[bali] Bagaimana kelanjutan ide ' Waste to energy-nya /PT DI?
Pak Made Wiratha yth, Panjang sekali uraiannya, dan itu adalah urusan rumah tangga PT DI dan yang tertarik buat saya : 1. Berapa total investasi yang di taman sejak LIPNUR - IPTN dan menjadi PT DI , dan menurut pandangan Pak Made apakah businiss ini masih memiliki harapan untuk bisa membayar operasional masa datang , tetu anggapan yang sudah lewat di bahas secara terpisah, sehingga manajemen yang akan datang lebih focus ke bisnis 2. Kami orang luar sekarang ini, melihat PT DI hidup segan mati-pun tak mau, mestinya ada kemauan ada jalan, atau bisa juga rubah lahan dan tempat yang begitu luas di Bandung menjadi bisnis sirkuit Formula 1, yang lebih menjanjikan, ini misalnya membangun bisnis 3.Atau menjadi tukang jahit, kerjakan saja bagian Verical Wing Airbus atau seperti F16 dulu ? Begitu sederhananya saya berfikir agar PT DI bisa berpaling mencari sulusi baru untuk maju seperti industri lainnya yang berhasil Sukseme Teja -Original Message- From: Made Wirata [mailto:[EMAIL PROTECTED]] Sent: 17 January, 2003 7:06 PM To: '[EMAIL PROTECTED]' Subject: [bali] Re: Bagaimana kelanjutan ide ' Waste to energy-nya ? Mungkin saya coba berkomentar sedikit karena menyangkiut PT DI, sbb: ((catatan : maaf bagi temen-temen yang tidak tertarik silahkan delete saja)) 1. Perlu diketahui bahwa NC212 adalah lisensi dari CASA 100 % sehingga kebanyakan partnya dari CASA, sedangkan CN 235 50% CASA dan 50% PT DI, jadi partnya juga 50%-50%. Yang 100% adalah N250, namun belum terjual karena belum sertifikasi, keburu kekurangan modal sejak krisis 1997, yaitu untuk sertifikasi (perlu dana tambahan cukup besar). Jadi sekarang primadonanya masih CN235 militer version, bukan civilian. Perlu diketahui, kita memang mampu produksi per tahun 12 s/d 18 CN, sekitar 10 Helicopter. NC 212 sudah selesai karena sudah produksi 110 buah sesuai lisensi dari CASA. Kalau N250 ada, mampu kapasitas produksinya s/d 12 buah juga. Serta peralatan Militer 100-an set. Yang tersebut diatas bukan teori tapi kenyataan, kecuali untuk N250 karena prototipe yang diperlukan saat ini sudah di stop s/d 3 buah saja. 2. Soal penjualan, kita mampu menjual sesuai produksi, contoh yang ada saat ini mulai tahun lalu, Korea 8 CN, thaeland 4 CN, Malaysia 8 CN, Pakistan 4 CN, Brunai 1CN, TNI AL 6 NC, TNI AU 2 CN, 14 Helicopter, dan lain-lain masih banyak yang jumlahnya rata-rata 1 s/d 2 helicopter dan CN. Disamping itu yang sedang dinego pada beberapa Negara lainnya seperti Iran, Taiwan, Venisuela, dll puluhan CN235. 3. Produksi tidak bisa secepat permintaan, kenapa ? sejak krisis kita kekurangan modal kerja, sedang IMF tidak membolehkan minta bantuan pemerintah karena takut disaingin (takut kalau PT DI maju di Asia Tenggara). Perlu diketahui Boeing di Amerika dan Airbus di Eropa yang demikian majunya, masih dibantu pemerintahnya, bukan sendiri seperti PT DI., Apalagi perusahaan yang lebih kecil seperti Bombardier di Canada, ATR di Perancis, dll. 4. Untuk itu, maka saat ini selain tidak bisa memperdayakan seluruh karyawan yang ada, juga tidak bisa mengandalkan modal kerja hanya dari uang muka saja, makanya oleh GusDur (presiden RI yang baru lalu) lantas merubah sedikit kebijakan untuk PT DI, yaitu boleh mengadakan bisnis diluar core, dan diputuskan oleh pemegang saham (pemerintah-red), sebagai kebijakan di BUMN PT DI 70% Core dan 30% bisnis non core, dan sekarang hampir menjadi 50-50. Dan kemudian dibentuklah unit-unit bisnis yang bergerak dibidang non core. Contohnya LMT yang presentasi ke Buleleng waktu itu adalah merupakan satu Unit Revenue Center yang bergerak di Core vs non Core 50-50. Perlu saya informasikan juga bahwa, kita (PT DI) sudah kerjasama dengan bebagai pihak dalam bisnis non core ini sejaka 4 th lalu, misalnya dengan GECI di Perancis, dengan Aselsan di Turki, dengan HESA di Iran, dengan Malaysia, dengan BAE di Inggris, dengan Taiwan, dan didalam negeri dengan PLN, Pertamina, Kereta Api, Garuda, PT Dok Kodja Bahari, Krakatau Daya Listrik, dll., sehingga pendapatan PT DI bertambah lebih dari 40% dari non core. Nah, termasuk LMT membuat incinerator ini, walaupun hanya 0,...% dari pendapatan PT DI, tetap kita jalankan kebijakan tersebut sebelum dicabut oleh pemerintah. 5. Soal jabatan Kepala Divisi di PT DI, syarat utamanya tentu adalah yang berpengalaman di pesawat terbang lebih dari 15 th, bisa menanage staf nya, punya kompetensi dibidangnya (sesuai Unitnya), dll banyak lagi. Dan yang terakhir berlaku bahwa semua pejabat dibolehkan hanya 3 th memangku, kecuali ada hal yang lebih istimewa boleh nambah 1 s/d 2 th, tetapi kalau kurang bisa berkurang bahkan s/d cuma 6 bulan saja lalu lengser. Nah bukan terget semata-mata bisa menjual 1 pesawat terbang, yang penting bisa menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai aturan, (tentu yang berlaku di pemegang saham alias pemerintah RI). Terimakasih atas perhatiannya MW -- From: ketut.tejawibawa[SMTP:[EMAIL PROTECTED]] Reply To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, January 17,
[bali] Re: PLTGU Pemaron jangan dipaksakan
Pak Gde Wisnaya, dan rekan rekan LP3B yth, Apa sih bedanya LP2B dan LP3B ? kok rasanya sama-sama tentang peduli pembangunan di Buleleng, maksud saya yang lebih peduli siapa ? Jangan sampai kedua kelompok ini saling berselisih, kemudian dua-duanya rugi, jadi mustinya ber-sinergi. Kenapa misalnya di Pemaron yang dipaksakan ? Menanggapi Ka Polres di koran yang disebutkan Pak Nengah dibawah ini, apakah aparat kepolisian mengerti betul atau tidak mau mengerti masalah untung ruginya ? Atau apakah pertanyaan yang pernah ada di milist ini tentang "kenapa yang butut di taruh di Buleleng, sedangkan yang baru di Priok ?" , apakah karena dipaksakan dari atas dengan "super power ?" Mohon informasinyayang lebih akurat di share, terima kasih atas perhatiannya MW "I Nengah D." [EMAIL PROTECTED] wrote: Rekan-rekan LP3B Yth,Berikut adalah berita yang dimuat pada Bali post edisi 20 Jan 2003. Setelahsaya membaca berita tersebut hampir dipastikan bahwa pembangunan PLTGUPemaron jadi dilaksanakan. Bagaimana dengan pernyataan beberapa rekanbeberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa pembangunan PLTGU Pemarontidak jadi dilaksanakan?Salam,Nengah D.Polres Siap Amankan Pembangunan PLTGU PemaronSingaraja (Bali Post) -Kapolres Buleleng AKBP Drs. Moh. Safei mengatakan, pihaknya siap mengamankanpembangunan PLTGU Pemaron, diminta ataupun tidak. Karena menurutnya,pengamanan aset-aset pemerintah, seperti pasar, PDAM, PLN dan kantor-kantorpemerintah lainnya, memang sudah menjadi tugas polisi.Untuk itu, kesiapannya untuk mengamankan proyek yang masih menjadipro-kontra itu, kata dia, jangan disalahtafsirkan secara politik. "Masalahpembangunan PLTGU, itu urusa n Pemkab Buleleng. Kalau masalah pengamanan, ituusuran kami," katanya kepada Bali Post, Minggu (19/1) kemarin.Terkait masalah PLTGU, kata Kapolres, kesannya memang lebih istimewa karenamasih ada pro-kontra di masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Iamenyatakan tetap mengantisipasi kondisi Buleleng, agar jangan sampaipembangunan proyek ini menimbulkan masalah baru di Buleleng, sepertibentrokan massa dan sejenisnya. Bahkan, lanjutnya, belakangan ini pihaknyasudah mulai melakukan langkah-langkah antisipasi agar tak terjadigesekan-gesekan yang lebih parah antara masyarakat yang setuju maupun yangtak setuju terhadap pembangunan PLTGU tersebut. Sebab bagaimana pun, katadia, persoalan di kawasan Lovina (lokasi PLTGU tersebut) bisa merembetkepada masalah lain secara keseluruhan di Buleleng. Berdasarkan pantauanBali Post di lokasi pembangunan PLTGU di Desa Pemaron, belum terlihattanda-tanda pengerjaan proyek, seperti belum adanya alat berat, buruh dankegi atan-kegiatan pembangunan.Sementara itu, Assistant Manager for Power Plant Business Development PTIndonesia Power, Patemin Eko Dwinanto menegaskan, meski hampir dipastikanbulan Januari ini pembangunan PLTGU Pemaron sudah mulai dikerjakan, pihaknyamemang belum mendatangkan alat-alat berat ke Desa Pemaron. Walau begitu,sejak pekan lalu, katanya, pelaksana proyek ini sudah mulai melakukanpersiapan-persiapan, termasuk menjaring tenaga kerja lokal.Apakah pihak Indonesia Power siap menghadapi jika terdapat tekanan,mengingat masih ada komponen masyarakat yang menolak PLTGU tersebut?Menjawab ini Patemin mengatakan siap.Sedangkan komponen masyarakat yang tergabung dalam LP2B (Lembaga PeduliPembangunan Buleleng) menyatakan dukungannya terhadap pembangunan PLTGUPemaron. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua LP2B Made Suparthadan Sekretaris Gede Pastika dinyatakan, situasi Buleleng dan Bali sekarangini separonya masih tergantung pada suplai l istrik dari Paiton, Jawa Timur.Artinya, jika suplai listrik itu terganggu, niscaya akan terjadi giliranpemadaman listrik. Maka dari itu, jika proyek PLTGU Pemaron tertunda, tentusaja akan menjadi bumerang kepariwisataan Buleleng.Untuk itu, LP2B minta aparat keamanan di buleleng melakukan langkahantisipatif secara persuasif sehingga siapa yang berinvestasi di Bumi PanjiSakti ini benar-benar terayomi dan mendapat jaminan keamanan. (kmb 15)-- Milis Diskusi Anggota LP3B Bali Indonesia.Publikasi : http://www.lp3b.or.idArsip : http://bali.lp3b.or.idModerators : Berlangganan : Henti Langgan : Do you Yahoo!? Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now
[bali] Re: PLTGU Pemaron jangan dipaksakan
Yth. Pak Nengah, MS.ITB, Ya, kelihatannya PT IP akan memaksakan kehendaknya, karena mereka ingin mengejar waktu sebelum bisnis energy listrik di Bali dibuka untuk swasta. Selain itu, memang sangat menggiurkan, dengan memindahkan barang rongsokan ( sampah pembangkit listrik )ke Bali, disediakan dana pemindahannya USD 8,5 Juta ( kata PT IP ). Wah, bukan main ini. Bukankah akan cukup banyak USD yang bisa di-KKN-an ? Jika tetap dilanjutkan, apakah kita memerlukan bantuan ICW dan BPKP ? On Mon, 20 Jan 2003 15:52:15 -0800 I Nengah D. [EMAIL PROTECTED] wrote: Rekan-rekan LP3B Yth, Berikut adalah berita yang dimuat pada Bali post edisi 20 Jan 2003. Setelah saya membaca berita tersebut hampir dipastikan bahwa pembangunan PLTGU Pemaron jadi dilaksanakan. Bagaimana dengan pernyataan beberapa rekan beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa pembangunan PLTGU Pemaron tidak jadi dilaksanakan? Salam, Nengah D. Polres Siap Amankan Pembangunan PLTGU Pemaron Singaraja (Bali Post) - Kapolres Buleleng AKBP Drs. Moh. Safei mengatakan, pihaknya siap mengamankan pembangunan PLTGU Pemaron, diminta ataupun tidak. Karena menurutnya, pengamanan aset-aset pemerintah, seperti pasar, PDAM, PLN dan kantor-kantor pemerintah lainnya, memang sudah menjadi tugas polisi. Untuk itu, kesiapannya untuk mengamankan proyek yang masih menjadi pro-kontra itu, kata dia, jangan disalahtafsirkan secara politik. Masalah pembangunan PLTGU, itu urusan Pemkab Buleleng. Kalau masalah pengamanan, itu usuran kami, katanya kepada Bali Post, Minggu (19/1) kemarin. Terkait masalah PLTGU, kata Kapolres, kesannya memang lebih istimewa karena masih ada pro-kontra di masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Ia menyatakan tetap mengantisipasi kondisi Buleleng, agar jangan sampai pembangunan proyek ini menimbulkan masalah baru di Buleleng, seperti bentrokan massa dan sejenisnya. Bahkan, lanjutnya, belakangan ini pihaknya sudah mulai melakukan langkah-langkah antisipasi agar tak terjadi gesekan-gesekan yang lebih parah antara masyarakat yang setuju maupun yang tak setuju terhadap pembangunan PLTGU tersebut. Sebab bagaimana pun, kata dia, persoalan di kawasan Lovina (lokasi PLTGU tersebut) bisa merembet kepada masalah lain secara keseluruhan di Buleleng. Berdasarkan pantauan Bali Post di lokasi pembangunan PLTGU di Desa Pemaron, belum terlihat tanda-tanda pengerjaan proyek, seperti belum adanya alat berat, buruh dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sementara itu, Assistant Manager for Power Plant Business Development PT Indonesia Power, Patemin Eko Dwinanto menegaskan, meski hampir dipastikan bulan Januari ini pembangunan PLTGU Pemaron sudah mulai dikerjakan, pihaknya memang belum mendatangkan alat-alat berat ke Desa Pemaron. Walau begitu, sejak pekan lalu, katanya, pelaksana proyek ini sudah mulai melakukan persiapan-persiapan, termasuk menjaring tenaga kerja lokal. Apakah pihak Indonesia Power siap menghadapi jika terdapat tekanan, mengingat masih ada komponen masyarakat yang menolak PLTGU tersebut? Menjawab ini Patemin mengatakan siap. Sedangkan komponen masyarakat yang tergabung dalam LP2B (Lembaga Peduli Pembangunan Buleleng) menyatakan dukungannya terhadap pembangunan PLTGU Pemaron. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua LP2B Made Supartha dan Sekretaris Gede Pastika dinyatakan, situasi Buleleng dan Bali sekarang ini separonya masih tergantung pada suplai listrik dari Paiton, Jawa Timur. Artinya, jika suplai listrik itu terganggu, niscaya akan terjadi giliran pemadaman listrik. Maka dari itu, jika proyek PLTGU Pemaron tertunda, tentu saja akan menjadi bumerang kepariwisataan Buleleng. Untuk itu, LP2B minta aparat keamanan di buleleng melakukan langkah antisipatif secara persuasif sehingga siapa yang berinvestasi di Bumi Panji Sakti ini benar-benar terayomi dan mendapat jaminan keamanan. (kmb 15) -- Milis Diskusi Anggota LP3B Bali Indonesia. Publikasi : http://www.lp3b.or.id Arsip : http://bali.lp3b.or.id Moderators: mailto: [EMAIL PROTECTED] Berlangganan : mailto: [EMAIL PROTECTED] Henti Langgan : mailto: [EMAIL PROTECTED] === Meriahkan Hari Valentine Anda dan Ikuti Lomba Design Kartu Eletronik dengan Tema Valentine === -- Milis Diskusi Anggota LP3B Bali Indonesia. Publikasi : http://www.lp3b.or.id Arsip : http://bali.lp3b.or.id Moderators: mailto: [EMAIL PROTECTED] Berlangganan : mailto: [EMAIL PROTECTED] Henti Langgan : mailto: [EMAIL PROTECTED]
[bali] Re: Bagaimana kelanjutan ide ' Waste to energy-nya /PT DI?
Maaf kalau kemarin uraiannya terlalu panjang, karena saya khawatir jika salah persepsi tentang NC212, CN235, dll produk PT DI, tapi berikut ini saya coba jawab sesingkatnya. Terima kasih atas masukannya MW "ketut.tejawibawa" [EMAIL PROTECTED] wrote: Pak Made Wiratha yth,Panjang sekali uraiannya, dan itu adalah urusan rumah tangga PT DI danyang tertarik buat saya :1. Berapa total investasi yang di taman sejak LIPNUR - IPTN dan menjadiPT DI , soal investasi keseluruhan sejak LIPNUR saya sendiri kurang tahu persis, tapi "nilai" investasinya PT DI saat ini sekitar 3 T. dan menurut pandangan Pak Made apakah businiss ini masihmemiliki harapan untuk bisa membayar operasional masa datang , tetuanggapan yang sudah lewat di bahas secara terpisah, sehingga manajemenyang akan datang lebih focus ke bisnis Saya rasa masih memiliki harapan, asal yang mengelola lebih "tegas", dan budayanya harus bisa dirubah (harus budaya International yang lebih "Profesional" 2. Kami orang luar sekarang ini, melihat PT DI hidup segan mati-pun takmau, mestinya ada kemauan ada jalan, atau bisa juga rubah lahan dantempat yang begitu luas di Bandung menjadi bisnis sirkuit Formula 1,yang lebih menjanjikan, ini misalnya membangun bisnis Kita musti lihat dari berbagai segi, paling tidak dua hal harus diperhatikan : nilai "strategis" dan nilai "ekonomis" yang seimbang karena PT DI juga mendukung nilai-nilai pertahanan misalnya (banyak produk PT DI untuk pertahanan baik senjatanya maupun alat komunikasinya), serta nilai ekonominya harus bisa meraih profit. 3.Atau menjadi tukang jahit, kerjakan saja bagian Verical Wing Airbusatau seperti F16 dulu ? PT DI melakukan 3 hal utama: yaitu sebagai "core", mulai konsep, rancangan sampai produksi harus ada terutama yang strategis tadi; yang kedua adalah "menjahit" Airbus, Dornier, Boeing, dsb juga tetap, malah digiatkan karena dapat dilakukan dalam periode pendek; dan yang ketiga, adalah produk "non Aeronautic" terutama melayani pasar dalam Negeri, karena sejak krisis banyak terobosan baru yang bisa menghemat uang Negara tanpa harus selalu membeli dari Luar Negeri. Contoh beberapa komponen yang rusak di KS, KDL, Kodja, Pertamina, dlldibuat atau direpair atau re-engineeringoleh PT DI sebagai "Spin off teknologi" peswat terbang sehingga lebih murah. Selain membantu pengurangan nilai import, juga menambah penghasilan PT DI. Begitu sederhananya saya berfikir agar PT DI bisa berpaling mencarisulusi baru untuk maju seperti industri lainnya yang berhasilSukseme Teja-Original Message-From: Made Wirata [mailto:[EMAIL PROTECTED]] Sent: 17 January, 2003 7:06 PMTo: '[EMAIL PROTECTED]'Subject: [bali] Re: Bagaimana kelanjutan ide ' Waste to energy"-nya ?Mungkin saya coba berkomentar sedikit karena menyangkiut PT DI, sbb:((catatan : maaf bagi temen-temen yang tidak tertarik silahkan deletesaja))1. Perlu diketahui bahwa NC212 adalah lisensi dari CASA 100 % sehinggakebanyakan partnya dari CASA, sedangkan CN 235 50% CASA dan 50% PT DI,jadi partnya juga 50%-50%. Yang 100% adalah N250, namun belum terjualkarena belum sertifikasi, keburu kekurangan modal sejak krisis 1997,yaitu untuk sertifikasi (perlu dana tambahan cukup besar). Jadi sekarangprimadonanya masih CN235 militer version, bukan civilian. Perludiketahui, kita me mang mampu produksi per tahun 12 s/d 18 CN, sekitar 10Helicopter. NC 212 sudah selesai karena sudah produksi 110 buah sesuailisensi dari CASA. Kalau N250 ada, mampu kapasitas produksinya s/d 12buah juga. Serta peralatan Militer 100-an set. Yang tersebut diatas bukan teori tapi kenyataan, kecuali untuk N250karena prototipe yang diperlukan saat ini sudah di stop s/d 3 buah saja.2. Soal penjualan, kita mampu menjual sesuai produksi, contoh yang adasaat ini mulai tahun lalu, Korea 8 CN, thaeland 4 CN, Malaysia 8 CN,Pakistan 4 CN, Brunai 1CN, TNI AL 6 NC, TNI AU 2 CN, 14 Helicopter, danlain-lain masih banyak yang jumlahnya rata-rata 1 s/d 2 helicopter danCN. Disamping itu yang sedang dinego pada beberapa Negara lainnyaseperti Iran, Taiwan, Venisuela, dll puluhan CN235.3. Produksi tidak bisa secepat permintaan, kenapa ? sejak krisiskita kekurangan modal kerja, sedang IMF tidak membolehkan minta bantuanpemerintah karena takut disaingin (takut kalau PT DI maju di AsiaTenggara). Perlu diketahui Boeing di Amerika dan Airbus di Eropa yangdemikian majunya, masih dibantu pemerintahnya, bukan sendiri seperti PTDI., Apalagi perusahaan yang lebih kecil seperti Bombardier di Canada,ATR di Perancis, dll.4. Untuk itu, maka saat ini selain tidak bisa memperdayakan seluruhkaryawan yang ada, juga tidak bisa mengandalkan modal kerja hanya dariuang muka saja, makanya oleh GusDur (presiden RI yang baru lalu)lantas merubah sedikit kebijakan untuk PT DI, yaitu boleh mengadakanbisnis diluar core, dan diputuskan oleh pemegang saham (pemerintah-red),sebagai kebijakan di BUMN PT DI 70% Core dan 30% bisnis non core, dansekarang hampir menjadi 50-50. Dan kemudian dibentuklah unit-unit bisnisyang bergerak dibidang non core.
