> > Pak Fadjar dan teman-teman Referensiers Ysh, > Rasanya Bitung belum punya status formal sebagai salah satu KEK di Indonesia (CMIIW), sebagaimana berita di media yang diposting pak Fajar. UU KEK masih "nyangkut" di DPR. Menurut informasi sudah 18 provinsi yang melamar bahkan ada yang mengatakan sudah 21 propinsi. Menurut bocoran yang tentu tidak dijamin kebenarannya, kemungkinan hanya 3 yang akan disetujui pemerintah, termasuk DKI Jakarta di antaranya. Kalau "Berbudi" menang 2009, dan koordinasi penetapan ada ditangan "Budi", maka bisa diperkirakanlah seperti apa ketatnya seleksi..
Jadi kalau Bitung ingin status seperti Batam, Bintan dan Karimun, harus sabar dulu tunggu UU KEK. Status Batam, Bintan dan Karimun ditetapkan melalui PP No 46, 47, dan 48 tahun 2007 dengan mengunakan payung induk UU No 1/2007 (Perppu mekanisme penetatapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas). Kenapa harus Perppu? Karena Batam, Bintan dan Karimun ingin cepat tangkap investasi dari Singapura dsk sebelum investor pada lari karena statusnya gak jelas.. katanya sih begitu alasannya.. Nah di luar dari segala perbincangan tentang manfaat dan cost dari status KEK, sedikit berbagi berita setelah beberapa kali terlibat diskusi tentang rencana KEK Jakarta. DKI akan siapkan Kawasan Ekonomi Khusus Marunda (yang nantinya kalau tak salah akan dinamakan Kawasan Ekonomi Khusus Ali Sadikin). Langkah pertama yang dilakukan adalah mapping, mau jualan apa? siapa pesaingnya dan apa implikasi terhadap kebutuhan infrastruktur, pelabuhan, listrik, air bersih. Diskusi dan perdebatan yang menarik adalah, apakah DKI perlu bangun pelabuhan baru Marunda atau cukup memanfaatkan pelabuhan Priok yang ada (revitalisasi) karena kapasitas Priok 4 juta TEU's kadang kadang belum terpakai. Jika mau bangun pelabuhan Marunda, duitnya dari mana, lantas gimana cost recoverynya. Diskusi yang juga menarik adalah, mau nggak kapal kapal kartel 'seven sister" mampir ke Priok dan Marunda... soale, sekarang ini isi kapal penuh ke luar tapi kosong ke dalam...sudah diantisipasi belum..jangan-jangan nanti pelabuhannya mubazir. Opung Oloan Siregar sempat tanya apa memang nanti DKI hanya dapat duit dari sewa tanah dan bangunan saja plus mampu menyediakan lapangan kerja untuk penduduk Jakarta, sementara pajak masuk pusat. Pak Tommy Firman ingatkan, di tengah krisis global dewasa waspadai berkurangnya minat investor masuk. Ada statemen kolega saya yang cukup menantang dalam sebuah diskusi.. "emangnya kalo gak ada KEK propinsi gak hidup apa.. KEK bukan segala-galanya lah Lha KEK di negara lain juga banyak yang mati koq ..gak semua KEK di Cina berhasil.. he he he.. Kayaknya yang lebih "genit" malah daerah, bukan pusat, padahal pajaknya akan masuk pusat.. mungkin lho..Segitu dulu pak Fajar pancingan dari saya. Salam dari Negeri di atas Angin Nuzul Achjar
