He-he-he..lucu juga. Revisi atau tidak revisi PP RTRWN itu, Lhokseumawe, Meulaboh, Ktueng Geukeuh, Aceh barat Daya, Calang, dsb itu khan nggak ngaruh. Kecuali kalau status PKN, PKWN, PKL, dan sebagainya itu merupakan variabel yang menentukan jumlah DAK dan DAK. Thanks. CU. BTS.
--- On Wed, 1/14/09, Benedictus Dwiagus Stepantoro <[email protected]> wrote: From: Benedictus Dwiagus Stepantoro <[email protected]> Subject: [referensi] [KOMPAS]Pemerintah Diminta Revisi PP RTRW -- PKN di NAD To: [email protected] Date: Wednesday, January 14, 2009, 10:56 AM Pembangunan di daerah sangat tergantung oleh status PKN ini ya rupanya,…. TATA RUANG Pemerintah Diminta Revisi PP RTRW Rabu, 14 Januari 2009 | 00:02 WIB Banda Aceh, Kompas - Pemerintah pusat diminta melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional. Beberapa hal di dalam peraturan pemerintah tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi NAD Hamdani, ditemui di Banda Aceh awal pekan ini, menyatakan, ketidaksesuaian dengan kondisi kekinian Aceh akan menghambat perencanaan pembangunan di beberapa kawasan provinsi ini. Dia menjelaskan, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, pemerintah pusat menetapkan pusat kegiatan nasional ada di wilayah administrasi Kota Lhokseumawe. Padahal, menurut dia, aktivitas pelabuhan untuk kepentingan distribusi barang berada di Pelabuhan Krueng Geukeuh, yang selama ini sudah masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, wilayah Pelabuhan Krueng Geukeuh dimasukkan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. ”PKN- nya sudah masuk ke wilayah administrasi pemerintahan lain. Ini harus diperhatikan,” katanya. Selain itu, berdasarkan PP terbaru, pusat kegiatan nasional wilayah aceh adalah Lhokseumawe, Banda Aceh, dan Meulaboh. Namun, menurut Hamdani, berdasarkan perhitungan tim ekonomi pemerintah Aceh, mereka mengusulkan wilayah pusat kegiatan ekonomi nasional di kawasan pantai barat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sementara Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) diusulkan menjadi pusat kegiatan wilayah saja. Menurut Hamdani, pengusulan Kabupaten Abdya (Aceh Barat Daya) sebagai pusat kegiatan nasional kawasan pantai barat selatan Aceh dinilai tepat karena wilayah-wilayah lain di pantai barat tidak cukup strategis. Menurut Hamdani, kota-kota kabupaten, seperti Meulaboh, Calang (Aceh Jaya), Tapaktuan, Subulussalam hingga Singkil sudah cukup berkembang setelah pembangunan pascatsunami. (MHD) Best Regards, Benedictus Dwiagus S. http://bdwiagus. blogspot. com http://bdwiagus. multiply. com "The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment." - T. H. White :::... Indo-MONEV ...::: Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian People anywhere in the world who are interested, dedicated, and profesionalised to the work on monitoring and evaluation and other related development issues including development aid works, particularly in Indonesia. Join in by sending an email to: indo-monev-subscrib e...@yahoogroups. com Find also Indo-MONEV in facebook: http://www.facebook .com/group. php?gid=34091848 127&ref=ts
