Ngobrol (2) Dengan Mas Dwi +++: Mungkin maksudnya kita berorientasi ke daerah,… adalah ketika ingin mewujudkan semua ide/konsep yang diusulkan pak Aby,… >>>: Saya kira yg penting dan kuncinya disini…. Selain orientasi daerah yg ada >>>(spt yg tlh dijelaskan pak Risfan) … kita amat perlu juga (atau malah lbh >>>perlu lagi) “berorientasi nasional”….. walau di’daerah’ manapun kita berada/ >>>berasal…… walau mau utk daerah pulalah perjuangan kita itu…... dan walau >>>disekolah diajarnya nggak gitu....... Orientasi nasional itu adalah berpikir ttg “apa2 yg bersifat strategik utk kepentingan nasional bersama (seluruh bangsa yg 235 juta ini) dari sabang smp merauke”…… l.k. spt bgmn (dimana) TNI-AU akan menempatkan skwadronnya…. Atau bgmn (dimana) TNI-AL akan menempatkan LanAL-nya…. Atau bgmn (dimana) DepKes akan menempatkan rumah2 sakit besarnya yg strategis…. maka demikian pulalah national strategic planner supposed berpikir ttg bgmn menyusun idealisme konstelasi/ hirarkhi kota2 beserta prinsip2 jaraknya diseluruh Indonesia …. Termasuk bgmn seyogyanya “meletakkan kostelasi big cities sebagai primary urban economic engines atau sbg national engines of growth….. justru demi utk mengenakkan dan membuat nyaman kehidupan seluruh bangsa … didaerah manapun ia berada (ini menyangkut prinsip2 jarak dan kemudahan2 jarak dlm masyarakat mencapai kota2 pusat2 layan bagi bermacam keperluannya……... +++: mungkin selain berteriak meminta “Dirjen PR, MenPU, Menko Ekon, Menperin ‘bersekutu’ “, …….. >>>: Maaf jadi telanjur pake istilah “sekutu”….. ‘Persekutuan’ itu sebenarnya >>>nyaris mirip bentuk lembaga yg sudah ada yaitu BKTRN yg ada itu dimana >>>ketuanya oleh pres Wahid diubah manjadi MenkoEkon (masa suharto oleh Ka >>>Bappenas)…..ketua harian/ pelaksananya MenPU dan wklnya Dirjen PR…. hanya >>>saja ‘salahnya’ kok Menperin malah tak termasuk di BKTRN situ (ya namanya >>>pres Wahid khan bukan planner)…… .. Dari :”berteriak meminta”….. Nah inilah susahnya kalau dinegara demokrasi tapi kedudukan2 tidak saling setara…… Kalau saja sudah ada lembaga bentukan dari pihak legislatif (sbg kepanjangan DPR. maka bentuknyapun seharusnya spt KPK, KY, KomPol, KomnasHAM dsb) yg l.k.bernama KomNas PR…. yg setara dgn BKTRN…. jadi mintanya khan gak usah pake ‘teriak’ segala……. Sebab setiap saat legislatif dan eksekutif bisa duduk semeja….. mendiskusikan dgn sgt terhormat masalah2 PR demi utk kepentingan bersama secara nasional itu……… sekarang ini susahnya spt kata anda khan rakyat harus “teriak” (itu karena posisinya diluar pagar)….. jadi nyaris spt pengemis yg hina….. atau diposisikan sbg rahayat yg warok (beringas)…… karena diletakkannya diluar pager terus…… atau ada perwakilan (parlemen) …. Tapi keterwakilan ttg urusan enjinering keruangan ini di parlemen tidak memadai…….. +++: Juga mendorong para daerah di KTI untuk “bersekutu” untuk mungkin teriak ke pusat untuk minta backing sebuah program nasional untuk sebuah investasi pengembangan daerah melalui pusat2 industri manifaktur yang baru di KTI,… >>>: Ini memang ide bagus juga…. Tapi saya kira formatnya lagi2 bukannya “para >>>daerah di KTI itu ‘bersekutu” utk berteriak kepusat “minta backing” utk >>>sebuah program nasional……… Pertama kalo memang diakui (ide “semaian industri manufaktur di KTI) itu sangat strategis sbg program nasional….. ya dari pagi2 pemerintah pusatlah yg mengolah dan mematangkannya sbg “strategi nasional” (dan bukannya terlalu Pede dgn membuat “Kawasan Strategis Nasional” terus tapi tak pernah menyinggung sedikitpun ttg semaian industri manufaktur ini …… krn memangnya siapa yg mikirin semaian industri manufaktur ini diKTI? Menperin..? JK?...nggak ada lho… Menperin lebh mikirin aspek ekon dan ind-nya… nggak mikirin aspek spatialnya sedikitpun…. JKpun sampai hari ini blm terdengar ngomong industriI manufaktur dikotanya/ Mks )………… dan malah brkli ‘sebaliknya’…. (bbrp) daerah terkaitlah yg perlu mendukung strategi pusat/ nasional itu…… Sebenarnya apa yg saya maksudkan dgn countermagnet to national primate city dan pasangannya berupa “semaian industri manufaktur” ini nyaris mirip dengan kerangka SNPPTR produk thn 1993-an itu….. Hanya saja kalau SNPPTR lalu berambisi mengembangkan sistem kota “merata secara nasional” dan “serentak dimana-mana” yg malah lalu akhirnya semuanya hanya mandeg diatas kertas saja krn tak jelas abcd langkah konkritnya dari awal yg workable (dan memang tak mungkin mengembangkan kota secara serentak dan dimana2, karena selain duitnya pasti nggak ada, teori dasarnya juga nggak pernah bilang gitu, terlebih prinsip ‘hirarkhi kota’ juga nggak dipercayai amat disitu) ……… Sementara itu “Semaian industri manufaktur memimpin” itu (memindahkan 1/8 kapasitas di Jabodetabek, agar tak membebani/ mengganggu kinerja industri memimpin itu) pada rencana/ proyeksi lokasi kota countermagnet itu jelas namanya menanam fondasi dasar syarat atmosphere perekonomian perkotaan yg masuk akal yg ingin dikembangkan dikota pusat layan KTI itu……… Ttg bgmn “nasib perkembangan banyak kota2 lain di KTI” selanjutnya kalau yg mau dikembangkan “lebih banyak hanya kota Mks saja”?…… Dengan “prinsip hirakhi kota”…… lalu melihat tingkah laku dari aglomerasi ekonomi…… dimana sebenarnya cukuplah dikembangkan “kota paling primat di KTI”… dimana selanjutnya kota2 hirarkhi dibawahnya akan dengan sendirinya berkembang pula dengan sendirinya….. Itu sama seperti ketika Jkt menjadi metropolitan…... maka kota2 Bodetabek menjadi kota madya (migrasi akibat limpahan/ pengaruh tak langsung dari perkembangan Jkt)…. Desa2 seperti Tambun, Parung, Cinere. Tigaraksa, Serpong dsb. menjadi kota kecamatan….. Dan ketika Jkt menjadi megapolitan… Bodetabek dari kotamadya naik pangkat menjadi metropolitan … dan lbh banyak lagi desa2 diseputar Jabodetabek ‘naik pangkat’ dengan sendirinya menjadi kota2 kecamatan tanpa sedikitpun upaya dari para camatnya….. Krawang dan Cikampek walau tetap menjadi kota kabupaten dan kecamatan tapi benar2 sangat dinamis bahkan mungkin melebihi Ibukota propinsi Sultra Kendari (desa Cikarang malah menjadi metroplitan)…… Cirebon dan Smg sbg titik lintasan jalur Jkt-Sby juga dgn sendirinya berkembang pesat….. demikian juga2 kota2 kecil dan desa2 pd garis lurus lintasan tsb….. Kalau ide awalnya dimulai dari ‘daerah(2)’….. lalu bgmn praktek urutannya….. bgmn mungkin kok bisa sampai menggiring situasi “para daerah (di KTI) itu bersekutu”…. Ini juga kurang masuk diakal….. Daerah2 itu adanya justru terlalu mudah utk ‘saling bersaing’ dan “mikirin badannya sendiri2” terus…… dan masak iya sih sebuah ide orisinal dari daerah (tertinggal) bisa kemukakan ttg ide manufaktur di KTI yg workable…… nyatanya setidaknya sampai hari ini ide demikian blm terdengar santer khan?….... Kalau kini Jusuf Kalla yg dikenal ‘bertangan dingin’ bermaksud mengembangkan industri di Papua (KTI juga) berbasis gas…. Ya biar saja……. Itu tak perlu membuat rencana2 lain yg ada lalu dihentikan juga…. Saya kira berbagai ide keruangan itu bisa terus saling memperkaya…… bukan kontra produktip….dan pada saatnya bisa saling bersinergi……….. Ttg istilah mas Dwi ttg (cita2) “pusat2 industri manufaktur di KTI”….. ini juga nanti khawatir bisa bermakna ganda…… Yg namanya “industri manufaktur di KTI” itu khan boleh dibilang belum ada…… dan baru mau dibuat (sekedar) menjadi “ada”…... maka kita jangan lalu buru2 “lompat” dgn istilah “pusat2 industri manufaktur di KTI” begitu…… tapi “mengembangkan unit kecil fasilitas produksi” dari “jenis industri manufaktur nasional memimpin”… sebagai bentuk “filialisasi” (semaian cabang kecil) fasilitas manufaktur ditempat jauh…… Kalau “semaian” ini bisa ditumbuhkan…..… itu artinya anda (juga kantornya pak Rofiq) namanya telah meletakkan fondasi pembangunan yg benar dan sustainable serta ‘masuk akal’ di KTI……. Kalo nggak ya itu namanya absurd…… melingkar2 saja terus dengan ketertinggalan…… tapi budget dan ‘lapangan kerja’ utk ‘ngurus/ ngomongin wilayah tertinggal’ jalan terus….. Salam, aby
