Hello Budi, Thursday, March 07, 2002, 5:26:19 AM, you wrote:
BR> Dulu, saya coba bikin working group co.id. Isinya macem-macem, BR> mulai dari yang paling gencar memprotes sampai yang setuju, dll. BR> Kemudian working group ini dibiarkan bertemu sendiri dan BR> merumuskan. Hasilnya: ternyata usulan yang ada adalah seperti yang BR> kita gunakan saat ini. (Saya tidak ikut campur blas) Karena itulah selalu muncul anggapan bahwa IDNIC status quo dan ribet. Apakah pendapat semacam itu bukan indikasi bahwa memang pengelolaannya 'bermasalah' ? BR> Tudingan karena mereka berpengetahuan rendah dan bodoh menurut BR> saya terlalu vulgar dan tidak beralasan. Silahkan Pak Budi lanjutkan surveynya di ruang2 seminar itu, terutama yang 95 % minta diketatkan semua aturan. Apakah mereka punya cukup pengetahuan soal tetek bengek pengelolaan domain ? Coba ditanyakan pada orang2 pemerintahan yang sekarang minta domain macem2 .go.id ? Orang militer yang ribut dengan .mil.id ? Apakah mereka sudah cukup ilmu soal ini ? Apakah selama ini cukup peduli ? Pasti jawaban tidak. Bukannya mereka datang, minta ini itu, lalu nggak dapat dan akhirnya ribut ? Lha kemaren2 ketika banyak 'provokator' berkoar2 sosialisasi internet sampai ke sekolah2 dan gedung pemerentah, mereka ini pada ke mana ? Ikutan tapi ngorok di mejanya ? Ketika ditawari ini itu cuman senyum kecut dan cuek, sekarang baru ribut. Jadi ya salahnya sendiri. Sedangkan soal gimana cara kerja domain ini saja mereka nggak ngerti. Jangan2 gimana internet ini bekerja pun mereka nggak tau. Dikiranya domain name ini kayak nama jalan yang bisa beres hanya dengan cukup selembar SK bupati ? Setahu saya selama ini di IDNIC, komunitas yang tidak banyak protes tapi justru membantu adalah dari kalangan pendidikan / akademik, SLD .ac.id atau .or.id (kalau ini memang tidak terlalu ribet). Artinya banyak orang lain yang lebih peduli daripada komunitasnya sendiri. Makanya sangat beralasan kalau saya sebut bahwa mereka yang 95 % itu minta peraturan yang ketat karena pengetahuan mereka tentang hal ini sangat rendah. Mereka minta aturan untuk melindungi kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Dengan aturan maka 'ada orang lain / lembaga yang ngurusi' sehingga mereka nggak perlu repot mikirin. Nanti kalo mereka butuh tinggal terima jadi. Begitulah cara berpikir mereka. Padahal kita tahu seharusnya caranya kan bukan begitu, mereka harus mau kerja keras dan meminterkan dirinya sendiri, komunitasnya (apakah militer, dunia usaha, pemerintahan) supaya berdaya sehingga mereka tidak perlu berlindung dibalik proteksi dan tirani peraturan untuk menutupi kelemahannya seperti jaman orba. Padahal kalo kita melihat pada prinsip2 komunitas, dimana internet ini bekerja. Jelas hal semacam itu tidak dapat dibenarkan, karena justru itu menjadi kewajiban mereka untuk mikir sebagai komunitas terkait. Misalnya soal .go.id ya depdagri lah ikut berpikir. Soal .mil.id ya semua mabes, soal .co.id mungkin kadin dan asosiasi2 usaha ikut juga berperan. Begitu mestinya, bukannya IDNIC yang repot. Artinya mereka siap dan bersedia kerja keras menjawab tantangan dunia baru yang borderless, penuh persaingan dan peraturan yang sifatnya universal dan supportif, bukan aturan yang detail, bersifat lokal, defensif, protektif dan represif. Itu jelas sudah ndak jamannya. Anda lihat bahwa yang 5 % menghendaki 'kebebasan' pasti punya cukup pengetahuan dan kesiapan yang jauh lebih baik daripada yang 95 % itu. Karena itu mereka tidak merasa khawatir dengan 'kebebasan' di IDNIC. Saya menjumpai ini dimana2. Ketika saya masuk di Diklat Propinsi dan keliling ke banyak daerah memberikan introduksi TI, jawabannya memang begitu. Apa2 minta diatur, internet semua hal diatur. Akhirnya mereka ribut soal detail peraturannya bukan substansi internetnya. Internet (termasuk soal domain name) malah jadi masalah bukannnya menyelesaikan masalah, padahal media ini berpotensi merubah dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Maka ungkapan saya bahwa mereka tidak berpengetahuan mungkin vulgar tapi jelas bukan salah alamat. Saya lihat fakta dan alasan yang jelas bahwa di bidang TI, yang kita butuhkan adalah perubahan cara pandang dan budaya, bukan peraturan. Bahwa dunia ini memang sudah berubah luar biasa, orang tahu itu tapi nggak mau dan tidak bisa menerima. Mereka tetap ingin mempertahankan dunianya yang selama ini dianggap 'nyaman', padahal itu kenyataan semu. Mereka jelas tidak bisa menghindar dari fakta globalisasi ini. Kalo nggak mau ikut berubah, ya kelibas. Dan nyatanya setelah diberi pengetahuan dan pengertian yang benar juga dengan motivasi kuat dari para pemimpin, pelan2 bisa juga berubah cara berpikirnya. BR> Kebebasan itu ada aturannya, yaitu tidak melanggar kebebasan orang BR> lain. (Nah lo, recursif) Jangan sampai kebablasan dan salah kaprah BR> seperti di Indonesia ini. Saya setuju kebebasan itu ada tanggung jawabnya. Yang kita minta IDNIC itu bukan bebas sebebas bebasnya, tapi cukup menerapkan koridor yang sangat umum, tidak perlu detail sekali. Misalnya soal nama geografis, itu bisa saja diberikan kriteria umum, bukannya dilarang sama sekali. Soal pembuktian apakah pemakai berhak atau tidak, silahkan pengadilan yang putuskan. Apabila tidak cukup peraturan dan undang2 yang ngurusi hal itu, maka silahkan dong DPR dan Pemerentah yang punya kerjaan. Jangan semua diborong IDNIC. Jangan sampai IDNIC masuk ke wilayah tak bertuan, cukuplah IDNIC menerapkan aturan teknis, sisdur administrasi dan menerapkan etika. Setelah itu merangkul komunitas sehingga dialog lebih mengemuka supaya ada saling pemahaman. Ada kesan IDNIC ini suka eksklusif, nggak gaul dengan komunitas TI lainnya. Itu kesan yang ditangkap sebagian orang, lepas dari benar tidaknya tentu dapat diperdebatkan. Jadi kesannya kurang sosialisasi, gitu. Urusan dispute dan tetek bengek pengaturan, biar yang kompeten yang ngurusi. Kalo nanti ada UU yang mengatur semua pemda harus paka nama domain standar yang begini begitu, ya silahkan saja, IDNIC tinggal menyesuaikan secara teknis. Syukur bisa sepakat tanpa UU segala macem BR> Sampai sekarang pun yang 5% ini juga nggak ikutan apa-apa tuh. Saya tidak setuju. Posting di milis ini pun sudah merupakan kontribusi namanya juga volunteer, tidak bisa dipaksa. Banyak orang yang terlibat dengan urusan domain maupun tidak, ikut milis. Itu suatu kesadaran. Konsekuensi lembaga macam ini memang demikian, selalu kurang resource. Kalo pengen bener maka kelembagaan IDNIC harus dibereskan dulu oleh para founding father. Apa bentuk yang pas silahken dirundingken ... Maka keterlibatan macam apa yang diharapkan IDNIC dari yang 5 % ini ? BR> Yang 5% ini justru biasanya yang OMDO = omong doang :) OMDO itu pekerjaan melelahkan, merumuskan isu, membuat tulisan, cari sumber2 data, melakukan pengamatan. Butuh kontemplasi dan pemikiran yang tajam sebelum dilempar kepada publik. Tapi saya memandang biar bagaimanapun itu harus dihormati, cara macam itu juga merupakan salah satu bentuk kontribusi. Apakah itu sekedar berteriak di milis, itu kontribusi. Kalau negatif maka itu menjadi 'pengingat' bagi yang lain. Kalaupun itu sampah juga jadi pelajaran, kita yang merasa sebagai aktivis jadi tahu, ternyata dalam tubuh komunitas masih ada juga hal2 semacam itu yang harus kita hadapi. Tidak ada masalah dengan OMDO. Toh yang dipertaruhkan adalah kredibilitas si pelaku OMDO. Biar saja lama2 kan nggak laku. Ngapain pusing memikirkan mereka ? Malah jadikan pemacu semangat saja. Kemudian saya juga memandang sisi baik lainnya. Mereka yang OMDO dan 5 % itu justru aktif di komunitasnya masing2, termasuk melakukan kerjaan sosialisasi IDNIC. Supaya orang mau make domain .id, menjawab berbagai permasalahan teknis dan administratif. Jadi tanpa diminta mereka telah bekerja untuk IDNIC, semata karena tanggung jawab moral. Pendeknya kurang tepat kalo dibilang cuman OMDO. BR> Maklum, itulah sifat provokator. Cuma memanas-manasi, kemudian BR> ngabur ketika pekerjaan dan tanggung jawab datang. Kalau selalu memberi stigma kepada 'jalan perjuangan' aktivis TI lain ya selamanya tidak akan bisa kolaborasi. Saya mengenal banyak orang yg bisa disebut sebagai tokoh provokator. Kerjanya memang ngompori, bikin sentimen, mendorong opini publik, melakukan pressure, memfasilitasi, gerilya. Di balik itu ada kerja keras yang nyata, mereka ikut mikir gimana cara membangun komunitas, memberi kesempatan kader2 baru untuk tampil. Itu jelas kontribusi yang sama riilnya dengan mereka2 yang secara legal formal bergerak di dalam pagar. Popularitas itu perlu. Saya tahu mereka banyak yang pergi ketika kerjaan dan tanggung jawab datang, mengapa ? Salah satunya karena mereka tidak kompeten sebagai pelaksana teknis, kalo dipaksa ya jelas amburadul. Urusan ribet begini ya serahkan pada aktivis yang memang jagonya. Mereka itu tetap suruh jalan keliling sebagai provokator, jual kecap kemana2 sampai orang pada melek semua. Biar saja, karena memang dia 'ahli' di bidang itu. Yah kayak selebritis itu lah, yang tinggal main dan ngetop tapi soal ribetnya produksi, casting, skenario, properti, editing, laboratorium distribusi, promosi dan sebagainya manalah mereka tahu ? Tapi kalo nggak pake selebritis mana bisa laku filmnya ? BR> Lantas pengambilan keputusan berdasarkan apa? Terus terang saya tidak tahu, justru jawabannya adalah pada yang 5 % bukan mengikuti yang 95 %. Kenapa ? Simpel saja, yang 5 % itu waras, sedangkan yang 95 % jelas buta pengetahuan. Lha bagaimana bisa bener kalo yang waras ngikuti yang sedeng ? BR> Saya tidak sepakat karena ini akan menimbulkan berantakan. Sama BR> halnya dengan adanya Kaki Lima dimana-mana karena tidak patuh BR> terhadap aturan yang sederhana sekali. (Jalan umum itu bukan untuk BR> dijadikan tempat dagang atuh.) Di sini saya tidak sepakat. Namanya aturan bukan selalu kudu tertulis. Tanpa aturan PKL itu mestinya tahu etika, punya moral bahwa mereka itu jelas mengganggu aktivitas orang lain, merampas hak pengguna jalan. Semua orang sejak lahir hidup dididik dengan norma dan budaya meski nggak pernah sekolah. Punya etika, PKL jelas sengaja menafikan itu, egosentris kepentingannya sendiri. Internet hanya punya dua koridor universal, satu teknis, dua etika. Cukup, jalan lempeng sampai saat ini. Di mana letak berantakannya ? Justru sedikit peraturan itu mendorong semua stake holders untuk selalu melakukan kesepakatan dan memandang kepentingan universal. Ini berbeda kalo ada peraturan yang detail, mereka baru datang duduk dalam satu meja setelah sebelumnya saling mengacungkan golok. Mereka datang sudah dengan interprestasi yang berbeda terhadap peraturan yg sama karena bias dengan kepentingan masing2. Malah sering mencomot aturan lain sebagai pendukung dan pembenar. Kacau malah. Salah satunya pembahasan mengenai cyberlaw yang terus berpolemik. Itu karena banyak kubu datang dengan kepentingan masing2 bukan bersepakat. Di Indonesia ini sering terjadi komplikasi dan kontradiksi antara satu aturan dengan aturan lain saking banyak dan usangnya, semua itu lahir karena kepentingan yang berbeda. Mungkin hal macam itu terjadi juga di IDNIC, lihat saja beberapa pertanyaan peserta milis ini. BR> Banyak hal yang harus dijalankan dan tidak semudah itu bung. Pendapat saya, dalam tataran cara berpikir kita tentu kompleks, tapi ketika sampai di tataran implementasi ya harus melakukan simplifikasi biar praktis. Menurut saya, awali dengan sesuatu yang mudah dan ringan seperti orang berbuka puasa. Keep it simple stupid. Justru saya melihat, IDNIC cenderung selalu 'mementahkan' pendapat2 yang seperti saya sampaikan ini. Tentu ini menimbulkan pertanyaan. Ada banyak orang yang menduga ini terkait dengan paham yang dianut tokoh2 IDNIC dalam membangun IT nasional. Ini adalah style yang cenderung 'bergerak di dalam pagar' sehingga ide2 liberal harus disterilkan dari media2 ini. Benar salahnya sekali lagi bisa diperdebatkan. Jadi komunitas IT nasional mungkin melihat perbedaan style IDNIC ini dengan AWARI atau APJII misalnya. Sebenarnya itu bagus, memperkaya. Tapi ketika itu menjadi penyebab terhambatnya kolaborasi (misalnya soal dispute .war.net.id tempo hari) maka jelas akan kontraproduktif. Atau ketika pendapat2 liberal harus dicounter sedemikian rupa di media IDNIC yang mungkin mahzabnya konservatif. Dan sebaliknya ketika mereka yang di IDNIC bergaul di media2 aktivis yang liberal, mereka seperti dilecehkan. Yang terjadi nantinya justru terkesan saling menjatuhkan. Padahal mereka semua tidak perlu dalam posisi bersaing head to head. BR> ICANN saja punya banyak cerita di balik layar yang sampai sekarang BR> masiiihhh ribut. Kelihatannya saja adem ayem, padahal kalau ikut BR> organisasi di dalamnya wuih rame. Milis IDNIC ini kalah ramenya. Benar, dibelakang boleh ribut dan harus begitu, wong namanya dinamika. Tapi outputnya bagaimana, simple toh ternyata, praktis ndak ribet. BR> Demikian pula banyak intrik-intrik yang "menarik" :) Kalau nggak BR> tahan terhadap intrik-intrik dan tekanan bisa jadi bulan-bulanan. Ini lembaga sosial yang ngurusi teknis, dilihat dari stake holdersnya tentu bisa dipahami kalo bahasa utamanya adalah 'kepentingan'. Wajar. -- Best regards, PatakaID mailto:[EMAIL PROTECTED] -- STOP-LANGGANAN: 'unsubscribe' ke: [EMAIL PROTECTED] START-LANGGANAN: 'subscribe' ke: [EMAIL PROTECTED]
