Teknis vs Policy? was Re: [idnic] Domain Eks Dati 2
On 7 Mar 2002 at 7:28, adi wrote: Maksudnya? Kasih saja go.id langsung ke orang pemerintah. kasih saja domain mil.id ke orang yang berwenang. Lho. Memang semangatnya adalah seperti itu. Mungkin anda kurang memperhatikan. go.id - Toto (BPPT, Ipteknet) dari komunitas pemerintah ac.id - Bobby Nazief (UI) dari komunitas perguruan tinggi net.id - Sanjaya (Indonet) dari komunitas ISP war.net.id - Rudy Rusdiah/Koro dari komunitas Warnet co.id - IndraKH, konsultan, dari komunitas bisnis or.id - Bob Hardian, komunitas bebas sch.id - Wartono, komunitas sekolahan ... dst mil.id - dulunya pak Paulus, tapi entah kenapa ngilang (email mental, dsb. entah dimana), jadi untuk sementara saya kelola sampai menemukan orang mil web.id - saya, untuk sementara juga ... Kagak ada yang mau? Ya sudah, berarti memang kagak ada yang butuh. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ketika pak Ibam teriak-teriak menawarkan pengelolaan domain. Nggak ada yang tertarik. Tekom, Indosat, dll. tidak tertarik. Kemudian pengelolaan domain sempat terhenti. :( Sekarang sudah agak beres dan jalan, baru orang rame rebutan... Dan idnic tidak perlu pusing mikir/takut/kuatir besok bisa ada domain: rt5.rw3.10nomerrumaku.jalannya.jalancinta.go.id, misalnya :-) Pemikiran seperti ini sudah ada di dokumentasinya pak Ibam. Bahkan sampai penomoran random, atau seperti plat nomor mobil, atau kode pos, kode surat, RT/RW, dsb. dsb. dsb. ya karena selalu diiming-imingi kalau dibebaskan akan bisa jadi chaos *kidding*. anyway soal 'bebas sebebas bebasnya' ini saya sudah tidak tertarik. Karena toh pasti hasil survey Pak Budi ini akan keluar :-) Silahkan tanya kepada IndraKH tentang adanya working group co.id dulu dan hasilnya. Saya nggak ikut campur. Hasil yang ada sekarang ini didasarkan atas hasil tsb. yang saya maksud lebih baik beberapa domain seperti ac.id, go.id dan mil.id diserahkan saja ke 'tim' langsung diluar idnic, dan idnic gak perlu pusing-pusing lagi dengan itu, selain masalah teknis. :-) Kalau anda menyimak, itu lah yang terjadi. Masukan dari komunitas ke domain itu sendiri. Speaking of team. Anda mungkin belum tahu intrik-2 yang terjadi. Pak Toto mungkin sudah dikilik-kilik berbagai pihak karena mengelola domain go.id. Lihat saja kemungkinan tim yang merasa berhak. Hayo ... - Ipteknet/BPPT? - Dirjen Postel? - Menhub? - Mendagri? - Menegkominfo? - Menpan? - Sekneg? tapi kalau idnic memang punya bakat dan punya hobby ngatur ya sudah lah. Thank you for you sarcasm. Back to the topik. Inilah sebabnya saya mengajak rekan-rekan untuk ikut urun rembug di working group nama domain. Sayang sekali, kerja begini (volunteer) banyak yang nggak mau. Padahal IETF saja kerjanya seperti ini. dari dulu saya ikutan idnic, nampaknya nggak ada yang demen dan ingin bikin working group untuk membahas masalah teknis ya. atau ini sudah jadi tipikal orang Indonesia pada demen main politik-politikan (baca: suka ngatur :-) atau bisa jadi idnic yang sekarang ini sudah ok. jadi untuk hal-hal yang berbau teknis, sudah bukan issue lagi. betul? Kalau anda mengatakan typical, saya juga bisa mengatakan typical orang Indonesia yang sok yakin/sok tahu :) [Banyak orang Indonesia yang baru bisa install RedHat terus merasa jadi jagoan Linux. Compile kernel aja belon pernah. Apalagi obok-obok source code, bikin device drivers. he he he. Konon pula mau bikin Linux wristwatch seperti yang dilakukan oleh IBM.] Saya masih suka teknis. Namun tidak banyak orang yang suka masalah teknis. Yang saya tahu, paling-paling Johar, IP, Marcel, Bob, Garin, Maman, ... siapa lagi ya? [We are still nerds.] Dulu ada milis apjii-tech. Tapi mati :( Saya sendiri terpaksa ikutan IETF (specifically di kelompok yang membahas protokol baru: EPP/Provreg). Issuesnya banyak, antara lain di dalamnya termasuk apakah menggunakan BEEP, SOAL, RRP, ... dsb. Baca XML schema-nya saja sudah mumet, apalagi kalau ikutan implementasinya. EPP baru disubmit. Sedang ada call for volunteer untuk implementasi (prototype). Nanti di atas protokol ini diterapkan policynya. Bakalan mumet lagi. [Saya sendiri nggak punya partner untuk tukar pikiran masalah teknis ini.] Issue seputar IDNIC sendiri adalah apakah kita akan pakai SRS atau tunggu implementasi EPP? (Whois sendiri sekarang belum dibuka untuk umum karena adanya masalah privacy.) So... bukannya tidak ada masalah teknis di IDNIC, tapi (lagi-lagi) nggak ada yang tertarik untuk mendiskusikannya. Nah, sekarang anda sudah/akan kontribusi teknis dimana? Mungkin anda mau volunteer untuk mengevaluasi apakah IDNIC mau pakai SRS atau EPP? Sebagai catatan, di luar negeri pun permasalahan utama bukan di masalah teknis tapi di masalah policy (yang anda sebut dengan politik). Bentar lagi ICANN meeting di Ghana. Sayang sekali saya nggak bisa kesana karena tidak ada funding. Sekarang lagi rame soal proxy voting, dan schema ICANN baru (proposal Stuart) yang akan dibahas di sana. -- budi -- STOP-LANGGANAN: 'unsubscribe'
Re[2]: [idnic] Saran tentang ditkesad.mil.id
Beginilah, jika back-up dan resolve di harddisk mail-server ndak sukses, ada e-mail terjebak di sana. E-mail ini yg terkahir kuterima. Punten. At 08:45 02/03/2002 +0700, you wrote: Selayang pandang: Jaringan Telekomunikasinya menyatu dengan PP khusus utk telekomunikasi HANKAM, dan sdh berserak: satelit, trunking, packetswitched, circuit switched, hot-line ke Panglima Tertinggi?, tinggal nyalain logical networknya saja. Bagaimana team TNI mau mulai 2002 ini, kita bantu. Kalau bisa diproject-kan utk thn 2002 atau 2003 sekalipun, kita tertarik utk masuk mengajukan proposal. Tlg disampaikan dong Regards, Yudi e-Solusi.com - Internet Intranet Solution Provider -- STOP-LANGGANAN: 'unsubscribe' ke: [EMAIL PROTECTED] START-LANGGANAN: 'subscribe' ke: [EMAIL PROTECTED]
Re[2]: [idnic] Domain Eks Dati 2 (Pemkot dan Pemkab)
Hello Budi, Thursday, March 07, 2002, 5:26:19 AM, you wrote: BR Dulu, saya coba bikin working group co.id. Isinya macem-macem, BR mulai dari yang paling gencar memprotes sampai yang setuju, dll. BR Kemudian working group ini dibiarkan bertemu sendiri dan BR merumuskan. Hasilnya: ternyata usulan yang ada adalah seperti yang BR kita gunakan saat ini. (Saya tidak ikut campur blas) Karena itulah selalu muncul anggapan bahwa IDNIC status quo dan ribet. Apakah pendapat semacam itu bukan indikasi bahwa memang pengelolaannya 'bermasalah' ? BR Tudingan karena mereka berpengetahuan rendah dan bodoh menurut BR saya terlalu vulgar dan tidak beralasan. Silahkan Pak Budi lanjutkan surveynya di ruang2 seminar itu, terutama yang 95 % minta diketatkan semua aturan. Apakah mereka punya cukup pengetahuan soal tetek bengek pengelolaan domain ? Coba ditanyakan pada orang2 pemerintahan yang sekarang minta domain macem2 .go.id ? Orang militer yang ribut dengan .mil.id ? Apakah mereka sudah cukup ilmu soal ini ? Apakah selama ini cukup peduli ? Pasti jawaban tidak. Bukannya mereka datang, minta ini itu, lalu nggak dapat dan akhirnya ribut ? Lha kemaren2 ketika banyak 'provokator' berkoar2 sosialisasi internet sampai ke sekolah2 dan gedung pemerentah, mereka ini pada ke mana ? Ikutan tapi ngorok di mejanya ? Ketika ditawari ini itu cuman senyum kecut dan cuek, sekarang baru ribut. Jadi ya salahnya sendiri. Sedangkan soal gimana cara kerja domain ini saja mereka nggak ngerti. Jangan2 gimana internet ini bekerja pun mereka nggak tau. Dikiranya domain name ini kayak nama jalan yang bisa beres hanya dengan cukup selembar SK bupati ? Setahu saya selama ini di IDNIC, komunitas yang tidak banyak protes tapi justru membantu adalah dari kalangan pendidikan / akademik, SLD .ac.id atau .or.id (kalau ini memang tidak terlalu ribet). Artinya banyak orang lain yang lebih peduli daripada komunitasnya sendiri. Makanya sangat beralasan kalau saya sebut bahwa mereka yang 95 % itu minta peraturan yang ketat karena pengetahuan mereka tentang hal ini sangat rendah. Mereka minta aturan untuk melindungi kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Dengan aturan maka 'ada orang lain / lembaga yang ngurusi' sehingga mereka nggak perlu repot mikirin. Nanti kalo mereka butuh tinggal terima jadi. Begitulah cara berpikir mereka. Padahal kita tahu seharusnya caranya kan bukan begitu, mereka harus mau kerja keras dan meminterkan dirinya sendiri, komunitasnya (apakah militer, dunia usaha, pemerintahan) supaya berdaya sehingga mereka tidak perlu berlindung dibalik proteksi dan tirani peraturan untuk menutupi kelemahannya seperti jaman orba. Padahal kalo kita melihat pada prinsip2 komunitas, dimana internet ini bekerja. Jelas hal semacam itu tidak dapat dibenarkan, karena justru itu menjadi kewajiban mereka untuk mikir sebagai komunitas terkait. Misalnya soal .go.id ya depdagri lah ikut berpikir. Soal .mil.id ya semua mabes, soal .co.id mungkin kadin dan asosiasi2 usaha ikut juga berperan. Begitu mestinya, bukannya IDNIC yang repot. Artinya mereka siap dan bersedia kerja keras menjawab tantangan dunia baru yang borderless, penuh persaingan dan peraturan yang sifatnya universal dan supportif, bukan aturan yang detail, bersifat lokal, defensif, protektif dan represif. Itu jelas sudah ndak jamannya. Anda lihat bahwa yang 5 % menghendaki 'kebebasan' pasti punya cukup pengetahuan dan kesiapan yang jauh lebih baik daripada yang 95 % itu. Karena itu mereka tidak merasa khawatir dengan 'kebebasan' di IDNIC. Saya menjumpai ini dimana2. Ketika saya masuk di Diklat Propinsi dan keliling ke banyak daerah memberikan introduksi TI, jawabannya memang begitu. Apa2 minta diatur, internet semua hal diatur. Akhirnya mereka ribut soal detail peraturannya bukan substansi internetnya. Internet (termasuk soal domain name) malah jadi masalah bukannnya menyelesaikan masalah, padahal media ini berpotensi merubah dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Maka ungkapan saya bahwa mereka tidak berpengetahuan mungkin vulgar tapi jelas bukan salah alamat. Saya lihat fakta dan alasan yang jelas bahwa di bidang TI, yang kita butuhkan adalah perubahan cara pandang dan budaya, bukan peraturan. Bahwa dunia ini memang sudah berubah luar biasa, orang tahu itu tapi nggak mau dan tidak bisa menerima. Mereka tetap ingin mempertahankan dunianya yang selama ini dianggap 'nyaman', padahal itu kenyataan semu. Mereka jelas tidak bisa menghindar dari fakta globalisasi ini. Kalo nggak mau ikut berubah, ya kelibas. Dan nyatanya setelah diberi pengetahuan dan pengertian yang benar juga dengan motivasi kuat dari para pemimpin, pelan2 bisa juga berubah cara berpikirnya. BR Kebebasan itu ada aturannya, yaitu tidak melanggar kebebasan orang BR lain. (Nah lo, recursif) Jangan sampai kebablasan dan salah kaprah BR seperti di Indonesia ini. Saya setuju kebebasan itu ada tanggung jawabnya. Yang kita minta IDNIC itu bukan bebas sebebas bebasnya, tapi cukup menerapkan koridor yang sangat umum, tidak perlu
Re[2]: [idnic] Domain Eks Dati 2 (Pemkot dan Pemkab)
Hello August, Thursday, March 07, 2002, 8:11:46 AM, you wrote: AI Bagaimanapun dialam demokrasi saat ini keputusan diambil AI berdasarkan suara terbanyak dan sekalipun demokrasi representasi AI kebebasan tapi toh harus ada aturannya (koridor ?). dan AI sebaiknya tidak ada yang berpendapat sayalah yang paling benar. Saya tidak setuju kalo suara terbanyak itu justru menjadi anarki. Lihat surveynya Pak Budi yang mengatakan 95 % dari mereka yang dianggap peduli dengan urusan IDNIC, justru minta pengaturan yang ketat. Maka justru menjadi jelas bahwa pengetahuan dan kesadaran bahkan kepedulian mereka sangat rendah, soal domain name ini. Lha lantas kenapa kok itu malah yang dituruti ? 5 % orang yang kritis dan betul2 kerja, memberi kontribusi di milis, melakukan sosialisasi tanpa diminta, justru sekarang harus ribut dan ikutan pusying untuk menetapkan detail aturan .go.id, .co.id, .mil.id dimana komunitasnya (yang disebut 95 % tadi) justru ongkang2 kaki dan minta ini itu yang aneh2. Kenapa tidak dibebaskan saja dan silahkan mereka gantian yang berpikir, menciptakan dan mensosialisasikan kesadaran dan rasa ikut memiliki resource domain name (dan resource apapun di internet) yang memang pada kenyataannya terbatas, tidak bisa menuruti kehendak dari semua orang. Wajar kalo rebutan, bersaing, asal sehat. Makanya saya katakan, IDNIC ini buatlah koridor saja, ketentuan yang sifatnya makro, ndak usah detail. Tidak usah banyak ngasih keputusan sehingga tanggung jawabnya lebih bersifat teknis, bukan politis. Kalau terjadi dispute soal kepemilikan misalnya, maka ya silahkan ke pengadilan, mau pidana, mau perdata, mau damai, silahkan saja. IDNIC nggak ada urusan, karena dia cuman terima form, masukin di mesin. Asal prasyarat teknis formnya terpenuhi ya udah, domain pasti up. IDNIC hanya perlu menentukan kriteria peruntukan SLD. Itu saja. Perkara di luar ternyata belum ada peraturan yang bisa dipakai untuk mengatasi dispute atau justru yang sudah ada bikin ribet, IDNIC boleh aja teriak, tapi bukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang punya keinginan sebagai pelaksana regulasi. IDNIC adalah lembaga teknis. Dah gitu aja, titik. AI Saya cenderung untuk tetap menganggap co.id, mil.id... tetap AI memakai aturan saat ini, bila ingin lebih bebas maka dapat AI menggunakan web.id. Alternatifnya sudah ada. Kalau saya sangat sederhana, IDNIC menyelenggarakan .mil.id, lalu bikin kriterianya (pokoknya berbau militer), sudah itu berikan aja .mil.id ini ke MABES TNI. Setelah itu ya terserah komunitas militer mau diapakan saja SLD itu. Mereka silahkan bikin tetek bengeknya. Kalau kemudian nggak maju2 ya salahnya sendiri. -- Best regards, PatakaIDmailto:[EMAIL PROTECTED] -- STOP-LANGGANAN: 'unsubscribe' ke: [EMAIL PROTECTED] START-LANGGANAN: 'subscribe' ke: [EMAIL PROTECTED]
[idnic] Selingan - OOT
Dh, Ma'af nih berbeda topik. Akhir-akhir ini banyak sekali yang mengajukan perubahan data, akan tetapi banyak sekali yang belum lengkap email konfirmasinya, bisa dari pengelola lama, baru atau pemakai sendiri atau sudah konfirm tapi cacat sehingga tidak masuk di pooling konfirmasi. Bagi yang mengajukan perubahan dan belum berubah-berubah juga silahkan ajukan pertanyaan ke [EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED], untuk mendapatkan informasi lebih lanjut siapa yang kurang atau belum melakukan konfirmasi perubahan tersebut. Terima kasih Yanto -- STOP-LANGGANAN: 'unsubscribe' ke: [EMAIL PROTECTED] START-LANGGANAN: 'subscribe' ke: [EMAIL PROTECTED]
RE: Re[2]: [idnic] Domain Eks Dati 2 (Pemkot dan Pemkab)
Seperti biasa, topik beralih dari subject Topik awal tidak dibahas tuntas, akhirnya diulang-ulang terus di lain waktu tanpa ada penyelesainnya. Bukannya tidak ingin membantu, yang ginian ini bikin cape. -mc- -Original Message- From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED]] On Behalf Of JPN Sumarno Sent: 08 Maret 2002 10:54 To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: Re[2]: [idnic] Domain Eks Dati 2 (Pemkot dan Pemkab) -- STOP-LANGGANAN: 'unsubscribe' ke: [EMAIL PROTECTED] START-LANGGANAN: 'subscribe' ke: [EMAIL PROTECTED]
Re: [idnic] Selingan - OOT
pak yanto, unwim ac.id.net sudah diubah ke indosat ns-nya, tidak di itb lagi. tolong diupdate saja, saya udah beberapa kali membalas email dr hostmaster idnic dan indosat, jadi agak bosan membalasnya kalau ada email gituan lagi ;-). Salam -marno- -- STOP-LANGGANAN: 'unsubscribe' ke: [EMAIL PROTECTED] START-LANGGANAN: 'subscribe' ke: [EMAIL PROTECTED]
