Rekan Ysh,
Di era transformasi budaya, fikiran dan kemunculan sub-kultur serta habitus baru ini yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Persoalan dan perilaku merruang dengan sendirinya mengalami perubahan, demikian pula ekonomi ruang yang penuh 'uncertainty'. Manajemen by objective perlu diubah menjadi 'management of change', bagaimana meng 'antisipasi' dan mengelola perubahan itu sendiri. Bukankah demikian Pak Risfan dan Pak Djarot? Salam, Indra B Syamwil To: [email protected] From: [email protected] Date: Fri, 20 Mar 2009 17:14:59 -0700 Subject: [referensi] Manajemen Penataan Ruang Pak Roos dan Rekans ysh, Sinyalemen Pak Roos dan posting beberapa rekan tampaknya mengarah ke aspek lebih utuh dari penataan ruang, yaitu MANAJEMEN PENATAAN RUANG. Bicara Manajemen, khususnya manajemen mutu, mungkin bisa kita gunakan siklus "plan-do-check-action (PDCA)" secara berkelanjutan, dalam rangka continuous process improvement. Dalam bahasa UUPR identik dengan "perencanaan - pemanfaatan - pengendalian" yang diterapkan sebagai siklus menerus perbaikan mutu penataan ruang. Kalau boleh menarik hikmah dari opini kasus "Kemang", ada beberapa tantangan dan agenda yang memerlukan respons, antara lain di bawah ini. ASPEK PERENCANAAN (plan): Tantangan: Bagaimana menuntaskan perangkat rencana, berbagai jenis rencana: panduan, standar teknis, standar land-use, prosedur, kaitannya dengan rencana sektor dan lainnya, Kajian bagaimana merencana "tata ruang dinamis", di tengah perubahan multi-dimensi yang unpredictable ini. Baik perubahan sosial-ekonomi, perubahan iklim. Bagaimana menggunakan skenario? Kalau toh ada review, apa syarat dan prosedurnya? Bagaimana prosedur perencanaan yang lebih partisipatif, melibatkan stakeholders? Bagaimana dengan pelatihan bagi perencana dilakukan bagi aparat, konsultan dan lainnya? Seperti kerja sama IAP dan DJPR. Bagaimana agar merata, bagaimana standarisasi mutunya? Dst. ASPEK PEMANFAATAN (do): Tantangan: Bagaimana agar semua jenis rencana (yang menurut regulasi harus ada) bisa tersusun di semua daerah, kawasan, zona? Bagaimana menyusun SPM (standar pelayanan minimal) urusan wajib penetaan ruang, sehingga memudahkan "menagih" target Pemda atas capaian penataan ruang? Bagaimana rencana didiseminasi, diketahui dan difahami oleh warga bersangkutan, ada jajaran SKPD terkait, LSM, media massa? Apa instrumen "pelaksanaan" yang diterapkan - kombinasi atau salah satu dari: law enforcement, gov't investment (eminent domain), insentif/disinsentif, sesuai UUPR? Bagaimana agar "pressure" dari masyarakat dan media, legislatif dimanfaatkan untuk mendorong "advokasi dan pengawalan" bagi pelaksanaan RTR Menciptakan dan menginventarisasi contoh atau best practices dalam penerapan instrumen2 tersebut dari barbagai daerah dan kasus. Kalau diteliti tentu banyak kisah sukses pelaksanaan penataan ruang kawasan "konflik kepentingan", "kawasan super padat", "penataan kampung tengah/pinggir kota", "penataan commercial strip", pendekatan partisipatif, melibatkan swasta, kerja sama antar instansi, dst. Diseminasi best practice tsb melalui workshop pertukaran pengalaman antar daerah, Dst, ASPEK PENGENDALIAN (check, action): Tantangan: Bagaimana memantau pelaksanaan dan pertumbuhan spontan yang terjadi di lapangan. Adakah pernah disusun prosedur pemantauan (inspeksi)? Yang melibatkan warga? Adakah forum, pertemuan periodik membahas fenomena penataan ruang dan pertumbuhan fisik, risiko-risiko atau trend yang mengkhawatirkan? Bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, media massa, legislatif agar aktif memantau pelaksanaan RTR, Lalu, apa action nya? Adakah strategi dan SOP seperti melakukan shock teraphy dan sejenisnya, SOP bagi aparat dan warga yang ditunjuk dalam melakukan sidak dan penindakan, DST, FEED-BACK: Bagaimana agar proses Plan - Do - Check - Action (PDCA) itu dilakukan terus secara cyclical. Sehingga dalam praktek manajemen penataan ruang sehingga selalu dianggarkan pelaksanaannya, dst. AGENDA: Berbagai tantangan tersebut harus direspons dengan Agenda atau tindakan: Penyusunan agenda tindakan yang terencana dengan: rincian kegiatan, input, output dan outcome nya? Bagaimana Karena "pelaksana" tata ruang sebagian besar bukanlah instansi tata ruang, maka bagaimana menggalang saling pengertian dan dukungan antar sektor, antar instansi? Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional yang punya kewenangan soal hak atas tanah, kadaster; dengan Dep Keuangan yang punya kuasa soal insentif/disinsentif fiskal, dst Urusan penataan ruang termasuk "urusan wajib" pemerintah daerah, jadi bagaimana menagih pelaksanaan urusan wajib itu? Sebaliknya, kita tahu bagaimana sih kekuatan SKPD tiap daerah? Ada yang sub-dinas, ada yang sub-subdinas dengan personil 2-3 orang saja kompeten dalam penataan ruang. Jadi bagaimana membekali Pemda dengan perangkat bagi capacity building aparat (dan stakeholders) penataan ruang. Dst. Wah, maaf jadi kepanjangan ini. Damai di Bumi, Risfan Munir _________________________________________________________________ NEW! Get Windows Live FREE. http://www.get.live.com/wl/all
