Deden ysh, Beda Orba dengan Reformasi, barangkali demokrasi dan desentralisasi.
Dari segi demokrasi, tampaknya masyarakat sevara umum belum 'sensitif tata ruang', kecuali kalau ada kasus saja. Atau ada tapi terbatas, belum kuat. Belum jadi wacana. Malah dalam hal pembebasan lahan untuk prasarana kian sulit. Tapi dari sisi pemerintah ada kemajuan, misalnya diseminasi dan kampanye via media elektronik dan cetak oleh DJPR. Menunjukkan kesadaran bahwa cara governance diterapkan, bukan sekedar government. Otonomi daerah, secara pengembangan wilayah nasional memunculkan harapan banyaknya inisiatif daerah dalam daya saing ekonomi, perlahan mempengaruhi locus kegiatan ekonomi. Tapi secara internal kota/daerah belum ada perubahan. Malahan kepala daerah otonom banyak yang merubah stadion, alun-alun (jalur hijau) jadi bangunan komersial. Era KIB-2 dimulai dengan masuknya penataan ruang dalam program 100 hari bisa dilihat sebagai angin positip. Orang tersentak dengan banyaknya kasus sengketa lahan dan konflik tata ruang. Mungkin bagi perencana RTRW sudah oke, hanya dalam pelaksanaan banyak kepentingan yang berkonflik dan mau 'melanggar'. Tapi bahwa penataan ruang jadi agenda politik nasional adalah kemajuan. Dulu kalau pelanggarnya kuat, kan semua diam. Tapi kang Deden, saya juga balik tanya tentang di negara demokrasi seperti tempat anda tinggal, apakah Planning masih suka dianggap 'produk sosialis' di negara demokrasi? Ini pandangan miring yang suka terlontar. Salam, Risfan Munir -----Original Message----- From: Deden Rukmana <[email protected]> Sent: Monday, December 14, 2009 12:09 AM To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Cibubur Rekan2 milister semua, Saya hanya ingin mengungkapkan sedikit harapan bagi penegakan RUTR di Indonesia. Memang masih banyak hal yg perlu dibenahi terus menerus utk penegakan RUTR di Indonesia, tapi apa yg saya ungkapkan ttg SPBU itu adalah bukti bhw komitmen pemimpin daerah itu penting dalam penegakan RUTR. Ini juga menunjukkan keberpihakan Pemda yg tidak melulu merugikan kaum miskin. FYI, dalam tulisan sebelumnya sy mengungkapkan social unjustice di Jakarta dalam pengadaan RTH. Tapi dg adanya pengalihfungsian SPBU ini, Pemda DKI juga mencoba bersikap adil kepada semua lapisan masyarakatnya. Begitu. Saya juga mohon tanggapan dari milis ini, apa bedanya penegakan RUTR pada jaman Orde Baru dulu dg penegakan RUTR pada pasca Reformasi? Adakah perbaikan? Tetap sama? Lebih memprihatinkan? Salam hangat dari Savannah, Deden. From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> To: [email protected] Sent: Sun, December 13, 2009 4:52:25 AM Subject: Re: [referensi] Cibubur Rekan Dede dan milister lainnya ysh. Penutupan SPBU di kawasan RTH bisa dilakukan oleh Pemda DKI karena tanah kawasan RTH itu dikelola (HPL) Pemda DKI. Tetapi bila tanah itu milik masyarakat (bukan hak pengelolaan DKI), ya mustahil untuk dilakukan. Contohnya seperti di Cibubur itu. Rencana tanpa hak penguasaan tanah ya tinggal rencana saja. Thanks. CU. BTS. --- On Sun, 12/13/09, Deden Rukmana <dedenrukmana@ yahoo.com> wrote: From: Deden Rukmana <dedenrukmana@ yahoo.com> Subject: Re: [referensi] Cibubur To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Sunday, December 13, 2009, 2:41 AM Rekan Fajar, Terima kasih atas sharing tulisan ttg Cibubur ini. Menarik sekali utk dibaca. Tulisan spt ini menunjukkan pentingnya produk tata ruang tapi karena tuntutan ruang utk mengakomodasi pertambahan penduduk yg tinggi, kawasan hijau yg diarahkan dlm produk tata ruang sering menjadi korban dan dialihfungsikan menjadi kawasan terbangun. Ini bukan berita baru di Indonesia, bukan? Banyak contoh lainnya spt ini di Jakarta dan kota2 lainnya di Indonesia. Sy skrg mencoba utk menunjukkan hal "baru" dlm penegakan produk tata ruang di Indonesia, khususnya Jakarta. Ketika sy membaca rencana penutupan SPBU di Jakarta dan peringatan hari Tata Ruang di DKI melalui penutupan SPBU di Jl. Sudirman, sy kagum dg "prestasi" Pemda DKI ini dan ini mesti diapresiasi oleh pengamat kota spt kita semua di milis Referensi ini. Tulisan sy di blog Indonesia's Urban Studies sekitar dua minggu yl. yg mengapresiasi penutupan SPBU utk dijadikan RTH ternyata seperti yg sy tentunya harapkan yaitu -nge-buzz di beberapa green blogs, spt Treehugger dan Creative Cities. FYI, Treehugger adalah US leading green blog dg 9 millions unique visitors. Tentunya ini membanggakan sy, bukan semata karena tulisan sy dikutip, tapi karena keputusan DKI utk menutup SPBU dan menjadi SPBU adalah "inspirasi" bagi kota2 lainnya di dunia! Dalam kasus ini, sy puas dg Pemda DKI dlm menegakkan produk tata ruangnya! (bisa juga ditengok blog di Auckland yg terinspirasi oleh pengaliahfungsian SPBU ini). Tulisan tsb baru saja dimuat di the Jakarta Post edisi hari Sabtu kemarin, spt sy sampaikan dibawah ini. Terima kasih. Salam hangat dari Savannah, Deden Restoring green areas in Jakarta Deden Rukmana , Savannah, GA | Sat, 12/12/2009 1:01 PM | Opinion Last month, Jakarta Governor Fauzi Bowo closed down and sealed off a gas station on Jl. Sudirman to symbolically close down 27 gas stations and convert the areas into green strips. The Jakarta Parks and Cemeteries Agency announced that the 27 gas stations would be closed by the end of the year and their closure would add another 10,505 square meters of green areas in Jakarta (The Jakarta Post, Nov. 11, 2009). The conversion of gas stations into green areas is to meet the target for green areas in Jakarta as stipulated in the 2000-2010 spatial plan to cover 13.94 percent of Jakarta's total 63,744 hectares by 2010. In 1965, more than 35 percent of Jakarta was green area, but this has been shrinking ever since. Currently, green areas in Jakarta account for only 9.3 percent of the city's area, far less than the target of 30 percent set by the 2007 Spatial Planning Law. The governor's action is commendable for converting gas stations into green areas because of two main reasons. First, the decision by the Jakarta administration to close down gas stations and convert them into green areas is a good precedent for implementing spatial plans. Over the years, the spatial plan seems to have become a legal document that is neither fully enforced nor implemented. The 27 gas stations are located in areas designated as green areas in the 1965-1985, 1985-2005 and 2000-2010 Jakarta spatial plans. For many years, the city conceded to the powerful owners of the gas stations and could neither enforce nor implement the spatial plans. In March 2008, the city proposed the plan of the gas station conversions, but was rejected by the Jakarta City Council. This year, the city resubmitted the proposal and was approved by the newly elected Jakarta City Council. Second, we must put a stop to the disappearing of green areas in Jakarta. Green areas are an important urban element that can help make cities self-sustainable and more livable. Annual floods in Jakarta indicate the urgent need for green areas in the capital, because they absorb rainwater and help avert flooding. New homes, condominiums, malls, hotels and commercial and office buildings have proliferated in Jakarta over the last three decades. These new developments have come at the cost of green areas and have decreased water catchment areas, making the city more prone to floods. Not only will the conversion of gas stations into green areas add to the green areas, but it will also contribute in preventing annual floods in Jakarta. The cost of closing down and converting each gas station is around Rp 75 million, and I would argue that the benefit of the conversion of gas stations into green areas will be much more than Rp 75 million over the years. In addition to reducing the risk of floods, the new green areas will beautify and make Jakarta more livable. I would also suggest that the green areas close to residential areas be designated as recreational parks. These parks will serve to build healthy, strong and vibrant neighborhoods and will benefit the city even more. The conversion of these gas stations into green areas will also cut back the city's carbon dioxide emission levels. The green areas can act as sponges for such pollutants. The decision by the Jakarta administration to close down the gas stations and convert them into green areas in order to comply with the Jakarta spatial plan is a good move and should be appreciated. Not only will this decision become a good precedent for implementing the spatial plans in Jakarta or even in other areas in Indonesia, but will also provide a lot of benefits for the city and its residents. The writer is assistant professor and coordinator of the graduate program in urban studies and planning at Savannah State University, USA. From: "efha_mardiansjah@ yahoo.com" <efha_mardiansjah@ yahoo.com> To: milis referensi <refere...@yahoogrou ps.com> Sent: Sat, December 12, 2009 5:01:51 PM Subject: [referensi] Cibubur Dari Harian Kompas Cibubur, Kota Tanpa Rencana Minggu, 13 Desember 2009 | 02:34 WIB Ilham Khoiri, Yulia Sapthiani, & Lusiana Indriasari Jika ingin mengamati semrawutnya tata kota Jakarta dan sekitarnya, datanglah ke Cibubur. Kawasan yang mekar di wilayah pertemuan antara Jakarta Timur, Bekasi, Depok, dan Bogor itu kini dirundung berbagai soal: macet, sesak, kisruh, juga ancaman banjir. Bagaimana semua itu bermula? Masyarakat Jakarta biasa mengunjungi Cibubur lewat Jalan Tol Jagorawi. Begitu keluar dari pintu tol (dengan tanda nama ”Cibubur, Cikeas, Cileungsi”), kita disergap berbagai bangunan yang seolah ditumplekkan begitu saja. Di kiri Jalan Buperta berdiri patung tunas kelapa sebagai ikon Bumi Perkemahan Pramuka. Patung kusam itu tampak tenggelam disandingkan dengan label mentereng logo ”M” kuning McDonald’s dan logo merah-hitam Pizza Hut. Tak jauh dari situ berdiri stasiun pengisian bahan bakar Pertamina, Telaga Sea Food Restoran, dan toko 24 jam Circle K. Kesemrawutan berlanjut di jalan alternatif Trans Yogie, jalan tembus Cibubur-Cileungsi- Jonggol-Cianjur hingga Bandung. Pada kiri jalan kita temukan Restoran Kabayan dan Hanamasa, Rumah Makan Khas Sunda Cibiuk, Gado-gado Boplo, dan Klinik Prodia. Di kanan jalan tampak bangunan Baby and Child Clinic 24 Hours dan Cibubur Point Automotif Center. Memasuki wilayah Kota Depok lalu Bogor, kita bakal dikejutkan dengan belasan perumahan yang berjejer di kiri-kanan jalan. Sebagian nama menyematkan bermacam nama dalam bahasa asing. Sebut saja Mahogany Residence, Raffles Hills, Taman Laguna, Kranggan Permai, Nusa Dua Citra Gran, Legenda Wisata, Kota Wisata, Cibubur Residence, dan Citra Gran. Puluhan spanduk iklan perumahan riuh rendah melintang di atas jalan. Tentu saja ada pusat perbelanjaan dan ruko di sana-sini. Ada Cibubur Point, Plaza Cibubur, Cibubur Times Square, dan Mal Ciputra Gran. Di seberang jalan tol ada mal Cibubur Junction yang nongkrong dengan gagah di tikungan dekat pertigaan Jalan Taman Bunga. Daftar jejalan bangunan itu bisa diperpanjang. Kita bisa menyertakan rumah sakit, sekolah internasional, sarana olahraga seperti golf dan pusat kebugaran, atau rumah makan. Semuanya berkerumun di kawasan sekitar Tol Cibubur, kemudian melebar ke wilayah sekitar. Macet Apa yang dinikmati warga dari pemekaran kota yang menggerombol itu? ”Cibubur jadi ramai. Mencari apa-apa mudah,” kata Jajat Sudrajat (48), warga yang tinggal di Cibubur sejak tahun 1985. Sayang keramaian itu harus dibayar dengan masalah lain. Pertumbuhan kota yang serampangan membuat Cibubur sesak. Situasi makin parah karena kepadatan itu tak diimbangi sarana transportasi. Akses utama ke Jakarta hanya lewat Jalan Tol Jagorawi atau tembusan Tol Jatiasih menuju Jalan Simatupang. Padahal, sebagian besar warga di sana bekerja di Jakarta. Populasinya juga terus membengkak seiring dengan pertambahan perumahan. Menurut Pratomo Putro, pemilik media komunitas cibubur.com, kini ada 25-an kompleks perumahan dengan total penghuni 30.000-an keluarga. Dengan akses utama jalan tol, setiap keluarga didorong punya mobil pribadi. ”Jika setiap rumah punya satu mobil, jumlahnya bisa 30.000-an unit. Itu belum mencakup warga di perkampungan dan perusahaan,” katanya. Akibatnya bisa diduga: kemacetan lalu lintas mendera setiap jam berangkat kerja pagi dan jam pulang sore hari. Titik macet menyebar di sekitar Jalan Buperta, Jalan Trans Yogie, Jalan Taman Bunga, bahkan hingga ke Jalan Raya Bogor. Kemacetan menjadi-jadi pada akhir pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jalanan disesaki kendaraan menuju tempat wisata dan mal. Bus-bus besar dari luar kota Jakarta juga sering memperparah situasi. Gembong Arifin (35), pengurus peralatan studio personel God Bless Ian Antono, mengungkapkan, dia kerap terjebak macet pada Sabtu-Minggu. Ruas jalan dari rumahnya di Perumahan Villa Cibubur Indah ke pintu tol yang sepanjang 1,5-an kilometer harus ditempuh sampai satu jam. ”Itu siksaan luar biasa,” ujarnya. Hingga kini para pengembang masih memburu lahan perumahan. Harga tanah melonjak. ”Cibubur masih dilirik pengembang dan konsumen. Muncul citra elite setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan jalan alternatif Cibubur menuju rumahnya di Cikeas,” kata Fuad Zakaria, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia. Geliat kota ini menggerogoti kawasan hijau. Lahan serapan air dan penghijauan, seperti kebun, sawah, setu, atau empang, digasak demi menancapkan beton- beton mal, ruko, atau perumahan. Citra Cibubur tempo dulu yang asri dan sejuk berangsur menjadi sesak dan mulai panas. ”Dulu kami tidur pakai selimut. Sekarang malah harus pakai AC,” kata Arief Bagus (30), warga Cibubur. Masalah lain, muncul ancaman banjir. Syarif (37), warga yang tinggal sejak kecil di Jalan Lapangan Tembak, Kelurahan Cibubur, bercerita, ”Kalau musim hujan, jalan di sini banjir sampai tidak bisa dilalui kendaraan. Gorong-gorong yang ada di depan pasar terlalu kecil.” Berbagai persoalan itu memaksa sebagian warga berpikir ulang untuk menetap di sana. Andong Begawan dan orangtuanya yang tinggal di Jalan Lapangan Tembak sejak tahun 1970-an, misalnya, menjual rumah dan pindah ke Sawangan, Depok. ”Kami tak tahan lagi dengan macet, debu, dan hiruk pikuk,” katanya. Tanpa rencana Apa akar dari semua masalah itu? ”Cibubur menggambarkan fenomena urban sprawl (pemekaran kota) tanpa rencana,” papar pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna. Rencana Umum Tata Ruang Jakarta Tahun 1985-2005, menurut Yayat, memasukkan Cibubur dalam zona konservasi, pertanian, resapan air, dan sedikit hunian. Namun, ketika meletup booming ekonomi tahun 1990-an, muncul hasrat mengubah Cibubur menjadi kota baru. Itu selaras dengan pernah munculnya rencana pemindahan sebagian Ibu Kota ke Jonggol yang berbatasan dengan Cibubur. Saat pembangunan menggeliat, tiba-tiba rencana umum tata ruang tahun 2000-2010 mengubah Cibubur menjadi permukiman dengan tingkat kepadatan rendah. Maksudnya, perumahan diizinkan, tetapi dalam sekala kecil dan berhalaman luas Tujuannya agar tetap ada lahan terbuka hijau. Sayang rencana itu kandas dilibas hasrat para pemilik modal membangun perumahan besar- besaran. Ini memicu munculnya berbagai kegiatan komersial lain. Pasar mengendalikan semuanya. Parahnya, tidak ada antisipasi transportasi massal ke Jakarta. ”Cibubur jadi acak-acakan. Mari kita nikmati bermacam masalahnya,” kata Yayat. Adakah jalan keluar? ”Ada. Lakukan moratorium alias penghentian sementara, bikin dulu rencana tata kota yang jelas dan rinci, lalu semua perizinan pembangunan mengacu pada rencana itu. Jangan seenaknya pasar saja yang atur,” tandas Yayat. Cibubur Tempo Dulu, Sejuk dan Sepi Minggu, 13 Desember 2009 | 02:37 WIB yulia sapthiani, ilham khoiri & lusiana indriasari Apa yang diingat banyak orang saat ditanya seperti apa Cibubur tempo dulu? Jawabannya hampir serupa: banyak sawah, empang, pepohonan, berudara sejuk, sekaligus sepi dan menyeramkan. Sampai awal tahun 1990-an saja masih ada sawah di kawasan Jalan Raya Alternatif Cibubur yang sekarang didominasi perumahan dan pertokoan. ”Dulu saya masih bisa lihat kerbau di sawah-sawah itu,” kata Tusiran mengenang lingkungan di sekitar Warung Pak Dul pada masa sekitar 15 tahun lalu. Warung Pak Dul di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jati Karya, Bekasi. Kalau bertanya pada Tusiran tentang nama jalan tempat Warung Pak Dul berada, dia akan menjawab Jalan Trans-Yogie, sama seperti kalau kita bertanya kepada orang-orang yang sudah sangat lama tinggal di Cibubur. Orang lama atau yang sepanjang hidupnya tinggal di Cibubur bahkan tak hanya menyebut kata ”Cibubur” untuk kawasan yang berada di sepanjang Jalan Raya Alternatif Cibubur. Sebutan orang untuk wilayah ini lain-lain, seperti Cileungsi-Cibubur atau Cibubur Baru. Bagi mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, Cibubur adalah daerah yang dalam peta disebut sebagai Kelurahan Cibubur dengan kode pos 13720. Dari tol Jagorawi arah Jakarta, Kelurahan Cibubur berada di sebelah kanan jalan tol. Sementara Cibubur Baru berada di sebelah kiri jalan tol. Karena belum banyak perumahan seperti sekarang, kondisi lalu lintas di Jalan Raya Alternatif Cibubur masih sepi. Kendaraan umum pun hanya dua jurusan saja. ”Dulu yang banyak di sini anjing liar. Anjing-anjing itu sampai memangsa kambing saya. Waktu saya cari, bekasnya ada di tengah sawah. Suasana di sini cukup seram, apalagi dekat sini ada kuburan,” kata Tusiran. Sepi hiburan Andong Begawan, yang tinggal di Jalan Lapangan Tembak selama 20-an tahun, mengatakan, daerah tempat tinggalnya rawan maling. Padahal, lokasinya berdekatan dengan kompleks perumahan dan lapangan latihan tembak. Dari sinilah jalan tersebut kemudian diberi nama Jalan Lapangan Tembak. Sepinya Cibubur dulu membuat tidak ada tempat hiburan di situ. Satu-satunya sarana hiburan yang menjadi andalan, menurut pedagang buah di sekitar pasar Cibubur Syarif (37), adalah layar tancap saat ada yang menggelar hajatan. Kalau mau ke bioskop, pilihannya adalah ke Cisalak atau Cijantung. ”Saya ingat, dulu nonton film Superman di Bioskop Peralon di Cijantung. Dikasih nama Peralon karena memang bekas pabrik pipa peralon,” kata Andong. Meski seram, Cibubur tempo dulu adalah lingkungan yang nyaman untuk ditempati. Ini karena masih banyak pepohonan sehingga membuat udara menjadi sejuk. Maklum, sebagian lahan di sana masih dipenuhi kebun karet. ”Udara dingin bisa saya rasakan setiap kali bangun tidur. Sekitar tahun 1980-an hingga awal 1990-an, air tanah di Cibubur masih dingin,” kata Rossy Nahissa, penghuni Jalan Lapangan Tembak. Nindeng (60), warga Kampung Pondok Rangon, yang masuk wilayah Depok, masih ingat betul bagaimana Cibubur tahun 1960-an. Cibubur saat itu sangat hijau royo-royo. Udaranya sejuk dan dingin. Orang dari Jakarta pun suka singgah untuk sekadar berwisata sehari di Cibubur. Nindeng juga suka ngangon kebo (menggembala kerbau) di kawasan rawa dan setu yang sekarang dikenal sebagai Bumi Perkemahan Cibubur. Jumlah kerbau yang digembalakan orang- orang di situ bisa sampai 300 ekor. Saat itu, setu masih lebar dan besar. Masyarakat menyebutnya sebagai Rawa Jemblong atau Rawa Putat karena tepian rawa banyak ditumbuhi pohon putat. Jalanan di sekitar daerah itu masih tanah merah atau tanah yang dilapisi batu brojolan—batu yang ditebarkan tak beraturan. ”Kalau mencari angkutan umum, kami harus jalan kaki beberapa kilometer sampai dekat Pasar Lama di Jalan Raya Bogor. Itu pun busnya mirip truk untuk mengangkut kambing,” papar Nindeng. Berubah Cibubur mulai berubah setelah dibangun jalan tol Jakarta-Bogor- Ciawi (Jagorawi) tahun 1973-1978. Hampir bersamaan dengan selesainya tol, dibangun kawasan Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur. Lahan masyarakat pun dibeli pengembang, termasuk sawah Nindeng seluas 5.000 meter persegi. Sejak itu, Cibubur sangat terkenal sebagai arena berkemah anggota Pramuka. Lewat program Jambore Nasional, para siswa sekolah dari seluruh Tanah Air berbondong-bondong mendirikan tenda, menginap, sambil berlatih disiplin kepramukaan. Saat pulang ke daerah, mereka mengenang Cibubur yang asri. Perubahan radikal terjadi pada tahun 1990-an, terutama ketika muncul pembicaraan Ibu Kota akan dipindahkan ke Jonggol, daerah di sebelah tenggara Cibubur. Isu ini diikuti pembangunan jalan tembus (Trans-Yogie) yang menghubungkan Cibubur, Cileungsi, Jonggol, sampai Cianjur. Warga Kampung Pondok Rangon lainnya, Bonen (36), bercerita, bersamaan dengan ramainya jalan tembus itu, secara perlahan orang-orang Jakarta berduit dari Jakarta berbondong-bondong memborong lahan di Cibubur dan sekitarnya. ”Tanah asli penduduk Cibubur banyak dijual. Sebagian besar lahan di sini punya orang-orang Jakarta,” kata Bonen. Tahun 2000-an, Cibubur makin menggeliat cepat. Kiri-kanan jalan Trans-Yogie ditancapi beton-beton untuk perumahan, mal, ruko, rumah makan, rumah sakit, dan berbagai bangunan komersial lain. Kawasan itu pun sudah semakin sesak
