  jadi `penentang'…. . semua itu karena intellectual 

exercisenya nggak mateng�E. 

> Lagipula namanya juga cuma `milis kerakyatan'…. Emangnya isinya 

harus `sesakti�Eapa atau `seampuh�Eapa? ..... sehingga mempunyai 

kekuasaan/ kemampuan utk mengubah keadaaan dengan segera?..... 

> Kalau intelectual exercise khan jelas�E. samasekali tidak 

merugikan anggaran negara sesenpun�E. tapi banyak dari pihak 

otoritas yg bisa mengambil manfaatnya�E. Agar tak banyak kesalahan 

dibuat�E.. termasuk anak2 mahasiswa dan mereka yg hobi belajar dan 

baca khan bisa ambil banyak manfaat�E Terbukti dari satu dua posting 

walau jarang tetapi menyatakan bisa mengambil manfaat dari `i

ntellectual exercise�Eyg dikritik dimilis ini�E.. 

> Lagipula kalau milis ini mau  ngomongin tentang perumahan�E

emangnya lalu tidak `debatable�Egitu apa gimana?..... lalu hasil 

konkritnya yg bisa segera mengubah keadaan  juga apa?..... 

>   

> +++:Masalah perumahan adalah masalah yang lebih konkrit dan 

merupakan "entry point" dari permasalahan wilayah, khususnya wilayah 

perkotaan. Sayangnya milister di sini kurang begitu menaruh minat.  

> Semoga saya salah dan lemparan Anda semoga ada yang segera tanggap 

(tidak cuma saya yang menanggapi)�E� E 

> >>>: Tentang "perumahan adalah masalah lebih konkrit�E(dibanding 

masalah "ruang�E "penataan ruang�E�E.. saya teringat dialog bbrp thn 

lalu dengan mas Marco Kusumawijaya waktu kami berdua sdg sama2 

ngebantuin seminar di Komnas HAM�E 

> Kata saya�E  "Enak ya situ?�E. jualannya tentang "rumah�E

memperoleh respons lebih kuat dimasyarakat dibanding dengan jualan 

saya tentang "ruang�Eyg sulit sekali memperoleh respons"…. 

> Jawab mas Marco : "….Ya.. kalau `rumah�Eitu `konkrit'… kalau `r

uang itu khan `abstrak'…. Jadi jelas lebih sulit dimengerti�E.� E. 

> Kalau perumahan dikatakan "entry point�Edari permasalahan 

wilayah�E. khususnya wilayah perkotaan�E. menurut saya itu kok bukan 

satu2nya entri poin yg penting�E. "pekerjaan�Emalah saya kira saat 

ini lebih merupakan permasalahan (wilayah) perkotaan yg lebih 

gawat�E. dan utk konteks Indonesia�EKB juga   jangan dipandang 

enteng �Ekarena itu menghasilkan masalah tambahan berupa �E juta 

jiwa kelahiran per tahun�Eyg dimana gedenya nanti sebagiannya lbh 

banyak menjadi "penonton Dewi Persik�Esaja�E Karena kurang gizi dan 

kurang pendidikan�E Jadi duduk saja didepan teve�E Dan pemerintah 

juga ujung2nya nanti dikecam kalau tidak bisa memberikan pekerjaan.. 

tak

>  bisa memberikan harga BBM yg murah�E tak bisa memberikan 

perumahan yg layak.. tak bisa memberikan  sarana angkutan kota yang 

"memadai"…�E 

> Masalah "perumahan�Edikota nyatanya saat ini dapat "diatasi�Eoleh 

masyarakat sendiri (perumahan kumuh, perumahan ilegal, perumahan 

ditempat yg menyalahi peraturan peruntukan �E Tidur didalam gerobak 

dorong, gerobak kios rokok�E Dipasar�Edsb)� E. 

>   

> +++: semoga ada yang segera tanggap (tidak cuma saya yang 

menanggapi)�E� E 

> >>>: Keterbatasan waktu, pikiran dan tenaga agak menghalangi 

keinginan sumbangan tulisan kepada pak Jehan Siregar�E Walau apa yg 

saya sampaikan juga hampir pasti tak berarti�Etapi trims atas 

lemparan isunya kemilis ini�E  

>   

> Setidaknya sampai tahun 2004�E  

> Setidaknya ada sebanyak 80 juta jiwa penduduk perkotaan yg tidak 

mampu membeli rumah tipe 21/60 diperkotaan (data REI)�E  

> Bila tiap KK diasumsikan terdiri atas 5 jiwa�Eitu berarti terdapat 

kebutuhan sebanyak 16 juta unit perumahan tipe 21/60 diperkotaan. . 

dimana rakyat terlampau  miskin dan tak mampu membelinya (lha wong 

utk pekerjaan dan makan saja masih tanda tanya kok mau mikirin beli 

rumah segala?)�E. 

> Kemampuan pemerintah utk menyediakan perumahan tipe tsb. melalui 

kredit lunak pembiayaan bank konon masih jauh (lupa datanya, 1 juta 

unit per tahun, atau 1,5 juta unit.. entahlah..) �ESementara  itu 

akibat dari angka kelahiran yg 4 juta jiwa per tahun�E. tak urung 

muncul juga backlog kebutuhan perumahan rakyat sebanyak 800 ribu 

unit per tahun�E�E 

>   

> Dari kebutuhan 16 juta unit perumahan (bagi 80 juta penduduk 

miskin perkotaan) �Ekita tahu�E Selain tak mampu beli �Etak mampu 

mengangsur�E Banyak dari simiskin kota ini juga bahkan "tak memiliki 

pekerjaan/ penghasilan yg cukup sekedar utk makan, urus kesehatan 

dan pendidikan anak"….. 

>   

> Menghadapi masalah perumahan �Earsitek barangkali "cukup�Ehanya  

memikirkan  (1) model rumah murah�E. (2) model pembiayaan�E (3) 

pengadaan lahan murah�EDst. Tanpa perlu menyinggung sedikitpun 

tentang  sumber penghasilan / pekerjaan rakyat miskin calon 

penghuni rumah�E.   

>   

> Industrialis properti mungkin lebih  berpikir tentang `kredit 

bank�E. kredit dan kredit�E Lalu ekonomisasi pembebasan lahan�E. 

lalu ekonomisasi bahan bangunan�E. dan nyaris tidak peduli dengan 

redistribusi sistem kota atau redistribusi penduduk kota  atau 

redistribusi lokasi perumahan kota yang  dpt mengurangi kesenjangan 

wilayah�E. dan tentu menjadi lebih adil bagi seluruh  rakyat 

Indonesia�E.  

> Tapi bagi planner?�E. 

>   

> Planner mungkin tak terlampau peduli dengan model desain rumah 

murah�E  Tapi planner saya kira bahkan bisa berpikir tentang cara 

pembiayaan rumah "tumbuh"… dan cara pembiayaan rumah "swadaya/swadana

"….seperti misalnya berupa "pengadaan kapling tanpa komersialisasi 

nilai tambah harga tanahnya�E(misalnya bersama LSM/ koperasi 

karyawan perusahaan dll)�E Bangunan inti yg lebih `minimalis/ lbh 

ekonomis�Elagi� E Memproyeksikan mutu konstruksi rumah yg layak bila 

perlu    dirampungkan  `pelan2�Eoleh 2 generasi penghuninya�E 

>   

> Kemudian bagi planner  yg wise dan berpikir nasionalistik� E.. 

yang berpola pikir tentang trilogi "pekerjaan-- - rumah—kota (sebagai 

tapak rumah dan tapak lokasi pekerjaan)�E.  

> Planner  nasionalistik saya kira akan lbh berpikir holistik 

tentang �E(1)�Ekebutuhan backlog 16 juta unit rumah murah  bagi 

simiskin kota�Eplus 800ribu unit pertahun  akibat angka kelahiran 

itu�E pastilah tak mungkin tak menyertakan cara berpikir tentang "s

istem (distribusi) kota secara   nasional"…�E Sebab tak mungkin  

distribusi dari backlog  16 juta unit rumah murah plus 800 ribu 

unit per tahun  itu

>  samasekali tak akan dipadukan dengan strategi redistribusi 

fasilitas industri manufaktur memimpin.. yang pemusatannya di Jawa 

pasti menumbuhkan dampak pemusatan lokasi perumahan juga�Eerta 

dampak negatip lainnya (lalu apalagi kaitannya kalo bukan dengan 

pembangunan wilayah?) �E 

> Lalu �E. apakah 16 juta unit perumahan itu juga sebagian 

terbesarnya akan dibiarkan saja dibangun di Jawa yg hanya 6.7% luas 

wilayah nasional?... ...yg kini terhuyung2 dgn masalah beban 

ekologi�E Juga Jkt terhuyung2 dgn masalah kemacetan dsb�E 

>   

> (2).. Planner yg nasionalistik akan berpikir tentang "kebutuhan 

perumahan rakyat miskin kota�Esekaligus "kesempatan kerja rakyat  

miskin kota"…. Karena simiskin kota itu bukan sekedar "tak punya 

rumah dikota�Enamun juga sangat banyak diantaranya "tak punya 

pekerjaan/ penghasilan yg layak�Eutk melangsungkan hidup berbangsa 

dan bernegara yg layak�E�E ini juga akan aneh kalau tidak dikaitkan 

dengan peran sakti dari national leading industries yg pembukaan 

cabang kecil filialnya diluar Jawa sangat dimungkinkan� Eyg akan 

berdampak ganda pertumbuhan wilayah, migrasi dan tentu saja 

redistribusi konsentrasi perumahan rakyat secara

>  nasional�E. 

>   

> (3)�EPlanner yg jeli pasti akan melihat pula potensi dari 

katakanlah separuh saja dari  60.000 desa di seluruh Indonesia�E 

Dimana "pusat desa�Esebagai rural service center (`subkota pusat 

desa�E pada dasarnya dapat dikembangkan dengan penataan ulang secara 

swadaya dan swadana seperti berupa "kompleks rukodesa"…. Yg itu 

bahkan bisa dibuat cukup berlantai tanah�Eberatap ilalang dan 

berdinding bambu"….  Yg bila pada tiap pusat layan desa dapat 

dikembangan swadaya swadana  kompleks ruko desa sampai 25 unit�E

lalu berikutnya akan `pindah mendekat�Ejuga kepusat desa�E  rumah 

yg semula diladang katakan sampai sebanyak 25 unit�E. maka `s

umbangan awal�Eperumahan rakyat  swadaya/swadana   di (sub kota) 

pusat2 desa yg dapat dibuat tanpa harus banyak melalui lembaga 

keuangan adalah katakanlah 30.000 (separuh dari 60.000) x 50 unit = 

1.500.000 unit rumah desa  swadaya/ swadana dipusat desa sebagai 

sistem terendah dari

>  hirarki perkotaan nasional kita �E. 

>   

> Singkat kata Kantor Menpera perlu sedikit mengubah paradigma 

perumahan rakyat �E Bukan "sektor perumahan rakyat yg berkembang 

sendiri"… tapi dengan mengaitkan "perumahan�Edgn "sistem kota secara 

nasional"… berkait dgn strategi migrasi nasional�E. berkait dgn 

strategi redistribusi industri manufaktur memimpin sbg pendoorong 

terciptanya dampak ganda kegiatan2 lain didaerah�E  Sehingga 

kebijakan distribusi "perumahan rakyat�Ejuga berperan serta pula 

selain pada multisektor pembangunan yg luas�Enamun juga berdimensi "p

emerataan nasional secara geografik�Epula� E dsb.  

>   

> Sementara demikian dulu krn sudah kepanjangan�E

>   

> Salam, 

> aby 

>   

>  

>




      

    
    
        
         
        
        








        


        
        


      

Kirim email ke