Pak Risfan ysh, Dari pengamatan sekilas bulan lalu ke Batam, memang benar saya melihat telah ramai pembangunan ruko dan bangunan-bangunan lain di Batam; laris-manis, namun kosong. Atau dengan kata lain Batam dewasa ini berkembang sebagai 'commercial area' namun tidak kelihatan aktivitas ekonomi (perdagangan, jasa, industri, dll). Saya kurang tahu istilah untuk fenomena ini, sementara waktu kita sebut saja 'stalled development'. Fenomena serupa yang kita temukan seperti di Pekanbaru, Medan, dan kota-kota dalam masa pubertas lainnya. Namun untuk Batam, terasa berlebihan.
Informasi yang saya peroleh bila property itu banyak dimiliki oleh warga asing, mungkin OB dan Pemda telah mulai memanfaatkan PP 41/1996. Namun saya berpandangan perlu mewaspadai masalah 'stalled development' ini. Satu fenomena saat ini bila banyak konversi hutan menjadi (calon) perkebunan sawit, dilakukan oleh PMA, seperti banyak kasus di Riau, Jambi, Kalimantan, dll. Ketika lahan hutan sudah dikuasai dan di'clean'kan, lalu dibiarkan begitu saja oleh pemegang konsesi. Tujuannya untuk dumping potensi CPO. Ini salah satu model 'growth development' yang 'stalled development'. Saya tidak melemparkan tuduhan bila 'tetangga' kita telah melakukan 'growth management' untuk Batam, dengan fenomena pertumbuhan sekarang ini. Namun menarik pak dipelajari 'success story' ini untuk diujicobakan di Jabodetabek dan Sarbagita. Ibu Ida, Pak Haryo, dkk berkenan menanggapi? Salam. -ekadj --- In [email protected], "risfano" <risf...@...> wrote: > > Mengikuti diskusi Bang Ekadj ini, saya mencoba mencernanya dengan > melihat When dan Who-nya. > > Pada saat Batam pertama kali direncanakan, memang untuk memanfaatkan > posisi geografis bertetangga dengan Singapura. Ditangani Otorita > Batam, dan dipimpin oleh Pak Habibie sendiri. Dengan otorita itu > rencananya tampaknya begitu optimis, terbukti berhasil membangun > banyak presarana utama yang dibutuhkan dari pulau yang relatif > kosong menjadi kawasan industri dan (kemudian) pariwisata. > > Tapi tampaknya sejak awal, ke-otorita-annya terbatas pada > pembangunan fisik, dan mungkin fasilitas bebas bea. Sepertinya tidak > berhasil sepenuhnya mendapatkan otorias penuh, terutama soal hak-hak > atas tanah bagi investor dari luar. Banyak pihak di pusat dan daerah > yang tampaknya tak rela kalau ada di republik ini dikelola > secara "beda" dengan daerah lainnya. Berbagai diskusi waktu itu > mengeluhkan terbatasnya insentif bagi investor, calon peghuni dari > seberang, yang pada tujuannya memang "diundang" untuk ke situ. > Pembatasan bagi pendatang, pencari kerja informal (di luar yang > dibutuhkan sektor formal) juga tidak bisa dilakukan. Maka yang > terjadi adalah maju di fisik saja, sedang yang lain ya seperti > daerah lainnya saja. > > Pelajaran bagi pembangunan daerah yang lain, adalah bangsa kita ini > sulit membuat prioritas. Kalau sudah niat untuk tujuan ekonomi, lalu > dikeroyok dengan kritik lho kok ekonomi. Kalau untuk tujuan sosial, > dikritik kok gak menguntungkan, BCR-nya bagaimana. > > Yang ditempuh oleh negara seperti China, kayaknya memang > mengembangkan wilayah yang khusus untuk pusat ekonomi yang > berorientasi ekspor pada wilayah untuk cluster ekonomi tertentu. > Karena tak mungkin membangun sama rata sama rasa. Jadilah China > punya "pulau-pulau" ekonomi yang diandalkan untuk bersaing dengan > negara lain. Sementara wilayah-wilayah lain ya sesuai dengan potensi > dan tahapan pembangunan masing-masing. > > Jadilah mediocre terus dimana-mana, tanggung terus. Itu juga yang > dialami oleh KAPET-KAPET, yang tidak terpadu ya kebijakan masing- > masing sektor. Biasanya yang dipikirkan pertama adalah proyek > pembangunan fisik-prasarana, selanjutnya terkendala di pelimpahan > kewenangan (kepabeanan, keimigrasian, pertanahan, dst). Lalu visi > dan kapabilitas pengelola. Karena setelah prasarana terbangun tak > tahu lagi mesti berbuat apa. Tak ada upaya marketing, peningkatan > kualitas pelayanan kepada investor yang (berniat) masuk? Harapannya > memang otonomi daerah memberdayakan Daerah sebagai penerpadu. > Tapi .... > > Kalau kita coba bandingkan dengan pengembangan kawasan industri di > sekitar Bodetabek misalnya, yang saya amati, biasanya mereka justru > jualan dulu ke calon investor, ke Jepang, Korea, dst. Dari situ > standar dan pola desain dan pembiayaannya (financial engineering) > dirancang lagi. Sehingga saat membangun pun, uang muka dari calon > penghuni sudah bisa dipakai, memudahkan perbankan untuk segera ikut > membiayai. > > Pada skalanya, saya melihat Walikota Tarakan sudah bisa melakukan > yang seperti itu. Dia gigih mengundang investor dari luar, Korea > misalnya. Dia sendiri yang menyambut dan dengan tegas menyampaikan > kepada semua jajaran bahwa nasib daerahnya tergantung dari investasi > yang masuk, yang menciptakan lapangan kerja. Sehingga dia cerita > kalau ada polisi yang nyegat-nyegat untuk pungli, beliau akan > menegur atasannya. > > Salam, > Risfan Munir > > --- In [email protected], "ffekadj" 4ekadj@ wrote: > > > > > > Pak Abim ysh, kelihatannya pengetahuan bapak cukup luas dan > mendalam > > mengenai Batam ini. Mungkin perlu dipertanyakan bila apa yang telah > > direncanakan dulu telah mendapatkan wujudnya pada saat sekarang > ini? > > > > Komposisi 60% ruang hijau harus dapat dipertahankan, kalau perlu > sampai > > tetes darah terakhir. > > > > Kelihatannya ada yang terlupakan dalam perencanaan terdahulu, yaitu > > menyangkut aspek manajemen pengelolaan kawasan. Peran OB kelihatan > > semakin mengecil dan saat ini sepertinya hanya menjadi tuan tanah. > Perlu > > diperbandingkan dengan pengelolaan kawasan yang sudah dilihat Pak > Rofiq > > dan Pak Eko di Cina. Punya saran untuk pemberdayaan? > > > > Demikian dulu pak. Selamat Tahun Baru. > > > > -ekadj > > > > > > --- In [email protected], "abimanyu takdir alamsyah" > > <takdir65@> wrote: > > > > > > Pak Ekadj ysh, > > > > > > Saya juga tertarik untuk memperoleh tanggapan dari rekan-rekan > yang > > sekarang > > > menangani Batam maupun yang pernah terlibat sebelumnya. > > > > > > Yang saya tahu, dahulu Batam tempat mangkal perusahaan-perusahaan > > pendukung > > > pertambangan minyak. Kalau tidak salah telah ada Master Plan > > pengembangan > > > pulau ini oleh Cruz (? saya lupa nama tepatnya). Pembangunan > jalan > > raya > > > hampir menghubungkan semua bagian pulau dan yang cukup > berkualitas > > (Pak > > > Ibrahim Adji?) ternyata belum mampu mengundang perkembangan yang > > berarti. > > > Terdapat beberapa kawasan yang juga telah di blok sebagai calon > > pengembangan > > > oleh beberapa perusahaan dari Pusat namun belum ada realisasinya. > > Namun > > > rencana-rencana yang ada masih bersifat parsial, seperti > pengkaplingan > > model > > > "how the west was won" di state.At-6 dan konsultan inggeris telah > > menyusun > > > pula rencana Batam Center, kota baru di teluk yang mulai > menggusur > > pantai > > > yang semula penuh ditumbuhi Mangrove, sebagai upaya pemicu > pertumbuhan > > > Batam.Namun sekitar 10 tahun kemudian (1980-an awal) belum ada > dampak > > yang > > > berarti. > > > > > > Kemudian melalui Lemtek FTUI (pak Ismeth Abidin cs) disusunlah > > evaluasi > > > master plan sekaligus rencana pengembangan secara keseluruhan > Pulau > > Batam. > > > Semua rencana spasial dikoordinasikan menjadi satu pola > pengembangan > > pulau > > > (Master Plan 1986). Diperhitungkan bahwa pulau tersebut mampu > > menampung > > > hingga 700.000 penduduk dengan kegiatan industri > (dikonsesntrasikan di > > > kawasan Kabil) dan wisata (antara lain Nongsa). Rencana dibuka > > pelabuhan > > > baru di Timur, Asia Port, sebagai pengimbang Singapura. Karena > > ketersediaan > > > sumber air minum alami untuk mendukung kehidupan dan perkembangan > > penduduk > > > serta kegiatan industri tersebut terbatas, maka waduk-waduk yang > akan > > > dikembangkan sekitar 6 buah, termasuk membendung teluk di bagian > > Selatan > > > pulau. Kawasan sekitar waduk dijaga untuk tetap sebagai hutan > resapan. > > Namun > > > karena hal khusus ternyata Batamindo mendapat ijin khusus untuk > > membangun > > > industrinya di Muka Kuning, hutan di tengah pulau yang dianggap > kepala > > naga. > > > Buruh industri dibuatkan asrama agar tidak tinggal di permukiman > yang > > dapat > > > tumbuh disekitar hutan. Agar ketersediaan air tanah terjaga, > kawasan > > > lindung/hutan direncanakan sekitar 60% berbanding 40% budidaya. > > > > > > Semua kelompok penduduk didata dan diperhitungkan > perkembangannya. > > Untuk > > > kelas menengah bawah permukimannya di alokasikan dibagian Selatan > > pulau. > > > Namun total luas alokasi permukiman kabarnya langsung > habis "terjual" > > ke > > > pengembang satu hari setelah Master Plan ditandatangani. > Ternyata ini > > > merupakan awal tidak terkendalinya perkembangan di tengah pulau > > tersebut. > > > Akibatnya walaupun banyak kapling belum dibangun atau rumah > terbangun > > > kososng namun masyarakat kelas bawah tidak mampu membeli rumah > dengan > > harga > > > pengembang. Mereka akhirnya masuk hutan dan berkembang menjadi > ruli > > (rumah > > > liar), termasuk dikawasan hutan resapan air. > > > > > > Perkembangan Batam ditangani khusus oleh otorita, yang langsung > > terkendali > > > dari Pusat, dengan tujuan utama menampung overspill kegiatan yang > > tidak > > > terlayani bagi penduduk Singapura. Pemda Riau belum berperan pada > > tahap > > > ini. Setelah lima tahun berjalan Master PLan dievaluasi dan > > "disempurnakan" > > > (1990-1992). Banyak perkembangan baru akibat > mengutamakan "investasi" > > > daripada penyejahteraan penduduk secara menyeluruh. Ketidak > seimbangan > > yang > > > terjadi antara rencana dengan realisasi maupun daerah lindung > dengan > > daerah > > > yang dibudi dayakan menyebabkan prediksi semula diduga tidak > dapat > > > dipertahankan. Perlu perluasan daerah penampungan > overspill "balon" > > > Singapura (walau lebih banyak akibat "balon" permintaan > investor), > > walaupun > > > peningkatan ekonomi secara nyata tidak mengubah lingkungan fisik, > > sosial > > > maupun kelestarian alam Pulau Batam menjadi "sekelas" dengan > > Singapura. > > > Pulau Rempang-Galang-Galang Baru dan pulau-pulau kecil > disekitarnya > > menjadi > > > sasaran pengembangan selanjutnya, sebagai penyangga Pulau Batam. > > Karena > > > memang menjadi kawasan pengembangan yang lebih bersifat politis, > > pendekatan > > > lebih bersifat top-down, walaupun teman-teman dari UGM juga > diminta > > untuk > > > mengembangkan pemberdayaan masyarakat akibat berkembangnya > > permasalahan > > > sosial (kesenjangan, kriminal, PKS, dll) Batam maupun kelak > Barelang > > sebagai > > > kawasan baru tersebut. Guna menghubungkan antar pulau, ITB > ditugasi > > untuk > > > merencanakan pembangunan 6 jembatan antar pulau. Saat itu seolah- > olah > > > otorita tetap pengelola utama pembangunan fisik dan ekonomi, > sedangkan > > pemda > > > mengelola masalah lainnya. Keberlanjutan pembangunan secara top- > down > > dapat > > > terjadi karena selama itu kebijakan utama pembangunan tetap > dipegang > > oleh > > > Pusat. > > > > > > Tahap berikutnya, terutama setelah revormasi, posisi pemda > semakin > > kuat. > > > Terjadi berkali-kali upaya revisi master plan, dan peningkatan > pemda > > dalam > > > mengelola pembangunan setempat. Kerjasama dan pembagian tugas > antar > > pemda > > > dan otorita semakin seimbang. Namun dukungan dari Pusat semakin > > berkurang. > > > Walaupun ruli semakin dikendalikan namun perkembangan Pulau Batam > > sebagai > > > kawasan unggulan tampak tidak terlalu unggul lagi. Daya tarik > sebagai > > > kawasan wisata yang "lebih hijau" daripada di Singapura tidak > > terwujudkan > > > dengan tatanan lingkungan dan arsitektural yang menarik. > Singapura > > sendiri > > > meningkatkan daya tariknya sendiri agar penduduknya lebih nyaman > > > memanfaatkan fasilitas di dalam negaranya sendiri. Kenyamanan > memiliki > > TV > > > (tweede vrouw, termasuk strategi untuk memperoleh hak pemilikan > rumah > > > setempat) di Batam juga sudah tidak seleluasa sebelumnya. > Walaupun > > Batam > > > masih menarik sebagai daerah transit pengunjung Indonesia yang > mau > > > berbelanja ke Singapura (sambil konferensi?) namun kondisi > kotanya > > tidak > > > bertambah menarik, apalagi bukit-bukit hijau yang dikeruk untuk > > pembangunan > > > fisik amsih dibiarkan merana merusak pemandangan "kota pulau" > > setempat. > > > Pembangunan ekonomi tidak ada artinya apabila tidak justru > didasarkan > > kepada > > > peningkatan kualitas manusia dan lingkungan hidupnya. > > > > > > Belakangan Batam mulai berusaha mengembangkan pula pendekatan > > pembangunan > > > gugus pulau, pesisir dan kelautan (Namun tampaknya masih bersifat > > wacana?). > > > Sayang, apabila pembangunan yang dahulu sempat dapat > berkelanjutan > > tidak > > > dapat ditingkatkan manfaatnya justru pada saat kewenangan > > "stakeholder" > > > semakin besar. > > > > > > Mungkin itu saja dulu catatan saya tentang Batam, mungkin dapat > > dikoreksi, > > > tambah, kurang sesuai data, informasi dan bukti-bukti yang lebih > > akurat oleh > > > rekan-rekan yang lebih memiliki data dan kewenangan. > > > > > > Salam, > > > Abimanyu > > > > > > On 12/25/08, - ekadj 4ekadj@ wrote: > > > > > > > > Pak Abim ysh, > > > > > > > > Saya tarik juga diskusi ini di Referensi karena kebetulan ada > banyak > > > > rekan-rekan dari OB dan Pemda Batam, mudah-mudahan mereka > berkenan > > juga > > > > menambahkan informasi yang diperlukan. Termasuk juga beberapa > rekan > > yang > > > > pernah 'mengurusi' masalah Batam. > > > > > > > > > > > > > > > > Saya pernah ketemu Inpres tahun 1971 tentang Batam ini, saya > kira > > itu > > > > kebijakan pertama yang diluncurkan. Saya kira baru sekitar > > pertengahan > > > > 1980an pengelolaan Batam ini diintensifkan. > > > > > > > > > > > > > > > > Pointnya tetap sama: 'keberpihakan' Pusat yang intens dapat > > menumbuhkan > > > > orientasi baru dalam pengembangan wilayah. Terlepas apakah > hingga > > saat ini > > > > terjadi distorsi, misleading, salah urus, dst. > > > > > > > > > > > > > > > > Terakhir permasalahan yang muncul di Batam adalah sejauhmana > > kebijakan > > > > 'otda' (34/04) dapat diterapkan di 'kapling Nasional yang fully > > owned and > > > > invested'; serta bagaimana kebijakan 'KSN' (26/07) diterapkan > pada > > kawasan > > > > yang diadmin oleh local govt. Serta satu tambahan dari saya: > > perubahan > > > > fungsi dari semula khittah 'sistem produksi Nasional' menjadi > > 'ekstensi area > > > > komersial transnasional'. > > > > > > > > > > > > > > > > Demikian pak. Salam. > > > > > > > > > > > > > > > > -ekadj > > > > > > > > > > > > ---------- Forwarded message ---------- > > > > From: abimanyu takdir alamsyah takdir65@ > > > > Date: 2008/12/25 > > > > Subject: Re: [futurologi] Re: Kami, Jakarta > > > > To: [email protected] > > > > > > > > > > > > Menarik juga argumen pak eka berikut ini: > > > > > > > > "......Untuk aktivitas ekonomi kita pernah 'berhasil' > mengembangkan > > kawasan > > > > baru ini, yaitu pariwisata di Bali 1970-an dan 'commercial > area' di > > Batam > > > > tahun 1980-an. Di Referensi ada Pak Aca yang > dulu 'merencanakan' > > Bali, dan > > > > ada beberapa rekan dari Otorita dan Pemda Batam......." > > > > > > > > Betulkah aktivitas ekonomi ini termasuk "berhasil"....? > > > > 1). Bali ?: ...... > > > > > > > > 2). Batam? ......sepengetahuan saya Batam dapat didukung > > pembangunannya > > > > karena pemerintahan waktu itu 'sangat stabil'. "di Indonesia > hanya > > ada SATU > > > > kebijakan ...." (menurut pak Habibi waktu itu). Sehingga > otorita > > dapat > > > > memperoleh kekuatan hukum relatif mutlak untuk mengatur tata > > ruangnya secara > > > > top down dan berlanjut sejak sebelum hingga setelah pemilu > > sekalipun.... > > > > tanpa campur tangan pemda waktu itu...Akankah kondisi tersebut > > berlaku masa > > > > sekarang?. Hasilnya? sekarang Batam memetik hasilnya, ...sangat > > berbeda > > > > dengan apa yang kita rencanakan dahulu....menyedihkan. > > > > > > > > Salam, > > > > Abimanyu > > >
