Rekan2 ysh.

Kerabat pejabat tidak perlu dilarang untuk ikut proyek APBN/APBD. Bukan karena 
tidak ada UU yang melarang, soalnya kondisi telah berubah. Sekarang ini Pejabat 
malah gerah (tidak suka) kalau ada kerabatnya yang dapat proyek yang secara 
langsung ataupun tidak langsung terkait dengan jabatannya. Jadi berbeda dengan 
dulu ya. Kalau dulu menjadi pengusaha konstruksi atau konsultan dan punya 
kerabat pejabat, itu "Opportunity" dan sering mendapat kesempatan,lha sekarang 
punya usaha konstruksi atau konsultan dan bagian dari kerabat pejabat malah 
"garing" sekarang, jadi bukan "Opportunity" lagi, tapi malah "Threat".

Ada satu departemen yang perlu saya sebut yaitu Departemen Keuangan. Di sana 
boleh-boleh saja kerabat pejabat ikut tender. Bisa menang bisa juga kalah. Tak 
ada pejabat satupun yang berani KKN di sana. Ketahuan.... tanpa pandang bulu 
dipecat atau dilengserkan. Itu karena departemen ini telah melaksanakan 
Reformasi Birokrasi. Gaji mereka sudah bagus (seperti swasta) dan jam kerja 
tepat jam 08.00 pagi dan baru boleh pulang tepat jam 17.00. Datanglah pagi 
sebelum jam 08.00 di sana,..sudah "standby".

Apakah dengan demikian di pemerintahan sudah bebas KKN? Oh... sama sekali 
tidak/belum. Di beberapa daerah masih terjadi... misalnya ..(ah nggak berani 
nyebut nanti di"Prita"kan). Yang terjadi sekarang ada perubahan arti 
"Nepotisme". Tidak lagi artinya kerabat dekat, tetapi terkait kepartaian 
pejabatnya. 

Jadi sekarang ini para Pejabat sudah tidak berani lagi main-main (memberi 
proyek ke kerabat keluarga)... kalau masih berani.... ya tunggu waktu saja. 
Kalaupun Pejabat itu masih main-main nepotisme..skalanya kecil dan tak 
berdampak pada financial,..misalnya memasukkan saudaranya jadi pegawai di 
departemen/lembaganya. Praktek semacam ini juga terjadi di swasta. Kecuali 
Departemen Keuangan yang sudah bersih dari praktek-praktek ini betapa pun 
kecilnya.

Thanks. CU. BTS. 



--- On Sat, 6/6/09, Mohammad Andri Budiman <[email protected]> wrote:

> From: Mohammad Andri Budiman <[email protected]>
> Subject: [referensi] Stop Keluarga Pejabat Ikut Proyek Berdana APBN/APBD!
> To: 
> Date: Saturday, June 6, 2009, 2:32 AM
> Rekan-rekan Ysh,
> 
> Adalah sebuah kenyataan yang pahit bahwa masih ada keluarga
> pejabat yang terlibat proyek yang didanai APBN/APBD. Secara
> hukum, tidak masalah, memang tidak ada UU yang (mau)
> melarang. Secara etika? Itu yang kita tidak punya sedikit
> pun perinciannya, dan goodwill ke arah itu juga belum
> sepenuhnya jelas.
> 
> Saya kira saya harus meneruskan sebuah pengamatan yang baik
> dari seorang Rekan di bawah ini (name undisclosed, *I take*
> the responsibility).
> 
> --begins--
> Saya sedang tidak bicara hukum Mas, saya sedang bicara
> etika saja. Secara hukum memang tidak bersalah karena memang
> tidak/belum ada UU yang membatasi pengusaha keluarga pejabat
> tinggi mengambil proyek2 pemerintahan.
> 
> Tapi kalau memang pengusaha tersebut "mulia" dan handal,
> pasti akan punya blue ocean lain dari(pada) hanya ikutan
> proyek pemerintahan. Untuk menjadikan Indonesia indah,
> bersih, damai, tidak perlu menunggu semua harus ada
> aturannya kan?
> 
> Gampangnya gini aja deh. Dengan proses tender yang
> benar-benar "bersih", setujukah Anda jika ada anak bupati
> yang mendapatkan proyek pembangunan kantor bupati? Sekali
> lagi, proses tendernya "bersih".
> 
> Atau ekstrimnya begini: ada seorang Menkes merokok di depan
> umum. Ketika ditanya, dia jawab "apa salahnya? Siapa yang
> melarang? Mana aturannya?".
> --ends--
> 
> Saya tidak bermaksud menyudutkan salah satu capres, lho:
> siapapun Presiden terpilih sebaiknya *mundur* bila terbukti
> ada keluarganya ikut proyek APBD/APBN.
> 
> Mari kita berkontemplasi, betapa sering sekali sulit untuk
> membedakan mana urusan keluarga dan mana urusan pekerjaan,
> seprofesional apapun manusia nya -- apalagi, terus-terang
> saja, manusia Indonesia yang belum sepenuhnya tereformasi. 
> 
> Marilah, tidak usah beralibi seperti anak salah satu
> penguasa di Orde Baru yang Lama, "Memangnya keluarga pejabat
> tidak butuh makan?" Jawab saja, "Anda boleh makan apa saja,
> kecuali aspal, pasir, semen, elektronik dan semacamnya dari
> proyek berdana APBN/APBD. Selain tidak baik bagi perut Anda
> di dunia, ingatlah betapa besar pertanggungjawaban Anda di
> akhirat nanti. Itu pun, ehm, kalau Anda percaya akhirat..."
> 
> Salam kejujuran,
> Andri 
> Sent from my BlackBerry® Bold  smartphone from Sinyal
> Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!
> 
> ------------------------------------
> 
> Komunitas Referensi
> http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups
> Links
> 
> 
>     mailto:[email protected]
> 
> 
> 


      

Kirim email ke