Mas Bambang, setuju banget. Emang nggak gampang merubah budaya seperti itu.
Sebagai contoh, bupati natuna ditangkap KPK karena dia tidak memasukkan DBH kuartal terakhir 2004 ke APBD 2005 dan uangnya separoh dia bagi2. Hampir semua orang marah dgn KPK. Ratusan orang datang ke jakartA minta dia dibebaskan karena dia baik hati dan pemurah kepada masyarakat. Nelayan, LSM, wartawan, mahasiswa, orang jompo semua dia santuni. Tidak ada yang peduli duitnya dari mana. Ketika pak ismeth ditahan KPK, setiap hari puluhan orang ke jakarta, ke cipinang. Mereka demo agar pak ismeth dibebaskan. Soalnya pak ismeth suka kasi uang, masukkan anak mereka jadi honorer (walAupun cuma tamatan SD). Mereka tdk peduli bahwa pejabat eselon 2 disuruh mark up agar bisa setor uang ke atasan. Mereka juga tdk peduli bahwa terlalu banyak uang rakyat dipakai untuk menggaji honorer yang kerjanya cuma main games. Di masyarakAt Indonesian pejabat dianggap sah sah aja menggunakan public money. Misalnya seorang menteri ke batam mengurus bisnis tapi menggunakan fasilitas negara. Dia tetap disambut sbg menteri. Padahal Itu tdk ada kaitannya dgn jabatan sebagai menteri. Di daerah, adalah biasa para pejabat berlibur ke jawa dgn keluarga dibiayai pakai SPPD. Terlalu banyak yang aneh di negara ini. Kalau kita dapat meluruskan sedikit aja, triliun rupiah uang rakyat terselamatkan. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -----Original Message----- From: "[email protected]" <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Fri, 11 Jun 2010 14:34:17 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia Cak Andri dan bu Ida ytc, Tentang budaya, apa yang ada di Kepri itu sebenarnya juga terjadi di Jogja dengan pola yang disesuaikan. Saya mau mencoba menyampaikan bagaimana konsep itu dan bagaimana ini bisa diformulasikan dalam bentuk model tersebut. Saya mencoba mencuplikkan pesan leluhur Jawa (Kiageng Nis yg menjadi salah satu leluhur Dinasti Mataram Islam) tentang bagaimana menjadi pemimpin. Dalam sebuah risalah yang disebut dengan Sapta Chandra. Disana pedoman hidup seorang pemimpin akan reformulasi menyesuaikan kondisi yang ada saat ini. Munculnya adalah seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang royal kepada bawahan dan konstituen. Padahal untuk royal butuh dana .... dimana mengambilnya? ya korupsi. Jadi sebenarnya korupsi di Indonesia itu DILINDUNGI oleh sistem budaya kita. Mohon maaf kalau saya keliru mengambil kesimpulan. Buktinya, seorang pemimpin yang royal akan sangat dibela meskipun dia berbuat keliru. Ungkapan : ah nggak apa2 dia mengambil itu toh untuk rakyat ... kalau talang air basah itu wajar. dlsb dlsb. Jadinya adalah permisivisme yang berkelanjutan. Salam bsp
