Dear Pak BTS, Terima kasih atas penjelasan Bapak yang menarik. Menelaah kembali penjelasan Pak BTS bahwa fungsi-fungsi kota tersebut tidak bisa dibagi-bagi lagi membuat saya sedikit merenung.
Dan akhirnya, saya jadi berpikir, bila fungsi-fungsi tersebut sudah *terlalu banyak* dimiliki oleh sebuah kota, maka kemacetan dan kriminalitas yang tinggi di kota tersebut adalah konsekuensi logis yang harus diterima dengan lapang dada. Salam, CA BebasOrba® TaatPajak® AntiLumpur® -----Original Message----- From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Wed, 16 Jun 2010 14:35:04 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Bls: [referensi] Penumpukan Fungsi-fungsi Kota di Jakarta Dear Cak Andri Pertanyaan Cak Andri memang sering dilontarkan banyak orang. Pandangan saya, kota itu aglomerasi ekonomi, jadi segala fungsi ekonomi "tumblek bleg" di kota. Semakin besar kota semakin banyak juga variasi ekonomi "tumblek bleg" di kota. Yang membedakan kota satu dengan lainnya selain besaran kota tadi, adalah lokasinya. Kalau lokasinya di dataran tinggi yang kebetulan ada banyak objek wisata, maka ada tambahan fungsi pariwisata, atau ada khas-khas lainnya yang membedakan. Jadi fungsi kota itu tidak bisa dibagi-bagi hanya satu atau beberapa fungsi saja, misalnya kota fungsi pariwisata saja, atau kota pendidikan saja, ataupun hanya 2 fungsi saja. Kota yang demikian justru tidak langgeng (sustain). Ingat prinsip-prinsip lingkungan bahwa semakin tingggi keanekaragaman, akan semakin langgeng. Soal kemacetan lalu lintas dan segala kesemrawutan kota itu tidak disebabkan oleh banyaknya fungsi, tetapi itu soal manajemen saja. Kota besar bisa di manage dengan prinsip : maximum transaction, minimum traffic (dengan teknoologi dan inovasi tentunya), sehingga tidak menyebabkan kesemrawutan seperti sekarang ini. Thanks. CU. BTS. --- Pada Rab, 16/6/10, [email protected] <[email protected]> menulis: Dari: [email protected] <[email protected]> Judul: [referensi] Penumpukan Fungsi-fungsi Kota di Jakarta Kepada: "ITB" <[email protected]>, "IA-ITB Asli" <[email protected]>, "Kuyasipil" <[email protected]>, "Referensi" <[email protected]>, "Futurologi" <[email protected]>, "Indonesia" <[email protected]>, "Galia-Sipil" <[email protected]> Tanggal: Rabu, 16 Juni, 2010, 4:51 AM Rekan-rekan yth., Berikut cuplikan diskusi ringan dan santai di milis [email protected] dan milis baru alumni ITB ([email protected]). Semoga berkenan memberikan tanggapan. CA: Bagaimana bila Bandung jadi kota pemerintahan saja? :-) Dan fungsi-fungsi (ibu)kota lain hendaknya didistribusikan, misalnya, kota pelabuhan di Sabang, kota artis di Jakarta, kota ekonomi di Sorong, ibukota di Tomohon. Fungsi-fungsi Ibukota harus dibagi, jangan tumplek blek di satu tempat saja, ya macet... :> AP: kan orangnya sama-sama juga, mantan artis jadi pejabat, pengusaha jadi pejabat, anak pengusaha jadi artis, anak pejabat jadi artis.. ;) tumplek bleg deh.. CA: Ya, begitulah. :-) Dan penumpukan fungsi ibukota di satu tempat ini ibarat menaruh semua telur dalam satu keranjang. Bila keranjang telur tersebut jatuh (misalnya karena ada gempa > 8.5 SR di Jakarta), maka telur akan pecah semua (orang-orang pinter dan berbakat Indonesia pada tewas, gedung-gedung pemerintahan skala nasional hancur, dlsb.). Dan yang rugi pasti se-Indonesia Raya. Sebaliknya, kalau keranjangnya tidak jatuh, telurnya biasanya dimakan sendiri oleh empunya keranjang ... yang biasanya masih berdomisili di dalam radius 100 km dari Monas. :p Worst comes to worst, kalau dia ngutang, gagal bayar, lalu "kabur" sehingga dikhawatirkan berdampak "sistemik", maka terpaksalah utang tersebut ditanggung renteng dari Sabang sampai Merauke... ;> Salam, CA BebasOrba® TaatPajak® AntiLumpur® ------------------------------------ Komunitas Referensi http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups Links
