Dari kompas.com:
http://regional.kompas.com/read/xml/2009/05/15/23071529/Bitung.akan.Disulap.Seperti.Batam.dan.Bintan
Bagaimana cara pengkolaborasiannya dg inisiatif pusat...
Dulu Bitung pernah menjadi salah satu tempat dimana KAPET (inisiatif pusat)
dilakukan. Dalam pemerintahan SBY-JK 2004-2009, PemPus menghendaki
dikembangkannya KEK oleh daerah... Kini Pemerinahan Gubernur Sinyo Harry
Sarundjajang di Sulut berkeinginan untuk menjadikan Bitung sebagai kawasan
FTZ....
Bisakah dilakukan pengkolaborasian insiatif daerah dengan inisiatif pusat
tsb...?
He... he... he..., mohon maaf pertanyaan di atas seperti benuah soal ujian
dalam MK Governing Regional Development... Mudah-mudahan ada rekan yg bersedia
mendiskusikannya...
Salam,
Fadjar PWK Undip
Fadjar
Bitung akan Disulap Seperti Batam dan Bintan
/
Jumat, 15 Mei 2009 | 23:07 WIB
MANADO, KOMPAS.com - Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang menyatakan siap
mewujudkan Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) sebagaimana telah dijalankan di
Batam, Bintan, dan Karimun, Provinsi Kepri. Itulah ambisisnya setelah sukses
besar menggelar even internasional, World Ocean Conference (WOC) dan Coral
Triangle Initiative (CTI).
"Kita berusaha ke sana untuk menjadikan Bitung sebagai pelabuhan internasional
dan kawasan perdagangan bebas," ujar Sarundajang kepada Tribun Manado, Jumat
(15/5). Untuk mewujudkannya, tinggal menunggu pemerintah pusat menerbitkan
peraturan penetapan karena persiapan kawasan sudah dibuat.
Sambil menunggu penetapan tersebut, Kota Bitung akan mempercepat pembangunan
infrastruktur, perangkat lunak, serta sarana pendukung lainnya sebagai pilot
project. Infrasruktur pendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK)
seperti sarana jalan dan perhubungan serta pos dan telekomunikasi sudah
tersedia.
Bidang manufaktur seperti industri perikanan, minyak kelapa, dan galangan kapal
pun tak kalah siapnya menjelang perubahan status daerahnya menjadi KEK/FTZ.
Pelabuhan Bitung sebagai Cargo Consolidation Centre (CCC) akan menjadi modal
utama pemerintah dalam mengembangkan KEK di Bitung yang juga terkenal sebagai
Kota Cakalang.
Pemko Bitung dan Pemprov Sulut telah lama mengupayakan persiapan menuju FTZ.
Bahkan pernah menggelar Workshop KEK di Bitung pada 26 April 2008 lalu. Ketika
itu Kota Bitung telah diarahkan sebagai barometer perekonomian di Indonesia
Timur karena kelayakan infrastuktur dan kegiatan bisnisnya. Ketika itu sudah
diusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) KEK guna dibahas bersama DPR RI.
Belajar dari Kepulauan Riau
Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah yang bersedia
membantu Sulawesi Utara (Sulut) mengembangkan free trade zone (FTZ) di Kota
Bitung. Dukungan Ismeth yang telah berpengalaman menjalankan FTZ di tiga
kawasan akan sangat membantu, terutama untuk melobi pemerintah pusat dan
bagaimana model FTZ atau kawasan ekonomi khusus (KEK) yang cocok untuk
dikembangkan di Bitung.
Menurut Sarundajang, Gubernur Kepri sudah melihat dan tahu kondisi Bitung.
"Pengalamannya dalam mengelola Batam bisa kita gunakan juga untuk membangun
Bitung. Jadi dia (Gubernur Kepri) membantu,"ujar Sarundajang.
Mengenai rencana pembukaan jalur penerbangan langsung Manado-Batam dan
Batam-Manado, menurut Sarundajang, merupakan hasil pembicaraan antara dirinya
dengan Ismeth. "Kami tinggal mem-follow-up (tindaklanjuti) saja," ujarnya
sambil tersenyum.
Menurut Ismeth, Bitung sangat layak menerapkan FTZ karena memiliki berbagai
potensi yang diyakini bisa melebihi Batam. Sulut termasuk 10 daerah di
Indonesia yang telah ditetapkan sebagai KEK. Dasar penerapan KEK diatur dalam
UU No 1 Tahun 2007 tentang Free Trade Zone yang mengubah ketentuan UU No 36
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.(Reza
Pahlevi/Nuraini)
