Betul pak, saya memang menganggap bahwa kesejahteraan komunitas lokal dan peningkatan kualitas lingkungan setempat perlu selalu menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan. Tidak ada gunanya peningkatan angka pertumuhan ekonomi agregat suatu negara atau bahkan dunia kalau pemukim setempat justru tersisih oleh apa yang disebut pembangunan.
Kalau setiap pembangunan selalu berarti peningkatan kualitas hidup komunitas dan lingkungan lokal maka secara keseluruhan kualitasnya juga akan meningkat. Sebaliknya walaupun pertumbuhan ekonomi negara ataupun dunia disuatu periode meningkat namun unsur lokal tertentu justru terabaikan atau bahkan tersisihkan, maka pada kondisi krisis yang tersisa hanya bencana. Artinya, kita boleh saja memanfaatkan sumber daya di kawasan lain dibagian manapun dunia ini demi keuntungan usaha atau kesejahteraan diri kita sendiri, namun terutama harus selalu membawa manfaat peningkatan kualitas manusia dan lingkungan di tempat tersebut. Dengan demikian kalau kita sudah puas, merasa tidak menguntungkan lagi usaha setempat, atau lebih tertarik dengan kawasan lain, mereka yang kita tinggalkan telah mengalami peningkatan kondisi, kemampuan, daya dukung dan potensi untuk membangun dirinya sendiri secara lebih berkelanjutan. Dalam konsep ini yang konsep pembangunan bukan pemanfaatan sumber daya lokal tetapi pembudi dayaan potensi lokal dan pengurangan resiko bencana dikemudian hari. Salam, Abimanyu 2008/12/31 risfano <[email protected]> > Wah, menarik juga Pak Abimanyu, yang saya amati sering memposisikan diri > sebagai negarawan, menyebut kata "pendatang". Apakah hukum negara kita > memang membedakan masyarakat asli dan pendatang? > > Di luar soal pendatang atau bukan, antara rencana penggunaan tanah satu > pihak (sektor) dengan lainnya bisa beda, sama-sama untuk kesejahteraan > (sosial/ekonomi?). > Hal lain adalah cara memindahkan penghuni saat ini, bagaimana proses dan > ganti ruginya? > > Salam, > Risfan Munir > > > --- In [email protected] <referensi%40yahoogroups.com>, "abimanyu > takdir alamsyah" <takdi...@...> wrote: > > > > Rekans ysh, > > > > Dari tulisan pak BTS, secara awam dapat kita simpulkan bahwa tujuan > > pemanfaatan adalah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak > setempat > > (fungsi sosial, tentu sesuai keterbatasan daya dukung lingkungan). > > Terserah mau buat membangun jalan arteri, toll, peningkatan infrastruktur > > industri, kota atau wilayah, buat lokasi pasar, industri, lapangan kerja > > baru, atau untuk memicu penigkatan ekspor komoditas, peningkatan > penerimaan > > pajak, ataupun pertumbuhan ekonomi wilayah (place prosperity), > > ujung-ujungnya harus diukur dengan seberapa tinggi kesejahteraan, > > keberdayaan dan kemandirian masyarakat asal/setempat semakin meningkat. > > Kalau lebih banyak membawa keuntungan pendatang, rata-rata pendapatan > > penduduk Indonesia, kenaikan PDRB, ataupun pertumbuhan ekonomi nasional > > "diatas kertas" yang meningkat daripada potensi masyarakat lokal sebelum > ada > > pemanfaatan tersebut maka artinya ...fungsi sosial pemanfaatan tanah = > NOL > > BESAR. > > > > .....padahal kalau ada krisis sektor ekonomi, tanpa bertindak apa-apa > > masyarakat setempat selalu harus turut menerima dampaknya.... > > Mari berubah cak.... > > > > Salam, > > Abimanyu > > > > > > 2008/12/30 Bambang Tata Samiadji <btsamia...@...> > > > > > > Ysh semua. > > > Saya bukan ahli hukum, tapi mau coba melihat antara pemanfaatan dan > > > pemilikan tanah dari sisi hukum yaitu UUPA (UU 5/1960). > > > > > > Aspek pemanfaatan yang dimaksud (yang sering dipersoalkan) adalah > > > pemanfaatan fungsi sosial. Hal ini ada pada pasal 6 bahwa semua hak > atas > > > tanah mempunyai fungsi sosial. Sementara ini tentang pemilikan tanah > berupa > > > hak-hak diatur dalan Pasal 16. Di sana terdapat Hak Milik, HGB, HGU, > dsb. > > > Tapi dari semua hak-hak tersebut, dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa Hak > Milik > > > adalah hak TERKUAT dan TERPENUH dengan mengingat ketentuan dalam Pasal > 6. > > > > > > Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam diskusi soal pemanfaatan dan > > > pimilikan tanah harus jelas PEMANFAATAN UNTUK APA? dan JENIS HAK TANAH > APA? > > > > > > "Pemanfaatan untuk apa" itu ada semacam tingkat urgensinya. Yang > mempunyai > > > urgensi sosial paling tinggi adalah yang terkait dengan kesejahteraan, > > > prasana umum, dan lingkungan, kemudian menurun misalnya pemanfaatan > untuk > > > perumahan bisa menempati peringkat cukup bawah. Kemudian Hak-hak juga > punya > > > peringkat dan Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan > terpenuh,kemudian > > > baru hak-hak lain,misalnya HGB, HGU, dsb sebagainya. Dengan demikian > dapat > > > dibuat semacam matrik Pemanfaatan vs Pemilikan Tanah. > > > > > > Nah.., apabila bisa dibuat matrik, maka tinggal pertanyaan "Mau apa?" > Kalau > > > mau bangun jalan utama, atau mau bangun tanggul banjir, atau perihal > yang > > > memiliki fungsi sosial tinggi, maka itu bisa dieksekusi untuk segala > bentuk > > > hak, termasuk Hak Milik yang "terkuat dan terpenuh" sekalipun dengan > ambil > > > alih dan ganti rugi. Kalau pemanfaatan yang diajukan untuk rumah susun > milik > > > atau sewa, maka harus ada argumentasi apakah benar bahwa rumah susun > milik > > > atau sewa itu punya fungsi sosial yang tinggi dibandingkan dengan > > > pemanfaatan lain? > > > > > > Jadi benar dan saya setuju bahwa kita harus mengutamakan pemanfaatan > > > terlebih dahulu, baru menengok status hak pemilikannya. Jawaban > pemanfaatan > > > yang sesuai ada pada Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Oleh karena itu > dalam > > > penyusunan RTRK harus mempertimbangkan hak-hak tanah yang ada. > Persoalannya > > > adalah apakah selama ini penyusunan RTRK sudah mengkonfirmasi status > > > pemilikan tanah? Kalau belum.... pemilik tanah yang dirugikan bisa > gugat > > > balik terhadap kualitas RTRK... dan sanksi bisa dialamatkan kepada > > > Planner-nya. > > > > > > Thanks. CU. BTS. > > > > > > --- On *Tue, 12/30/08, Reny ansih <renyan...@...>* wrote: > > > > > > From: Reny ansih <renyan...@...> > > > > Subject: Re: [referensi] Re: Mengutamakan Manfaat Tanah - makalah > > > To: [email protected] <referensi%40yahoogroups.com> > > > Date: Tuesday, December 30, 2008, 12:25 AM > > > > > > Halo, salam kenal pak Efha dan pak Jehan, > > > saya seringkali tertarik dengan masalah pertanahan ini. Waktu > penyusunan > > > UUPR 24/1992, sangat banyak sekali kendala yang dihadapi terhadap > hubungan > > > ruang dan tanah ini. Akhirnya pertanahan dapat dicantumkan dalam UUPR > itu > > > sebagai salah satu sub-sistem dari penataan ruang (baca UUPR 24/1992 > pada > > > penjelasan umum dan penjelasan pasal 30 kalau tidak salah). > > > Saya tidak tahu lagi bagaimana pengertian ini dalam UUPR 26/2007 (yang > > > disebut kering itu....hehe ya so pasti kering karena urusan laut, > pesisir > > > dan pulau kecil yang basah ya, sudah dilepas jadi UU tersendiri - baca > > > UUP3K 27/2007). > > > Mungkin perlu juga para milister yang tertarik dengan masalah > pertanahan > > > ini menelaah adanya PP 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah. Soal > "pemilikan" > > > memang kelihatannya tidak begitu disebut, karena mungkin memang ibarat > > > "pisau" (contoh yang baik sekali nih ! ) boleh saja dimiliki asal mampu > > > memiliki (mungkin maksudnya membeli atau diberi seseorang, atau > cara-cara > > > lain ya...hehe... direbut, dicuri ), tetapi untuk menggunakan "pisau" > itu > > > mungkin tidak setiap orang bisa atau tahu sehingga akan lebih terasa > > > "manfaat"nya, dan bukan mudharat nya. > > > Dalam PP 16/2004 itu yang agak dielaborasi memang aspek "penggunaan" > dan > > > "pemanfaatan" ruang berupa tanah itu. Mungkin hal inilah yang dianggap > > > sangat terkait dengan "penataan ruang", dan bukan aspek pemilikannya. > > > Kalau ingin lihat tentang penggunaan dan pemanfaatan ini bisa juga > dikaji > > > dalam UU no.28/2002 tentang Bangunan Gedung sebagai salah satu wujud > > > pemanfaatan ruang. > > > Saya juga tidak tahu siapa ahli pertanahan yang terlibat intensif dan > bisa > > > kita tanya dalam perumusan UUPR 26/2007 itu. Ada yang tahu ? Atau ada > yang > > > terlibat dalam milis ini ? > > > Salam - 2ny > > > > > > --- On *Mon, 12/29/08, efha_mardiansjah@ yahoo.com <efha_mardiansjah@ > > > yahoo.com>* wrote: > > > > > > From: efha_mardiansjah@ yahoo.com <efha_mardiansjah@ yahoo.com> > > > Subject: Re: [referensi] Re: Mengutamakan Manfaat Tanah - makalah > > > To: refere...@yahoogrou ps.com > > > Date: Monday, December 29, 2008, 2:34 PM > > > > > > Salam lagi tuk Mas Jehan dan rekan milist lainnya, > > > > > > Saya sepakat untuk pendapat ttg revisi hukum pertanahan dalam konteks > > > perencanaan pembangunan wilayah dan kota. Saya merasakan bahwa selama > ini > > > masyarakat memandang sama antara hak kepemilikan dan hak pemanfaatan, > dimana > > > di dalam hak kepemilikan sudah termasuk/mencakup hak pemanfaatan, > dimana > > > saya memandang bahwa kedua hal tsb merupakan suatu hal yang tidak sama > dan > > > tidak harus sama. > > > > > > Sementara itu, saya merasa bahwa masalah hak pemanfaatan lahan ini > > > merupakan suatu aspek yang kurang terelaborasi di dalam hukum > pertanahan > > > kita. Namun, karena saya bukan seorang yang ahli di dalam hukum > pertanahan, > > > maka penting bagi saya untuk mengkonfirmasikan "perasaan" saya tersebut > agar > > > saya tidak berpendapat dengan suatu basis "perasaan", melainkan suatu > > > kebenaran. Oleh karena itu, saya perlu mencoba mengkonformasikan > > > kebenarannya, dan sekaligus mengindikasikan kepada rekan-rekan pembaca > lain > > > bahwa saya tidak terlalu pasti akan kebenaran dasar informasi yang saya > > > kemukakan. > > > > > > Namun, bukan berarti bahwa dengan upaya konfirmasi tsb saya berserah > diri > > > kepada ahli hukum pertanahan tentang bagaimana cara pengaturan dan > > > pengelolaan lahan, terutama pada lahan perkotaan. Saya malah > berpendapat > > > agar para ahli hukum pertanahan mau melakukan evaluasi apakah hukum > > > pertanahan kita (UU Pokok Agraria?) masih sesuai dengan situasi jaman > yang > > > sudah berubah jauh dari saat dirumuskannya UU tsb. Saya yakin sudah > banyak > > > perubahan yg terjadi yg sudah tidak lagi tercakup oleh pasal-pasal di > dalam > > > UU tsb. Salah satu hal yang tidak lagi terwadahi adalah perlunya > > > pembedaan/pemisahan yang tegas di antara hak kepemilikan dan hak > pemanfaatan > > > lahan. Kedua hal tersebut sangat penting untuk diatur secara baik di > dalam > > > hukum pertanahan mengingat kepemilikan merupakan atribut dari sistem > > > pengadministrasian tanah sebagai implikasi berkembangnya tanah/lahan > sebagai > > > suatu barang komoditas (privat), sementara hak pemanfaatan lahan juga > > > merupakan hal yang juga sangat penting sebagai atribut dari pengelolaan > > > sumber daya lahan bagi kepentingan hidup manusia dan masyarakat saat > ini > > > maupun di masa depan. > > > > > > Salam, > > > > > > Fadjar Undip > > > > > > > > > --- On *Tue, 12/30/08, Jehan <jehansiregar@ yahoo.com>* wrote: > > > > > > > > > From: Jehan <jehansiregar@ yahoo.com> > > > Subject: [referensi] Re: Mengutamakan Manfaat Tanah - makalah > > > To: refere...@yahoogrou ps.com > > > Date: Tuesday, December 30, 2008, 1:12 AM > > > > > > Salam kembali Mas Fajar.. salam kenal juga. > > > > > > Ya, itu dia Mas istilah yang lebih pas: status hukum dari > > > pemanfaatan tanah. Tapi di kalimat berikutnya Mas mengulang lagi > > > istilah ini: status kepemilikan tanah, yang kurang tepat dan yang > > > menurut saya bias. > > > Intinya sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah, bahwa para > > > perencana guna tanah sudah teracuni oleh cara pandang hukum tanah > > > semata. Hukum bukan segalanya, cuma koridor, pagar, batas-batas. > > > Sedangkan yang kita bahas ini adalah game play di dalam pagar. Duduk > > > perkara, konsepsi, konstelasi dan bentuk hubungan-hubungan. Contoh > > > sederhananya, konsep permainan sepakbola bukan ditentukan oleh batas > > > lapangan bola toh? tapi sebaliknya. > > > > > > Ini kekeliruan para planner guna tanah, selalu bertanya kepada ahli > > > hukum tanah. bahkan bertanya ke administratur tanah. Hahaha... kayak > > > yang Mas tanya di bagian akhir itu... Menurut saya justru merekalah > > > yang harus bertanya sama Mas. Apanya yang mau diatur nih? > > > > > > Contoh kasus, UU 26/2007 ttg Tata Ruang. Isinya kering! Didominasi > > > definisi dan istilah-istilah semata kayak yang ada di buku kuliah. > > > Terus diakhiri dengan pasal ancaman ancaman. Inilah contohnya kalo > > > penyusunannya mengandalkan ahli hukum dan hanya melibatkan > > > segelintir pakar planning. > > > > > > Jangan pula melihat masalah ini hitam putih, diartikan planner tanah > > > menafikan hukum tanah (Mas Aby). Tidak, konsekwensi dan aturan hukum > > > tetap perlu dipahami secara umum. Poinnya disini bukan penegakan > > > hukum tnah, tapi tentng menyusun konsepsi dasar pemanfaatan tanah. > > > > > > Di atas hukum positif masih ada asas keadilan. Ini yang sering > > > menjadi perdebatan di pengadilan, antara pengacara/jaksa dan ahli/ > > > akademisi hukum. Karena yang teakhir biasanya adalah dosen yang > > > pertama, maka sidang pengadilan (bukan sidang penghukuman) jadi > > > ajang kuliah tambahan. > > > > > > Demikian juga, di atas hukum positif tanah masih ada asas keadilan > > > tanah, yaitu asas-asas keadilan dalam pemanfaatan tanah. > > > > > > Urutan pembagian perannya (mulai dari nilai-nilai, prinsip, arah, > > > konsepsi, kerangka hukum, tata cara administrasi) begini: > > > > > > Peramal (kalau mau diselipkan :) > > > Ulama > > > Negarawan (kalau ada) > > > Politisi > > > Birokrat (pembuat kebijakan) > > > Perencana (praktisi profesional, birokrat perencana, akademisi) > > > Ahli dan praktisi hukum > > > Administratur > > > Pelaksana > > > > > > Jadi perencana jangan mau disalip ahli hukum, karena jadinya kaku. > > > Sama halnya, arsitek saja tidak mau bertanya kepada ahli struktur > > > ketika mendesain struktur suatu bangunan. karena desain bangunannya > > > bisa jadi kaku. Mungkin para planner perlu ikut kalangan (industri) > > > kreatif, supaya bisa lebih produktif memberi masukan ke kalangan > > > birokrat, politisi, negarawan, dan ulama, tentang berbagai > > > alternatif konsep perencanaan, cara-cara dan mekanisme dalam > > > penataan ruang dan tanah. > > > > > > Salam damai, > > > Jehan > > > > > > --- In refere...@yahoogrou ps.com, efha_mardiansjah@ ... wrote: > > > > > > > > Salam untuk Mas Jehan dan rekan-rekan milist semua... > > > > > > > > Terdapat beberapa kesepakatan dan ketidak-sepakatan saya terhadap > > > opini yang dikemukakan Mas Jehan dalam tulisannya ttg "Mengutamakan > > > Manfaat Tanah:..." > > > > > > > > Satu hal utama yang saya sepakat adalah perlunya > > > dikembangkan 'mindset' status hukum atau hak dari 'pemanfaatan > > > tanah/lahan' . Ini diperlukan, terutama dalam pembangunan wilayah dan > > > perkotaan, karena selama ini, secara hukum, yang berkembang > > > hanyalah 'pemilikan tanah'. Padahal kedua hal tersebut berbeda dan > > > tidak dapat dipersamakan, walaupun dalam benak banyak kita bahwa hak- > > > hak dari status kepemilikan tanah (terutama dari hak milik) > > > seringkali juga dianggap sebagai status hak pemanfaatan tanah yang > > > bersangkutan. Dalam bahasa awamnya, kalau status kepemilikan tanah > > > saya dalah hak milik, maka saya berhak memanfaatkan tanah saya > > > tersebut sekehendak hati saya. Mindset seperti ini lah yang lebih > > > banyak berkembang di dalam masyarakat kita, walaupun hal tersebut > > > tidak benar. Akibatnya, pengaturan dan pengelolaan lahan perkotaan > > > menjadi sulit untuk dilakukan. Dalam konteks ini, secara analogis, > > > saya sering memperbandingkan tanah dengan pisau. Di sini, saya > > > > selalu mengatakan bahwa kita berhak untuk memiliki sebuah pisau, > > > sebesar apa pun pisau tersebut, asal kita mampu memilikiya. Namun > > > ketika kita sudah memiliki pisau tersebut, terdapat aturan-aturan > > > yang mengatur pemanfaatannya sehingga kita tidak berhak > > > menggunakan/ memanfaatkan pisau tersebut untuk memotong bagian tubuh > > > dari seseorang (walaupun bagian tubuh tsb adalah rambut dari orang > > > ybs) tanpa ijin dari orang tersebut. Oleh karena itu, ketika kita > > > menggunakan pisau milik kita tadi untuk memotong bagian tubuh > > > seseorang (rambutnya, misalnya) tanpa ijin ybs, maka kita bisa > > > berurusan dengan hukum dan penegakan hukum. Mestinya analog dengan > > > itu, maka kita boleh/berhak untuk memiliki tanah, namun walaupun > > > kita sudah memiliki tanah tersebut maka kita tidak berhak untuk > > > memanfaatkan tanah terssebut sekehendak hati kita. (Semestinya) > > > Hanya pemanfaatan yang sesuai dengan aturan-aturan yang > > > diperbolehkan untuk dilakukan. Dalam hal ini, perbedaan antara pisau > > > > dengan tanah/lahan adalah pada aspek spasial, dimana pisau tidak > > > memiliki atribut spasial sehingga aturan-aturan pemanfaatannya bisa > > > sama di seluruh tempat, namun karena lahan memiliki atribut spasial > > > maka aturan pemanfaatannya bisa berbeda antara suatu tempat dengan > > > tempat lainnya. Oleh karena itu, penting untuk dikemukakan bahwa hak- > > > hak kepemilikan tanah, (semestinya) tidak sama dengan hak-hak > > > pemanfaatan tanah. (Apabila ada di antara rekan-rekan milist yang > > > merupakan ahli hukum pertanahan, mohon memberikan pencerahan ya... > > > tks sebelumnya lho....). > > > > > > > > Itu adalah hal utama dari kesetujuan saya. Namun, saya tidak > > > setuju apabila paradigma pemanfaatan tanah ini harus ditempatkan > > > sebagai asas utama yang menggantikan paradigma pemilikan tanah, > > > seperti apa yang disampaikan Bung Jehan sbb: "... pemanfaatan atas > > > tanah harus ditempatkan sebagai asas utama, dan bukannya pemilikan > > > tanah." Setidaknya saya belum setuju dengan pendapat tsb, walaupun > > > saya sangat mendorong pengembangan konsep pemanfaatan tanah/lahan > > > sebagai salah satu aspek utama dalam pengelolaan lahan, sehingga > > > bisa menjadi aspek utama lain dalam pengelolaan lahan > > > bersama 'kepemilikan lahan', administrasi lahan, dll. > > > > > > > > Salam, > > > > > > > > Fadjar Undip > > > > > > > > > > > > > > > > --- On Mon, 12/29/08, Jehan <jehansiregar@ ...> wrote: > > > > > > > > From: Jehan <jehansiregar@ ...> > > > > Subject: [referensi] Mengutamakan Manfaat Tanah - makalah > > > > To: refere...@yahoogrou ps.com > > > > Date: Monday, December 29, 2008, 12:17 PM > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
