Kalau saya tidak salah tangkap sih. Yang diatasi sesungguhnya "uang muka" yang biasanya membuat "pedagang lama" tak bisa masuk ke pasar yang baru. Apa lagi sebagian berasal dari PKL yang dipindahkan. Tanahnya milik Pemda, sehingga soalnya biaya pembangunan. Disitu Pemda sepertinya memberikan "subsidi uang muka". Berikutnya cicilan diambil dari retrbusi. Dia bilang sebetulnya retribusi harian itu nilainya cukup besar. Tapi pasar tradisional umumnya bocor di penarikan retribusi, parkir, dst. Maka, dia tata betul-betul manajemen pengumpulan retribusi itu. Karena dari situlah sebetulnya biaya pembangunan ditutup. Apakah Pemda menyewakan sebagian untuk bank, dst, dengan harga komersial, bisa saja kan itu jadi sumber penerimaan lainnya. Pengelolaan pasar tradisional hasil pembangunan tersebut layak dicatat pula. Pedagang pakai seragam, lorong/gang antar stand dijaga betul kebersihan dan kerapiannya. Buat pembelanja ada door-prize yang diundi, hadiahnya juga ada yang mobil. Tujuannya tidak kalah gengsi dengan hiper/super-rmarket. Salam, Risfan Munir www.urbaneconomic.blogspot.com
--- On Tue, 6/22/10, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi, penasaran butir 9 To: [email protected] Date: Tuesday, June 22, 2010, 3:43 AM Bung Jehan, sama dengan Koko, saya penasaran bagaimana sih menyiasati amggaran sehingga pedagang beli kios tidak perlu membayar sepeserpun dan nanti investasi akan kembali. Niat baik saja tidak cukup, tapi harus ada matematikanya khan? Saya benar-benar "narketing" (penasaran). Thanks. CU. BTS. --- Pada Sel, 22/6/10, Jehan Siregar <jehansiregar@ yahoo.com> menulis: Dari: Jehan Siregar <jehansiregar@ yahoo.com> Judul: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi Kepada: refere...@yahoogrou ps.com Tanggal: Selasa, 22 Juni, 2010, 8:21 AM Dear Koko n Pak Djarot, Menurut saya sederhana saja, karena inisiatif ini digerakkan oleh niat murni untuk memberdayakan PKL, menata ruang kota dan mengembangkan kawasan baru. Tidak ada terselip kepentingan tertentu baik dari investor yang hendak berspekulasi memanfaatkan tanah/ruang kota maupun motif proyek-proyek pengadaan. Ketika situasi ini ada di kasus-kasus lain dan memang sengaja diundang oleh pengelola kota yang menerapkan "do nothing and project approach", maka kepentingan ini bisa berubah menjadi selilit yang merusak semangat kebersamaan, sehingga tidak semua bisa happy. Salam, Jehan --- On Tue, 6/22/10, Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> wrote: From: Harya Setyaka <harya.setyaka@ gmail.com> Subject: Re: [referensi] Ridwan Kamil dan DjokoWi To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tuesday, June 22, 2010, 9:32 AM Saya tertarik untuk mendalami butir no. 9. Seperti apakah 'cara tertentu' menyiasati anggaran tersebut sehingga semua happy? Salam, -K- 9. Mengapa warga (beberapa kasus adalah penataan pasar) mau pindah ke pasar yang ditata dengan sukarela ? Ya karena mereka mendapat kepastian tentang tempat jualan sesuai dengan keinginan bersama. Rahasia yang penting: pedagang lama di pasar baru tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Padahal, di kota-kota lain proses pindah semacam itu selalu dengan mbayar beli kios. lha di Solo kok nggak mbayar? Ternyata Djokowi pandai menyiasati anggaran dan meyakinkan dewan bahwa dengan cara tertentu uang yang ditanamkan untuk pasar baru akan kembali dan pedagang terbebani. Sebenarnya, mereka mbayar juga, hanya dengan cara matematika sedemikian rupa semuanya happy. 2010/6/21 Djarot Purbadi <dpurb...@yahoo. com>
