*Executive Forum*

*“UU Penataan Ruang : Tantangan dan Implementasi ke Depan”*

Pelaksanaan UU Penataan Ruang saat ini sudah memasuki 2 (dua) tahun semenjak
disahkan  dan diimplementasikan. Beberapa amanat dari UUPR yang kemudian
harus dilaksanakan paska disahkan diantaranya : penataan peran propinsi dan
Kabupaten/Kota dala bidang penataan ruang, penekanan dokumen rencana tata
ruang pada aspek pengendalian pemanfaatan, penggunaan peraturan zonasi
sebagai bagian dari rencana tata ruang,  penyesuaian dokumen rencana tata
ruang di tingkat provinsi dalam waktu 2 (dua) tahun dan di tingkat
kabupaten/Kota dalam waktu 3 (tiga) tahun, pengenaan sanksi, pembentukan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan lain sebagainya.Hal-hal tersebut
yang kemudian menjadi pekerjaan bersama bagi pelaksana bidang penataan ruang
untuk mengimplementasikan UU Penataan Ruang.

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), sebagai organisasi profesi yang bergerak di
bidang penataan ruang, memiliki kewajiban kompetensi dan profesi untuk
mengawal pelaksanaan UU penataan ruang dengan lebih optimal. IAP memiliki
perhatian yang amat besar dalam memastikan tercapainya agenda-agenda dalam
UUPR untuk didorong pelaksanaannya sesegera mungkin.

Untuk menyusun evaluasi pelaksanaan dan  rekomendasi tersebut, maka
dirasakan perlu untuk melaksanakan pertemuan untuk menggali informasi lebih
banyak dari para pelaku mengenai permasalahan dan tantangan dalam
pelaksanaan UUPR. Forum yang akan menghadirkan jajaran pimpinan dari
pelaksana penataan ruang di tingkat pusat dan daerah sebagai narasumber dan
dihadiri oleh para pelaku penataan ruang IAP dari berbagai daerah di
Indonesia ini. Kombinasi keduanya diharapkan akan memberikan kontribusi
positif bagi rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh IAP terkait pelaksanaan
UUPR

tujuan dari executive forum adalah

1.       Menginventarisir agenda UUPR dan melakukan evaluasi terhadap status
terkini dari pelaksanaan masing-masing agenda

2.       Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di tingkat Pemerintah
Pusat dalam mendorong implementasi agenda UUPR

3.       Menggali permasalahan pelaksanaan UUP dari perspektif Pemerintah
Daerah sebagai pelaku utama dalam penataan ruang

4.       Mencari masukan professional dari pimpinan IAP di tingkat Pusat dan
Daerah mengenai pelaksanaan UUPR dan tantangan yang akan dihadapi ke depan

5.       Merumuskan rekomendasi penguatan implementasi agenda UUPR bagi
Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, IAP dan stakeholder lainnya

Excutive forum akan diselenggarakan bersamaan dengan rapat kerja IAP yang
akan dilaksanakan *pada hari jumat tanggal 15 Mei 2009 di Bandung** jam
09.00 smp 11.30* di Hotel Horison Dago Pakar Bandung

Diskusi akan dimulai dengan masing-masing narasumber akan menyampaikan
pandangannya selama 10-15 menit dan dilanjutkan dengan diskusi interaktif
yang akan dipimpin oleh moderator dari Pengurus Nasional IA


Rekomendasi dari executive forum ini diharapkan akan menjadi agenda bersama
bagi IAP pusat dan Daerah untuk memperkuat perannya dalam mengawal
pelaksanaan agenda UUPR di masa mendatang

Pembicara dan executive lingkup materi dari  forum ini adalah sebagai
berikut

*No*

*Pembicara*

*Materi*

1

Direktorat  Jenderal Penataan Ruang, Departemen PU

·         Paparan Agenda UU penataan ruang

·         Status implementasi UU Penataan Ruang

·         Permasalahan dalam pelaksanaan UU Penataan Ruang

·         Tantangan Ke Depan

·

2

Pemerintah Daerah Jawa Barat

·         Status pelaksanaan UU Penataan Ruang di wilayah Provinsi Jawa
Barat (termasuk Kabupaten dan Kota)

·         Peran Provinsi dalam mendorong pelaksanaan UUPR di tingkat
Pemerintah Daerah

·         Permasalahan dan tantangan implementasi UUPR di tingkat Daerah

·         Tantangan dan Rekomendasi pelaksanaan UUPR di tingkat Daerah

Untuk itu kami mengundang kepada rekan-rekan untuk dapat bergabung di acara
ini. tempat terbatas. Konfirmasi kehadiran disampaikan kepada Direktur
Eksekuti IAP, *Dhani M Muttaqin (08122225375)*

Panitia Executive Forum

-- 
Elkana Catur Hardiansah
CPMU USDRP-Planning Officer
Directorate Programme Development
Directorate General Human Settlements
Ministry of Public Works
http://catuy.blogspot.com
http://perencanamuda.wordpress.com/

Kirim email ke