[GELORA45] Tokoh Intelektual Jepang Nilai Tinggi Kegiatan Peringatan Pembantaian Nanjing

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

  Tokoh Intelektual Jepang Nilai Tinggi Kegiatan Peringatan Pembantaian 
Nanjing


 
2017-12-12 11:19:18  CRI
 


  Tanggal 13 Desember adalah Hari Berkabung Nasional Tiongkok atau Hari 
Peringatan Pembantaian Massal di Kota Nanjing yang terjadi pada tahun 1937. 
Menjelang hari peringatan tersebut, wartawan CRI sempat mewawancarai beberapa 
ahli sejarah di Tokyo, Jepang. Mereka menilai tinggi acara peringatan tersebut, 
dan menyebutkan bahwa peringatan tersebut akan meningkatkan introspeksi atas 
kejahatan Fasis Jepang dan menyebarluaskan gagasan perdamaian. Mereka juga 
telah mengutarakan kekhawatirannya terhadap kurangnya pemahaman masyarakat 
Jepang yang tepat terhadap sejarah.



  Pada 13 Desember 1937, tentara agresor Jepang menduduki kota Nanjing, 
Tiongkok dan melakukan pembantaian massal secara brutal selama lebih dari 40 
hari di kota tersebut. Sebanyak 300 ribu warga Tiongkok dibunuh. Pembantaian 
massal itu merupakan salah satu lembaran yang paling kelam dalam buku sejarah 
peradaban manusia. Tanggal 13 Desember tahun ini merupakan peringatan 80 tahun 
Pembantaian Nanjing, sekaligus Hari Berkabung Nasional Tiongkok. Peringatan 
Pembantaian Nanjing memperingatkan masyarakat untuk bercermin pada sejarah dan 
berorientasi pada masa depan agar tragedi serupa tidak terulang. Profesor 
Kehormatan Kasahara Tokushi dari Tsuru University Jepang berpendapat bahwa 
kegiatan peringatan Pembantaian Nanjing membawa pesan perdamaian yang penting.



  Kasahara Tokushi mengatakan: "Peringatan Pembantaian Massal Nanjing 
adalah untuk menyatakan duka cita terhadap para korban tewas akibat perang, 
juga adalah untuk mencegah terulangnya tragedi yang diakibatkan perang. 
Pelajaran yang bisa ditarik seluruh umat manusia ialah perang tidak boleh 
kembali terulang. Peringatan adalah untuk menyampaikan gagasan perdamaian 
kepada dunia, maka bagi saya acara periongatan mempunyai arti signifikan."



  Honzawa Jirou, seorang komentator politik Jepang berpendapat, Pembantaian 
Nanjing sebagai kejahatan perang yang brutal harus diketahui seluruh dunia. Ia 
mengatakan: "Pembantaian Nanjing adalah salah satu bagian sejarah yang tidak 
boleh dilupakan khususnya bagi orang Jepang. Sebagai sebuah pelajaran dalam 
sejarah, tragedi serupa tidak boleh terulang lagi. Ini tidak hanya berkaitan 
dengan Tiongkok dan Jepang. Ini adalah peringatan penting bagi seluruh 
masyarakat internasional."



  Kejahatan-kejahatan brutal yang dilakukan tentara agresor Jepang sudah 
dibuktikan oleh putusan Tribunal Internasional Timur Jauh, hasil investigasi 
Pengadilan Militer Nanjing Tiongkok serta berbagai bukti dalam bentuk material 
maupun saksi mata. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tokoh 
kalangan politik dan akademis Jepang masih secara terang-terangan menyangkal 
sejarah agresi Jepang pada masa lalu. Profesor Takashima Nobuyoshi dari 
Universitas Ryukyus menyatakan, kegagalan masyarakat Jepang dalam menghadapi 
sejarah adalah hal memalukan bagi Jepang.



  Ia mengatakan: "Pembantaian Nanjing sudah berlalu 80 tahun, namun 
perdebatan masih berlangsung, ini adalah hal yang sangat memalukan bagi Jepang. 
Tiongkok menggelar peringatan karena Jepang belum mengakui tanggung jawabnya, 
dan oleh karena itu rakyat Tiongkok tidak bisa menahan kemarahannya. Sebagai 
orang Jepang, saya merasa sangat malu."



  Arus penyangkalan terhadap sejarah semakin meningkat di Jepang saat ini. 
Pendidikan sejarah di Jepang mengemban tanggung jawab penting. Buku pelajaran 
yang memutar-balikkan atau menghapus fakta sejarah agresi terus digunakan di 
Jepang. Guru di sekolah tidak memberi pengetahuan tentang sejarah agresi Jepang 
kepada anak didiknya, sehingga pengetahuan warga Jepang tentang "kejahatan" 
Jepang pada masa lampau sangat minim. Kasahara dari Tsuru University menyatakan 
sangat khawatir atas hal tersebut.



  "Termasuk saya tidak pernah membaca isi tentang sejarah tersebut, baik 
ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama atau pun sekolah menengah atas. 
Buku teks sejarah Jepang tidak menulis isi tentang sejarah tersebut, maka 
sebagian besar orang Jepang sekarang tidak tahu tentang sejarah tersebut. Ini 
merupakan masalah yang merusak hubungan Jepang dengan Tiongkok dan seluruh 
Asia."
 

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Istrinya Jadi Korban Hoax, Panglima TNI Hadi Ajak Pelaku Ngopi Bareng

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Selasa, 12 Desember 2017 07.07.21 
GMT+1Judul: [nasional-list] Istrinya Jadi Korban Hoax, Panglima TNI Hadi Ajak 
Pelaku Ngopi Bareng
     


Istrinya Jadi Korban Hoax, Panglima TNI Hadi Ajak Pelaku Ngopi Bareng

SELASA, 12 DEC 2017 01:45 | EDITOR : DIMAS RYANDI
   
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (JawaPos.com)
Berita Terkait   
   - Panglima TNI Disebut Pernah Jadi Polisi 
   - Ketika Panglima TNI Ajak Kapolri Ngopi Bareng di Pesawat Hercules 
   - Pesan Para Pahlawan Akan Jadi Pegangan Panglima TNI yang Baru

JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menanggapi santai kabar di 
media sosial yang menyebutkan Istrinya merupakan keturunan Tionghoa. Mantan 
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu justru baru mendengar kabar itu.

"Apa itu berita? Saya malah belum dengar," ungkap Panglima TNI Hadi di mabes 
TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (11/12).

Dalam kesempatan ini, Hadi kemudian menceritakan latar belakang keluarga 
istrinya. Menurutnya sama sekali tidak ada garis keturunan dari Tionghoa di 
pihak keluarga istrinya itu.
 
Panglima TNI Marsekal Hadi dan Istrinya. (netz)



"Asli Singosari kok, makan nya mulai dari nasi jagung, bapaknya 
Sujatiwiroatmodjo, ibunya Arbaiah. Jadi dari mana Tionghoanya,“ tambah Hadi

Lebih lanjut, Hadi mengaku tidak ingin membahas dan menanggapi secara serius 
kabar di medsos itu. Menurutnya berita hoax seperti ini bagaikan angin berlalu 
yang akan hilang dengan sendiri, tanpa perlu memperkarakannya.

"Enggak apa-apa, Biarin aja wong nanti akan hilang sendiri," lanjut Hadi

Selain tidak akan memperkarakan berita bohong ini, Hadi malah mengajak penyebar 
berita ini untuk ngopi bersama agar oknum tersebut melihat sendiri keadaan 
keluarganya secara langsung.

"Kalau perlu  yang bikin berita hoax itu saya undang ngopi, biar tahu secara 
langsung keluarga saya, " pungkas penerbang pesawat angkut jenis CASA ini.

Sebelumnya beredar di medsos, istri panglima TNI baru itu bernama Nanny Hadi 
Tjahjanto dan ditulis namanya menjadi 'Lim Siok Lan’. 

Sontak warganet yang melihat postingan tersebut bertanya-tanya silsilah 
keluarga Hadi Tjahjanto, apakah benar merupakan keturunan Tionghoa atau bukan.

(sat/JPC)

[GELORA45] Fw: [perhimpunanpersaudaraan] TIONGKOK LUNCURKAN SATELIT UNTUK ALJAZAIR

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Mohammad Kasim emkasi...@gmail.com 
[perhimpunanpersaudaraan] Kepada: 
"diskusifo...@googlegroups.com" ; 
"dr.tjani...@gmx.net" ; "da...@telia.com" 
; Sahala Silalahi ; 
"perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com" 
; "iljas...@yahoo.se" 
; Roes Terkirim: Senin, 11 Desember 
2017 08.28.30 GMT+1Judul: [perhimpunanpersaudaraan] TIONGKOK LUNCURKAN SATELIT 
UNTUK ALJAZAIR
     


| 
| 
|  |

 | 
|  |
|  |

 | 
| Choose a language  Chinese Simplified  Chinese Traditional  Albanian  Arabic  
Belarusian  Bengali  Bulgarian  Cambodian  Croatian  Czech  English  Esperanto  
Filipino  French  German  Greek  Hausa  Hebrew  Hindi  Hungarian  Indonesian  
Italian  Japanese  Korean  Laos  Malay  Mongol  Myanmar  Nepal  Persian  Polish 
 Portuguese  Pushtu  Romanian  Russian  Serbian  Sinhalese  Spanish  Swahili  
Tamil  Thai  Turkish  Ukrainian  Urdu  Vietnamese  Uygur  Kazak  Kirgiz  LHASA  
KUMBA--  Icelandic  Dutch  Norwegian  Danish  Finnish  Swedish  
Estonian  Lithuanian |  | Monday    Dec 11th   2017    |

 |


|  |
| 
|  |  |  |  | 
|  | Web  indonesian.cri.cn    |  |

 |

 |


|  |
| 
| Home|Asia Tenggara|Lentera|Blitz Asia|Foto|Travel|Blog|Bahasa Mandarin 
|Pedoman Muslim|Facebook |
|  |

 |
|  |

 |


| 
| Tiongkok Luncurkan Satelit Untuk Aljazair |
|   2017-12-11 10:30:47  Kantor Berita Xinhua |
| 


Tiongkok berhasil meluncurkan sebuah satelit telekomunikasi Aljazair dengan 
roket pengangkut Changzheng di Pusat Peluncuran Xichang pada hari ini (11/12), 
satelit sudah memasuki orbit yang ditetapkan.

Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika hari 
ini saling mengirim kawat ucapan selamat atas peluncuran sukses satelit 
telekomunikasi Aljazair di Xichang, Tiongkok.
 |

 |  | 
| 
|  |
|  |
| 
|  |  |  |

 |
|  |
|  |

 | 
|  |
| 
|  |  |  |

 |
|  |

 |


|  |
| 
|
|  |

 |
| 
| 
|  |

 |

 |
|  |
|  |
| Terpopuler |
| 
|  |
| 
| • Tiongkok Usulkan Pelucutan dan Non-Proliferasi Senjata Kimia secara 
Seimbang |
| • Li Keqiang Hadiri Peringatan Genap 5 Tahun Kerja Sama 16+1 |
| • Pertemuan Tingkat Tinggi Ketiga Hubungan Antarmasyarakat Tiongkok-Indonesia 
Digelar |
| • KTT ASEAN dan Pertemuan Pemimpin Asia Timur Ditutup |
| • PM Tiongkok Hadiri KTT Asia Timur ke-12 |
| • Xi Jinping Sampaikan Laporan di Depan Kongres Nasional ke-19 PKT |
| Indeks>> |

 |

 |
|  |
|  |
| 
|  |
|  |
|  |
|  |

 |
| Komentar Pembaca |
| 
| 
| • Surat dari pendengar setia Bpk. Rudi Hartono
5 tahun sudah berlalu saya bersama rekan H Sunu Budihardjo mengunjungi Kota 
Beijing dimana telah terukir  kenangan terindah dalam kehidupan saya dalam 
memenangkan Hadiah Utama 60 tahun hubungan diplomatic Tiongkok – Indonesia dan 
60 tahun berdirinya China Radio International. Saya bersama rekan H Sunu 
Budihardjo menuju Beijing pada 12 Juli 2010 disambut hangat oleh salah satu 
penyiar CRI, Nona Nina di Bandara International Beijing.  Kami pun menginap di 
salah satu hotel di Beijing untuk melakukan perjalanan wisata kota Beijing. 
Berikut tempat wisata yang kami kunjungi adalah : |
| • 00628130007
1. CRI (Bahasa Indonesia) disiarkan melalui Elshinta. Sekarang pindah gelombong 
berapa ? 2. Apa CRI (Bahasa Indonesia) tdk diadakan lagi di Indonesia ? Mohon 
balasan ! |
| • 00628132398
halo,sy orang china yg belajar di indonesia, tadi sy mendengar acara LENTERA, 
judulnya Hunan. dalam perbincangan ini, mereka bilang di China ada 31 propinsi, 
informasi ini salah,sebenarnya di negara sy ada 34 propinsi. |
| • 00628525541
bpk maliki yangdhsebut roh papaptlimo pancer semua itu roh goep kalao orang 
yang ber agama itu beri nama para dewa itusemua menyatu dengan alam papat nomer 
satu aer yang disebut kakang kawa dua adik ariari tiga puser empat gete atau 
dara yang alam papat aer bumi angen api makanya kalau sembayang harus aranya 
kesitu itu yang benar roh empat itu yang menjaga manusia tiga alam semua 
meyakinni agama menyimpang dari itu sekarang alam suda rentan karena manusia 
suda menyimpang dari itu orang kalau jau dari itu tidak bisa masok suargo 
yangdi sebut suargo artinya sokmo masok didalam rogo manusia lagi bareng sama |
| Indeks>> |

 |

 |
|  |
| Komentar(0 Komentar)   
   - 
发布   
   - Weibo
   - QQ
   - 
   - Pengunjung
   - 手机登录
Belum ada komentarDisponsori oleh Changyan |
|  |

 |


|  |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |

[GELORA45] Istrinya Jadi Korban Hoax, Panglima TNI Hadi Ajak Pelaku Ngopi Bareng

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Istrinya Jadi Korban Hoax, Panglima TNI Hadi Ajak Pelaku Ngopi Bareng
SELASA, 12 DEC 2017 01:45 | EDITOR : DIMAS RYANDI






 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (JawaPos.com)


Berita Terkait
  a.. Panglima TNI Disebut Pernah Jadi Polisi
   
  b.. Ketika Panglima TNI Ajak Kapolri Ngopi Bareng di Pesawat Hercules
   
  c.. Pesan Para Pahlawan Akan Jadi Pegangan Panglima TNI yang BaruJawaPos.com 
- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menanggapi santai kabar di media sosial 
yang menyebutkan Istrinya merupakan keturunan Tionghoa. Mantan Kepala Staf 
Angkatan Udara (KSAU) itu justru baru mendengar kabar itu.

"Apa itu berita? Saya malah belum dengar," ungkap Panglima TNI Hadi di mabes 
TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (11/12).

Dalam kesempatan ini, Hadi kemudian menceritakan latar belakang keluarga 
istrinya. Menurutnya sama sekali tidak ada garis keturunan dari Tionghoa di 
pihak keluarga istrinya itu.

 
Panglima TNI Marsekal Hadi dan Istrinya. (netz)



"Asli Singosari kok, makan nya mulai dari nasi jagung, bapaknya 
Sujatiwiroatmodjo, ibunya Arbaiah. Jadi dari mana Tionghoanya,“ tambah Hadi

Lebih lanjut, Hadi mengaku tidak ingin membahas dan menanggapi secara serius 
kabar di medsos itu. Menurutnya berita hoax seperti ini bagaikan angin berlalu 
yang akan hilang dengan sendiri, tanpa perlu memperkarakannya.

"Enggak apa-apa, Biarin aja wong nanti akan hilang sendiri," lanjut Hadi

Selain tidak akan memperkarakan berita bohong ini, Hadi malah mengajak penyebar 
berita ini untuk ngopi bersama agar oknum tersebut melihat sendiri keadaan 
keluarganya secara langsung.

"Kalau perlu  yang bikin berita hoax itu saya undang ngopi, biar tahu secara 
langsung keluarga saya, " pungkas penerbang pesawat angkut jenis CASA ini.

Sebelumnya beredar di medsos, istri panglima TNI baru itu bernama Nanny Hadi 
Tjahjanto dan ditulis namanya menjadi 'Lim Siok Lan’. 

Sontak warganet yang melihat postingan tersebut bertanya-tanya silsilah 
keluarga Hadi Tjahjanto, apakah benar merupakan keturunan Tionghoa atau bukan.

(sat/JPC)

[GELORA45] Ahli simpulkan pentersangkaan kembali Setnov tak langgar hukum

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Ahli simpulkan pentersangkaan kembali Setnov tak langgar hukum
 Selasa, 12 Desember 2017 12:35 WIB
 
Setya Novanto (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran Komariah 
Emong Sapardjaja menyatakan bahwa penetapan kembali Setya Novanto sebagai 
tersangka kasus e-KTP tidak melanggar asas "ne bis in idem".

"Bahwa "ne bis in idem" itu memang tidak boleh tetapi terhadap perkara yang 
sudah mempunyai putusan yang tetap berarti bahwa perkara itu sudah masuk pokok 
perkara," kata Komariah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tempat 
digelarnya praperadilan Setya Novanto dengan hakim tunggal Kusno.

Agenda hari ini adalah pemeriksaan ahli dari pihak KPK.

Apalagi, kata Komariah, dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 
2016 telah menyebutkan lingkup praperadilan tidak berbicara mengenai pokok 
perkara.

"Praperadilan itu sudah disebutkan terutama dalam Perma Nomor 4 2016 tidak 
berbicara mengenai pokok perkara hanya segi formal saja, jadi tidak ada "ne bis 
in idem", ungkap Komariah.

"Ne bis in idem" sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan 
"kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh 
dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya 
telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".

"Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan 
adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut".

Dalam dalil permohonan dan petitum praperadilan, Setya Novanto menyebut 
penetapan tersangka yang kedua terhadap dirinya oleh KPK  telah melanggar asas 
"ne bis in idem"

Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP Jumat 10 
November silam.




Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Jafar M Sidik

[GELORA45] Fw: [perhimpunanpersaudaraan] INI DIA RUANG KELAS TERCANTIK DI TIONGKOK

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Mohammad Kasim emkasi...@gmail.com 
[perhimpunanpersaudaraan] Kepada: 
"diskusifo...@googlegroups.com" ; 
"dr.tjani...@gmx.net" ; "da...@telia.com" 
; Sahala Silalahi ; 
"perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com" 
; "iljas...@yahoo.se" 
; Roes Terkirim: Senin, 11 Desember 
2017 09.58.55 GMT+1Judul: [perhimpunanpersaudaraan] INI DIA RUANG KELAS 
TERCANTIK DI TIONGKOK
     


| 
| 
|  |

 | 
|  |
|  |

 | 
| Choose a language  Chinese Simplified  Chinese Traditional  Albanian  Arabic  
Belarusian  Bengali  Bulgarian  Cambodian  Croatian  Czech  English  Esperanto  
Filipino  French  German  Greek  Hausa  Hebrew  Hindi  Hungarian  Indonesian  
Italian  Japanese  Korean  Laos  Malay  Mongol  Myanmar  Nepal  Persian  Polish 
 Portuguese  Pushtu  Romanian  Russian  Serbian  Sinhalese  Spanish  Swahili  
Tamil  Thai  Turkish  Ukrainian  Urdu  Vietnamese  Uygur  Kazak  Kirgiz  LHASA  
KUMBA--  Icelandic  Dutch  Norwegian  Danish  Finnish  Swedish  
Estonian  Lithuanian |  | Monday    Dec 11th   2017    |

 |


|  |
| 
|  |  |  |  | 
|  | Web  indonesian.cri.cn    |  |

 |

 |


|  |
| 
| Home|Asia Tenggara|Lentera|Blitz Asia|Foto|Travel|Blog|Bahasa Mandarin 
|Pedoman Muslim|Facebook |
|  |

 |
|  |

 |


| 
| 
Ini Dia Ruang Kelas Tercantik di Tiongkok
 |
|   2017-12-11 14:46:08  China News Agency |
| 
Pusat simulasi virtual di sebuah perguruan tinggi di Kota Zhengzhou Tiongkok 
akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat warganet Tiongkok. Gedung tiga 
lantai ini menghabiskan dana 23.500.000 yuan RMB ( sekitar 47 miliar rupiah) 
dan dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi canggih, seperti koneksi internet 
berkecepatan hingga 1000mpbs. Lantai pertama khusus diperuntukkan untuk jurusan 
manajemen ekonomi, sedangkan lantai kedua dan ketiga dijadikan sebagai 
laboratorium audit dan akuntansi.






 |

 |  | 
| 
|  |
|  |
| 
|  |  |  |

 |
|  |
|  |

 | 
|  |
| 
|  |  |  |

 |
|  |

 |


|  |
| 
|
|  |

 |
| 
| 
|  |

 |

 |
|  |
|  |
| Terpopuler |
| 
|  |
| 
| • Tiongkok Usulkan Pelucutan dan Non-Proliferasi Senjata Kimia secara 
Seimbang |
| • Li Keqiang Hadiri Peringatan Genap 5 Tahun Kerja Sama 16+1 |
| • Pertemuan Tingkat Tinggi Ketiga Hubungan Antarmasyarakat Tiongkok-Indonesia 
Digelar |
| • KTT ASEAN dan Pertemuan Pemimpin Asia Timur Ditutup |
| • PM Tiongkok Hadiri KTT Asia Timur ke-12 |
| • Xi Jinping Sampaikan Laporan di Depan Kongres Nasional ke-19 PKT |
| Indeks>> |

 |

 |
|  |
|  |
| 
|  |
|  |
|  |
|  |

 |
| Komentar Pembaca |
| 
| 
| • Surat dari pendengar setia Bpk. Rudi Hartono
5 tahun sudah berlalu saya bersama rekan H Sunu Budihardjo mengunjungi Kota 
Beijing dimana telah terukir  kenangan terindah dalam kehidupan saya dalam 
memenangkan Hadiah Utama 60 tahun hubungan diplomatic Tiongkok – Indonesia dan 
60 tahun berdirinya China Radio International. Saya bersama rekan H Sunu 
Budihardjo menuju Beijing pada 12 Juli 2010 disambut hangat oleh salah satu 
penyiar CRI, Nona Nina di Bandara International Beijing.  Kami pun menginap di 
salah satu hotel di Beijing untuk melakukan perjalanan wisata kota Beijing. 
Berikut tempat wisata yang kami kunjungi adalah : |
| • 00628130007
1. CRI (Bahasa Indonesia) disiarkan melalui Elshinta. Sekarang pindah gelombong 
berapa ? 2. Apa CRI (Bahasa Indonesia) tdk diadakan lagi di Indonesia ? Mohon 
balasan ! |
| • 00628132398
halo,sy orang china yg belajar di indonesia, tadi sy mendengar acara LENTERA, 
judulnya Hunan. dalam perbincangan ini, mereka bilang di China ada 31 propinsi, 
informasi ini salah,sebenarnya di negara sy ada 34 propinsi. |
| • 00628525541
bpk maliki yangdhsebut roh papaptlimo pancer semua itu roh goep kalao orang 
yang ber agama itu beri nama para dewa itusemua menyatu dengan alam papat nomer 
satu aer yang disebut kakang kawa dua adik ariari tiga puser empat gete atau 
dara yang alam papat aer bumi angen api makanya kalau sembayang harus aranya 
kesitu itu yang benar roh empat itu yang menjaga manusia tiga alam semua 
meyakinni agama menyimpang dari itu sekarang alam suda rentan karena manusia 
suda menyimpang dari itu orang kalau jau dari itu tidak bisa masok suargo 
yangdi sebut suargo artinya sokmo masok didalam rogo manusia lagi bareng sama |
| Indeks>> |

 |

 |
|  |
| Komentar(0 Komentar)   
   - 
发布   
   - Weibo
   - QQ
   - 
   - Pengunjung
   - 手机登录
Belum ada komentarDisponsori oleh Changyan |
|  |

 |


|  |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |

[GELORA45] Fw: [perhimpunanpersaudaraan] Kementerian PUPR minta publik tidak alergi reklamasi

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Mohammad Kasim emkasi...@gmail.com 
[perhimpunanpersaudaraan] Kepada: 
"diskusifo...@googlegroups.com" ; 
"perhimpunanpersaudar...@yahoogroups.com" 
Terkirim: Senin, 11 Desember 2017 
12.35.06 GMT+1Judul: [perhimpunanpersaudaraan] Kementerian PUPR minta publik 
tidak alergi reklamasi
     

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
meminta masyarakat agar tidak alergi terhadap reklamasi karena banyak kota lain 
di dunia juga melakukan hal yang sama.

Dalam siaran pers yang diterima Antara, Senin, Kementerian PUPR mengatakan 
bahwa beberapa kota besar di dunia yang telah melakukan reklamasi di antaranya 
Osaka dan Tokyo (Jepang), Shanghai (China), serta Singapura.

Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, saat Diskusi 
Publik Himpunan Masyarakat Islam (HMI) di Jakarta, akhir pekan lalu, 
mengungkapkan perbandingan Jakarta dengan Singapura yang luasnya hampir sama 
dengan Jakarta hanya memiliki penduduk 4,9 juta, sehingga ruang terbuka 
hijaunya mencapai 48 persen, sementara Ibukota negara Indonesia ini dengan 
penduduk 13 juta Jiwa hanya memiliki ruang terbuka hijau 9,8 persen. 

"Mau menambah menjadi 14 persen saja sulit karena tidak ada ruangnya," kata 
Firdaus Ali.

Menurut Firdaus, aspek politis dalam proyek reklamasi di Indonesia, khususnya 
Jakarta, yang terlalu dominan membuat terjadinya pengaburan kepentingan negara 
dan masyarakat yang lebih besar.

Dia mencontohkan saat kontestasi Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu, alasan 
apapun termasuk menghentikan reklamasi dapat digunakan untuk meningkatkan 
elektabilitas calon. 

Padahal, lanjut Firdaus, tidak ada negara di dunia yang ibukotanya memiliki 
kondisi teluk separah Jakarta. 

Firdaus mengingatkan bahwa reklamasi merupakan solusi yang paling konkret untuk 
memperbaiki kondisi lingkungan di Teluk Jakarta. 

"Masalah lingkungan itu ada solusinya, di manapun masalah lingkungan ini ada, 
tetapi kalau ini dikapitalisasi menjadi fitnah itu tidak ada solusinya," tegas 
Firdaus.

Pakar Geoteknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Profesor 
Herman Wahyudi mengatakan reklamasi termasuk di Teluk Jakarta merupakan proyek 
biasa yang tidak perlu ditakutkan.

Berbagai kendala teknis yang dihadapi juga dapat diselesaikan sesuai dasar 
keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

"Secara teknis reklamasi aman dan tidak ada persoalan," ujar Herman.

Dia mencontohkan untuk mengantisipasi kekeruhan perairan sementara saat proses 
pengurukan, pelaksana proyek dapat memasang penghalang lumpur (silt barricade). 

Selain itu, reklamasi yang dibangun dalam bentuk pulau-pulau yang terpisah 
dengan daratan juga sudah tepat. 

Hal ini dapat menghindarkan daratan dari banjir akibat luapan air laut. Layout 
posisi lahan reklamasi dibuat terpisah terhadap daratan utama dengan jarak 
lebih dari 100 meter. 

Adapun penanggulangan banjir yang disebabkan sungai, antara lain dapat 
dilakukan dengan pembuatan tanggul, normalisasi sungai, serta pembuatan waduk 
pengendali banjir. 

"Jadi secara teknis semua ada solusinya," tegasnya. 

Oleh karenanya, ia menyayangkan jika aspek politik mengenai reklamasi ini lebih 
dominan dibandingkan dengan pembahasan mengenai teknis reklamasi itu sendiri. 

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2017
   
   - TAGS:
   - reklamasi
   - kementerian pupr
 BERITA SEBELUMNYARupiah awal pekan ini melemah 44 poinBERITA SELANJUTNYA Wagub 
Jakarta pastikan pompa beroperasai hadapi banjir
BERITA TERKAIT

KOMENTAR
Kirim   
   - TERPOPULER
   - TERKOMENTARI

PALING DICARI
www.antaranews.com 
Copyright © 2017   
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   
   - Top News
   - Fokus Berita
   - Nusantara
   - Nasional
   - Dunia
   - Ekonomi
   - Olahraga
   
   - Hiburan
   - Tekno
   - Warta Bumi
   - Otomotif
   - Ramadan
   - Foto
   - Antara TV
   
   - Rilis Pers
   - Jaringan
   - Ketentuan Penggunaan
   - 
   - Tentang Kami
   - Pedoman Media Siber
   - Forum Pembaca
   - RSS
   
   - 
         

   

[GELORA45] Fw: [wahana-news] Re: [temu_eropa] Hakim Kusno Diminta Abaikan Permintaan Setya Novanto

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Marco 45665 comoprim...@gmail.com 
[wahana-news] Kepada: 'arif.hars...@t-online.de' 
arif.hars...@t-online.de [temu_eropa] ; Sunny 
; wahana-n...@yahoogroups.com 
; Jakarta Globe ; 
Sheila Kartika sheila.kart...@yahoo.com [PERS-Indonesia] 
; Awind ; RKB 
Cc: nasional-l...@yahoogroups.com 
; Persaudaraan 
; Sahala Silalahi 
Terkirim: Senin, 11 Desember 2017 19.26.22 GMT+1Judul: 
[wahana-news] Re: [temu_eropa] Hakim Kusno Diminta Abaikan Permintaan Setya 
Novanto
     

PRAPERADILAN ZANG BERKELANJUTAN ITU - TIDAK LEBIH adalah hanya USAHA / MANUVER  
zang bertujuan "MENGULUR-ULUR WAKTU " agar TERDAKWA S.NOVANTO oleh para 
PENGACARANYA dibela  dng cara PUTAR -ULUR PROSUDUR  PERADILAN , agar MENGHAMBAT 
DAN MEMBATASI PENGADILAN HUKUM agar TIDAK SEMPAT MEMBAHAS BUKTI2 HUKUM yang 
sudah lengkap tersedia untuk diproces  HUKUM dan dng demikian akhirnya HAKIM 
tak berkesmatan untuk bisa menjatuhkan KEPUTUSAN HUKUMNYA  yang akan melahirkan 
VONIS HUKUM bagi sang TERDAKWA
KASUS S.NOVANTO HARUS SEGERA DIADILI DAN TINDAK HUKUM berdasarkan BUKTI2  HUKUM 
YANG TELAH TERSEDIA dan Keternagan2 dan Pernyataan2 para SAKSI yand telah 
didengar pada sidang Pengadilan .
2017-12-11 17:18 GMT+01:00 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [temu_eropa] 
:

     
 


 
 

 
   https://nasional.tempo.co/ read/1041156/hakim-kusno- 
diminta-abaikan-permintaan- setya-
 novanto?PilihanUtama= PilihanUtama_Click_4
  
 Hakim Kusno Diminta Abaikan Permintaan Setya 
 
 
Novanto 
   Reporter: 
Maya Ayu Puspitasari
   Editor: 
Rina Widiastuti
  Senin, 11 Desember 2017 06:47 WIB 0 komentar 320210 Font: 
 
   -  Ukuran Font: - + 
   -
 
   -
 
   
Tersangka Setya Novanto keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, di 
Jakarta, 6 Desember 2017. TEMPO/Imam Sukamto
  
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak hakim Kusno 
agar menolak tuntutan pengacara Setya Novanto yang meminta putusan praperadilan 
dipercepat sebelum jadwal pembacaan dakwaan. 
 
Koordinator Indonesia Corruption Watch yang juga anggota Koalisi, Adnan Topan 
Husodo, berharap hakim praperadilan Setya menyidangkan gugatan secara adil 
dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, termasuk Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). “Enggak bisa diburu-buru, nanti malah menghasilkan 
putusan yang keliru,” kata Adnan kepada Tempo, Minggu, 10 Desember 2017.
 
Baca: Pengacara Desak Hakim Segera Memutus Praperadilan Setya Novanto
 
Dia mengingatkan putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka Setya 
pada akhir September lalu dinilai bermasalah lantaran hakim dianggap berat 
sebelah. Ketika itu, dalam proses pemeriksaan, hakim Cepi Iskandar menolak 
memutar rekaman bukti keterlibatan Setya dalam dugaan korupsi e-KTP. Hakim Cepi 
juga sempat menunda agenda mendengarkan keterangan ahli yang disodorkan KPK.
   
Pada persidangan hari kedua, Jumat, 8 Desember 2017, kuasa hukum Setya Novanto 
meminta hakim praperadilan untuk mempercepat putusan dari jadwal semula pada 
Kamis atau selambatnya Jumat pekan ini. Mereka berdalih, proses pemeriksaan 
memungkinkan putusan bisa dibacakan pada Selasa, sehari sebelum sidang perdana 
dugaan korupsi Setya dalam proyek e-KTP digelar di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta.
 
Sesuai dengan ketentuan, sidang praperadilan otomatis gugur jika dakwaan telah 
dibacakan. Namun perkara praperadilan memang dimungkinkan untuk diputus lebih 
cepat lantaran ketentuan mengatur persidangan berlangsung selama maksimal tujuh 
hari kerja.
 
Baca: Hakim: Apa Masih Ada Gunanya Praperadilan Setya Novanto Dilanjut?
 
Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, mengatakan Setya Novanto 
hanya menghabiskan tenaga jika berkutat pada praperadilan. Sebab, kata dia, 
praperadilan hanya menyoal kesalahan prosedur dan tidak menghilangkan tindak 
pidana. “Lebih baik Setya menghadapi dan membuktikan di pengadilan materiil 
jika berkeyakinan tidak terlibat korupsi,” ujar dia.
   
 
 
 
 
 
 

 
  
   

Fw: [GELORA45] Keterbatasan Negara Dalam Penyelesaian Masalah HAM

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Jonathan Goeij 
jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Kepada: 
Yahoogroups Terkirim: Senin, 11 Desember 2017 
19.35.15 GMT+1Judul: [GELORA45] Keterbatasan Negara Dalam Penyelesaian Masalah 
HAM
     


Dari sekian banyak kasus HAM, ada dua yang saya amati secara khusus, mengingat 
dua kasus ini memiliki karakter khas, yakni Papua dan Peristiwa 1965. Kasus 
pelanggaran HAM di Papua eskalasinya sangat tinggi, bisa jadi tiap hari ada 
pelanggaran HAM oleh aparat, hanya mungkin tidak terpantau oleh media dan 
publik. Sementara Peristiwa 1965 adalah beban sejarah bangsa yang tak kunjung 
selesai.
...Penyelesaian pelanggaran HAM terkait tragedi 1965, sebenarnya lebih mudah 
lagi. Para korban dari segi usia umumnya sudah tua, di atas 70 tahun, tidak ada 
tuntutan apa-apa dari mereka terhadap pemerintah, bahkan sekadar maaf. Mereka 
sudah pasrah menjalani hidup, sembari menunggu hari menuju keabadian.


Keterbatasan Negara Dalam Penyelesaian Masalah HAM


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Keterbatasan Negara Dalam Penyelesaian Masalah HAM | dunia | DW | 07.12

Deutsche Welle (www.dw.com)

Periode pertama rezim Presiden Jokowi hampir selesai, tidak sampai dua tahun 
lagi, namun penyelesaian masalah pe...
 |

 |

 |




Periode pertama rezim Presiden Jokowi hampir selesai, tidak sampai dua tahun 
lagi, namun penyelesaian masalah pelanggaran HAM masih banyak yang menggantung. 
Opini Aris Santoso.



Penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan bagian dari visi-misi pasangan 
Jokowi-JK dalam kampanye Pilpres 2014 lalu, dan termasuk isu unggulan.

Sekarang banyak pihak mulai pesimistis, apakah rezim Jokowi sanggup 
menyelesaikan masalah HAM, dalam sisa waktu kekuasaannya. Komunitas yang masih 
gigih menagih janji adalah mereka yang tiap Kamis sore menggelar "Aksi Kamisan” 
di seberang Istana Merdeka. Sementara sikap elemen masyarakat yang lain, 
aspirasinya belum terkonsolidasi.

Problem kelembagaan

Lembaga-lembaga negara yang menjadi pemangku kepentingan isu pelanggaran HAM 
pada dasarnya juga tidak mampu, dan (mungkin) memang tidak bersedia 
menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, seperti Kejaksaan Agung misalnya. Setiap 
menerima berkas yang diserahkan Komnasham, oleh Kejagung langsung dikembalikan.

Penulis: Aris Santoso

Sementara Komnasham lebih pada problem kapasitas dan dukungan politik. Kita 
sudah sering mendengar perwira TNI atau Polri, yang diduga melanggar HAM, 
mangkir dari panggilan Komnasham. Celakanya, belum ada sanksi yang jelas dari 
otoritas lebih tinggi, bila ada anggota TNI atau Polri yang tidak memenuhi 
panggilan Komnasham. Status panggilan itu menjadi tentatif, tidak memiliki 
kekuatan hukum yang pasti.

Hubungan yang absurd antar lembaga negara tersebut dimanfaatkan dengan baik 
oleh TNI dan Polri, dengan cara sering mengabaikan panggilan Komnasham. Bagi 
TNI, soal dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan anggotanya, bukanlah urusan 
mendesak, sehingga karier perwira yang diduga melakukan pelanggaran HAM, tetap 
lancar. Dan yang lebih penting untuk dipahami, secara politik TNI masih sangat 
kuat, sehingga bisa menafikan keberadaan lembaga negara lain yang setara.

Posisi Komnasham sejak lama pada posisi dilematis. Seolah lembaga ini dibentuk 
sekadar memenuhi syarat  konvensi internasional di bidang HAM, kemudian sengaja 
dibuat inferior. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah ketiadaan figur. Belum 
ada lagi komisioner sekaliber Baharudin Lopa atau Asmara Nababan – keduanya 
sudah almarhum – yang tetap bisa berkiprah meski dengan ruang terbatas.
   
   -
HAM DAN REALITA PAHIT KEMANUSIAAN
   
Hak atas Kebebasan Berpendapat (18,19,20)
   
"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama"(18). 
"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat" (19). 
"Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara 
damai." (20). Di seluruh dunia lebih dari 350 wartawan dan aktivis online 
dipenjara, tulis organisasi Reporter Tanpa Batas.


1234567891011121314
Kehendak Jokowi

Pada 22 Juni 2015, Jokowi menandatangani Perpres No 75 tentang Rencana Aksi 
Nasional HAM (RANHAM) 2015 – 2019. Sayang regulasi ini hanya bagus di judul, 
karena bila kita telusuri, tidak ada penjelasan bagaimana peta jalan pemerintah 
tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Komitmen penyelesaian masalah HAM  tidak pernah terucap dari Jokowi sendiri, 
jadi publik tidak tahu bagaimana sebenarnya kehendak Jokowi. Soal ini selalu 
didelegasikan pada orang kepercayaanya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, saat 
masih menjabat Menkopolhukam. Saat menjabat Menkopolhukam, Luhut pernah 
berjanji akan menyelesaikan 11 pelanggaran HAM di Papua pada akhir Desember 
2016, sementara sekarang sudah di penghujung tahun 2017.

Setelah posisi Menkopolhukam diberikan pada Wiranto, prospeknya lebih suram 
lagi. Mengingat Wiranto sendiri sering dikejar-kejar para pembela HAM, sebagai 
pihak 

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Ahok dan Trend Persekusi Politik yang Mengatasnamakan Agama

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Selasa, 12 Desember 2017 02.04.44 
GMT+1Judul: [nasional-list] Ahok dan Trend Persekusi Politik yang 
Mengatasnamakan Agama
     


Ahok dan Trend Persekusi Politik yang Mengatasnamakan Agama

Menurut Foreign Policya, Ahok masuk jajaran para pemikir dunia Dipenjaranya 
seorang Ahok merupakan titik awal aktifnya kembali politik Islam di Indonesia.
http://www.dw.com/id/ahok-dan-trend-persekusi-politik-yang-mengatasnamakan-agama/a-41738053
 


Semua berawal dari sebuah transkrip yang salah, singkatnya pidato seorang 
Basuki ‘Ahok' Tjahaja Purnama menjadi viral dan memicu protes dari kelompok 
Islam, tanpa mereka melakukan ricek terhadap transkrip tersebut. Padahal jelas, 
sang pentraksrip Buni Yani lalai melengkapi transkrip tersebut dengan kata 
‘pakai'.

Tentu saja pemakaian kata ‘pakai' membuat pidato Ahok bermakna beda. Ahok saat 
itu mengatakan, "Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongin (pakai) 
surat Al Maidah 51 macem-macem itu.” Penghilangan kata pakai bermakna sangat 
dahsyat, yakni Alquran lewat Surat Al Maidah 51 telah membohongi umat selama 
ini. Namun jika ditambahkan kata ‘pakai' artinya ada pihak tertentu yang 
menggunakan ayat ini sebagai alat politik agar tidak memilihnya sebagai 
gubernur DKI Jakarta berikutnya, bukan kitabnya.

Bukan bermaksud membuka luka lama pendukung Ahok yang kecewa dengan manuver 
kelompok tertentu mendeskreditkan kandidat mereka dengan isu SARA dan akhirnya 
mengantarkan idola mereka mendekam di penjara. Tapi kasus Ahok ini menjadi 
pelajaran penting bukan saja bagi Indonesia, tapi dunia. Saya menyebutnya 
sebagai persekusi politik.

Persekusi politik dulu pernah menimpa kelompok kiri ketika Soeharto hendak 
meneguhkan kekuasaanya di Indonesia. Sejarah yang selalu disembunyikan oleh 
negara kita sendiri hingga hari ini.

Saya sendiri tidak setuju Ahok disebut penista agama seperti yang diputuskan 
majelis hakim. Bagi saya Ahok adalah penista para penista agama yang 
menggunakan ayat Al Quran sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih dengan dasar 
yang tidak logis: Meminta seseorang memilih orang yang seagama. Apa iya, kita 
mau menyerahkan tugas itu pada yang bukan ahlinya hanya karena dia seagama 
dengan kita?
   
   -
DAN 1000 LILIN PUN MENYALA DI KOTA BONN

Solidaritas dari Bonn

Hari Minggu (14/05) di lapangan Kaiserplatz, Bonn, Nordrhein Westfalen, Jerman, 
seratusan warga Indonesia berkumpul bersama dalam aksi mendukung Bhinneka 
Tunggal Ika. Mereka menyuarakan keprihatinan bersama atas membesarnya 
bentuk-bentuk diskriminasi, intoleransi dan kebencian antar sesama warga negara 
di Indonesia.


12345678910111213
Padahal jika mencari kelemahan Ahok untuk kampanye (tak perlu kampanye hitam), 
kelompok oposisi sangat mudah menemukannya. Misal soal penataan kota yang 
dinilai tidak partisipatif. Toh kelompok oposisi juga sudah membina warga anti 
penggusuran (Dari penyelidikan saya, kelompok FPI merangkul warga korban 
penggusuran). Tapi kampanye partai oposisi menjadi sangat dangkal, berkelibat 
di urusan SARA.

Karena itu, tak heran jika sosok Ahok kemudian menarik perhatian media asing, 
salah satunya adalah Majalah Foreign Policy yang baru saja menobatkan ia 
sebagai pemikir global 2017.

Dalam tulisan Benjamin Soloway itu, Ahok digambarkan sebagai sosok yang punya 
program pasti untuk menata kota, meski tak semua rencana tata kotanya diamini 
warga yang tinggal di bantaran kali.

Tapi Ahok pribadi juga digambarkan sebagai seorang Tionghoa dan Kristen yang 
menempuh karir berbeda dari lingkungannya (Orang Tionghoa jarang aktif di 
politik tapi dunia bisnis) dan memilih berterus terang tentang latar 
belakangnya ini. Keterusterangannya itu mungkin yang membuat Foreign Policy 
tertarik untuk mengulasnya dan menobatkannya sebagai salah satu pemikir global. 
Dan ia juga menentang kelompok fundamentalis yang mencoba menjatuhkannya dengan 
menggunakan keminoritasannya itu.
   
   -
GEGER PACINAN: SEJARAH KELAM BATAVIA 1740

Membangun Batavia

Awal abad ke-17, Belanda membutuhkan bantuan dalam pembangunan kota pesisir di 
Hinda Belanda. Kaum migran Tionghoa bekerja sebagai tukang bangunan, buruh 
pabrik gula dan berdagang. Sebagian tinggal di dalam tembok Batavia, sisanya di 
luar tembok. Beberapa di antara mereka menjadi kaya karena berdagang, namun 
tidak sedikit yang miskin dan dimanfaatkan oleh VOC.


123456789
Apakah penghargaan ini bias?

Dari kacamata sebagian orang Indonesia, isu dipenjaranya Ahok mungkin sekedar 
isu ‘penista agama'. Kita memang tidak bisa lepas dari agama, di KTP pun harus 
mencantumkan agama. Apalagi Indonesia disebut semakin relijius.

Tentu saja dugaan ini bukan isapan jempol. Setahun yang lalu saya pernah 
menulis tentang “Apakah Islam di Indonesia sedang dipimpin kelompok garis 
keras?”. Di tulisan yang juga opini 

Fw: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Aktivis dan Penyintas Ragukan Keseriusan Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Selasa, 12 Desember 2017 02.17.48 
GMT+1Judul: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Aktivis dan Penyintas Ragukan 
Keseriusan Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
     

  From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Sent: Tuesday, 
December 12, 2017 2:21 AM   

  
Aktivis dan Penyintas Ragukan Keseriusan Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
 
|  
|  
|  
|  |   |

 |

 |
|  
|  |  
Aktivis dan Penyintas Ragukan Keseriusan Jokowi Tuntaskan Kasus Pelangga...
 
Ketika orang yang dicintai hak hidupnya dirampas, otomatis akan sangat 
berpengaruh kepada situasi dan kondisi, b...
 |

 |

 |

  
"Ketika orang yang dicintai hak hidupnya dirampas, otomatis akan sangat 
berpengaruh kepada situasi dan kondisi, baik fisik maupun psikis bagi orangtua 
masing-masing."

Senin, 11 Des 2017 14:58 WIB
   
Ilustrasi: Salah satu korban kasus pelanggaran HAM masa lalu tengah melakukan 
Aksi Kamisan di depan Istana Negara. (Foto: ANTARA)
  
"Kami keluarga korban merupakan masyarakat yang ditindas oleh negara. Kenapa 
ditindas? Karena hak hidup anak kami dirampas. Ketika orang yang dicintai hak 
hidupnya dirampas, otomatis akan sangat berpengaruh kepada situasi dan kondisi, 
baik fisik maupun psikis bagi orangtua masing-masing."

Ungkapan kekecewaan datang dari orangtua korban Tragedi Semanggi I, Maria 
Catarina Sumarsih sesaat mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo pada pidato 
peringatan Hari HAM sedunia. Pada perayaan yang digelar di Solo 10 Desember 
kemarin, Jokowi mengakui masih menanggung banyak pekerjaan rumah terkait 
penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Meski demikian, penegakkan hukum kasus HAM masa lalu belu m menjadi prioritas 
pemerintah. Yang terpenting, menurut Jokowi, adalah memastikan pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat di antaranya hak atas pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan.

"Apa bedanya dengan masyarakat yang lain? Justru kami sebagai keluarga korban 
pelanggaran HAM berat, yang harus dikedepankan," ungkap Maria kepada KBR ketika 
ditanya mengenai pidato Jokowi, Minggu (10/12) malam.

Ibunda Wawan--korban Semanggi I, menantikan Jokowi memenuhi janji kampanye pada 
2014 silam. Penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu masuk dalam Nawacita 
Jokowi-JK.

Ia menambahkan, tahun lalu dirinya sempat diterima oleh salah satu staf 
Kepresidenan, Teten Masduki. Dalam perbincangan dengan Teten, menurut Sumarsih, 
penanganan perkara pelanggaran HAM masa lalu akan dituntaskan. Teten juga 
berjanji akan menyerahkan surat-surat dari keluarga korban kepada Presiden 
Jokowi.

"Tapi sampai sekarang, kami selaku kelurga korban sama sekali belum melihat 
perkembangannya setelah pertemuan tersebut."

Baca juga:
   
   - Jokowi Dahulukan Hak Dasar Ketimbang Kasus Pelanggaran HAM  
   - UPR Dewan HAM PBB


Kontras: Kesulitan Diciptakan Jokowi Sendiri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)--salah satu 
lembaga pendamping korban pelanggaran HAM, meragukan keseriusan Presiden Jokowi 
menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ini karena menurut Koordinator Kontras Yati Andriyani, selama tiga tahun 
menjabat, Presiden Joko Widodo justru menyandera dirinya sendiri dalam proses 
penuntasan. Sejumlah keputusan Jokowi menurutnya, malah menghambat penyelesaian 
kasus.

"Ini kesulitan yang diciptakan sendiri oleh Jokowi. Dia menyandera dirinya 
sendiri dengan tindakan kontraproduktif untuk penyelesaian pelanggaran HAM 
berat," tukas Yati ketika dihubungi KBR.

"Dia gagal menggunakan otoritasnya untuk mengeluarkan Keppres Pengadilan HAM 
untuk kasus masa lalu. Dia gagal membentuk tim pencari fakta untuk korban 
penghilangan paksa, dan secara terbuka dia menolak mengumumkan dokumen TPF 
Munir," lanjutnya.

LSM Kontras juga menilai, mestinya pemenuhan hak dasar dan penuntasan kasus 
pelanggaran HAM bisa dijalankan beriringan tanpa harus menepikan salah satu.

Sejak menjabat pada 2014, menurut Yati, Jokowi bergeming menyikapi bolak-balik 
berkas sejumlah kasus HAM masa lalu. Selain itu, sejumlah orang yang diduga 
terlibat pelanggaran HAM berat justru dibawa masuk ke pemerintahan, di 
antaranya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Alih-alih menuntaskan utang kasus pelanggaran HAM, pemerintahan Jokowi justru 
dianggap turut jadi pelaku. Catatan Kontras, jumlah kasus pelanggaran HAM 
periode 2016-2017 meningkat dibanding 2010. Sebagai contoh, meningkatnya kasus 
penyiksaan yang melibatkan aparat keamanan dari 28 kasus menjadi 163 kasus. Di 
sisi lain, impunitas terhadap pelakunya pun masih dipelihara.

Baca juga:
   
   - Harapan Orang Papua  
   - Disangka Mencuri 5 Kilo Singkong, La Gode Tewas Diduga Disiksa Aparat


Komnas HAM akan Pertanyakan Maksud Jokowi

Sementara itu, Komnas HAM akan terlebih dulu mengonfirmasi pernyataan Presiden 
Joko Widodo. Tapi bagaimanapun pernyataan 

Re: Fw: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara - Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap Polda Bali

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

Pada Selasa, 12 Desember 2017 05.25.12 GMT+1, Chalik Hamid 
 menulis:  
 
  

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Selasa, 12 Desember 2017 02.33.14 
GMT+1Judul: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 
Tahun 10 Bulan Penjara - Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap 
Polda Bali
     

  From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Sent: Tuesday, 
December 12, 2017 2:08 AM  

Apa sih kejinya? Bukankah yg diutarakan hal yg logis?Dan kenapa yg dihukum 
selalu penghina Islam? Mana itu penghina Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 
Khonghucu, Kepercayaan?Bhinneka Tunggal Ika? ---“Mau ustad Ustadz Arifin Ilham, 
Ustadz Yusuf Mansur, Mamah Dedeh, bahkan Ustadz Zakir Naik sekalipun. Mereka 
itu bohong semua, pendusta, penipu, yang diucapkannya adalah katanya-katanya. 
Islam yang bicara Surga adalah agama imajinasi yang timbul dari sampah pikiran 
manusia, belum tahu hakekat dirinya. Ngomong tentang Tuhan, tapi tidak pernah 
bertemu Tuhan. Inilah ajaran palsu dan tuhan-tuhan palsu,” hina Donald dengan 
kata-kata keji.
...Rabu , 06 December 2017, 17:47 WIB
Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara
 
|  
|  
|  
|  |   |

 |

 |
|  
|  |  
Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara | Republika Online
 
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang 
diketuai Agus Walujo Tjahjono membaca...
 |

 |

 |

  Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Andri Saubani Republika/Mutia RamadhaniMajelis 
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan hukuman pidana penjara dua tahun 10 
bulan untuk Donald Ignatius Soeyanto Baria (DISB) alias Donald Bali. DISB 
adalah pelaku ujaran kebencian yang menghina agama Islam dan para ulama (kyai). 
  REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang 
diketuai Agus Walujo Tjahjono membacakan putusan pidana penjara dua tahun 10 
bulan untuk terdakwa Donald Ignatius Soeyanto Baria (DISB) alias Donald Bali. 
DISB adalah pelaku ujaran kebencian yang menghina agama Islam dan para ulama 
(kyai).
"Amar putusan pidana dua tahun 10 bulan dan denda Rp 250 juta dengan subsider 
empat bulan kurungan," kata Agus di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (6/12) 
sore.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
(JPU), Made Tangkas. Tim JPU menuntut pidana penjara tiga tahun enam bulan, 
denda Rp 250 juta, dan subsider enam bulan kurungan.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 28 ayat 2 
juncto pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang merupakan perubahan 
dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Donald Bali adalah pria kelahiran Jember, Jawa Timur yang mengunggah video 
berisi ujaran kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ke 
akun Youtube miliknya.

Pemuda Muhammadiyah Bali mewakili organisasi kepemudaan Islam mengapresiasi 
sikap tindakan tegas dari pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani 
perkara penistaan agama yang dilakukan koki restoran di Kuta tersebut. Direktur 
Satuan Tugas Advokasi dan Hukum Pemuda Muhammadiyah Bali, Muadz Masyhadi 
mengatakan vonis pidana yang dijatuhkan hakim sudah adil dengan 
mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa yang sudah menimbulkan 
kegaduhan di dalam masyarakat.

Donald Bali juga dinilai telah menimbulkan rasa sakit hati serta memicu 
kemarahan umat Islam terkait ujaran kebencian yang diucapkan dan disebarkannya 
melalui video di akun Youtube-nya. "Perbuatan terdakwa juga telah menimbulkan 
keresahan dan konflik sosial di masyarakat karena menyinggung permasalahan 
agama di Indonesia," ujar Muadz.
---
Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap Polda Bali
27 Jul 2017

DENPASAR (Panjimas.com) – Meski terkesan lamban, penista Islam yang mengunggah 
hinaannya di media sosial sejak 21 Maret 2016 lalu, akhirnya Donal Ignatius 
Sumanto (DIS) ditangkap Polda Bali. Pemilik channel youtube “Donald Bali” itu 
diringkus polisi lantaran membuat video yang memuat konten kebencian dan SARA.

Tim Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang 
dipimpin Komisaris Polisi I Wayan Wisnawa Adiputra berhasil menangkap Donald 
Ignasius di Tabanan, karena melanggar Undang Undang ITE pasal 28 ayat 2.

Ajun Komisaris Besar I Nyoman Resa, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit )II 
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali mengungkapkan 
bahwa saat ini Donald sudah resmi sebagai tersangka penistaan agama Islam.

“Alasan pelaku membuat video sebagai bentuk kontrol sosial dan reaksi terhadap 
situasi yang sedang terjadi. Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa 
benar tersangka DIS sebagai aktor dan pembuat dalam beberapa video yang 
berisikan muatan penistaan terhadap salah satu agama tersebut,” tegas I Nyoman 
Resa.

Tersangka 

Fw: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara - Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap Polda Bali

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Chan CT' sa...@netvigator.com 
[nasional-list] Kepada: GELORA_In 
Terkirim: Selasa, 12 Desember 2017 02.33.14 
GMT+1Judul: [nasional-list] Fw: [GELORA45] Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 
Tahun 10 Bulan Penjara - Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap 
Polda Bali
     

  From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] Sent: Tuesday, 
December 12, 2017 2:08 AM  

Apa sih kejinya? Bukankah yg diutarakan hal yg logis?Dan kenapa yg dihukum 
selalu penghina Islam? Mana itu penghina Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 
Khonghucu, Kepercayaan?Bhinneka Tunggal Ika? ---“Mau ustad Ustadz Arifin Ilham, 
Ustadz Yusuf Mansur, Mamah Dedeh, bahkan Ustadz Zakir Naik sekalipun. Mereka 
itu bohong semua, pendusta, penipu, yang diucapkannya adalah katanya-katanya. 
Islam yang bicara Surga adalah agama imajinasi yang timbul dari sampah pikiran 
manusia, belum tahu hakekat dirinya. Ngomong tentang Tuhan, tapi tidak pernah 
bertemu Tuhan. Inilah ajaran palsu dan tuhan-tuhan palsu,” hina Donald dengan 
kata-kata keji.
...Rabu , 06 December 2017, 17:47 WIB
Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara
 
|  
|  
|  
|  |   |

 |

 |
|  
|  |  
Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara | Republika Online
 
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang 
diketuai Agus Walujo Tjahjono membaca...
 |

 |

 |

  Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Andri Saubani Republika/Mutia RamadhaniMajelis 
Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan hukuman pidana penjara dua tahun 10 
bulan untuk Donald Ignatius Soeyanto Baria (DISB) alias Donald Bali. DISB 
adalah pelaku ujaran kebencian yang menghina agama Islam dan para ulama (kyai). 
  REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang 
diketuai Agus Walujo Tjahjono membacakan putusan pidana penjara dua tahun 10 
bulan untuk terdakwa Donald Ignatius Soeyanto Baria (DISB) alias Donald Bali. 
DISB adalah pelaku ujaran kebencian yang menghina agama Islam dan para ulama 
(kyai).
"Amar putusan pidana dua tahun 10 bulan dan denda Rp 250 juta dengan subsider 
empat bulan kurungan," kata Agus di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (6/12) 
sore.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
(JPU), Made Tangkas. Tim JPU menuntut pidana penjara tiga tahun enam bulan, 
denda Rp 250 juta, dan subsider enam bulan kurungan.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 28 ayat 2 
juncto pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang merupakan perubahan 
dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Donald Bali adalah pria kelahiran Jember, Jawa Timur yang mengunggah video 
berisi ujaran kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ke 
akun Youtube miliknya.

Pemuda Muhammadiyah Bali mewakili organisasi kepemudaan Islam mengapresiasi 
sikap tindakan tegas dari pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani 
perkara penistaan agama yang dilakukan koki restoran di Kuta tersebut. Direktur 
Satuan Tugas Advokasi dan Hukum Pemuda Muhammadiyah Bali, Muadz Masyhadi 
mengatakan vonis pidana yang dijatuhkan hakim sudah adil dengan 
mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa yang sudah menimbulkan 
kegaduhan di dalam masyarakat.

Donald Bali juga dinilai telah menimbulkan rasa sakit hati serta memicu 
kemarahan umat Islam terkait ujaran kebencian yang diucapkan dan disebarkannya 
melalui video di akun Youtube-nya. "Perbuatan terdakwa juga telah menimbulkan 
keresahan dan konflik sosial di masyarakat karena menyinggung permasalahan 
agama di Indonesia," ujar Muadz.
---
Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap Polda Bali
27 Jul 2017

DENPASAR (Panjimas.com) – Meski terkesan lamban, penista Islam yang mengunggah 
hinaannya di media sosial sejak 21 Maret 2016 lalu, akhirnya Donal Ignatius 
Sumanto (DIS) ditangkap Polda Bali. Pemilik channel youtube “Donald Bali” itu 
diringkus polisi lantaran membuat video yang memuat konten kebencian dan SARA.

Tim Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang 
dipimpin Komisaris Polisi I Wayan Wisnawa Adiputra berhasil menangkap Donald 
Ignasius di Tabanan, karena melanggar Undang Undang ITE pasal 28 ayat 2.

Ajun Komisaris Besar I Nyoman Resa, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit )II 
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali mengungkapkan 
bahwa saat ini Donald sudah resmi sebagai tersangka penistaan agama Islam.

“Alasan pelaku membuat video sebagai bentuk kontrol sosial dan reaksi terhadap 
situasi yang sedang terjadi. Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa 
benar tersangka DIS sebagai aktor dan pembuat dalam beberapa video yang 
berisikan muatan penistaan terhadap salah satu agama tersebut,” tegas I Nyoman 
Resa.

Tersangka yang juga bekerja sebagai asisten chef di sebuah restoran di Kuta, 
Badung ini terjerat UU ITE dengan 

Re: [GELORA45] Datang ke Jatipadang, Anies Baswedan di Hadang Banjir Semeter

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Pompa rusak, belum tertangani sejak 2 bulan yang lalu ?
Masa satu kota besar seperti Jakarta, tidak sedia pompa cadangan.
Bayangkan kalau di perusahaan, kalau rusak, tidak bisa betulkan,
dan tidak punya pompa cadangan, apa perusahaannya harus tutup ?
Jaman dulu saja, habis campagne (giling tebu) 3 bulan, pabik gula
berhenti kerja, waktunya dipakai untuk mengecek dan merevisi
seluruh mesin2 untuk persiapan campagne berikutnya.
Kalau belajar dari pengalaman ini, kan justru kalau sedang musim
kering semua pompa2 air, tanggul, saluran pembuangan dll. harus
dicheck dan diperbaiki untuk menghadapi musim hujan.
Tidak belajar dari pepatah : Sedia payung sebelum hujan.
Di industri, seperti kejadian misalnya pompa rusak, harus dianalisa
sebab2nya, sampai ke sebab primairnya, pakai methode Ishikawa,
dengan Ishikawa diagram (Herringbone) :
https://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram


2017-12-12 3:33 GMT+01:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> Datang ke Jatipadang, Anies Baswedan di Hadang Banjir Semeter
> Reporter:  Friski Riana
> Editor:  Suseno
> Selasa, 12 Desember 2017 07:54 WIB
> [image: Datang ke Jatipadang, Anies Baswedan di Hadang Banjir Semeter]
> 
>
> *Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi lokasi banjir akibat
> tanggul jebol di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 11 Desember
> 2017. Tim Anies-Sandi*
>
> Tempo.co, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
> 
>  mengunjungi lokasi banjir di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
> Senin malam, 11 Desember 2017. Banjir di kawasan ini terjadi akibat tanggul
> yang jebol karena derasnya terjangan air.
>
> Penduduk yang rumahnya tergenang mengungsi ke Musala Sabili. Ketika
> mendatangi lokasi para pengungsi, Anies melewati genangan sekitar 1 meter.
> Bagian bawah pakaian dinasnya terlihat basah kuyup.
>
> Setelah mengecek kondisi pengungsi dan tanggul yang jebol, Anies segera
> menelepon Dinas Sumber Tata Air untuk segera menangani. Menurut dia,
> tanggul yang jebol adalah tanggul yang terbuat dari karung pasir. Namun
> akibat volume air yang keras, tanggul itu jebol karena tak kuat menahannya.
> “Saya sudah minta agar tim terkait segera turun tangan. Dituntaskan
> sesegera mungkin. Siang malam bekerja,” katanya.
>
> Baca: *Disindir Anies Soal Banjir, Ini Jawaban **Ahok*
> 
>
> Akibat tanggul yang jebol itu puluhan keluarga di RT 3 RW 6 Kelurahan Jati
> Padang terpaksa mengungsi. Mereka memenuhi lantai dua Musala Sabili. Sebab
> lantai bawah musala sudah tergenang hingga lebih satu meter. “Kami hanya
> bawa badan ke sini,” ucap Ida, penduduk yang ikut mengungsi.
>
> Kemarin hujan deras melanda wilayah ibu kota dan sekitarnya selama
> beberapa jam. Genangan air terlihat di hampir semua jalan protokol.
> Misalnya saja di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rasuna Said. Sebelum ke
> Jati Padang, Anies Baswedan
> juga
> sudah mengecek kondisi pompa air di kawasan Dukuh Atas. Ada satu pompa
> rusak yang dan belum tertangani sejak 2 bulan lalu.
>
> 
>

Fw: [GELORA45] Tiga warisan dokumenter Indonesia diakui sebagai ingatan kolektif dunia

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Tuesday, December 12, 2017 12:23 AM


  



https://www.antaranews.com/berita/670404/tiga-warisan-dokumenter-indonesia-diakui-sebagai-ingatan-kolektif-dunia


Tiga warisan dokumenter 

Indonesia diakui sebagai ingatan 

kolektif dunia
Senin, 11 Desember 2017 15:05 WIB 

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak tiga warisan dokumenter Indonesia yakni arsip 
konservasi Borobudur, arsip tsunami Samudra Hindia serta naskah Cerita Panji 
telah diakui sebagai ingatan kolektif dunia (Memory of the World/MoW) oleh 
UNESCO.

"Warisan dokumenter ini menjadi bukti penting dalam sejarah umat manusia, 
dokumen-dokumen yang diajukan adalah sebagai warisan budaya yang bersifat 
global dan memiliki keterkaitan dengan bangsa lain," kata PLT Kepala LIPI 
Bambang Subiyanto di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan dokumen-dokumen tersebut akan dijaga kelestariannya serta 
dilakukan alih media dan disebarluaskan kepada publik.

Arsip konservasi Borobudur digagas oleh Balai Konservasi Borobudur di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Alasan Balai Konservasi Borobudur mengajukan arsip konservasi Borobudur 
tersebut karena itu merupakan proyek konservasi terbesar pada abad 20 yang 
didanai dunia internasional dan merupakan proyek pertama yang menggunakan 
teknik modern untuk konservasi monumen.

Pengakuan internasional terhadap arsip konservasi Borobudur ini mempunyai 
peranan penting bagi pengembangan ilmu konservasi terkini dan dapat digunakan 
untuk menemukan solusi bagi permasalahan konservasi yang ada.

Sementara itu naskah cerita Panji diusulkan oleh Perpustakaan Nasional RI 
secara nominasi bersama dengan negara Malaysia, Kamboja, Belanda dan Inggris.

Cerita Panji merupakan karya sastra dari abad ke-13 dan menjadi salah satu 
perkembangan sastra Jawa tanpa dibayangi oleh epos India Ramayana dan 
Mahabharata.

Kemudian arsip tsunami Samudera Hindia diusulkan oleh Arsip Nasional RI sebagai 
nominasi bersama dengan Sri Lanka.

Warisan dokumenter ini terdiri atas satu set arsip dalam berbagai media yang 
mencatat kejadian tsunami Samudra Hindia, tanggap bencana serta sebagian besar 
tentang rehabilitasi dan rekonstruksi

Sejauh ini Indonesia telah memiliki beberapa warisan dokumenter yang diakui 
internasional sebagai ingatan dunia antara lain naskah La Galigo pada 2011, 
naskah Nagarakretagama pada 2013, naskah Babad Diponegoro pada 2013 dan arsip 
Konferensi Asia Afrika pada 2015.

Renacananya tahun depan Indonesia akan mengajukan dua dokumen yang memiliki 
nilai sebagai ingatan dunia, yaitu arsip Gerakan Non-Blok dan dokumen Sukarno.


Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2017

[GELORA45] Datang ke Jatipadang, Anies Baswedan di Hadang Banjir Semeter

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Datang ke Jatipadang, Anies Baswedan di Hadang Banjir SemeterReporter:  Friski 
RianaEditor:  SusenoSelasa, 12 Desember 2017 07:54 WIB 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi lokasi banjir akibat tanggul 
jebol di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 11 Desember 2017. Tim 
Anies-Sandi

Tempo.co, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi lokasi 
banjir di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin malam, 11 Desember 
2017. Banjir di kawasan ini terjadi akibat tanggul yang jebol karena derasnya 
terjangan air.

Penduduk yang rumahnya tergenang mengungsi ke Musala Sabili. Ketika mendatangi 
lokasi para pengungsi, Anies melewati genangan sekitar 1 meter. Bagian bawah 
pakaian dinasnya terlihat basah kuyup.

Setelah mengecek kondisi pengungsi dan tanggul yang jebol, Anies segera 
menelepon Dinas Sumber Tata Air untuk segera menangani. Menurut dia, tanggul 
yang jebol adalah tanggul yang terbuat dari karung pasir. Namun akibat volume 
air yang keras, tanggul itu jebol karena tak kuat menahannya. “Saya sudah minta 
agar tim terkait segera turun tangan. Dituntaskan sesegera mungkin. Siang malam 
bekerja,” katanya.

Baca: Disindir Anies Soal Banjir, Ini Jawaban Ahok

Akibat tanggul yang jebol itu puluhan keluarga di RT 3 RW 6 Kelurahan Jati 
Padang terpaksa mengungsi. Mereka memenuhi lantai dua Musala Sabili. Sebab 
lantai bawah musala sudah tergenang hingga lebih satu meter. “Kami hanya bawa 
badan ke sini,” ucap Ida, penduduk yang ikut mengungsi.

Kemarin hujan deras melanda wilayah ibu kota dan sekitarnya selama beberapa 
jam. Genangan air terlihat di hampir semua jalan protokol. Misalnya saja di 
Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Rasuna Said. Sebelum ke Jati Padang, Anies 
Baswedan juga sudah mengecek kondisi pompa air di kawasan Dukuh Atas. Ada satu 
pompa rusak yang dan belum tertangani sejak 2 bulan lalu.

[GELORA45] APNewsBreak: Files show birth of Papua independence struggle

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

APNewsBreak: Files show birth of Papua independence struggle


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
APNewsBreak: Files show birth of Papua independence struggle

ABC News

Prominent Papuans pleaded for the U.S. to give them money and arms in the 
mid-1960s to fight Indonesia's coloniz...
 |

 |

 |



   
   - By STEPHEN WRIGHT, ASSOCIATED PRESS
 JAKARTA, Indonesia — Dec 10, 2017, 9:36 PM ET

The Associated PressFILE - In this Dec. 1, 2016, file photo, West Papuan 
protesters wear headbands of banned "Morning Star" flag during a rally calling 
for the remote region's independence, in Jakarta, Indonesia. Prominent Papuans 
pleaded for the U.S. to give them money and arms in the mid-1960s to fight 
Indonesia's colonization of their vast remote territory, according to recently 
declassified American files that show the birth of an independence struggle 
that endures half a century later. (AP Photo/Dita Alangkara, File)


Prominent Papuans pleaded for the U.S. to give them money and arms in the 
mid-1960s to fight Indonesia's colonization of their vast remote territory, 
according to recently declassified American files that show the birth of an 
independence struggle that endures half a century later.

The documents add to the historical evidence of deep Papuan grievances against 
Indonesia at a time when clashes between rebels and Indonesian security forces 
have flared in the impoverished region and Papuan nationalists have succeeded 
in drawing more attention to their cause at the United Nations. Indonesia's 
defense minister said last week that activists who attended a recent pro-Papuan 
independence meeting in Vanuatu should be arrested on return to Indonesia.

The files are among the thousands of pages of cables between the State 
Department and the U.S. Embassy in Jakarta from the 1960s that were 
declassified earlier this year. The 37 boxes of telegrams are stored at the 
National Archives and Records Administration in Maryland and researchers are 
working on making them available online.

Papua, which makes up the western half of the giant island of New Guinea, 
remained in Dutch hands after Indonesia shook off colonial rule at the end of 
World War II. Many Indonesians saw their government's campaign in the early 
1960s to take Papua from the Dutch as the final victory in their struggle for 
independence. But to Papuans, with a Melanesian culture and history distinct 
from Southeast Asia, Indonesia was a hostile colonizer.

The rest of the world looked away as a rigged vote of a little more than 1,000 
hand-picked and closely managed Papuans cemented Indonesia's control in 1969. 
The Netherlands, which before annexation was preparing Papua for self-rule, did 
not object. The U.S., which in 1967 helped American mining company Freeport 
secure rights to exploit rich copper and gold deposits in Papua, did not want 
to upset a status quo favorable for U.S. business or destabilize Indonesia's 
pro-U.S. government.

An April 1966 cable from the State Department recorded the "eloquence and 
intensity" of Markus Kaisiepo, an exiled Papuan leader, who spoke with a senior 
U.S. official about the "desperate plight of the Papua people under Indonesian 
rule."

Kaisiepo said Papuans were determined to have independence but were completely 
without financial resources or the military equipment needed to "rise against 
the Indonesian oppressors."

Kaisiepo, whose son would also become a prominent advocate for Papuan 
independence, asked if the U.S. "could provide money and arms secretly to 
assist him and his movement." He was rebuffed, as was another Papuan leader, 
Nicolaas Jouwe, who made a similar request to the U.S. in September 1965 and 
also to Australia.

The documents also show how officials looted the region after Indonesia annexed 
it in 1962 and brought about a collapse in living standards, stoking anger that 
boiled over into outright rebellion. But the biggest source of resentment was 
Indonesia's reluctance to honor its U.N.-supervised and U.S.-brokered treaty 
with the Netherlands, which mandated that Papuans would decide in a plebiscite 
whether to stay with Indonesia or become self-ruled.

After U.N. troops left Papua, Indonesians systematically looted public 
buildings and sent the booty to Jakarta, the April 1966 cable said, citing 
Kaisiepo. Hospitals built by the Dutch were stripped of beds, X-ray equipment 
and medicines, desks were taken from schools and soldiers stole anything "that 
took their fancy" from private homes.

Other cables citing American missionaries working in Papua described widespread 
food shortages, and how Indonesian officials bought up all consumer goods and 
shipped them out of Papua for a profit. When shipments of goods and food 
arrived at ports, Indonesian troops would commandeer them.

Victor Yeimo, chairman of the pro-Independence West Papuan National Committee, 
said the documents are "very important" because they provide evidence of crimes 
against Papuans by 

Fw: [GELORA45] Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara - Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap Polda Bali

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Tuesday, December 12, 2017 2:08 AM
  

Apa sih kejinya? Bukankah yg diutarakan hal yg logis?
Dan kenapa yg dihukum selalu penghina Islam? Mana itu penghina Kristen, 
Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, Kepercayaan?
Bhinneka Tunggal Ika?

---
“Mau ustad Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Yusuf Mansur, Mamah Dedeh, bahkan Ustadz 
Zakir Naik sekalipun. Mereka itu bohong semua, pendusta, penipu, yang 
diucapkannya adalah katanya-katanya. Islam yang bicara Surga adalah agama 
imajinasi yang timbul dari sampah pikiran manusia, belum tahu hakekat dirinya. 
Ngomong tentang Tuhan, tapi tidak pernah bertemu Tuhan. Inilah ajaran palsu dan 
tuhan-tuhan palsu,” hina Donald dengan kata-kata keji.

...
Rabu , 06 December 2017, 17:47 WIB
Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara


 
   
 Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara | 
Republika Online
  REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Denpasar yang diketuai Agus Walujo Tjahjono membaca...
 
   
 



Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Andri Saubani
Republika/Mutia RamadhaniMajelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan 
hukuman pidana penjara dua tahun 10 bulan untuk Donald Ignatius Soeyanto Baria 
(DISB) alias Donald Bali. DISB adalah pelaku ujaran kebencian yang menghina 
agama Islam dan para ulama (kyai).


REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang 
diketuai Agus Walujo Tjahjono membacakan putusan pidana penjara dua tahun 10 
bulan untuk terdakwa Donald Ignatius Soeyanto Baria (DISB) alias Donald Bali. 
DISB adalah pelaku ujaran kebencian yang menghina agama Islam dan para ulama 
(kyai).
"Amar putusan pidana dua tahun 10 bulan dan denda Rp 250 juta dengan subsider 
empat bulan kurungan," kata Agus di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (6/12) 
sore.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
(JPU), Made Tangkas. Tim JPU menuntut pidana penjara tiga tahun enam bulan, 
denda Rp 250 juta, dan subsider enam bulan kurungan.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 28 ayat 2 
juncto pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang merupakan perubahan 
dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Donald Bali adalah pria kelahiran Jember, Jawa Timur yang mengunggah video 
berisi ujaran kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ke 
akun Youtube miliknya.

Pemuda Muhammadiyah Bali mewakili organisasi kepemudaan Islam mengapresiasi 
sikap tindakan tegas dari pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani 
perkara penistaan agama yang dilakukan koki restoran di Kuta tersebut. Direktur 
Satuan Tugas Advokasi dan Hukum Pemuda Muhammadiyah Bali, Muadz Masyhadi 
mengatakan vonis pidana yang dijatuhkan hakim sudah adil dengan 
mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa yang sudah menimbulkan 
kegaduhan di dalam masyarakat.

Donald Bali juga dinilai telah menimbulkan rasa sakit hati serta memicu 
kemarahan umat Islam terkait ujaran kebencian yang diucapkan dan disebarkannya 
melalui video di akun Youtube-nya. "Perbuatan terdakwa juga telah menimbulkan 
keresahan dan konflik sosial di masyarakat karena menyinggung permasalahan 
agama di Indonesia," ujar Muadz.

---
Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap Polda Bali
27 Jul 2017



DENPASAR (Panjimas.com) – Meski terkesan lamban, penista Islam yang mengunggah 
hinaannya di media sosial sejak 21 Maret 2016 lalu, akhirnya Donal Ignatius 
Sumanto (DIS) ditangkap Polda Bali. Pemilik channel youtube “Donald Bali” itu 
diringkus polisi lantaran membuat video yang memuat konten kebencian dan SARA.

Tim Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang 
dipimpin Komisaris Polisi I Wayan Wisnawa Adiputra berhasil menangkap Donald 
Ignasius di Tabanan, karena melanggar Undang Undang ITE pasal 28 ayat 2.

Ajun Komisaris Besar I Nyoman Resa, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit )II 
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali mengungkapkan 
bahwa saat ini Donald sudah resmi sebagai tersangka penistaan agama Islam.

“Alasan pelaku membuat video sebagai bentuk kontrol sosial dan reaksi terhadap 
situasi yang sedang terjadi. Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa 
benar tersangka DIS sebagai aktor dan pembuat dalam beberapa video yang 
berisikan muatan penistaan terhadap salah satu agama tersebut,” tegas I Nyoman 
Resa.

Tersangka yang juga bekerja sebagai asisten chef di sebuah restoran di Kuta, 
Badung ini terjerat UU ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.

Donald Ignatius dalam video yang diunggah ke youtube itu menuduh Syahadat agama 
Islam adalah bentuk kesaksian palsu. Donald mempersoalkan kalimat pengakuan 
keimanan seorang muslim yang dianggap tidak sah.

Tudingan tidak sah menurut Donald, karena Umat Islam saat mengucapkan 

Fw: [GELORA45] KontraS Klaim Permintaan Maaf Jokowi Soal HAM Hanya Manuver Politik

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Tuesday, December 12, 2017 2:18 AM
  



KontraS Klaim Permintaan Maaf Jokowi Soal HAM Hanya Manuver Politik


 
   
 Kontr aS Klaim Permintaan Maaf Jokowi Soal HAM Hanya Manuver 
Politik
  Andrian Pratama Taher

  KontraS melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya 
sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait pe...
 
   
 



Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 
(6/12/2017). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari. 
0 Shares   Reporter: Andrian Pratama Taher
11 Desember, 2017dibaca norm al 2 menita.. Permintaan maaf Jokowi soal 
pelanggaran HAM dinilai hanya sekedar komunikasi politik agar dimaklumi publik
KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya sendiri dengan 
mengangkat figur yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa 
pelanggaran HAM.
tirto.id - 
Koordinator KontraS Yati Andriani menilai pernyataan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) hanya sebagai manuver politik. Menurut Yati, mantan gubernur DKI 
Jakarta itu tengah berusaha mendapat respon positif dari publik terkait 
kelalaiannya.

" Pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui kalau pemerintah belum tangani 
perkara pelanggaran HAM tak lebih hanya bahasa diplomasi dan komunikasi politik 
untuk mendapat pemakluman dari publik," kata Yati dalam keterangan tertulis 
yang diterima Tirto, Minggu (10/12/2017).

Dalam realitasnya, KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera 
dirinya sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait dalam 
pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM. Mereka tetap berpegangan bahwa 
pengangkatan figur tersebut demi kepentingan stabilitas kekuasaannya Jokowi. 

Selain itu, secara terbuka, Jokowi diduga berkongsi dengan terduga pelaku 
pelanggaran HAM untuk tujuan-tujuan kompromi politik. "Jokowi juga membiarkan 
Jaksa Agung dan Menkopolhukam mencari cara-cara penyelesaian yang jauh dari 
prinsip keadilan bagi korban dan mengesampingkan mekanisme hukum yang tersedia 
dan semestinya dilakukan," kata Yati.

Langkah Jokowi dalam penegakan HAM dinilai ti dak serius karena ia tidak mau 
menggunakan tindakan otoritatifnya selaku Presiden. Salah satu contoh 
ketidakseriusan Jokowi yakni tidak mau menerbitkan Keppres Pengadilan HAM kasus 
penghilangan paksa, membentuk tim pencarian korban penghilangan paksa yang 
jelas sudah direkomendasikan Komnas HAM dan DPR. 

Selain itu, mantan Walikota Solo itu tidak mau mengumumkan hasil dokumen TPF 
Munir ke publik. "Jokowi juga gagal memastikan Jaksa Agung bekerja sesuai 
koridor hukum," kata Yati.

Oleh karena itu, di sisa periode pemerintahannya, KontraS memberikan sejumlah 
rekomendasi agar pemerintah membuktikan komitmen penyelesaian HAM. Pertama, 
mereka mendesak  Presiden untuk segera keluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan 
HAM kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Pemerintah juga perlu membuat tim pencarian korban penghilangan paksa, dukung 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang tengah berjalan. Tidak lupa, 
Jokowi juga diminta untuk m engevaluasi Jaksa Agung dan Menkopolhukam yang 
justru menjauhkan atau menutup penyelesaian kasus kasus pelanggaran HAM berat 
masa lalu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui bahwa masalah penegakan Hak Asasi Manusia 
(HAM) masih belum bisa dituntaskan sepenuhnya. Persoalan tersebut masih menjadi 
pekerjaan rumah bagi pemerintah. Jokowi pun mengharapkan dukungan, bantuan, dan 
kerjasama dari seluruh pihak untuk bersama-sama menangani penegakan HAM di 
Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara 
peringatan hari HAM Sedunia ke-69 yang diselenggarakan di Solo, Minggu 
(10/12/2017). "Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah 
perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan," sebut presiden 
seperti dikutip dari Antara.

"Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat 
dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita ha 
dirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia," lanjutnya.

Hadir pula dalam acara ini antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf 
Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto 
Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah tokoh lainnya.

Ada cukup banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas 
penyelesaiannya, termasuk kasus penembakan misterius (petrus) 1982-1985, 
penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa 
Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan seterusnya.

Meskipun begitu, Presiden Jokowi memberikan apresiasi positif kepada 
pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya menegakkan 
nilai-nilai HAM di 

Fw: [GELORA45] Aktivis dan Penyintas Ragukan Keseriusan Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Tuesday, December 12, 2017 2:21 AM

  



Aktivis dan Penyintas Ragukan Keseriusan Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM


 
   
 Aktivis dan Penyintas Ragukan Keseriusan Jokowi Tuntaskan 
Kasus Pelangga...
  Ketika orang yang dicintai hak hidupnya dirampas, otomatis 
akan sangat berpengaruh kepada situasi dan kondisi, b...
 
   
 



"Ketika orang yang dicintai hak hidupnya dirampas, otomatis akan sangat 
berpengaruh kepada situasi dan kondisi, baik fisik maupun psikis bagi orangtua 
masing-masing."

Senin, 11 Des 2017 14:58 WIB


 
Ilustrasi: Salah satu korban kasus pelanggaran HAM masa lalu tengah melakukan 
Aksi Kamisan di depan Istana Negara. (Foto: ANTARA)



"Kami keluarga korban merupakan masyarakat yang ditindas oleh negara. Kenapa 
ditindas? Karena hak hidup anak kami dirampas. Ketika orang yang dicintai hak 
hidupnya dirampas, otomatis akan sangat berpengaruh kepada situasi dan kondisi, 
baik fisik maupun psikis bagi orangtua masing-masing."

Ungkapan kekecewaan datang dari orangtua korban Tragedi Semanggi I, Maria 
Catarina Sumarsih sesaat mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo pada pidato 
peringatan Hari HAM sedunia. Pada perayaan yang digelar di Solo 10 Desember 
kemarin, Jokowi mengakui masih menanggung banyak pekerjaan rumah terkait 
penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Meski demikian, penegakkan hukum kasus HAM masa lalu belu m menjadi prioritas 
pemerintah. Yang terpenting, menurut Jokowi, adalah memastikan pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat di antaranya hak atas pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan.

"Apa bedanya dengan masyarakat yang lain? Justru kami sebagai keluarga korban 
pelanggaran HAM berat, yang harus dikedepankan," ungkap Maria kepada KBR ketika 
ditanya mengenai pidato Jokowi, Minggu (10/12) malam.

Ibunda Wawan--korban Semanggi I, menantikan Jokowi memenuhi janji kampanye pada 
2014 silam. Penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu masuk dalam Nawacita 
Jokowi-JK.

Ia menambahkan, tahun lalu dirinya sempat diterima oleh salah satu staf 
Kepresidenan, Teten Masduki. Dalam perbincangan dengan Teten, menurut Sumarsih, 
penanganan perkara pelanggaran HAM masa lalu akan dituntaskan. Teten juga 
berjanji akan menyerahkan surat-surat dari keluarga korban kepada Presiden 
Jokowi.

"Tapi sampai sekarang, kami selaku kelurga korban sama sekali belum melihat 
perkembangannya setelah pertemuan tersebut."

Baca juga:

  a.. Jokowi Dahulukan Hak Dasar Ketimbang Kasus Pelanggaran HAM 
  b.. UPR Dewan HAM PBB

Kontras: Kesulitan Diciptakan Jokowi Sendiri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)--salah satu 
lembaga pendamping korban pelanggaran HAM, meragukan keseriusan Presiden Jokowi 
menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ini karena menurut Koordinator Kontras Yati Andriyani, selama tiga tahun 
menjabat, Presiden Joko Widodo justru menyandera dirinya sendiri dalam proses 
penuntasan. Sejumlah keputusan Jokowi menurutnya, malah menghambat penyelesaian 
kasus.

"Ini kesulitan yang diciptakan sendiri oleh Jokowi. Dia menyandera dirinya 
sendiri dengan tindakan kontraproduktif untuk penyelesaian pelanggaran HAM 
berat," tukas Yati ketika dihubungi KBR.

"Dia gagal menggunakan otoritasnya untuk mengeluarkan Keppres Pengadilan HAM 
untuk kasus masa lalu. Dia gagal membentuk tim pencari fakta untuk korban 
penghilangan paksa, dan secara terbuka dia menolak mengumumkan dokumen TPF 
Munir," lanjutnya.

LSM Kontras juga menilai, mestinya pemenuhan hak dasar dan penuntasan kasus 
pelanggaran HAM bisa dijalankan beriringan tanpa harus menepikan salah satu.

Sejak menjabat pada 2014, menurut Yati, Jokowi bergeming menyikapi bolak-balik 
berkas sejumlah kasus HAM masa lalu. Selain itu, sejumlah orang yang diduga 
terlibat pelanggaran HAM berat justru dibawa masuk ke pemerintahan, di 
antaranya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Alih-alih menuntaskan utang kasus pelanggaran HAM, pemerintahan Jokowi justru 
dianggap turut jadi pelaku. Catatan Kontras, jumlah kasus pelanggaran HAM 
periode 2016-2017 meningkat dibanding 2010. Sebagai contoh, meningkatnya kasus 
penyiksaan yang melibatkan aparat keamanan dari 28 kasus menjadi 163 kasus. Di 
sisi lain, impunitas terhadap pelakunya pun masih dipelihara.

Baca juga:

  a.. Harapan Orang Papua 
  b.. Disangka Mencuri 5 Kilo Singkong, La Gode Tewas Diduga Disiksa Aparat

Komnas HAM akan Pertanyakan Maksud Jokowi

Sementara itu, Komnas HAM akan terlebih dulu mengonfirmasi pernyataan Presiden 
Joko Widodo. Tapi bagaimanapun pernyataan presiden, menurut anggota Komnas HAM 
Amiruddin Al Rahab, hal tersebut takkan berpengaruh terhadap kerja lembaganya.

Terlebih menurutnya, kepengurusan baru telah menentukan bahwa penanganan 
perkara pelanggaran HAM masa lalu menjadi prioritas.

"Setiap lembaga negara memiliki cara 

[GELORA45] Telegram AS buktikan konspirasi Indonesia, PBB, AS dan Belanda menjajah West Papua

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

 
https://tabloidjubi.com/artikel-12254-telegram-as-buktikan-konspirasi-indonesia-pbb-as-dan-belanda-menjajah-west-papua.html
 
https://tabloidjubi.com/artikel-12254-telegram-as-buktikan-konspirasi-indonesia-pbb-as-dan-belanda-menjajah-west-papua.html

 

 Senin, 11 Desember 2017 — 11:11  10826x views Telegram AS buktikan konspirasi 
Indonesia, PBB, AS dan Belanda menjajah West Papua Banyak orang Indonesia 
melihat kampanye pemerintah mereka di awal 1960-an untuk mencaplok West Papua 
dari Belanda sebagai kemenangan terakhir dalam perjuangan kemerdekaan mereka. 
Tapi bagi orang Papua, dengan budaya Melanesia dan sejarah yang berbeda dari 
Asia Tenggara, Indonesia adalah penjajah yang dimusuhi.

 
 Tentara Papua yang dilatih oleh Belanda pada tahun 1962 - IST
 

 Papua No. 1 News Portal | Jubi,
 Jayapura, Jubi/AP - Orang-orang Papua terkemuka telah meminta Amerika Serikat 
(AS) untuk memberi mereka uang dan senjata pada pertengahan tahun 1960an untuk 
memerangi penjajahan Indonesia atas wilayah West Papua yang luas, menurut 
dokumen AS 
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2017-10-17/indonesia-mass-murder-1965-us-embassy-files
 yang baru-baru ini dideklasifikasi yang menunjukkan lahirnya perjuangan 
kemerdekaan West Papua yang bertahan hingga saat ini, setengah abad kemudian.
 Dokumen-dokumen tersebut menambah bukti historis keluhan orang-orang Papua 
yang mendalam terhadap Indonesia pada saat bentrokan antara pemberontak dan 
pasukan keamanan Indonesia telah berkobar di West Papua dan nasionalis Papua 
telah berhasil menarik perhatian lebih untuk tujuan mereka di Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri pertahanan Indonesia mengatakan pekan lalu bahwa 
para aktivis yang menghadiri pertemuan pro-Papua Merdeka baru-baru ini di 
Vanuatu harus ditangkap saat kembali ke Indonesia.
 Berkas tersebut termasuk di antara ribuan halaman telegram antara Departemen 
Luar Negeri dan Kedutaan Besar AS di Jakarta dari tahun 1960an yang 
dideklasifikasi awal tahun ini. 37 bundel telegram disimpan di Arsip Nasional 
dan Administrasi di Maryland, AS dan para periset sedang berupaya membuat 
dokumen-dokumen tersebut tersedia secara online.
 Papua, yang merupakan bagian barat pulau raksasa New Guinea, tetap berada di 
tangan Belanda setelah Indonesia lepas dari pemerintahan kolonial Belanda pada 
akhir Perang Dunia II. Banyak orang Indonesia melihat kampanye pemerintah 
mereka di awal 1960-an untuk mencaplok West Papua dari Belanda sebagai 
kemenangan terakhir dalam perjuangan kemerdekaan mereka. Tapi bagi orang Papua, 
dengan budaya Melanesia dan sejarah yang berbeda dari Asia Tenggara, Indonesia 
adalah penjajah yang dimusuhi.
 Seluruh dunia berpaling saat pemungutan suara (PEPERA) yang dicurangi 
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB128/8.%20Airgram%20A-570%20from%20Jakarta%20to%20State%20Department,%20May%2010,%201968.pdf
 dari lebih 1.000 orang Papua yang direkrut dan dikelola dengan baik memperkuat 
kontrol Indonesia pada tahun 1969. Belanda, yang sebelum aneksasi mempersiapkan 
West Papua untuk berpemerintahan sendiri, tidak keberatan. AS yang pada tahun 
1967 membantu perusahaan pertambangan Amerika Freeport mendapatkan hak untuk 
mengeksploitasi deposit tembaga dan emas yang kaya di West Papua, tidak ingin 
mengecewakan status quo yang menguntungkan bagi usaha A.S. atau mengganggu 
stabilitas pro-pemerintan AS.
 Telegram April 1966 dari Departemen Luar Negeri mencatat "kefasihan dan 
intensitas" Markus Kaisiepo, seorang pemimpin West Papua yang diasingkan, yang 
berbicara dengan pejabat senior A.S. tentang "penderitaan yang menyedihkan dari 
orang-orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia."
 Kaisiepo mengatakan bahwa orang Papua bertekad untuk memiliki kemerdekaan 
namun sama sekali tanpa sumber keuangan atau peralatan militer yang dibutuhkan 
untuk "bangkit melawan penindas Indonesia."
 Kaisiepo, yang putranya juga menjadi advokat terkemuka untuk kemerdekaan 
Papua, bertanya apakah AS "dapat memberikan uang dan senjata secara diam-diam 
untuk membantunya dan gerakannya." Dia ditolak, seperti juga pemimpin West 
Papua lainnya, Nicolaas Jouwe, yang menyampaikan hal serupa kepada AS pada 
bulan September 1965 dan juga ke Australia.
 Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bagaimana pejabat menjarah wilayah 
tersebut setelah Indonesia mencaploknya pada tahun 1962 yang mengakibatkan 
jatuhnya standar hidup, memicu kemarahan yang menjadi pemberontakan langsung. 
Namun, sumber kebencian terbesar adalah keengganan Indonesia untuk menghormati 
perjanjian yang diawasi AS, PBB dan Belanda, yang mengamanatkan bahwa orang 
Papua akan memutuskan secara plebisit apakah akan tetap bersama dengan 
Indonesia atau berdiri sendiri sebagai negara berdaulat.
 Setelah pasukan PBB meninggalkan Papua, orang Indonesia secara sistematis 
menjarah bangunan umum dan mengirim barang rampasan ke Jakarta. Ini disebutkan 
dalam telegram April 1966 sebagaimana dikutip Kaisiepo. Rumah sakit yang 
dibangun oleh Belanda dilucuti 

[GELORA45] Ahok dan Trend Persekusi Politik yang Mengatasnamakan Agama

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Ahok dan Trend Persekusi Politik yang Mengatasnamakan Agama
Menurut Foreign Policya, Ahok masuk jajaran para pemikir dunia Dipenjaranya 
seorang Ahok merupakan titik awal aktifnya kembali politik Islam di Indonesia.

http://www.dw.com/id/ahok-dan-trend-persekusi-politik-yang-mengatasnamakan-agama/a-41738053
 

Semua berawal dari sebuah transkrip yang salah, singkatnya pidato seorang 
Basuki ‘Ahok' Tjahaja Purnama menjadi viral dan memicu protes dari kelompok 
Islam, tanpa mereka melakukan ricek terhadap transkrip tersebut. Padahal jelas, 
sang pentraksrip Buni Yani lalai melengkapi transkrip tersebut dengan kata 
‘pakai'.

Tentu saja pemakaian kata ‘pakai' membuat pidato Ahok bermakna beda. Ahok saat 
itu mengatakan, "Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongin (pakai) 
surat Al Maidah 51 macem-macem itu.” Penghilangan kata pakai bermakna sangat 
dahsyat, yakni Alquran lewat Surat Al Maidah 51 telah membohongi umat selama 
ini. Namun jika ditambahkan kata ‘pakai' artinya ada pihak tertentu yang 
menggunakan ayat ini sebagai alat politik agar tidak memilihnya sebagai 
gubernur DKI Jakarta berikutnya, bukan kitabnya.

Bukan bermaksud membuka luka lama pendukung Ahok yang kecewa dengan manuver 
kelompok tertentu mendeskreditkan kandidat mereka dengan isu SARA dan akhirnya 
mengantarkan idola mereka mendekam di penjara. Tapi kasus Ahok ini menjadi 
pelajaran penting bukan saja bagi Indonesia, tapi dunia. Saya menyebutnya 
sebagai persekusi politik.

Persekusi politik dulu pernah menimpa kelompok kiri ketika Soeharto hendak 
meneguhkan kekuasaanya di Indonesia. Sejarah yang selalu disembunyikan oleh 
negara kita sendiri hingga hari ini.

Saya sendiri tidak setuju Ahok disebut penista agama seperti yang diputuskan 
majelis hakim. Bagi saya Ahok adalah penista para penista agama yang 
menggunakan ayat Al Quran sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih dengan dasar 
yang tidak logis: Meminta seseorang memilih orang yang seagama. Apa iya, kita 
mau menyerahkan tugas itu pada yang bukan ahlinya hanya karena dia seagama 
dengan kita?

  a.. DAN 1000 LILIN PUN MENYALA DI KOTA BONN
  Solidaritas dari BonnHari Minggu (14/05) di lapangan Kaiserplatz, Bonn, 
Nordrhein Westfalen, Jerman, seratusan warga Indonesia berkumpul bersama dalam 
aksi mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Mereka menyuarakan keprihatinan bersama 
atas membesarnya bentuk-bentuk diskriminasi, intoleransi dan kebencian antar 
sesama warga negara di Indonesia.

12345678910111213Padahal jika mencari kelemahan Ahok untuk kampanye (tak perlu 
kampanye hitam), kelompok oposisi sangat mudah menemukannya. Misal soal 
penataan kota yang dinilai tidak partisipatif. Toh kelompok oposisi juga sudah 
membina warga anti penggusuran (Dari penyelidikan saya, kelompok FPI merangkul 
warga korban penggusuran). Tapi kampanye partai oposisi menjadi sangat dangkal, 
berkelibat di urusan SARA.

Karena itu, tak heran jika sosok Ahok kemudian menarik perhatian media asing, 
salah satunya adalah Majalah Foreign Policy yang baru saja menobatkan ia 
sebagai pemikir global 2017.

Dalam tulisan Benjamin Soloway itu, Ahok digambarkan sebagai sosok yang punya 
program pasti untuk menata kota, meski tak semua rencana tata kotanya diamini 
warga yang tinggal di bantaran kali.

Tapi Ahok pribadi juga digambarkan sebagai seorang Tionghoa dan Kristen yang 
menempuh karir berbeda dari lingkungannya (Orang Tionghoa jarang aktif di 
politik tapi dunia bisnis) dan memilih berterus terang tentang latar 
belakangnya ini. Keterusterangannya itu mungkin yang membuat Foreign Policy 
tertarik untuk mengulasnya dan menobatkannya sebagai salah satu pemikir global. 
Dan ia juga menentang kelompok fundamentalis yang mencoba menjatuhkannya dengan 
menggunakan keminoritasannya itu.

  a.. GEGER PACINAN: SEJARAH KELAM BATAVIA 1740
  Membangun BataviaAwal abad ke-17, Belanda membutuhkan bantuan dalam 
pembangunan kota pesisir di Hinda Belanda. Kaum migran Tionghoa bekerja sebagai 
tukang bangunan, buruh pabrik gula dan berdagang. Sebagian tinggal di dalam 
tembok Batavia, sisanya di luar tembok. Beberapa di antara mereka menjadi kaya 
karena berdagang, namun tidak sedikit yang miskin dan dimanfaatkan oleh VOC.

123456789Apakah penghargaan ini bias?

Dari kacamata sebagian orang Indonesia, isu dipenjaranya Ahok mungkin sekedar 
isu ‘penista agama'. Kita memang tidak bisa lepas dari agama, di KTP pun harus 
mencantumkan agama. Apalagi Indonesia disebut semakin relijius.

Tentu saja dugaan ini bukan isapan jempol. Setahun yang lalu saya pernah 
menulis tentang “Apakah Islam di Indonesia sedang dipimpin kelompok garis 
keras?”. Di tulisan yang juga opini itu saya menceritakan bagaimana secara 
perlahan gerakan Islam konservatif tumbuh subur di Indonesia. Pelan-pelan peran 
dua organisasi Islam tradisional seperti NU dan Muhammadiyah digantikan oleh 
kelompok Tarbiyah, Salafi, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Sebagian anggota 
Muhammadiyah sendiri akhirnya bergabung dengan kelompok Tarbiyah. (Bagi yang 
tidak 

Fw: [GELORA45] AS Buka Dokumen Soal Perjuangan Kemerdekaan Papua

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

From: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45] 
Sent: Tuesday, December 12, 2017 8:27 AM

  







https://nasional.tempo.co/read/1041303/as-buka-dokumen-soal-perjuangan-kemerdekaan-papua



AS Buka Dokumen Soal Perjuangan Kemerdekaan Papua 
Reporter: 

Non Koresponden 
Editor: 

Juli Hantoro
Senin, 11 Desember 2017 15:27 WIB 

0 komentar 

4150379

  a.. 

Ratusan massa dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi 
Mahasiswa Papua saat menggelar aksi untuk merayakan Hari Kemerdekaan Papua 
Barat dan menuntut penutupan PT Freeport Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 
2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat kembali membuka dokumen tentang peristiwa 
yang terjadi di Indonesia pada masa 1960-an. Salah satu arsip yang telah 
dideklasifikasi adalah tentang perjuangan Papua meraih kemerdekaan.

Dokumen itu mencatat, Papua telah meminta Amerika Serikat mendanai dan 
memberikan senjata untuk perang melawan tentara Indonesia pada pertengahan 1960.

Dokumen-dokumen itu juga merekam keluhan orang Papua pada saat terjadi bentrok 
dengan pasukan keamanan Indonesia. Para nasionalis Papua telah menarik 
perhatian di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca juga: 4 Tuntutan Koalisi Sipil untuk Papua tentang Penyanderaan Warga



Para periset saat ini sedang berupaya menyajikan dokumen-dokumen itu secara 
online. Seperti yang dilansir dari AP, berkas itu berisi ribuan halaman 
telegram diplomatik antara Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar AS di 
Jakarta. Dokumen itu mencatat sejarah dari 1960 dan baru dideklasifikasikan 
pada awal tahun ini. 37 kotak telegram disimpan di Arsip Nasional dan 
Administrasi di Maryland.

Dokumen itu mencatat ada sekitar 1.000 orang Papua yang hak pilihnya dicurangi 
untuk memperkuat kontrol Indonesia pada 1969. Sebelum aneksasi, Belanda 
menyatakan tidak keberatan jika Papua mempersiapkan pemerintahannya sendiri. 
Pada 1967, Pemerintah Amerika Serikat membantu perusahaan pertambangan, 
Freeport untuk mengeksploitasi deposit tembaga dan emas yang kaya di Papua.

April 1966, dokumen dari kabel telegram antara Departemen Luar Negeri mencatat 
"kefasihan dan intensitas" Markus Kaisiepo, seorang pemimpin Papua yang 
diasingkan. Kaisiepo berbicara dengan pejabat senior Amerika Serikat tentang 
penderitaan orang-orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia.

Kaisiepo mengatakan bahwa orang Papua bertekad untuk memiliki kemerdekaan namun 
sama sekali tanpa sumber keuangan atau peralatan militer yang dibutuhkan untuk 
melawan Pemerintah Indonesia. Kaisiepo, bertanya apakah Pemerintah Amerika 
Serikat bisa memberikan bantuan.

“Apakah Amerika dapat memberikan uang dan senjata secara diam-diam untuk 
membantunya dan gerakannya," ujar Kaisiepo saat itu. Permintan Kaisiepo 
ditolak, sama halnya dengan permintaan pemimpin Papua lainnya, Nicolaas Jouwe. 
Ia ditolak saat meminta dana dan senjata ke Amerika Serikat dan Australia pada 
September 1965.

Baca juga: Bicara Pentingnya Trans Papua, Jokowi: Ini Kayak Telur dan Ayam

Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bagaimana pejabat pemerintahan 
Indonesia menjarah wilayah Papua setelah Indonesia mencaploknya pada tahun 
1962. Hal itu membawa jatuhnya standar hidup, memicu kemarahan hingga menjadi 
pemberontakan secara langsung.

Namun, yang paling menjadi perhatian dunia adalah keengganan Pemerintah 
Indonesia untuk menghormati perjanjian yang diawasi Amerika Serikat dan diawasi 
oleh PBB dengan Belanda. Perjanjian itu mengamanatkan bahwa orang Papua akan 
memutuskan apakah akan bersama dengan Indonesia atau menjadi penguasa sendiri.

Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat yang pro kemerdekaan, 
mengatakan bahwa dokumen tersebut "sangat penting" karena mereka memberikan 
bukti kejahatan terhadap orang Papua oleh militer Indonesia dan peran Amerika 
Serikat dalam menolak penentuan nasib sendiri.

Victor mengatakan, kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat memainkan 
peran besar dalam penjajahan Papua Barat. "Informasi yang diperoleh dari 
dokumen-dokumen ini menunjukkan kepada dunia dan generasi sekarang bahwa 
Amerika Serikat dan Indonesia selalu saling membantu dalam menyembunyikan 
kebenaran selama ini,"kata Victor seperti dikutip AP.

RIANI SANUSI PUTRI

Fw: [GELORA45] Jakarta Banjir!

['Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Warga Tebet: Zaman Ahok Enggak Sampai Masuk ke Rumah Begini, Ganti Gubernur 
Malah Jadi Banjir

Jadi,  Gubernur Anies-Sandi inilah yang akibat Jakarta BANJIR lagi??? Warga 
Jakarta SALAH PILIH Gubernur??? Hehehee, ... 

Yang PASTI, ... setiap warga harus mendapatkan pencerahan apa sebenarnya yang 
akibatkan Jakarta BANJIR kemarin ini! Karena hujan lebih lebat yang belum 
pernah terjadi tahun2 sebelumnya, atau karena banyak saluran, gorong2 KEMBALI 
tersumbat, ... artinya gubernur Anies-Sandi TIDAK cekatan gerakkan pasukan 
Oranye untuk membersihkan saluran air menghadapi hujan lebat, atau terjadi 
pompa-air yang mogok dan mengapa???

Kalau saja Gub. Anies-Sandi saat kampanye bisa menyalahkan kebijakan Ahok-Jarot 
mengatasi Banjir Jakarta, tentu Anies-Sandi harus BISA MEMBUKTIKAN kemampuan 
yang lebih baik dalam mengatasi BANJIR JAKARTA dan MEMBUKTIKAN dalam kenyataan 
nyata, ...

Mudah-mudahan saja kerusakan dan kerugian warga akibat BANJIR kali ini tidak 
terlalu parah, ...

Salam-prihatin,
ChanCT


From: Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
Sent: Tuesday, December 12, 2017 4:34 AM

  

Selamat Datang Banjir di Jakarta!


 
   
 Selamat Datang Banjir di Jakarta! - Reportase News
  Jakarta, reportasenews.com-Jelang tutup tahun 2017, ibukota 
DKI Jakarta dilanda hujan angin yang cukup sering. N...
 
   
 



Banjir melanda, separuh ibu kota Jakarta sempat lumpuh


 
   
 Banjir melanda, separuh ibu kota Jakarta sempat lumpuh
  Hujan lebat di Jakarta sejak siang hari mengakibatkan banjir 
di berbagai lokasi dan melumpuhkan separuh ibukota ...
 
   
 





Banjir di Jakarta, dari Kompleks Menteri hingga Jalan Tol

[GELORA45] AS Buka Dokumen Soal Perjuangan Kemerdekaan Papua

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://nasional.tempo.co/read/1041303/as-buka-dokumen-soal-perjuangan-kemerdekaan-papua


AS Buka Dokumen Soal Perjuangan Kemerdekaan Papua

Reporter:
Non Koresponden

Editor:
Juli Hantoro

Senin, 11 Desember 2017 15:27 WIB

0 komentar


4150379

   -

   [image: AS Buka Dokumen Soal Perjuangan Kemerdekaan Papua]
   

   


Ratusan massa dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi
Mahasiswa Papua saat menggelar aksi untuk merayakan Hari Kemerdekaan Papua
Barat dan menuntut penutupan PT Freeport Indonesia, di Jakarta, 1 Desember
2017. TEMPO/Subekti

*TEMPO.CO *, *Jakarta* - Amerika Serikat kembali membuka
dokumen tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia pada masa 1960-an.
Salah satu arsip yang telah dideklasifikasi adalah tentang perjuangan Papua

meraih kemerdekaan.

Dokumen itu mencatat, Papua telah meminta Amerika Serikat mendanai dan
memberikan senjata untuk perang melawan tentara Indonesia pada pertengahan
1960.

Dokumen-dokumen itu juga merekam keluhan orang Papua pada saat terjadi
bentrok dengan pasukan keamanan Indonesia. Para nasionalis Papua telah
menarik perhatian di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca juga: 4 Tuntutan Koalisi Sipil untuk Papua tentang Penyanderaan Warga


Para periset saat ini sedang berupaya menyajikan dokumen-dokumen itu secara
online. Seperti yang dilansir dari AP, berkas itu berisi ribuan halaman
telegram diplomatik antara Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar AS di
Jakarta. Dokumen itu mencatat sejarah dari 1960 dan baru dideklasifikasikan
pada awal tahun ini. 37 kotak telegram disimpan di Arsip Nasional dan
Administrasi di Maryland.

Dokumen itu mencatat ada sekitar 1.000 orang Papua yang hak pilihnya
dicurangi untuk memperkuat kontrol Indonesia pada 1969. Sebelum aneksasi,
Belanda menyatakan tidak keberatan jika Papua mempersiapkan pemerintahannya
sendiri. Pada 1967, Pemerintah Amerika Serikat membantu perusahaan
pertambangan, Freeport untuk mengeksploitasi deposit tembaga dan emas yang
kaya di Papua.

April 1966, dokumen dari kabel telegram antara Departemen Luar Negeri
mencatat "kefasihan dan intensitas" Markus Kaisiepo, seorang pemimpin Papua
yang diasingkan. Kaisiepo berbicara dengan pejabat senior Amerika Serikat
tentang penderitaan orang-orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia.

Kaisiepo mengatakan bahwa orang Papua bertekad untuk memiliki kemerdekaan
namun sama sekali tanpa sumber keuangan atau peralatan militer yang
dibutuhkan untuk melawan Pemerintah Indonesia. Kaisiepo, bertanya apakah
Pemerintah Amerika Serikat bisa memberikan bantuan.

“Apakah Amerika dapat memberikan uang dan senjata secara diam-diam untuk
membantunya dan gerakannya," ujar Kaisiepo saat itu. Permintan Kaisiepo
ditolak, sama halnya dengan permintaan pemimpin Papua lainnya, Nicolaas
Jouwe. Ia ditolak saat meminta dana dan senjata ke Amerika Serikat dan
Australia pada September 1965.

Baca juga: Bicara Pentingnya Trans Papua, Jokowi: Ini Kayak Telur dan Ayam


Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bagaimana pejabat pemerintahan
Indonesia menjarah wilayah Papua setelah Indonesia mencaploknya pada tahun
1962. Hal itu membawa jatuhnya standar hidup, memicu kemarahan hingga
menjadi pemberontakan secara langsung.

Namun, yang paling menjadi perhatian dunia adalah keengganan Pemerintah
Indonesia untuk menghormati perjanjian yang diawasi Amerika Serikat dan
diawasi oleh PBB dengan Belanda. Perjanjian itu mengamanatkan bahwa orang
Papua akan memutuskan apakah akan bersama dengan Indonesia atau menjadi
penguasa sendiri.

Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat yang pro kemerdekaan,
mengatakan bahwa dokumen tersebut "sangat penting" karena mereka memberikan
bukti kejahatan terhadap orang Papua oleh militer Indonesia dan peran
Amerika Serikat dalam menolak penentuan nasib sendiri.

Victor mengatakan, kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat
memainkan peran besar dalam penjajahan Papua

Barat. "Informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen ini menunjukkan
kepada dunia dan generasi sekarang bahwa Amerika Serikat dan Indonesia
selalu saling membantu dalam menyembunyikan kebenaran selama ini,"kata
Victor seperti dikutip AP.

RIANI SANUSI PUTRI

[GELORA45] Teka-teki Dengung Misterius Bumi Terpecahkan, Apa Sebabnya?

['Karma, I Nengah [PT. BI-POS]' ineng...@chevron.com [GELORA45]]

Saya pernah baca di majalah hindu, suara bumi atau suara sangkakala yang pernah 
diributkan oleh publik beberapa tahun yang lalu tiada lain adalah suara bumi.
Gema bumi pertama kali saat bumi terbentuk tiada lain berbunyi Aum (om) seperti 
bunyi gentong kosong yang dipukul, sebutan om dalam agama hindu adalah sebutan 
Tuhan (sang hyang widi)

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Tuesday, December 12, 2017 12:09 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com; 
temu_er...@yahoogroups.com; Persaudaraan 
; Sahala Silalahi 

Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Teka-teki Dengung Misterius Bumi 
Terpecahkan, Apa Sebabnya?





http://sains.kompas.com/read/2017/12/11/120252823/teka-teki-dengung-misterius-bumi-terpecahkan-apa-sebabnya

Teka-teki Dengung Misterius Bumi
Terpecahkan, Apa Sebabnya?
Kontributor Sains, Monika Novena
Kompas.com - 11/12/2017, 12:02 WIB
[Kilat misterius di bumi bersumber dari pantulan cahayamatahari 
yang menumbuk partikel es.]
Kilat misterius di bumi bersumber dari pantulan cahaya matahari yang menumbuk 
partikel es.(NASA)

KOMPAS.com- Tanpa kita sadari selama ini 
Bumi bersuara.

Peneliti sebenarnya sudah menyadari jauh-jauh hari sejak tahun 1998 setelah 
mereka menemukan bahwa Bumi ternyata secara konstan menghasilkan sinyal vibrasi 
frekuensi rendah.

Namun apa persisnya yang memicu pergerakan Bumi itu ternyata masih gelap.

Baca Juga : 10 Fakta Unik yang Akan Membuat Anda Makin Cinta Bumi 


Beberapa penelitian telah dilakukan dan mengungkap bahwa getaran diakibatkan 
oleh gangguan di atmosfer serta gerak gelombang air laut di dasar lautan.

Namun, hasil penelitian itu dianggao belum memuaskan.

Kebanyakan penelitian dilakukan dengan memasang seismometer di permukaan darat 
dan laut. Itu dinilai tidak efektif. Di permukaan laut misalnya, gelombang laut 
dan arus dasar laut bisa menciptakan noise.

Kini peneliti menaruh seismometer di dasar laut untuk mengungkap sebab suara 
bumi itu.

70 persen permukaan bumi adalah lautan. Jadi, pengukuran dari dasar laut 
memungkinkan peneliti menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan data 
dari seluruh dunia.

Penelitian yang dipimpin oleh Martha Deen, ilmuwan dari the Paris Institute of 
Earth Physics ini mengumpulkan data observasi selama 11 bulan dari 57 stasiun 
seismometer di dasar laut Samudra Hindia di timur Madagaskar yang dipasang 
selama rentang 2010-2013 untuk mempelajari gunung berapi.

Mereka kemudian memiliki dua stasiun yang memiliki kualitas data tertinggi 
serta menghapus sumber gangguan yang tidak diinginkan.

Mislnya, menghilangkan gangguan dari gelombang infragravitas laut, arus dan 
gangguan elektronik, sehingga mampu mengurangi tingkat kebisingan hingga 
mendekati level yang sama dengan stasiun darat yang tenang.

Dari situ Deen dan rekan-rekannya berhasil menangkap bunyi dengung dengan 
menggunakan seismometer di dasar laut.

Penelitian menunjukkan bahwa getaran alami Bumi tersebut memuncak pada 
frekuensi 2,9 dan 4,5 milihertz. Getaran ini tidak dapat didengar oleh orang 
karena 10.000 kali lebih kecil dari ambang pengendengaran telinga manusia.

Baca Juga : Hewan-hewan Tertangguh yang Menaklukkan Suhu Terpanas di 
Bumi

Temuan ini tentunya penting bagi ilmu pengetahuan meski belum seutuhnya 
mengungkap dari mana dengung itu berasal.

Namun yang pasti peneliti bisa mempelajari hal baru. Selain mempelajari 
pergerakan bumi atau osilasi, dari temuan ini peneliti berpikir bisa diterapkan 
untuk pemetaan interior bumi. Sebab saat ini peneliti secara tradisional 
meneliti interior bumi hanya berbekal gelombang seismik yang dihasilkan dari 
gempa bumi.

Tentu saja metode ini kurang efektif mengingat gempa bumi hanya terjadi di 
waktu-waktu tertentu saja. Sementara suara dengung terjadi secara konstan.

Namun menggunakan suara dengung ini sebagai sumber gelombang seismik akan 
menghindari masalah karena secara konstan terjadi di banyak wilayah di seluruh 
dunia.

"Menangkap dengung di dasar laut bisa memberi wawasan baru serta bisa digunakan 
untuk memetakan interior Bumi dengan lebih detil dan akurat daripada 
menggunakan seismometer darat," kata Deen dikutip dari Physorg, Kamis 
(7/12/2017).

"Bumi terus bergerak dan kami ingin mengamati pergerakan ini karena akan 
mendapat keuntungan dalam memiliki lebih banyak data," imbuhnya.

Hasil riset telah dipublikasikan di Geophysical Research Letter.

Baca Juga : Suara Hum Misterius Terdengar dari Kutub Utara, Ada Apa 
Gerangan?

[GELORA45] Jakarta Banjir!

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Selamat Datang Banjir di Jakarta!


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Selamat Datang Banjir di Jakarta! - Reportase News

Jakarta, reportasenews.com-Jelang tutup tahun 2017, ibukota DKI Jakarta dilanda 
hujan angin yang cukup sering. N...
 |

 |

 |




Banjir melanda, separuh ibu kota Jakarta sempat lumpuh


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Banjir melanda, separuh ibu kota Jakarta sempat lumpuh

Hujan lebat di Jakarta sejak siang hari mengakibatkan banjir di berbagai lokasi 
dan melumpuhkan separuh ibukota ...
 |

 |

 |





Banjir di Jakarta, dari Kompleks Menteri hingga Jalan Tol


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Banjir di Jakarta, dari Kompleks Menteri hingga Jalan Tol

Liputan6.com

Hujan lebat yang mengguyur Jakarta menyisakan banjir.
 |

 |

 |



Warga Tebet: Zaman Ahok Enggak Sampai Masuk ke Rumah Begini, Ganti Gubernur 
Malah Jadi Banjir


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Warga Tebet: Zaman Ahok Enggak Sampai Masuk ke Rumah Begini, Ganti Guber...

'Temen-temen belum pada tiba, baru berdua aja. Tunggu tim dulu baru 
dibereskan,' kata Arik, personel PPSU Pasar ...
 |

 |

 |





Menanti Solusi Banjir Jakarta


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Menanti Solusi Banjir Jakarta

Liputan6.com

Hujan ekstrem mengguyur Jakarta. Ibu Kota dikepung banjir, lalu lintas lumpuh. 
Apa solusi dari pejabat Pemprov DKI?
 |

 |

 |

[GELORA45] Ahok dan Trend Persekusi Politik yang Mengatasnamakan Agama

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Padahal jika mencari kelemahan Ahok untuk kampanye (tak perlu kampanye hitam), 
kelompok oposisi sangat mudah menemukannya. Misal soal penataan kota yang 
dinilai tidak partisipatif. Toh kelompok oposisi juga sudah membina warga anti 
penggusuran (Dari penyelidikan saya, kelompok FPI merangkul warga korban 
penggusuran). Tapi kampanye partai oposisi menjadi sangat dangkal, berkelibat 
di urusan SARA.



Ahok dan Trend Persekusi Politik yang Mengatasnamakan Agama


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Ahok dan Trend Persekusi Politik yang Mengatasnamakan Agama | indonesia ...

Deutsche Welle (www.dw.com)

Menurut Foreign Policya, Ahok masuk jajaran para pemikir dunia Dipenjaranya 
seorang Ahok merupakan titik awal ak...
 |

 |

 |




Menurut Foreign Policya, Ahok masuk jajaran para pemikir dunia Dipenjaranya 
seorang Ahok merupakan titik awal aktifnya kembali politik Islam di Indonesia.



Semua berawal dari sebuah transkrip yang salah, singkatnya pidato seorang 
Basuki ‘Ahok' Tjahaja Purnama menjadi viral dan memicu protes dari kelompok 
Islam, tanpa mereka melakukan ricek terhadap transkrip tersebut. Padahal jelas, 
sang pentraksrip Buni Yani lalai melengkapi transkrip tersebut dengan kata 
‘pakai'.

Tentu saja pemakaian kata ‘pakai' membuat pidato Ahok bermakna beda. Ahok saat 
itu mengatakan, "Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongin (pakai) 
surat Al Maidah 51 macem-macem itu.” Penghilangan kata pakai bermakna sangat 
dahsyat, yakni Alquran lewat Surat Al Maidah 51 telah membohongi umat selama 
ini. Namun jika ditambahkan kata ‘pakai' artinya ada pihak tertentu yang 
menggunakan ayat ini sebagai alat politik agar tidak memilihnya sebagai 
gubernur DKI Jakarta berikutnya, bukan kitabnya.

Bukan bermaksud membuka luka lama pendukung Ahok yang kecewa dengan manuver 
kelompok tertentu mendeskreditkan kandidat mereka dengan isu SARA dan akhirnya 
mengantarkan idola mereka mendekam di penjara. Tapi kasus Ahok ini menjadi 
pelajaran penting bukan saja bagi Indonesia, tapi dunia. Saya menyebutnya 
sebagai persekusi politik.

Persekusi politik dulu pernah menimpa kelompok kiri ketika Soeharto hendak 
meneguhkan kekuasaanya di Indonesia. Sejarah yang selalu disembunyikan oleh 
negara kita sendiri hingga hari ini.

Saya sendiri tidak setuju Ahok disebut penista agama seperti yang diputuskan 
majelis hakim. Bagi saya Ahok adalah penista para penista agama yang 
menggunakan ayat Al Quran sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih dengan dasar 
yang tidak logis: Meminta seseorang memilih orang yang seagama. Apa iya, kita 
mau menyerahkan tugas itu pada yang bukan ahlinya hanya karena dia seagama 
dengan kita?
   
   -
DAN 1000 LILIN PUN MENYALA DI KOTA BONN
   
Solidaritas dari Bonn
   
Hari Minggu (14/05) di lapangan Kaiserplatz, Bonn, Nordrhein Westfalen, Jerman, 
seratusan warga Indonesia berkumpul bersama dalam aksi mendukung Bhinneka 
Tunggal Ika. Mereka menyuarakan keprihatinan bersama atas membesarnya 
bentuk-bentuk diskriminasi, intoleransi dan kebencian antar sesama warga negara 
di Indonesia.


12345678910111213
Padahal jika mencari kelemahan Ahok untuk kampanye (tak perlu kampanye hitam), 
kelompok oposisi sangat mudah menemukannya. Misal soal penataan kota yang 
dinilai tidak partisipatif. Toh kelompok oposisi juga sudah membina warga anti 
penggusuran (Dari penyelidikan saya, kelompok FPI merangkul warga korban 
penggusuran). Tapi kampanye partai oposisi menjadi sangat dangkal, berkelibat 
di urusan SARA.

Karena itu, tak heran jika sosok Ahok kemudian menarik perhatian media asing, 
salah satunya adalah Majalah Foreign Policy yang baru saja menobatkan ia 
sebagai pemikir global 2017.

Dalam tulisan Benjamin Soloway itu, Ahok digambarkan sebagai sosok yang punya 
program pasti untuk menata kota, meski tak semua rencana tata kotanya diamini 
warga yang tinggal di bantaran kali.

Tapi Ahok pribadi juga digambarkan sebagai seorang Tionghoa dan Kristen yang 
menempuh karir berbeda dari lingkungannya (Orang Tionghoa jarang aktif di 
politik tapi dunia bisnis) dan memilih berterus terang tentang latar 
belakangnya ini. Keterusterangannya itu mungkin yang membuat Foreign Policy 
tertarik untuk mengulasnya dan menobatkannya sebagai salah satu pemikir global. 
Dan ia juga menentang kelompok fundamentalis yang mencoba menjatuhkannya dengan 
menggunakan keminoritasannya itu.
   
   -
GEGER PACINAN: SEJARAH KELAM BATAVIA 1740
   
Membangun Batavia
   
Awal abad ke-17, Belanda membutuhkan bantuan dalam pembangunan kota pesisir di 
Hinda Belanda. Kaum migran Tionghoa bekerja sebagai tukang bangunan, buruh 
pabrik gula dan berdagang. Sebagian tinggal di dalam tembok Batavia, sisanya di 
luar tembok. Beberapa di antara mereka menjadi kaya karena berdagang, namun 
tidak sedikit yang miskin dan dimanfaatkan oleh VOC.


123456789
Apakah penghargaan ini bias?

Dari kacamata sebagian orang Indonesia, isu dipenjaranya Ahok mungkin sekedar 
isu ‘penista agama'. Kita memang tidak bisa lepas dari agama, di 

[GELORA45] Keterbatasan Negara Dalam Penyelesaian Masalah HAM

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Dari sekian banyak kasus HAM, ada dua yang saya amati secara khusus, mengingat 
dua kasus ini memiliki karakter khas, yakni Papua dan Peristiwa 1965. Kasus 
pelanggaran HAM di Papua eskalasinya sangat tinggi, bisa jadi tiap hari ada 
pelanggaran HAM oleh aparat, hanya mungkin tidak terpantau oleh media dan 
publik. Sementara Peristiwa 1965 adalah beban sejarah bangsa yang tak kunjung 
selesai.
...Penyelesaian pelanggaran HAM terkait tragedi 1965, sebenarnya lebih mudah 
lagi. Para korban dari segi usia umumnya sudah tua, di atas 70 tahun, tidak ada 
tuntutan apa-apa dari mereka terhadap pemerintah, bahkan sekadar maaf. Mereka 
sudah pasrah menjalani hidup, sembari menunggu hari menuju keabadian.


Keterbatasan Negara Dalam Penyelesaian Masalah HAM


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Keterbatasan Negara Dalam Penyelesaian Masalah HAM | dunia | DW | 07.12

Deutsche Welle (www.dw.com)

Periode pertama rezim Presiden Jokowi hampir selesai, tidak sampai dua tahun 
lagi, namun penyelesaian masalah pe...
 |

 |

 |




Periode pertama rezim Presiden Jokowi hampir selesai, tidak sampai dua tahun 
lagi, namun penyelesaian masalah pelanggaran HAM masih banyak yang menggantung. 
Opini Aris Santoso.



Penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan bagian dari visi-misi pasangan 
Jokowi-JK dalam kampanye Pilpres 2014 lalu, dan termasuk isu unggulan.

Sekarang banyak pihak mulai pesimistis, apakah rezim Jokowi sanggup 
menyelesaikan masalah HAM, dalam sisa waktu kekuasaannya. Komunitas yang masih 
gigih menagih janji adalah mereka yang tiap Kamis sore menggelar "Aksi Kamisan” 
di seberang Istana Merdeka. Sementara sikap elemen masyarakat yang lain, 
aspirasinya belum terkonsolidasi.

Problem kelembagaan

Lembaga-lembaga negara yang menjadi pemangku kepentingan isu pelanggaran HAM 
pada dasarnya juga tidak mampu, dan (mungkin) memang tidak bersedia 
menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, seperti Kejaksaan Agung misalnya. Setiap 
menerima berkas yang diserahkan Komnasham, oleh Kejagung langsung dikembalikan.

Penulis: Aris Santoso

Sementara Komnasham lebih pada problem kapasitas dan dukungan politik. Kita 
sudah sering mendengar perwira TNI atau Polri, yang diduga melanggar HAM, 
mangkir dari panggilan Komnasham. Celakanya, belum ada sanksi yang jelas dari 
otoritas lebih tinggi, bila ada anggota TNI atau Polri yang tidak memenuhi 
panggilan Komnasham. Status panggilan itu menjadi tentatif, tidak memiliki 
kekuatan hukum yang pasti.

Hubungan yang absurd antar lembaga negara tersebut dimanfaatkan dengan baik 
oleh TNI dan Polri, dengan cara sering mengabaikan panggilan Komnasham. Bagi 
TNI, soal dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan anggotanya, bukanlah urusan 
mendesak, sehingga karier perwira yang diduga melakukan pelanggaran HAM, tetap 
lancar. Dan yang lebih penting untuk dipahami, secara politik TNI masih sangat 
kuat, sehingga bisa menafikan keberadaan lembaga negara lain yang setara.

Posisi Komnasham sejak lama pada posisi dilematis. Seolah lembaga ini dibentuk 
sekadar memenuhi syarat  konvensi internasional di bidang HAM, kemudian sengaja 
dibuat inferior. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah ketiadaan figur. Belum 
ada lagi komisioner sekaliber Baharudin Lopa atau Asmara Nababan – keduanya 
sudah almarhum – yang tetap bisa berkiprah meski dengan ruang terbatas.
   
   -
HAM DAN REALITA PAHIT KEMANUSIAAN
   
Hak atas Kebebasan Berpendapat (18,19,20)
   
"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama"(18). 
"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat" (19). 
"Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara 
damai." (20). Di seluruh dunia lebih dari 350 wartawan dan aktivis online 
dipenjara, tulis organisasi Reporter Tanpa Batas.


1234567891011121314
Kehendak Jokowi

Pada 22 Juni 2015, Jokowi menandatangani Perpres No 75 tentang Rencana Aksi 
Nasional HAM (RANHAM) 2015 – 2019. Sayang regulasi ini hanya bagus di judul, 
karena bila kita telusuri, tidak ada penjelasan bagaimana peta jalan pemerintah 
tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Komitmen penyelesaian masalah HAM  tidak pernah terucap dari Jokowi sendiri, 
jadi publik tidak tahu bagaimana sebenarnya kehendak Jokowi. Soal ini selalu 
didelegasikan pada orang kepercayaanya, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, saat 
masih menjabat Menkopolhukam. Saat menjabat Menkopolhukam, Luhut pernah 
berjanji akan menyelesaikan 11 pelanggaran HAM di Papua pada akhir Desember 
2016, sementara sekarang sudah di penghujung tahun 2017.

Setelah posisi Menkopolhukam diberikan pada Wiranto, prospeknya lebih suram 
lagi. Mengingat Wiranto sendiri sering dikejar-kejar para pembela HAM, sebagai 
pihak yang harus bertanggung jawab pada kasus pelanggaran HAM di masa lalu, 
saat masih menjadi Pangab. Wiranto seolah "mati angin” bila menyentuh soal HAM.

Masalah HAM selalu menjadi mimpi buruk bagi siapa pun yang berkuasa di negeri 
itu, saya kira itu salah satu sebab mengapa Jokowi selalu 

[GELORA45] Aktivis dan Penyintas Ragukan Keseriusan Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Aktivis dan Penyintas Ragukan Keseriusan Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Aktivis dan Penyintas Ragukan Keseriusan Jokowi Tuntaskan Kasus Pelangga...

Ketika orang yang dicintai hak hidupnya dirampas, otomatis akan sangat 
berpengaruh kepada situasi dan kondisi, b...
 |

 |

 |




"Ketika orang yang dicintai hak hidupnya dirampas, otomatis akan sangat 
berpengaruh kepada situasi dan kondisi, baik fisik maupun psikis bagi orangtua 
masing-masing."

 Senin, 11 Des 2017 14:58 WIB



Ilustrasi: Salah satu korban kasus pelanggaran HAM masa lalu tengah melakukan 
Aksi Kamisan di depan Istana Negara. (Foto: ANTARA)


"Kami keluarga korban merupakan masyarakat yang ditindas oleh negara. Kenapa 
ditindas? Karena hak hidup anak kami dirampas. Ketika orang yang dicintai hak 
hidupnya dirampas, otomatis akan sangat berpengaruh kepada situasi dan kondisi, 
baik fisik maupun psikis bagi orangtua masing-masing."

Ungkapan kekecewaan datang dari orangtua korban Tragedi Semanggi I, Maria 
Catarina Sumarsih sesaat mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo pada pidato 
peringatan Hari HAM sedunia. Pada perayaan yang digelar di Solo 10 Desember 
kemarin, Jokowi mengakui masih menanggung banyak pekerjaan rumah terkait 
penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Meski demikian, penegakkan hukum kasus HAM masa lalu belum menjadi prioritas 
pemerintah. Yang terpenting, menurut Jokowi, adalah memastikan pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat di antaranya hak atas pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan.

"Apa bedanya dengan masyarakat yang lain? Justru kami sebagai keluarga korban 
pelanggaran HAM berat, yang harus dikedepankan," ungkap Maria kepada KBR ketika 
ditanya mengenai pidato Jokowi, Minggu (10/12) malam.

Ibunda Wawan--korban Semanggi I, menantikan Jokowi memenuhi janji kampanye pada 
2014 silam. Penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu masuk dalam Nawacita 
Jokowi-JK.

Ia menambahkan, tahun lalu dirinya sempat diterima oleh salah satu staf 
Kepresidenan, Teten Masduki. Dalam perbincangan dengan Teten, menurut Sumarsih, 
penanganan perkara pelanggaran HAM masa lalu akan dituntaskan. Teten juga 
berjanji akan menyerahkan surat-surat dari keluarga korban kepada Presiden 
Jokowi.

"Tapi sampai sekarang, kami selaku kelurga korban sama sekali belum melihat 
perkembangannya setelah pertemuan tersebut."

Baca juga:
   
   - Jokowi Dahulukan Hak Dasar Ketimbang Kasus Pelanggaran HAM
   - UPR Dewan HAM PBB

Kontras: Kesulitan Diciptakan Jokowi Sendiri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)--salah satu 
lembaga pendamping korban pelanggaran HAM, meragukan keseriusan Presiden Jokowi 
menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Ini karena menurut Koordinator Kontras Yati Andriyani, selama tiga tahun 
menjabat, Presiden Joko Widodo justru menyandera dirinya sendiri dalam proses 
penuntasan. Sejumlah keputusan Jokowi menurutnya, malah menghambat penyelesaian 
kasus.

"Ini kesulitan yang diciptakan sendiri oleh Jokowi. Dia menyandera dirinya 
sendiri dengan tindakan kontraproduktif untuk penyelesaian pelanggaran HAM 
berat," tukas Yati ketika dihubungi KBR.

"Dia gagal menggunakan otoritasnya untuk mengeluarkan Keppres Pengadilan HAM 
untuk kasus masa lalu. Dia gagal membentuk tim pencari fakta untuk korban 
penghilangan paksa, dan secara terbuka dia menolak mengumumkan dokumen TPF 
Munir," lanjutnya.

LSM Kontras juga menilai, mestinya pemenuhan hak dasar dan penuntasan kasus 
pelanggaran HAM bisa dijalankan beriringan tanpa harus menepikan salah satu.

Sejak menjabat pada 2014, menurut Yati, Jokowi bergeming menyikapi bolak-balik 
berkas sejumlah kasus HAM masa lalu. Selain itu, sejumlah orang yang diduga 
terlibat pelanggaran HAM berat justru dibawa masuk ke pemerintahan, di 
antaranya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Alih-alih menuntaskan utang kasus pelanggaran HAM, pemerintahan Jokowi justru 
dianggap turut jadi pelaku. Catatan Kontras, jumlah kasus pelanggaran HAM 
periode 2016-2017 meningkat dibanding 2010. Sebagai contoh, meningkatnya kasus 
penyiksaan yang melibatkan aparat keamanan dari 28 kasus menjadi 163 kasus. Di 
sisi lain, impunitas terhadap pelakunya pun masih dipelihara.

Baca juga:
   
   - Harapan Orang Papua
   - Disangka Mencuri 5 Kilo Singkong, La Gode Tewas Diduga Disiksa Aparat

Komnas HAM akan Pertanyakan Maksud Jokowi

Sementara itu, Komnas HAM akan terlebih dulu mengonfirmasi pernyataan Presiden 
Joko Widodo. Tapi bagaimanapun pernyataan presiden, menurut anggota Komnas HAM 
Amiruddin Al Rahab, hal tersebut takkan berpengaruh terhadap kerja lembaganya.

Terlebih menurutnya, kepengurusan baru telah menentukan bahwa penanganan 
perkara pelanggaran HAM masa lalu menjadi prioritas.

"Setiap lembaga negara memiliki cara untuk berkomunikasi. Dan tentunya cara itu 
juga akan kami lakukan. Kami akan berkomunikasi dengan presiden. Kami 
konfirmasi, apa maksud dari pernyataannya seperti itu? Ini kan (anggota) 

[GELORA45] KontraS Klaim Permintaan Maaf Jokowi Soal HAM Hanya Manuver Politik

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

KontraS Klaim Permintaan Maaf Jokowi Soal HAM Hanya Manuver Politik


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
KontraS Klaim Permintaan Maaf Jokowi Soal HAM Hanya Manuver Politik

Andrian Pratama Taher

KontraS melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya sendiri dengan 
mengangkat figur yang diduga terkait pe...
 |

 |

 |



Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 
(6/12/2017). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.0 Shares   Reporter: Andrian Pratama 
Taher11 Desember, 2017dibaca normal 2 menit   
   - Permintaan maaf Jokowi soal pelanggaran HAM dinilai hanya sekedar 
komunikasi politik agar dimaklumi publik
KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya sendiri dengan 
mengangkat figur yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa 
pelanggaran HAM.
tirto.id -Koordinator KontraS Yati Andriani menilai pernyataan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) hanya sebagai manuver politik. Menurut Yati, mantan gubernur 
DKI Jakarta itu tengah berusaha mendapat respon positif dari publik terkait 
kelalaiannya.

"Pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui kalau pemerintah belum tangani 
perkara pelanggaran HAM tak lebih hanya bahasa diplomasi dan komunikasi politik 
untuk mendapat pemakluman dari publik," kata Yati dalam keterangan tertulis 
yang diterima Tirto, Minggu (10/12/2017).

Dalam realitasnya, KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera 
dirinya sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait dalam 
pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM. Mereka tetap berpegangan bahwa 
pengangkatan figur tersebut demi kepentingan stabilitas kekuasaannya Jokowi. 

Selain itu, secara terbuka, Jokowi diduga berkongsi dengan terduga pelaku 
pelanggaran HAM untuk tujuan-tujuan kompromi politik. "Jokowi juga membiarkan 
Jaksa Agung dan Menkopolhukam mencari cara-cara penyelesaian yang jauh dari 
prinsip keadilan bagi korban dan mengesampingkan mekanisme hukum yang tersedia 
dan semestinya dilakukan," kata Yati.

Langkah Jokowi dalam penegakan HAM dinilai tidak serius karena ia tidak mau 
menggunakan tindakan otoritatifnya selaku Presiden. Salah satu contoh 
ketidakseriusan Jokowi yakni tidak mau menerbitkan Keppres Pengadilan HAM kasus 
penghilangan paksa, membentuk tim pencarian korban penghilangan paksa yang 
jelas sudah direkomendasikan Komnas HAM dan DPR. 

Selain itu, mantan Walikota Solo itu tidak mau mengumumkan hasil dokumen TPF 
Munir ke publik. "Jokowi juga gagal memastikan Jaksa Agung bekerja sesuai 
koridor hukum," kata Yati.

Oleh karena itu, di sisa periode pemerintahannya, KontraS memberikan sejumlah 
rekomendasi agar pemerintah membuktikan komitmen penyelesaian HAM. Pertama, 
mereka mendesak  Presiden untuk segera keluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan 
HAM kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Pemerintah juga perlu membuat tim pencarian korban penghilangan paksa, dukung 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang tengah berjalan. Tidak lupa, 
Jokowi juga diminta untuk mengevaluasi Jaksa Agung dan Menkopolhukam yang 
justru menjauhkan atau menutup penyelesaian kasus kasus pelanggaran HAM berat 
masa lalu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui bahwa masalah penegakan Hak Asasi Manusia 
(HAM) masih belum bisa dituntaskan sepenuhnya. Persoalan tersebut masih menjadi 
pekerjaan rumah bagi pemerintah. Jokowi pun mengharapkan dukungan, bantuan, dan 
kerjasama dari seluruh pihak untuk bersama-sama menangani penegakan HAM di 
Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara 
peringatan hari HAM Sedunia ke-69 yang diselenggarakan di Solo, Minggu 
(10/12/2017). "Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah 
perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan," sebut presiden 
seperti dikutip dari Antara.

"Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat 
dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita 
hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia," lanjutnya.

Hadir pula dalam acara ini antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf 
Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto 
Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah tokoh lainnya.

Ada cukup banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas 
penyelesaiannya, termasuk kasus penembakan misterius (petrus) 1982-1985, 
penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa 
Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan seterusnya.

Meskipun begitu, Presiden Jokowi memberikan apresiasi positif kepada 
pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya menegakkan 
nilai-nilai HAM di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga 
mengapresiasi para kepala daerah yang mengembangkan human rights cities serta 
mengembangkan daerah yang berwawasan HAM. 

"Dan terima kasih kepada Komnas HAM, 

[GELORA45] Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara - Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap Polda Bali

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Apa sih kejinya? Bukankah yg diutarakan hal yg logis?Dan kenapa yg dihukum 
selalu penghina Islam? Mana itu penghina Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 
Khonghucu, Kepercayaan?Bhinneka Tunggal Ika?
---“Mau ustad Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Yusuf Mansur, Mamah Dedeh, bahkan 
Ustadz Zakir Naik sekalipun. Mereka itu bohong semua, pendusta, penipu, yang 
diucapkannya adalah katanya-katanya. Islam yang bicara Surga adalah agama 
imajinasi yang timbul dari sampah pikiran manusia, belum tahu hakekat dirinya. 
Ngomong tentang Tuhan, tapi tidak pernah bertemu Tuhan. Inilah ajaran palsu dan 
tuhan-tuhan palsu,” hina Donald dengan kata-kata keji.
...Rabu , 06 December 2017, 17:47 WIB
Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Hina Islam, Donald Bali Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara | Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang 
diketuai Agus Walujo Tjahjono membaca...
 |

 |

 |



Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Andri Saubani
Republika/Mutia RamadhaniMajelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan 
hukuman pidana penjara dua tahun 10 bulan untuk Donald Ignatius Soeyanto Baria 
(DISB) alias Donald Bali. DISB adalah pelaku ujaran kebencian yang menghina 
agama Islam dan para ulama (kyai).


REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang 
diketuai Agus Walujo Tjahjono membacakan putusan pidana penjara dua tahun 10 
bulan untuk terdakwa Donald Ignatius Soeyanto Baria (DISB) alias Donald Bali. 
DISB adalah pelaku ujaran kebencian yang menghina agama Islam dan para ulama 
(kyai).
"Amar putusan pidana dua tahun 10 bulan dan denda Rp 250 juta dengan subsider 
empat bulan kurungan," kata Agus di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (6/12) 
sore.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
(JPU), Made Tangkas. Tim JPU menuntut pidana penjara tiga tahun enam bulan, 
denda Rp 250 juta, dan subsider enam bulan kurungan.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 28 ayat 2 
juncto pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang merupakan perubahan 
dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
Donald Bali adalah pria kelahiran Jember, Jawa Timur yang mengunggah video 
berisi ujaran kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ke 
akun Youtube miliknya.

Pemuda Muhammadiyah Bali mewakili organisasi kepemudaan Islam mengapresiasi 
sikap tindakan tegas dari pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani 
perkara penistaan agama yang dilakukan koki restoran di Kuta tersebut. Direktur 
Satuan Tugas Advokasi dan Hukum Pemuda Muhammadiyah Bali, Muadz Masyhadi 
mengatakan vonis pidana yang dijatuhkan hakim sudah adil dengan 
mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa yang sudah menimbulkan 
kegaduhan di dalam masyarakat.

Donald Bali juga dinilai telah menimbulkan rasa sakit hati serta memicu 
kemarahan umat Islam terkait ujaran kebencian yang diucapkan dan disebarkannya 
melalui video di akun Youtube-nya. "Perbuatan terdakwa juga telah menimbulkan 
keresahan dan konflik sosial di masyarakat karena menyinggung permasalahan 
agama di Indonesia," ujar Muadz.
---
Akhirnya Sang Penista Agama Donald Ignatius Ditangkap Polda Bali
27 Jul 2017

DENPASAR (Panjimas.com) – Meski terkesan lamban, penista Islam yang mengunggah 
hinaannya di media sosial sejak 21 Maret 2016 lalu, akhirnya Donal Ignatius 
Sumanto (DIS) ditangkap Polda Bali. Pemilik channel youtube “Donald Bali” itu 
diringkus polisi lantaran membuat video yang memuat konten kebencian dan SARA.

Tim Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang 
dipimpin Komisaris Polisi I Wayan Wisnawa Adiputra berhasil menangkap Donald 
Ignasius di Tabanan, karena melanggar Undang Undang ITE pasal 28 ayat 2.

Ajun Komisaris Besar I Nyoman Resa, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit )II 
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali mengungkapkan 
bahwa saat ini Donald sudah resmi sebagai tersangka penistaan agama Islam.

“Alasan pelaku membuat video sebagai bentuk kontrol sosial dan reaksi terhadap 
situasi yang sedang terjadi. Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa 
benar tersangka DIS sebagai aktor dan pembuat dalam beberapa video yang 
berisikan muatan penistaan terhadap salah satu agama tersebut,” tegas I Nyoman 
Resa.

Tersangka yang juga bekerja sebagai asisten chef di sebuah restoran di Kuta, 
Badung ini terjerat UU ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.

Donald Ignatius dalam video yang diunggah ke youtube itu menuduh Syahadat agama 
Islam adalah bentuk kesaksian palsu. Donald mempersoalkan kalimat pengakuan 
keimanan seorang muslim yang dianggap tidak sah.

Tudingan tidak sah menurut Donald, karena Umat Islam saat mengucapkan Syahadat 
tidak bertemu secara langsung wujud Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul 
Allah. “Jika belum bertemu, menurutnya, hal itu kesaksian palsu” ujar Donald 
melalui video yang diunggahnya 

[GELORA45] Tiga warisan dokumenter Indonesia diakui sebagai ingatan kolektif dunia

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/670404/tiga-warisan-dokumenter-indonesia-diakui-sebagai-ingatan-kolektif-dunia


 Tiga warisan dokumenter


 Indonesia diakui sebagai ingatan


 kolektif dunia

Senin, 11 Desember 2017 15:05 WIB

Kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu 
(28/6/2017). (ANTARA /Anis Efizudin)


Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak tiga warisan dokumenter Indonesia yakni 
arsip konservasi Borobudur, arsip tsunami Samudra Hindia serta naskah 
Cerita Panji telah diakui sebagai ingatan kolektif dunia (Memory of the 
World/MoW) oleh UNESCO.


"Warisan dokumenter ini menjadi bukti penting dalam sejarah umat 
manusia, dokumen-dokumen yang diajukan adalah sebagai warisan budaya 
yang bersifat global dan memiliki keterkaitan dengan bangsa lain," kata 
PLT Kepala LIPI Bambang Subiyanto di Jakarta, Senin.


Dia mengatakan dokumen-dokumen tersebut akan dijaga kelestariannya serta 
dilakukan alih media dan disebarluaskan kepada publik.


Arsip konservasi Borobudur digagas oleh Balai Konservasi Borobudur di 
bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Alasan Balai Konservasi Borobudur mengajukan arsip konservasi Borobudur 
tersebut karena itu merupakan proyek konservasi terbesar pada abad 20 
yang didanai dunia internasional dan merupakan proyek pertama yang 
menggunakan teknik modern untuk konservasi monumen.


Pengakuan internasional terhadap arsip konservasi Borobudur ini 
mempunyai peranan penting bagi pengembangan ilmu konservasi terkini dan 
dapat digunakan untuk menemukan solusi bagi permasalahan konservasi yang 
ada.


Sementara itu naskah cerita Panji diusulkan oleh Perpustakaan Nasional 
RI secara nominasi bersama dengan negara Malaysia, Kamboja, Belanda dan 
Inggris.


Cerita Panji merupakan karya sastra dari abad ke-13 dan menjadi salah 
satu perkembangan sastra Jawa tanpa dibayangi oleh epos India Ramayana 
dan Mahabharata.


Kemudian arsip tsunami Samudera Hindia diusulkan oleh Arsip Nasional RI 
sebagai nominasi bersama dengan Sri Lanka.


Warisan dokumenter ini terdiri atas satu set arsip dalam berbagai media 
yang mencatat kejadian tsunami Samudra Hindia, tanggap bencana serta 
sebagian besar tentang rehabilitasi dan rekonstruksi


Sejauh ini Indonesia telah memiliki beberapa warisan dokumenter yang 
diakui internasional sebagai ingatan dunia antara lain naskah La Galigo 
pada 2011, naskah Nagarakretagama pada 2013, naskah Babad Diponegoro 
pada 2013 dan arsip Konferensi Asia Afrika pada 2015.


Renacananya tahun depan Indonesia akan mengajukan dua dokumen yang 
memiliki nilai sebagai ingatan dunia, yaitu arsip Gerakan Non-Blok dan 
dokumen Sukarno.


Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2017

[GELORA45] Hakim Kusno Diminta Abaikan Permintaan Setya Novanto

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://nasional.tempo.co/read/1041156/hakim-kusno-diminta-abaikan-permintaan-setya-
novanto?PilihanUtama=PilihanUtama_Click_4


 Hakim Kusno Diminta Abaikan Permintaan Setya


 Novanto

Reporter:


   Maya Ayu Puspitasari

Editor:


   Rina Widiastuti

Senin, 11 Desember 2017 06:47 WIB
0 komentar 
 


320210
# Font:

# Ukuran Font: - 
 
+ 
 


#

#


Hakim Kusno Diminta Abaikan Permintaan Setya Novanto 
 



Tersangka Setya Novanto keluar dari gedung KPK usai menjalani 
pemeriksaan, di Jakarta, 6 Desember 2017. TEMPO/Imam Sukamto


*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak 
hakim Kusno agar menolak tuntutan pengacara Setya Novanto 
 yang meminta putusan 
praperadilan dipercepat sebelum jadwal pembacaan dakwaan.


Koordinator Indonesia Corruption Watch yang juga anggota Koalisi, Adnan 
Topan Husodo, berharap hakim praperadilan Setya menyidangkan gugatan 
secara adil dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, 
termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Enggak bisa diburu-buru, 
nanti malah menghasilkan putusan yang keliru,” kata Adnan kepada 
/Tempo/, Minggu, 10 Desember 2017.


*Baca: Pengacara Desak Hakim Segera Memutus Praperadilan Setya Novanto 
*


Dia mengingatkan putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka 
Setya pada akhir September lalu dinilai bermasalah lantaran hakim 
dianggap berat sebelah. Ketika itu, dalam proses pemeriksaan, hakim Cepi 
Iskandar menolak memutar rekaman bukti keterlibatan Setya dalam dugaan 
korupsi /e-KTP/. Hakim Cepi juga sempat menunda agenda mendengarkan 
keterangan ahli yang disodorkan KPK.


Pada persidangan hari kedua, Jumat, 8 Desember 2017, kuasa hukum Setya 
Novanto meminta hakim praperadilan untuk mempercepat putusan dari jadwal 
semula pada Kamis atau selambatnya Jumat pekan ini. Mereka berdalih, 
proses pemeriksaan memungkinkan putusan bisa dibacakan pada Selasa, 
sehari sebelum sidang perdana dugaan korupsi Setya dalam proyek /e-KTP/ 
digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.


Sesuai dengan ketentuan, sidang praperadilan otomatis gugur jika dakwaan 
telah dibacakan. Namun perkara praperadilan memang dimungkinkan untuk 
diputus lebih cepat lantaran ketentuan mengatur persidangan berlangsung 
selama maksimal tujuh hari kerja.


*Baca: Hakim: Apa Masih Ada Gunanya Praperadilan Setya Novanto Dilanjut? 
*


Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, mengatakan 
Setya Novanto  hanya 
menghabiskan tenaga jika berkutat pada praperadilan. Sebab, kata dia, 
praperadilan hanya menyoal kesalahan prosedur dan tidak menghilangkan 
tindak pidana. “Lebih baik Setya menghadapi dan membuktikan di 
pengadilan materiil jika berkeyakinan tidak terlibat korupsi,” ujar dia.

[GELORA45] Teka-teki Dengung Misterius Bumi Terpecahkan, Apa Sebabnya?

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

http://sains.kompas.com/read/2017/12/11/120252823/teka-teki-dengung-misterius-bumi-terpecahkan-apa-sebabnya


 Teka-teki Dengung Misterius Bumi


 Terpecahkan, Apa Sebabnya?

Kontributor Sains, Monika Novena
Kompas.com - 11/12/2017, 12:02 WIB
Kilat misterius di bumi bersumber dari pantulan cahaya matahari yang 
menumbuk partikel es.
Kilat misterius di bumi bersumber dari pantulan cahaya matahari yang 
menumbuk partikel es.(NASA)


*KOMPAS.com*- Tanpa kita sadari selama ini Bumi 
 bersuara.


Peneliti sebenarnya sudah menyadari jauh-jauh hari sejak tahun 1998 
setelah mereka menemukan bahwa Bumi ternyata secara konstan menghasilkan 
sinyal vibrasi frekuensi rendah.


Namun apa persisnya yang memicu pergerakan Bumi itu ternyata masih gelap.

*Baca Juga : **10 Fakta Unik yang Akan Membuat Anda Makin Cinta Bumi* 



Beberapa penelitian telah dilakukan dan mengungkap bahwa getaran 
diakibatkan oleh gangguan di atmosfer serta gerak gelombang air laut di 
dasar lautan.


Namun, hasil penelitian itu dianggao belum memuaskan.

Kebanyakan penelitian dilakukan dengan memasang seismometer di permukaan 
darat dan laut. Itu dinilai tidak efektif. Di permukaan laut misalnya, 
gelombang laut dan arus dasar laut bisa menciptakan /noise/.


Kini peneliti menaruh seismometer di dasar laut untuk mengungkap sebab 
suara bumi  itu.


70 persen permukaan bumi adalah lautan. Jadi, pengukuran dari dasar laut 
memungkinkan peneliti menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan 
data dari seluruh dunia.


Penelitian yang dipimpin oleh Martha Deen, ilmuwan dari /the Paris 
Institute of Earth Physics/ ini mengumpulkan data observasi selama 11 
bulan dari 57 stasiun seismometer di dasar laut Samudra Hindia di timur 
Madagaskar yang dipasang selama rentang 2010-2013 untuk mempelajari 
gunung berapi.


Mereka kemudian memiliki dua stasiun yang memiliki kualitas data 
tertinggi serta menghapus sumber gangguan yang tidak diinginkan.


Mislnya, menghilangkan gangguan dari gelombang infragravitas laut, arus 
dan gangguan elektronik, sehingga mampu mengurangi tingkat kebisingan 
hingga mendekati level yang sama dengan stasiun darat yang tenang.


Dari situ Deen dan rekan-rekannya berhasil menangkap bunyi dengung 
dengan menggunakan seismometer di dasar laut.


Penelitian menunjukkan bahwa getaran alami Bumi tersebut memuncak pada 
frekuensi 2,9 dan 4,5 milihertz. Getaran ini tidak dapat didengar oleh 
orang karena 10.000 kali lebih kecil dari ambang pengendengaran telinga 
manusia.


*Baca Juga : Hewan-hewan Tertangguh yang Menaklukkan Suhu Terpanas di 
Bumi 
*


Temuan ini tentunya penting bagi ilmu pengetahuan meski belum seutuhnya 
mengungkap dari mana dengung itu berasal.


Namun yang pasti peneliti bisa mempelajari hal baru. Selain mempelajari 
pergerakan bumi atau osilasi, dari temuan ini peneliti berpikir bisa 
diterapkan untuk pemetaan interior bumi. Sebab saat ini peneliti secara 
tradisional meneliti interior bumi hanya berbekal gelombang seismik yang 
dihasilkan dari gempa bumi.


Tentu saja metode ini kurang efektif mengingat gempa bumi hanya terjadi 
di waktu-waktu tertentu saja. Sementara suara dengung terjadi secara 
konstan.


Namun menggunakan suara dengung ini sebagai sumber gelombang seismik 
akan menghindari masalah karena secara konstan terjadi di banyak wilayah 
di seluruh dunia.


"Menangkap dengung di dasar laut bisa memberi wawasan baru serta bisa 
digunakan untuk memetakan interior Bumi dengan lebih detil dan akurat 
daripada menggunakan seismometer darat," kata Deen dikutip dari 
/Physorg/, Kamis (7/12/2017).


"Bumi terus bergerak dan kami ingin mengamati pergerakan ini karena akan 
mendapat keuntungan dalam memiliki lebih banyak data," imbuhnya.


Hasil riset telah dipublikasikan di /Geophysical Research Letter/.

*Baca Juga : Suara Hum Misterius Terdengar dari Kutub Utara, Ada Apa 
Gerangan? 
 
*

[GELORA45] Abraham Samad: Indonesia Darurat Korupsi

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/d-3765382/abraham-samad-indonesia-darurat-korupsi?_ga=

2.267985165.284106404.1513007888-2010023940.1513007888

Senin 11 Desember 2017, 22:36 WIB


 Abraham Samad: Indonesia Darurat Korupsi

Haris Fadhil - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 Komentar 
 

Abraham Samad: Indonesia Darurat Korupsi Mantan Ketua KPK Abraham Samad 
(Agung Pambudhy/detikcom)
 

*Jakarta* - Eks Ketua KPK Abraham Samad menyebut Indonesia dalam keadaan 
darurat korupsi. Langkah pemberantasannya pun tak bisa dengan cara 
biasa-biasa saja.


"Indonesia ini darurat korupsi. Tingkat korupsinya tinggi. Cara 
pemberantasannya juga harus dengan cara luar biasa. Nggak bisa disamakan 
dengan negara lain (yang tingkat korupsinya rendah), misalnya Korea 
Selatan," kata Samad di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).


Menurut Samad, di negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi, 
dibutuhkan penindakan yang represif. Selanjutnya perlu dilakukan kajian 
tentang penyebab terjadinya korupsi hingga memunculkan sistem yang baik 
sebagai pencegahan serta perlu dilakukan penguatan pendidikan karakter 
antikorupsi.


"Pemberantasan korupsi kita harus dari hulu ke hilir. Di hulu penindakan 
yang represif, di tengahnya ada pencegahan, dan di hilirnya ada 
pendidikan karakter," ungkapnya.


Ia juga menolak wacana 'potong generasi' untuk mengisi jabatan penting 
di pemerintahan. Menurutnya, tanpa ada sistem yang mencegah korupsi dan 
karakter berintegritas, korupsi akan terus terjadi.


"Kalau potong generasi tapi tidak dipersiapkan generasi yang 
berintegritas, ya sama saja," ujar Samad.

*(HSF/idh)*
abraham samad  kpk 
 korupsi 

Re: [GELORA45] Junjung Tinggi Kebinekaan NKRI

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Mengapa tidak mereka katakan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah?

Re: Fw: Re: RE: [GELORA45] Lang Lang: 'I'd play the piano at 5am'

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Ada juga orang yang tadinya normal semua. Habis kecelakaan,
lalu cacat, tidak dapat melakukan sesuatu. Karena itu lalu mengalami
probleem psychologis.
Yang begini ini katanya dibehandel oleh dokter neuro psychiarist, atau
disebut dokter syaraf.
Katanya pendidikannya dari pendidikan doktr basis- kemudian bisa lewat
jalur neurologi atau psychiatrie- baru kemudian mengikuti pendidikan
neuropsychiatrie.
Hrap dikoreksi oleh para dokter apa betul begitu.


2017-12-11 6:49 GMT+01:00 Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com>:

>
>
> Menarti juga mengikuti perdebatan ini, menambah ilmu pengetuan.
>
> - Pesan yang Diteruskan -
> *Dari:* jonathango...@yahoo.com [GELORA45] 
> *Kepada:* "GELORA45@yahoogroups.com" 
> *Terkirim:* Minggu, 10 Desember 2017 20.34.57 GMT+1
> *Judul:* Re: RE: [GELORA45] Lang Lang: 'I'd play the piano at 5am'
>
>
>
>
> kalau begitu lebih tepatnya ke Neuropsychiatrist, kalau ditempat beliau
> belum ada Neuropsychiatrist bisa juga team work antara Neurologist dengan
> Psychiatrist.
>
>
> ---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :
>
> Lho, di tulisan bung sebelumnya kan bung tulis tentang gila dan harus ke
> psychiatrist.
> Lalu kemudian ditambahi harus ke neurologist.
> Neurologist tidak urusi orang punya probleem gila.
> Neurologist urusi orang yang syarafnya kejepit, tidak/ kurang berfungsi
> karena sesuatu
>
> 2017-12-10 18:26 GMT+01:00 jonathangoeij@... [GELORA45] <
> GELORA45@yahoogroups.com>:
>
>
>
> Tepat, Neurologist berkaitan dgn otak dan urat syaraf. Saya kasih tahu
> beliau ke neurologist supaya otaknya di scan, khan kasihan kalau "his left
> brain has nothing right, his right brain has nothing left."
>
> Eh, ternyata benar.
>
> ---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :
>
> Wah, waktu saya kena hernia dan kanal stenose, saya dikirim ke neuroloog.
> Neurologgnya suruh bikin MRI punggung saya.
> Kemudian saya harus melakukan berbagai gerakan, apa saya bisa lakukan
> semua,
> untuk tahu apa syaraf motorik saya masih baik.
> Setelah lihat gambar MRI, dia anjurkan operasi.
> Dengar operasi, kok saya ngeri.
> Professor ini lihat saya tidak langsung menjawab, bilang, tunggu sebulan.
> Kalau
> memburuk dia akan atur operasinya. Tidak perlu lewat huisarts.
> Sebulan kemudian dia telpon, Saya bilang tidak memburuk, ada perbaikan.
> Dia bilang kalau begitu tidak perlu operasi.
> Sementara itu saya dibehandel oleh dokter orthopaed di Jerman. Dokternya
> sendiri lulusan Belanda, tetapi kerja di Jerman, dekat perbatasan dengan
> Belanda.
> Kalau ini dokternya langsung minta asistentenya bikin foto roentgent dari
> dua arah.
> Seperti neuroloog di Belanda, dia juga check apa saya masih dapat melakukan
> berbagai gerakan. Kemudian dia tunjuki foto Roentgent saya. Ternyata jarak
> L4 dan
> L5 itu terlalu berdekatan. Kalau ini tersinggung, menimbulkan rasa sakit
> di paha ke
> bawah.
> Dokternya minta assistentnya tarik punggung saya dengan alat yang menarik
> perlahan sekali, lalu berhenti dan ditiupi udara panas. Dokternya beri
> saya bawa
> 18 ampul neurobion (vitamin B1, B6 dan B12), 2 kali seminggu 1 ampul,
> selama
> 9 minggu. Saya harus latihan memperkuat otot punggung dan perut, harus
> diajari
> oleh fysiotherapeut. Habis 9 minggu saya harus telpon dia beri laporan.
> Setelah 9 minggu, ujung2 jari kaki pulih, peka kembali, dan sakit di kaki
> kiri bawah hilang.
> Dia bilang bagus, teruskan dengan 1 kali seminggu selama 18 minggu. Habis
> itu stop.
> Teman saya bilang, itu untuk memperbaiki bungkus syaraf yang rusak
> Neuroloog itu bukan dokter untuk orang sakit jiwa.
> Orang sakit jiwa dibehandel oleh psychiater.
> https://www.urmc.rochester. edu/highland/departments-
> centers/neurology/what-is-a- neurologist.aspx
> 
> https://en.wikipedia.org/wiki/ Psychiatrist
> 
>
> 2017-12-10 17:40 GMT+01:00 nesare1@... [GELORA45] <
> GELORA45@yahoogroups.com>:
>
>
>
> Pertama sudah gak ngerti beda antara psychologist dan psychiatrist.
>
> Sekarang petentang petenteng nyebutin neurologist. Hahahahaha.
>
> Dikira semuanya sama ngurusin orang gila.
>
>
>
> Ya mungkin orang gila seperti ente karena kebanyakan ngobok2 negara orang
> lain dan merasa berdosa, makanya memang betul ente harus pergi lihat ketiga
> professional ini!!! kenapa? Karena ente sakit dua2nya baik medical maupun
> mental health.
>
>
>
> Hahahahaha orang gila satu ini. sudah sombong, goblok plus gila.
>
> Mana ada orang waras suruh orang lain pergi scan otak untuk ngecek gila
> atau tidak?
>
>
>
> Brain scan itu utk ngecek tumor. Eh siorang gila ini pikir brain scan buat
> diagnosa gila atau tidak?
>
> Sigoblok ini pikir medical diagnosis of disease itu = diagnosis of mental
> disorder!
>
>
>
> Pake2 istilah tetapi ndak ngerti artinya!!!
>
> Apa ini bukan orang gila?!
>
>
>
>