Pak Rofiq ysh, Yang menarik dari penjelasan bapak adalah ihwal penguasaan lahan di Batam. Bila 'dulu' telah ada beberapa permukiman (nelayan) di Batam, tentunya mereka direlokasi ke suatu tempat di luar Batam. Sehingga 'OB' praktis menguasai 100% lahan di Pulau Batam. Dengan penguasaan seperti ini secara teori akan sangat mudah menata dan mengembangkan Batam. Apalagi bila ditambah dengan otoritas mengeluarkan izin dll serta beberapa 'fasilitas khusus', seperti tax holiday, akses dana APBN, dll.
Perlu penjelasan saat ini mengenai 'sistem pertanahan', menyangkut hubungan OB, Pemda, dan BPN. Dengan adanya BPN misalnya, menunjukkan bila OB sudah bukan lembaga konsesi sehingga menjadi 'kerdil' (... karena saya tidak menemukan BPN bekerja di areal PTFI). Secuil informasi yang saya temukan, bila misalnya nilai lahan di suatu lokasi dipatok OB adalah Rp 500 ribu, maka setelah melalui proses via Pemda dan BPN akan menjadi Rp 1 juta. Permasalahan bagi investor bukan pada nilai akhir itu, tetapi lebih pada rentang proses yang harus dilalui. Mudah-mudahan ada rekan-rekan dari Batam yang bersedia menjelaskan. Saya baru tahu pak bila 'orang tercerdas di Indonesia' bisa ditipu oleh Singapura, bagaimana pula kita-kita ini yang 1/2 sd 1/10 cerdas? Sepertinya kita memang perlu pindah dan perlu pasokan listrik yang berlimpah supaya dapat meningkatkan kecerdasan kita beberapa kali lipat. Sementara demikian pak. Salam. -ekadj --- In [email protected], Aunur rofiq <aunurrofiqh...@...> wrote: > > Pak Ekadj, Pak Risfan dan Pak Abi, > Melihat perkembangan Batam sekarang memang tidak seperti yang dibayangkan 30 tahun yang lalu, apa yang disebut oleh pak Risfan tentang kritik yang kemana-mana akhirnya pihak Otorita Batam yang harus menerima kutukan > > Mungkin yang perlu diperjelas adalah sejarah Batam. Tadinya pulau itu hanya dihuni oleh nelayan kecil, berupa kampung-kampung ditepi pantai, lainnya masih berupa hutan. Pak harto dan Pak ibnu Sutowo pada awal 1970 khawatir akan perkembangan Singapore, karena semua kapal milik pertamina yang cukup banyak ternyata harus dibawa ke singapore untuk pemeliharaannya, demikian juga dengan seluruh kebutuhan operasi pertamina, seluruhnya berbasis di negara tetangga. Maka dimintalah Ibnu Sutowo dan Bob hasan memindahkan perusahaan pensuplai kebutuhan pertamina ke Batam....maka berdirilah Mc Dermott. Pada tahun 1978 mulailah Batam dijadikan badan otorita dengan wewenangnya termasuk menguasai lahan dan menerbitkan ijin bagi perusahaan yang investasi disana (maklum waktu itu belum ada kelurahan apalagi kecamatan) > > Masalah berikutnya adalah masalah management dan persaingan dengan Singapore. Saya kebetulan sedikit tahu bagaimana Pak Habibie marah karena ditipu oleh Singapore, setelah negosiasi dengan salah satu operator peti kemas terbesar di dunia...Otorita Batam diminta untuk membangun pelabuhan Kabil...pada waktu yang sama Singapore menawarkan membantu melakukan investasi membangun pelabuhan tersebut. ternyata pelabuhan tersebut tidak pernah terwujud sesuai harapan dan sang operator memperoleh kontrak dengan pelabuhan singapore selama 30 tahun bebas pajak. > > > Singapore yang sekarang investasi di Bintan, adalah teman sekaligus kompetitor....jadi harus tetap waspada > kalau mereka mempunyai rencana membangun, yang harus memutuskan rencana tersebut harus pemerintah kita, bukan mereka > Salam > Aunur Rofiq > > > > ----- Original Message ---- > From: risfano risf...@... > To: [email protected] > Sent: Thursday, January 1, 2009 7:38:58 PM > Subject: [referensi] Re: Batam > > Mengikuti diskusi Bang Ekadj ini, saya mencoba mencernanya dengan > melihat When dan Who-nya. > > Pada saat Batam pertama kali direncanakan, memang untuk memanfaatkan > posisi geografis bertetangga dengan Singapura. Ditangani Otorita > Batam, dan dipimpin oleh Pak Habibie sendiri. Dengan otorita itu > rencananya tampaknya begitu optimis, terbukti berhasil membangun > banyak presarana utama yang dibutuhkan dari pulau yang relatif > kosong menjadi kawasan industri dan (kemudian) pariwisata. > > Tapi tampaknya sejak awal, ke-otorita-annya terbatas pada > pembangunan fisik, dan mungkin fasilitas bebas bea. Sepertinya tidak > berhasil sepenuhnya mendapatkan otorias penuh, terutama soal hak-hak > atas tanah bagi investor dari luar. Banyak pihak di pusat dan daerah > yang tampaknya tak rela kalau ada di republik ini dikelola > secara "beda" dengan daerah lainnya. Berbagai diskusi waktu itu > mengeluhkan terbatasnya insentif bagi investor, calon peghuni dari > seberang, yang pada tujuannya memang "diundang" untuk ke situ. > Pembatasan bagi pendatang, pencari kerja informal (di luar yang > dibutuhkan sektor formal) juga tidak bisa dilakukan. Maka yang > terjadi adalah maju di fisik saja, sedang yang lain ya seperti > daerah lainnya saja. > > Pelajaran bagi pembangunan daerah yang lain, adalah bangsa kita ini > sulit membuat prioritas. Kalau sudah niat untuk tujuan ekonomi, lalu > dikeroyok dengan kritik lho kok ekonomi. Kalau untuk tujuan sosial, > dikritik kok gak menguntungkan, BCR-nya bagaimana. > > Yang ditempuh oleh negara seperti China, kayaknya memang > mengembangkan wilayah yang khusus untuk pusat ekonomi yang > berorientasi ekspor pada wilayah untuk cluster ekonomi tertentu. > Karena tak mungkin membangun sama rata sama rasa. Jadilah China > punya "pulau-pulau" ekonomi yang diandalkan untuk bersaing dengan > negara lain. Sementara wilayah-wilayah lain ya sesuai dengan potensi > dan tahapan pembangunan masing-masing. > > Jadilah mediocre terus dimana-mana, tanggung terus. Itu juga yang > dialami oleh KAPET-KAPET, yang tidak terpadu ya kebijakan masing- > masing sektor. Biasanya yang dipikirkan pertama adalah proyek > pembangunan fisik-prasarana, selanjutnya terkendala di pelimpahan > kewenangan (kepabeanan, keimigrasian, pertanahan, dst). Lalu visi > dan kapabilitas pengelola. Karena setelah prasarana terbangun tak > tahu lagi mesti berbuat apa. Tak ada upaya marketing, peningkatan > kualitas pelayanan kepada investor yang (berniat) masuk? Harapannya > memang otonomi daerah memberdayakan Daerah sebagai penerpadu. > Tapi .... > > Kalau kita coba bandingkan dengan pengembangan kawasan industri di > sekitar Bodetabek misalnya, yang saya amati, biasanya mereka justru > jualan dulu ke calon investor, ke Jepang, Korea, dst. Dari situ > standar dan pola desain dan pembiayaannya (financial engineering) > dirancang lagi. Sehingga saat membangun pun, uang muka dari calon > penghuni sudah bisa dipakai, memudahkan perbankan untuk segera ikut > membiayai. > > Pada skalanya, saya melihat Walikota Tarakan sudah bisa melakukan > yang seperti itu. Dia gigih mengundang investor dari luar, Korea > misalnya. Dia sendiri yang menyambut dan dengan tegas menyampaikan > kepada semua jajaran bahwa nasib daerahnya tergantung dari investasi > yang masuk, yang menciptakan lapangan kerja. Sehingga dia cerita > kalau ada polisi yang nyegat-nyegat untuk pungli, beliau akan > menegur atasannya. > > Salam, > Risfan Munir
