BETUL SEKALI PAK
JANGAN SAMPAI KRISIS 1998 TERULANG KEMBALI
SUNGGUH MENAKUTKAN AKIBATNYA
SBY HARUS SEGERA MENGELUARKAN PERPU UNTUK ITU
JANGAN PEDULIKAN KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK
DAHULUKAN KEPENTINGAN BANGSA
INGAT PARA PEJABAT-JANGAN SEKALI KALI ADA PIKIRAN KOTOR UNTUK BER-KKN.

SALAM

Irwan Ariston Napitupulu <[EMAIL PROTECTED]> wrote:                             
Dalam menghadapi perkembangan situasi belakangan ini yang tidak
 kondusif, pemerintah perlu mengambil tindakan2 penting dan cepat
 dengan prioritas pada kepentingan nasional.
 
 Saat ini tidak ada hal yang mendesak untuk membuka bursa saham dengan
 segera. Bila bursa saham di buka, hanya akan memberikan kesempatan
 institusi asing dan juga lokal untuk menjual portfolionya dan
 kemungkinan akan mengkonversinya ke dolar. Pihak asing kemungkinan
 akan menarik dana keluar dari Indonesia, pihak lokal kemungkinan akan
 menaruhnya di LN yang dia anggap cukup aman. Kejadian krisis tahun
 1997/98 hanya tinggal menunggu waktu saja terulang bila hal tersebut
 terjadi.
 
 Pemerintah saat ini perlu mengambil tindakan2 tegas dan cepat dalam
 mengantisipasi keadaan. Jangan menunggu negara lain dulu bertindak
 baru kita bertindak. Kita punya jatidiri, kita tahu apa yang menurut
 kita baik untuk bangsa ini. Pemerintah perlu memegang tongkat komando
 dengan erat dan percaya diri. Go to hell, IMF!
 
 Awal September lalu, melalui milis [email protected], saya telah
 berkali2 menyarankan otoritas bursa untuk segera menutup fasilitas
 short sell (menjual saham tanpa memiliki saham lebih dahulu) dalam
 situasi bearish (negatif) seperti sekarang. Otoritas bursa tampaknya
 tidak sependapat. Sekitar 3 hari kemudian setelah saya melontarkan
 pemikiran tersebut, otoritas bursa di Amerika yang justru kemudian
 mengambil tindakan pelarangan short sell. Otoritas bursa kita akhirnya
 baru melakukan pelarangan short sell mulai awal Oktober.
 
 Selain bursa saham yang perlu ada tindakan antisipasi dengan segerak,
 transaksi valas pun segera harus diambil tindakan2 antipasi
 secepatnya. Transaksi valas harus segera diatur dan dibatasi agar
 ruang gerak para spekulan rupiah bisa ditutup sama sekali. Mata uang
 rupiah bukan untuk spekulasi. Mata uang rupiah digunakan untuk
 transaksi di sektor riil, bukan ajang spekulasi. Thailand selama
 beberapa tahun ini telah berhasil menjalankan kebijakan tersebut
 dengan menerapkan dual rates, offshore rate dan onshore rate. Mereka
 juga menutup ruang gerak spekulan untuk bisa melakukan transaksi valas
 dalam jumlah besar. Bank asing di luar Thailand ditutup ruangnya untuk
 bisa memainkan Baht Thailand.
 
 Rekomendasi saya kali ini adalah:
 1. Tutup bursa saham sampai batas waktu yang belum ditentukan dengan
 alasan demi kepentingan nasional yang lebih luas.
 2. Pengaturan transaksi valas dengan ketat agar rupiah tidak jadi
 ajang spekulasi. Transaksi valas hanya bisa dilakukan bila ada
 underlying-nya atau ada didukung transaksi sektor riil nya baik itu
 ekspor ataupun impor.
 3. Turunkan BI rate sampai ke level yang bisa mendorong sektor riil.
 Idealnya BI rate ada di 3%.
 4. Hapuskan Pajak Ekspor CPO dan lainnya menjadi 0%. Pengecualian
 hanya kepada komoditi yang tidak renewable seperti batubara, emas,
 nikel, timah, dll.
 5. Gunakan bank-bank pemerintah sebagai ujung tombak untuk penyaluran
 dana ke sektor-sektor riil. Sektor pertanian, peternakan, dan nelayan
 adalah sektor2 yang harus mendapat perhatian pemerintah secara serius
 karena sektor2 ini yang bisa menyerap banyak tenaga kerja dan
 terbilang cukup aman dari ancaman krisis.
 
 jabat erat,
 Irwan Ariston Napitupulu
 
     
                                       

       
---------------------------------
  Dapatkan nama yang Anda sukai!  
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.

Kirim email ke