Pak Eka yth, Terima kasih atas rujukannya ke diskusi di masa lalu. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan hanya mengulang apa yang pernah dibahas.
Mengenai saran lokasi, saya pikir saya lebih percaya kalau sebaiknya kita bangun kriterianya bersama (barangkali inipun sudah dibahas sebelumnya), lalu dari sana kita dapatkan lokasi potensialnya dari usulan pemda. Ini akan membuat daerah punya rasa memiliki ibukota negaranya. Kalau belajar dari Brasilia dan Islamabad, yang satu pendekatan metafisik satunya lagi historis. Saya pikir Bung Karno dulu itu sudah hebat menentukan letak Palangkaraya secara geografis/geometris, melepaskan diri dari hal metafisik yang sangat kental dalam kosmologi nusantara, maupun aspek historis. Untuk Indonesia di masa depan saya kira kita bersama bisa lebih baik merumuskan kriteria sebuah ibukota. Salam, Wilmar --- In [email protected], "ffekadj" <4ek...@...> wrote: > > > Pak Wilmar saya potong sebentar, saya kurang tahu kalau Hawaii itu > dekatan dengan Mekkah. Mengenai hijrah > <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/978> ini, kok > solusinya sama dengan usulan saya dulu > <http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/1091> ? Mengenai saran > lokasi, anda yang dalam posisi down atau bottom boleh dong kasih > pendapat. Salam. > > -ekadj > > > --- In [email protected], "wilmarsalim" <wilmar@> wrote: > > > > Pak Risfan yth, > > > > Pada saat reformasi dimulai tahun 1998 saya melihat hal itu tidak akan > berjalan kalau faktor kedekatan jarak yang mempermudah kolusi dan > korupsi penguasa dan pengusaha tidak diputus terlebih dahulu. Makanya > saat itu saya menganalogikan dengan peristiwa Hijrah, yang saya pahami > sebagai fase untuk menarik diri, menjaga jarak dari praktek-praktek yang > kurang benar, untuk menata masyarakat menjadi madani, lalu memberikan > teladan pada seluruh bangsa. Ini bukan berarti meninggalkan seluruh > jazirah dan bangs Arab dalam kegelapannya kan? Mekkah, di mana Kabah > berada, tetap dijadikan pusat dunia Islam, yang beberapa tahun sesudah > Hijrah 'terbebaskan' dari kebathilan. Saya jadi kurang mengerti dengan > analogi burung onta yang bapak maksud. Mohon penjelasan. > > > > Selanjutnya, saya sepakat dengan pendapat bapak bahwa sebuah ibukota > tidak perlu besar ukurannya, lebih kompak lebih baik. Kita perlu > memikirkan kriteria apa saja untuk dapat menjadi ibukota yang baik. > Kalau masalah lokasinya, justru dalam era desentralisasi ini sebaiknya > kita tidak menentukan secara top-down seperti itu. Skema yang saya > bayangkan adalah secara bersama dibicarakan kriteria ibukota baru > tersebut, kemudian ditawarkan kepada pemerintah daerah, siapa yang dapat > menyediakan lokasinya, sesuai kriteria yang disepakati. Pembiayaan > seminimal mungkin bisa menjadi salah satu kriterianya. > > > > Salam, > > > > Wilmar > > > > --- In [email protected], Risfan Munir risfano@ wrote: > > > > > > Pak Ekadj dan rekans ysh, > > > > > > Mohon maaf kalau saya punya pendapat lain soal pemindahan ibukota > ini. > > > Perasaan saya ide ini, juga jembatan Selat-Sunda tak lepas dari > eforia setelah kemenangan pada Pemilu kemarin. > > > > > > Logikanya dengan dukungan politik yang ada, saatnya membangun dalam > skala besar, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga > kerja dalam jumlah besar. New Deal lah. Sesuatu yang rasional, karena > dari sebelumnya dipercaya bhw pembangunan infrastruktur skala besar sbg > salah satu jalan keluar persoalan ekonomi. > > > > > > Yang dirasakan a.l. Kelancaran administrasi pemerintahan terganggu > karena "ibu kota" ada di Jakarta yang selalu macet dan banjir. Jadi > sebaiknya dipindah supaya "ibukota berfungsi lancar". Tidak terkendala > masalah Jakarta. > > > > > > Teman-teman planner asyik "membaca yang ingin dibacanya": Pemindahan > untuk atasi masalah Jakarta. Pemindahan sebagai peluang bikin > counter-magnet. > > > Tidak! Tujuannya untuk kelancaran ibukota itu sendiri. > > > Menyelesaikan masalah Jakarta itu soal lain. > > > > > > Kedua, kepada rekan Wilmar. Mohon maaf justifikasi pemindahan > ibukotanya kok spt "burung onta". Kalau kepalanya diamankan, aman pula > badannya. Ibukotanya "hijrah" ke suasana baru, era baru. Lha rakyatnya > kan tetap di tempat yang sama. Jangan-jangan malah membuat pemimpin > negeri ini jauh dari yang dirasakan rakyatnya. > > > > > > Sebagian besar pendapat juga masih pada paradigma lama. Pemerintah > pusat, pemerintah pusat, dan pemerintah pusat. Padahal dengan otonomi > daerah ketergantungan pada pusat mungkin lambat laun akan beda. Kita > juga belum tahu kalau "departemen jadi kementerian" semua, barangkali > fungsi Ibukota juga lebih terbatas pada "kawasan perkantoran" kepala > negara, para menteri, duta besar dan sedikit para penasihat dan > asistennya. Selebihnya yang operasional, lokasinya tidak harus di tempat > yang sama. Sehingga ibukota ini bisa cukup sebagai "kawasan > pemerintahan" di antara Balaraja dengan Serang sana, kalau akses ke > bandara jadi pegangan. > > > > > > Tapi sekali lagi, kembali ke asumsi eforia. Apakah niat itu masih > akan konsisten sepanjang waktu. > > > Kalau saya boleh berpendapat, dana yang ada lebih baik untuk > memperbaiki sektor energi khususnya tenaga listrik. Rasa ketimpangan > antar daerah sekarang nyata pd ketimpangan ketersediaan listrik. > > > Kedua, bangun full armada perkapalan di kawasan timur Indonesia. > Sehingga tidak ada kendala hubungan antar pulau. > > > Dari kedua pembangunan itu juga tenaga kerja tercipta banyak, > pertumbuhan ekonomi dipacu. Pemerataan lebih jelas. > > > Ketiga, siapkan diri menghadapi FTA China-Asean yang implikasinya > sangat besar bagi nasib industri kita, kalau mereka terpukul akhirnya > membanjir ke kota-kota besar lagi. > > > > > > Salam, > > > Risfan Munir > > > > > >
