Halo Bu Renyansih, kita ketemu waktu fgd di gedung YTKI kan ya, acara dengan bu Mirna. Ya, memang diskusi ini perlu diketahui kawan-kawan di Kemenpera. Lontaran ini inisiatif saya saja secara informal untuk masukan bagi tim kecil persiapan kongres nasional perumahan rakyat. Yang saya tahu tim kecil ini dikoordinir para SAMenpera, spt pak Yusuf, pak Sri, pak Agus dll. Rencananya yang saya tahu kongres ini akan dibuat terbuka, ada undangannya. Kayaknya mba Aryninta (salam kenal mba) tahu juga informasi ini. Sekalian thanks buat mas Koko, Pak Risfan, Pak BTS atas penjelasan pembiayaan, mas Aby, dll atas tanggapannya.
Salam, Jehan --- In [email protected], Reny ansih <renyan...@...> wrote: > > > Pak Modi... > Ada nggak ya, pemuka-pemuka Kemenpera di milis ini? > Ini khan harus diketahui dan dibahas dengan Kemenpera cq Deputi Formal ya kayaknya....atau mungkin harus terlibat semua deputi ya..? Wallahu alam.... > Salam - 2ny > > > --- On Sun, 12/28/08, hengky abiyoso <watashi...@...> wrote: > From: hengky abiyoso <watashi...@...> > Subject: Tgp:[referensi] Kompleksitas Mslh Perumahan Rakyat > To: [email protected] > Date: Sunday, December 28, 2008, 5:56 AM > > > > > > > > > > > > > Diskusi Perumahan Rakyat : > > > +++: Halo Jehan, nggak usah sorry, saya cuma lagi nggak serious saja. Saya senang Anda telah melemparkan isu perumahan yang saya kira sangat penting. > >>>: Kalau ada yg senang bhw Kantor Menpera melemparkan isu perumahan kemilis kita iniE kalau saya sih senang juga tapi sambil agak terkejutE Kata saya kok tumbenE Isu perumahan yg biasanya lebih dilempar ke REIEke Simanungkalit dan industri propertiEkok kini ada sedikit dilempar juga ke milis ini yg biasanya lbh membahas masalah perencanaan ruang (atau planologi, penataan ruang, atau PWKEyg benernya yg bgmana pak Risfan? Takut salah nikh)EE> > > +++: Milis ini terlalu penuh dengan diskusi soal pengembangan wilayah, masalah kesenjangan, yang hanya sekedar intelectual exercise yang tak punya solusi konkrit (solusinya debatable). > >>>: Emangnya ada dosa apa dengan diskusi pengembangan wilayah dan kesenjangan dimilis ini?E.kalau wacana PW terkesan `mendominasi' lha itu khan ketahuan banget kalau wacana PKnya saja yg kurang dikeluarkanE dari ribuan planolog kita Emana yg jauh lebih `berdosa ' . Yg "`menuh2-in milisEataukah yg `diam seribu basaEE.. > Kalau dibilang hanya "sekedar intellectual exercise" .. lha ini khan justru tentu jauh lebih mulia dan terhormat dibanding sebaliknya E. yg memiliki wewenang membelanjakan budgetEtapi tak paham amat "masalah apa yg mau dibelanjainnya" . tapi tak mau terlampau "terbuka" lalu main "membelanjakanEsaja anggarannya ituE Lalu terjadi "salah belanja" . Lalu hasilnya seperti NUDS segala dimasa lalu ituEdimana yg ironis justru didalamnya ada juga yg semula `belajar dulu' lalu jadi `pembela sejatiE..kemudian > berbalik lagi jadi `penentang' .. semua itu karena intellectual exercisenya nggak matengE. > Lagipula namanya juga cuma `milis kerakyatan' . Emangnya isinya harus `sesaktiEapa atau `seampuhEapa?..... sehingga mempunyai kekuasaan/ kemampuan utk mengubah keadaaan dengan segera?..... > Kalau intelectual exercise khan jelasE. samasekali tidak merugikan anggaran negara sesenpunE. tapi banyak dari pihak otoritas yg bisa mengambil manfaatnyaE. Agar tak banyak kesalahan dibuatE.. termasuk anak2 mahasiswa dan mereka yg hobi belajar dan baca khan bisa ambil banyak manfaatE Terbukti dari satu dua posting walau jarang tetapi menyatakan bisa mengambil manfaat dari `i ntellectual exerciseEyg dikritik dimilis iniE.. > Lagipula kalau milis ini mau ngomongin tentang perumahanE emangnya lalu tidak `debatableEgitu apa gimana?..... lalu hasil konkritnya yg bisa segera mengubah keadaan juga apa?..... > > +++:Masalah perumahan adalah masalah yang lebih konkrit dan merupakan "entry point" dari permasalahan wilayah, khususnya wilayah perkotaan. Sayangnya milister di sini kurang begitu menaruh minat. > Semoga saya salah dan lemparan Anda semoga ada yang segera tanggap (tidak cuma saya yang menanggapi)EE > >>>: Tentang "perumahan adalah masalah lebih konkritE(dibanding masalah "ruangE "penataan ruangEE.. saya teringat dialog bbrp thn lalu dengan mas Marco Kusumawijaya waktu kami berdua sdg sama2 ngebantuin seminar di Komnas HAME > Kata sayaE "Enak ya situ?E. jualannya tentang "rumahE memperoleh respons lebih kuat dimasyarakat dibanding dengan jualan saya tentang "ruangEyg sulit sekali memperoleh respons" . > Jawab mas Marco : " .Ya.. kalau `rumahEitu `konkrit' kalau `r uang itu khan `abstrak' . Jadi jelas lebih sulit dimengertiE.E. > Kalau perumahan dikatakan "entry pointEdari permasalahan wilayahE. khususnya wilayah perkotaanE. menurut saya itu kok bukan satu2nya entri poin yg pentingE. "pekerjaanEmalah saya kira saat ini lebih merupakan permasalahan (wilayah) perkotaan yg lebih gawatE. dan utk konteks IndonesiaEKB juga jangan dipandang enteng Ekarena itu menghasilkan masalah tambahan berupa E juta jiwa kelahiran per tahunEyg dimana gedenya nanti sebagiannya lbh banyak menjadi "penonton Dewi PersikEsajaE Karena kurang gizi dan kurang pendidikanE Jadi duduk saja didepan teveE Dan pemerintah juga ujung2nya nanti dikecam kalau tidak bisa memberikan pekerjaan.. tak > bisa memberikan harga BBM yg murahE tak bisa memberikan perumahan yg layak.. tak bisa memberikan sarana angkutan kota yang "memadai" E > Masalah "perumahanEdikota nyatanya saat ini dapat "diatasiEoleh masyarakat sendiri (perumahan kumuh, perumahan ilegal, perumahan ditempat yg menyalahi peraturan peruntukan E Tidur didalam gerobak dorong, gerobak kios rokokE DipasarEdsb)E. > > +++: semoga ada yang segera tanggap (tidak cuma saya yang menanggapi)EE > >>>: Keterbatasan waktu, pikiran dan tenaga agak menghalangi keinginan sumbangan tulisan kepada pak Jehan SiregarE Walau apa yg saya sampaikan juga hampir pasti tak berartiEtapi trims atas lemparan isunya kemilis iniE > > Setidaknya sampai tahun 2004E > Setidaknya ada sebanyak 80 juta jiwa penduduk perkotaan yg tidak mampu membeli rumah tipe 21/60 diperkotaan (data REI)E > Bila tiap KK diasumsikan terdiri atas 5 jiwaEitu berarti terdapat kebutuhan sebanyak 16 juta unit perumahan tipe 21/60 diperkotaan. . dimana rakyat terlampau miskin dan tak mampu membelinya (lha wong utk pekerjaan dan makan saja masih tanda tanya kok mau mikirin beli rumah segala?)E. > Kemampuan pemerintah utk menyediakan perumahan tipe tsb. melalui kredit lunak pembiayaan bank konon masih jauh (lupa datanya, 1 juta unit per tahun, atau 1,5 juta unit.. entahlah..) ESementara itu akibat dari angka kelahiran yg 4 juta jiwa per tahunE. tak urung muncul juga backlog kebutuhan perumahan rakyat sebanyak 800 ribu unit per tahunEE > > Dari kebutuhan 16 juta unit perumahan (bagi 80 juta penduduk miskin perkotaan) Ekita tahuE Selain tak mampu beli Etak mampu mengangsurE Banyak dari simiskin kota ini juga bahkan "tak memiliki pekerjaan/ penghasilan yg cukup sekedar utk makan, urus kesehatan dan pendidikan anak" .. > > Menghadapi masalah perumahan Earsitek barangkali "cukupEhanya memikirkan (1) model rumah murahE. (2) model pembiayaanE (3) pengadaan lahan murahEDst. Tanpa perlu menyinggung sedikitpun tentang sumber penghasilan / pekerjaan rakyat miskin calon penghuni rumahE. > > Industrialis properti mungkin lebih berpikir tentang `kredit bankE. kredit dan kreditE Lalu ekonomisasi pembebasan lahanE. lalu ekonomisasi bahan bangunanE. dan nyaris tidak peduli dengan redistribusi sistem kota atau redistribusi penduduk kota atau redistribusi lokasi perumahan kota yang dpt mengurangi kesenjangan wilayahE. dan tentu menjadi lebih adil bagi seluruh rakyat IndonesiaE. > Tapi bagi planner?E. > > Planner mungkin tak terlampau peduli dengan model desain rumah murahE Tapi planner saya kira bahkan bisa berpikir tentang cara pembiayaan rumah "tumbuh" dan cara pembiayaan rumah "swadaya/swadana " .seperti misalnya berupa "pengadaan kapling tanpa komersialisasi nilai tambah harga tanahnyaE(misalnya bersama LSM/ koperasi karyawan perusahaan dll)E Bangunan inti yg lebih `minimalis/ lbh ekonomisElagiE Memproyeksikan mutu konstruksi rumah yg layak bila perlu dirampungkan `pelan2Eoleh 2 generasi penghuninyaE > > Kemudian bagi planner yg wise dan berpikir nasionalistikE.. yang berpola pikir tentang trilogi "pekerjaan--- rumahkota (sebagai tapak rumah dan tapak lokasi pekerjaan)E. > Planner nasionalistik saya kira akan lbh berpikir holistik tentang E(1)Ekebutuhan backlog 16 juta unit rumah murah bagi simiskin kotaEplus 800ribu unit pertahun akibat angka kelahiran ituE pastilah tak mungkin tak menyertakan cara berpikir tentang "s istem (distribusi) kota secara nasional" E Sebab tak mungkin distribusi dari backlog 16 juta unit rumah murah plus 800 ribu unit per tahun itu > samasekali tak akan dipadukan dengan strategi redistribusi fasilitas industri manufaktur memimpin.. yang pemusatannya di Jawa pasti menumbuhkan dampak pemusatan lokasi perumahan jugaEerta dampak negatip lainnya (lalu apalagi kaitannya kalo bukan dengan pembangunan wilayah?) E > Lalu E. apakah 16 juta unit perumahan itu juga sebagian terbesarnya akan dibiarkan saja dibangun di Jawa yg hanya 6.7% luas wilayah nasional?... ...yg kini terhuyung2 dgn masalah beban ekologiE Juga Jkt terhuyung2 dgn masalah kemacetan dsbE > > (2).. Planner yg nasionalistik akan berpikir tentang "kebutuhan perumahan rakyat miskin kotaEsekaligus "kesempatan kerja rakyat miskin kota" . Karena simiskin kota itu bukan sekedar "tak punya rumah dikotaEnamun juga sangat banyak diantaranya "tak punya pekerjaan/ penghasilan yg layakEutk melangsungkan hidup berbangsa dan bernegara yg layakEE ini juga akan aneh kalau tidak dikaitkan dengan peran sakti dari national leading industries yg pembukaan cabang kecil filialnya diluar Jawa sangat dimungkinkanEyg akan berdampak ganda pertumbuhan wilayah, migrasi dan tentu saja redistribusi konsentrasi perumahan rakyat secara > nasionalE. > > (3)EPlanner yg jeli pasti akan melihat pula potensi dari katakanlah separuh saja dari 60.000 desa di seluruh IndonesiaE Dimana "pusat desaEsebagai rural service center (`subkota pusat desaE pada dasarnya dapat dikembangkan dengan penataan ulang secara swadaya dan swadana seperti berupa "kompleks rukodesa" . Yg itu bahkan bisa dibuat cukup berlantai tanahEberatap ilalang dan berdinding bambu" . Yg bila pada tiap pusat layan desa dapat dikembangan swadaya swadana kompleks ruko desa sampai 25 unitE lalu berikutnya akan `pindah mendekatEjuga kepusat desaE rumah yg semula diladang katakan sampai sebanyak 25 unitE. maka `s umbangan awalEperumahan rakyat swadaya/swadana di (sub kota) pusat2 desa yg dapat dibuat tanpa harus banyak melalui lembaga keuangan adalah katakanlah 30.000 (separuh dari 60.000) x 50 unit = 1.500.000 unit rumah desa swadaya/ swadana dipusat desa sebagai sistem terendah dari > hirarki perkotaan nasional kita E. > > Singkat kata Kantor Menpera perlu sedikit mengubah paradigma perumahan rakyat E Bukan "sektor perumahan rakyat yg berkembang sendiri" tapi dengan mengaitkan "perumahanEdgn "sistem kota secara nasional" berkait dgn strategi migrasi nasionalE. berkait dgn strategi redistribusi industri manufaktur memimpin sbg pendoorong terciptanya dampak ganda kegiatan2 lain didaerahE Sehingga kebijakan distribusi "perumahan rakyatEjuga berperan serta pula selain pada multisektor pembangunan yg luasEnamun juga berdimensi "p emerataan nasional secara geografikEpulaE dsb. > > Sementara demikian dulu krn sudah kepanjanganE > > Salam, > aby > > >
