Mas BSP, Saya terkesan dengan penjelasan Mas BSP tentang fungsi empirik tersebut. Tadi pagi di USU saya ikut terlibat sebagai membahas Agent Based Modelling dari sisi Sains Komputer dengan narasumber utama pakar ABM, Mas Deni Khanafiah (pelatih peneliti muda bidang Sains Komputer peraih medali emas di Polandia). Menariknya, Mas Deni bisa mensimulasikan ABM untuk menjelaskan fenomena korupsi di Indonesia, dan beliau pernah menulis tentang itu di bukunya. Kapan-kapan saya akan hubungi Mas Deni, siapa tahu ABM bisa juga digunakan untuk mengetahui koefisien dan galat dari fungsi Cp tersebut. (Tapi saya pikir, koefisien Jka bakal besaaaar sekali).
Salam, CA On 6/9/10, [email protected] <[email protected]> wrote: > Cak Andri, > > Cak Andri menanyakan ke bu Ida yang cantik : > > Menarik sekali pengalaman Ibu Ida. Apakah ibu mengetahui bagaimana caranya > dana tersebut "mempercepat" proses persetujuan APBD (oleh DPRD?)? > > Saya berdasarkan pengalaman selama 7 tahun di propinsi, ternyata proses APBD > bisa sangat sangat sangat dipercepat. Tetapi juga bisa sangat sangat sangat > lambat ..... > > .....prinsipnya adalah bagaimana memenuhi hasrat anggota legislatif untuk > mendapatkan tambahan revenue dengan segala macam cara dan usaha sehingga si > anggota legislatif tersebut bisa memenuhi keinginan konstituennya yang > selalu ngrumpi dan ngarariung (bahasa sunda yang berarti berkumpul) di > kantor fraksi untuk meminta sumbangan. > > Sehingga kalau diformulasikan adalah : > > Cp = f (Jka, Jke, Tab, tKk) > dimana : > > Cp = cepatnya proses APBD > Jka = jumlah kebutuhan anggota legislatif yang bisa diderivasi kepada > jumlah fraksi yang butuh > (semakin banyak fraksi yang minta semakin cepat), jumlah anggota > yang butuh .... > ini berarti kalau faksi besar (jumlah anggotanya banyak) tapi > tunggal ... lebih sulit > diprosesnya dibandingkan dengan yang fraksinya lebih banyak . > Jke = jumlah kebutuhan eksekutif ... semaki nkecil semakin cepat > Tab = Total anggaran belanja yang dibicarakan ... semakin besar semakin > lama > tKk = tingkat kontroversi kegiatan ... semakin kontroversi kegiatan > semakin lama prosesnya > > Nah untuk itu common denominatornya adalah jumlah anggaran yang dititipkan > ke eksekutif ... artinya anggaran legislatif yang dititipkan ke eksekutif > ... hal ini disebabkan karena adanya PP 11/2000. > > Mungkin Cak Andri bisa sedikit melihat fungsi tersebut karena pengalaman > empirik saya di Jogja. > > Salam > > bambang sp
