Usulan aktivis Promeg

1999-06-13 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Buat Om Pius
Apa sudah yakin usulanmu nggak suka menculik.?
Koq, saya malah jadi serem melihat susunan Kabinet Indonesia Perjuangan I

---
 From: Pius L[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Reply To: [EMAIL PROTECTED]
 Sent: Friday, June 11, 1999 9:02 PM
 To:   [EMAIL PROTECTED]
 Subject:  [JI] Kabinet Perjuangan I


  Kabinet Indonesia Perjuangan I


 Berikut ini susunan ideal kabinet Perjuangan I versi promeg

 Ketua MPR/DPR : Abdurrahman Wahid
 Ketua BPK : Frans Seda
 Ketua DPA : L.B.Murdani

 Rancangan Susunan Kabinet Perjuangan I
 Periode 1999-2004

 Presiden : Megawati Sukarno Putri
 Wakil Presiden : Wiranto
 Menteri Sekretaris Negara : Alexander Litaay
 Menteri Dalam Negeri : Drs Jakob Tobing MPA
 Menteri Luar Negeri : Dr Max Muin
 Menteri HanKam : Theo Syafei
 Panglima TNI : Arie J Kumaat
 Menteri Pertanian dan Kehutanan : Ir Bungaran Tampubolon
 Menteri Penerangan : Jacob Utama
 Menteri Ekonomi/Ka Bappenas : Sabam Sirait
 Menteri Keuangan : Kwik Kian Gie
 Menteri Pertambangan dan Energi : Ir Kusudiarso Hadinoto
 Menteri Perindag : Drs. Suparlan
 Menteri Kehakiman : Kapitan Ketaren SH
 Menteri DikBud : Prof. Dr. Ir. Sularso
 Menteri Agama : H. Hasyim Wahid
 Menteri Sosial : Ni Gusti Ayu Sukmadewi SE
 Menteri Kesehatan : Dr J.A Garang.
 Menteri Pemuda dan Olah Raga : Mangara Siahaan
 Menteri Koperasi dan PPM : Dr Ir Benny Pasaribu MEK
 Menteri Perhubungan : Drs Jan Pieter Panjaitan SH
 Menteri Pariwisata : VB Da Costa SH
 Menteri Pendayagunaan BUMN : Dipl.Ing Engeline Pattiasina
 Menteri RisTek / Ka BPPT : Ir Setia Purba
 Menteri Tenaga Kerja : John Sara
 Menteri Lingkungan Hidup : Ir Tjahyo Kumolo
 Menteri Pangan dan Holtikultura : Dr Suko Waluyo M
 Menteri Pekerjaan Umum : Dr Sony Keraf
 Menteri Trans dan Perumahan : Ir Mindo Sianipar
 Menteri Pengg.Inves.  PsrModal : Dipl.Ing Lintong Sianturi
 Menko Politik dan Keamanan : Mayjen Pol (Pur) Drs Hartoyo
 Menko Kesejahteraan Rakyat : Meilono Soewondo
 Menko Ekuin : Laksamana Sukardi, SE
 Gubernur Bank Indonesia : Drs SGB Tampubolon Ak
 Jaksa Agung : Antonius Sujata,SH
 Mahkamah Agung : Prof. Dimyati Hartono SH

 _
 Do You Yahoo!?
 Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com

 _
 Stop?mailto:[EMAIL PROTECTED]
  Type in the body of your email message:
  unsubscribe ji-indonesia [address]
 Problem? mailto:[EMAIL PROTECTED]











PAN, Partai Islam, Golkar Siap Koalisi

1999-06-11 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

PAN, Partai Islam, Golkar Siap Koalisi
JAKARTA -- Dua parpol besar yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan
Partai Golkar siap menggalang koalisi dengan parpol berasas Islam
pascapemilu ini.
Anggota MPP DPP PAN, Soewarno Adiwidjojo, menyatakan partainya siap
menggalang koalisi dengan Parpol Islam dan Partai Golkar. ''Ini karena
sebelumnya PAN sudah menjalin kerja sama yang baik dengan parpol Islam,''
ujarnya kepada pers di Jakarta kemarin.
Sedangkan dengan Golkar, kata Soewarno, kemungkinan koalisi tersebut
untuk mewujudkan suatu keseimbangan kekuasaan jika nanti pemenangnya dalam
pemilu adalah PDI Perjuangan pimpinan Megawati. ''Dengan adanya keseimbangan
dalam kekuasaan akan mengeliminir distorsi-distorsi dalam pelaksanaan
demokrasi,'' tegas Soewarno.
Dalam kesempatan sama, Ketua DPP Golkar Slamet Efendi Yusuf juga
menyatakan partainya siap untuk berkoalisi dengan PAN dan parpol Islam.
Koalisi tersebut dimaksudkan sebagai oposisi bila PDI-P memenangkan pemilu
dan memimpin pemerintahan.
''Seperti yang sering diungkap Ketua Umum Partai Golkar Akbar
Tanjung, kalau Golkar kalah dalam pemilu kami siap menjadi partai oposisi,''
ujar Slamet. ''Dengan koalisi bersama PAN dan parpol Islam kekuatan oposisi
akan mantap dan siap mengontrol partai penguasa,'' tambahnya.
Persoalan koalisi, lanjut Slamet, tidak lagi didasarkan pada
platform partai. Pertimbangan koalisi adalah justru terletak bagaimana untuk
mewujudkan perimbangan kekuasaan dalam sistem kekuasaan negara.
''Perwujudan perimbangan kekuatan dalam negara akan tercapai kalau
partai pemenang yang akan berkuasa nanti mendapat mitra yang seimbang
sebagai oposisinya,'' ujar Slamet. ''Kami siap menjadi orang tidak berkuasa
kalau nanti dalam penghitungan akhir ternyata kalah dari PDI Mega, maka kami
akan menggalang kekuatan untuk menjadi oposisi pemerintahannya Mega.''
Namun demikian, lanjut Slamet, jika nanti yang menang adalah Golkar
maka koalisi bersama PAN dan parpol Islam justru akan memperkokoh kekuatan
kelompok ini.
Tentang kemungkinan koalisi itu sendiri, DPP PAN tadi malam
mengadakan rapat tertutup. Menurut salah satu ketua DPP PAN, AM Fatwa, rapat
tersebut baru merupakan tahap brainstorming berbagai kemungkinan koalisi.
''Setelah perhitungan suara selesai baru kita tentukan koalisi sebenarnya,''
ujarnya kepada Republika tadi malam.
Menurut Fatwa, secara politis PAN akan berkoalisi dengan partai apa
saja yang bisa meneruskan program reformasi total. Namun, secara pragmatis,
PAN tidak menolak bila ada partai lain memberikan dukungan kepada Amien Rais
menjadi presiden.
Di dalam brainstorming tadi malam, berbagai kemungkinan koalisi
dibahas. Sumber-sumber Republika menyebutkan, ada dua pendapat yang muncul
pada pertemuan itu. Pendapat pertama, PAN berkoalisi dengan PPP dan delapan
parpol Islam lainnya. Dan pendapat kedua, PAN berkoalisi dengan PDI-P dan
PKB.
Tentang hal itu, Fatwa menolak menjelaskannya. Dia kembali
menegaskan kemungkinan itu masih dalam tahap pembahasan atau tukar pikiran
di antara pengurus DPP PAN. Meski demikian, dia membenarkan bahwa PAN akan
menerima bila Golkar memberikan dukungan kepada Amien untuk menjadi
presiden. ''Yang penting reformasi terus berjalan,'' ujarnya.
Diakuinya, banyak konstituen PAN yang sebetulnya menghendaki
berkoalisi dengan PPP. Namun disadarinya pula, beberapa pihak juga
menghendaki PAN bergabung dengan PDI-P dan PKB. ''Namun itu belum bisa kita
putuskan sekarang,'' lanjut Fatwa.
Secara terpisah, Ketua Umum PAN Amien Rais --seperti dikutip salah
satu televisi swasta-- menyatakan bila partai pimpinannya tak mencapai
kemenangan dalam pemilu kali ini, maka partainya tetap pada komitmen semula
untuk menjadi partai oposisi. Namun, dirinya tetap optimis partainya bakal
meraih 25 persen perolehan suara hasil pemilu dan pihaknya optimis memimpin
pemerintahan koalisi jika partainya memperoleh suara lebih dari 25 persen.
Ditanya mengenai koalisi dengan Golkar, Amien menjelaskan untuk
koalisi ada dua dasar yang menjadi pegangan. Pertama, dasar moral keagamaan
yaitu bisa bekerja sama dengan setiap anak bangsa untuk kebajikan dan takwa
asal bukan untuk dosa dan permusuhan.
Sedangkan yang kedua, kata Amien, dasar politik. ''Kita bisa bekerja
sama dengan partai manapun, kekuatan manapun asal reformasi jalan terus,''
katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Matori Abdul Jalil mengatakan pihaknya
merasakan adanya keinginan masyarakat agar kekuatan reformasi diperlihatkan
dengan koalisi PKB-PDI-P-PAN. Ia pun berpendapat bahwa Golkar lebih baik
sebagai oposisi karena partai ini berpengalaman. ''Apabila penguasa
melakukan penyimpangan, lanjutnya, Golkar tahu dan bisa mencegahnya,''
ujarnya.
Tentang koalisi, Farid Prawiranegara dari DPP Partai Bulan Bintang
menjelaskan bahwa bentuk koalisi itu tidak penting seperti apa. ''Yang
penting, penguasa harus memiliki komitmen untuk melakukan 

Hasil Sementara

1999-06-07 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

He...heee
Saya heran koq teknologi informasi kita lebih bagus accessnya dari
bagian timur daripada dari pusat sendiri, saya juga dapat
konfirmasi bahwa lima wilayah DKI Jakarta belum melaporkan hasil
perolehan suaranya ke KPU.
===
 From: Darojat FC.
 Sent: Tuesday, June 08, 1999 10:53 AM
 Subject:  Hasil Pemilu

 PDIP semakin melejit, tetapi menurut info rekan di KPU, suara yang sudah
 masuk baru dari kawasan Indonesia Timur (Bali, Tim-Tim, Irian Jaya,
 Maluku).
 Dari Riau sendiri belum masuk alias masih kosong.
 Berikut ini hasil 10 besar sampai jam 09:45.


 Hasil Sementara Penghitungan Suara Pemilu 1999
 Untuk DPR Pusat (update: 8 Juni 1999, 09:45 WIB)
 1.PDI Perjuangan  123523
 2.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 79647
 3.Partai Golkar   39685
 4.Partai Persatuan Pembanguan (PPP)   18222
 5.Partai Amanat Nasional (PAN)14931
 6.Partai Bulan Bintang (PBB)  3443
 7.Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 1825
 8.Partai Keadilan 1401
 9.Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis (PNI Front Marhaenis) 1192

 10.Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1158

 Sumber: Komisi Pemilihan Umum








Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

1999-05-28 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Itulah ironisnya terkadang kita berfikir fragmatis,  lha yang namanya rakyat
kecil itu dari sabang sampai merauke tetap rakyat kecil tidak boleh
dibeda-bedakan rakyatnya si A, atau rakyatnya si B...yang membuat dia
berbeda cuma satu kalau dia sudah jadi rakyat besar.

Sering saya merasakan adanya kekhawatiran dari sekelompok masyarakat yang
berfikir fragmatis, bila yang berkuasa nantinya bukan dari kelompok mereka,
walaupun kelompok tersebut jelas-jelas menentang ketidak-adilan dan
memperjuangkan nasib seluruh anak bangsa yang sengsara.

Sayang sekali padahal kita bisa bahu membahu melenyapkan orang-orang yang
anti keadilan dan merusak bangsa kita dari dalam selama ini.
Saya yakin anda pun ingin melihat bangsa ini maju dan kita bisa bersama-sama
membangun negeri ini sambil saling mengingatkan, karena kita anak bangsa
yang sama.

 --
 From: Frarev Sitorus[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Reply To: Indonesian Students in the US
 Sent: Friday, May 28, 1999 2:30 PM
 To:   [EMAIL PROTECTED]
 Subject:  Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

 Lho...lho...tunggu dulu...
 :-)))
 Harta negara untuk kepentingan rakyat yang mana...kalo untuk masyarakat
 satu kampung halaman Saya saja...atau masyarakat satu parte Saya saja...
 Bung Eko ini bagaimana...???
 :-)))
 KT
 On Thu, 27 May 1999, Eko Ridho Ruwyanto wrote:

  Lha..fasilitas negara itu memang sudah seharusnya  digunakan untuk
  kepentingan rakyat, siapapun yang berkuasa nantinya ya..harus kayak
 gitu,
  saya nggak melihat adanya  keanehan bila mengajak rakyat untuk memerangi
  kemiskinan dan kebodohan lha bedanya kalau mereka memakan uang tersebut
  untuk foya-foya. Lepas dari Partai A, B,C siapupun berhak membela rakyat
  andapun kalau punya dana entah darimana kalau memang ikhlas silahkan
 saja,
  yang penting niatnya itu lho!
 




PDR ==== ?????

1999-05-27 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Sorry enak juga bahas yang satu ini..!

Irwan : Yang dipermasalahkan itu karena mereka
 menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan individu atau pun
 kelompok sendiri. Itu yg dipermasalahkan.

  Kepentingan Individu dan Kelompok yang seperti apa, apa mereka
 menggerogoti ratusan triliyun uang rakyat untuk berfoya-foya dan membuat
 negara ini jadi kue besar yang hanya dibagi-bagi di dalam kelompok mereka.

Irwan : Coba deh anda pikirin, apa bener tuh caranya nyalurin
 Kredit Usaha Tani (KUT) kepada rakyat kecil dengan
 "ancaman" harus masuk jadi PDR? Kalau ngga mau masuk
 yg ngga dapat kredit. Trus lagi, kalau nanti pas pemilu
 milih/menangin PDR, maka kredit tersebut boleh ngga
 dilunasi. Nah, kalau yg beginian anda bilang ngga apa2,
 ya mau apa lagi. Saya mah hanya bisa ngelus dada saja.
 Wong kita lagi coba sama2 beresin dan bangun kembali
 tanah air kita yg lagi porak poranda, eh yg beginian
 dibilang ngga apa. Tobat deh gue:)

 Lha ini dia beberapa oknum yang tidak senang Ekonomi Kerakyatan
 berkembang dibawah orang-orang yang membenci konglomerasi merasa gerah
 apalagi mendengar nama Adi Sasono yang sudah sering menyerang para
 konglomerat sejak dulu atau karena dia aktivis ICMI/CIDES yang
 berseberangan dengan CSIS dan kelompok nasionalis sekuler lainnya
 sedangkan sang Robin Hood itu sekarang lagi diatas angin untuk membantai
 mereka, maka berkembanglah isu-isu yang justru ingin membodohkan
 masyarakat luas  tersebut untuk menjegal orang-orang yang jelas-jelas
 berseberangan dengan para koruptor dan pengotor negara ini,

Oh ya...nggak usah khawatir rakyat kita nggak sebodo yang anda pikir
dan nggak perlu ngelus dada karena mereka mau memperjuangkan ekonomi
kerakyatan bukan membodohi rakyat, tapi mari kita hantam bersama-sama kalau
mereka terbukti berfoya-foya dengan memeras harta bangsa ini.


 It's nice to discuss it  with you.


 Eko Ridho Ruwyanto





Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

1999-05-26 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Ada satu hal yang saya heran+ bingung dari mbak Wardah ini dia koq...nggak
pernah pusing dengan hilangnya ratusan triliyun uang rakyat yang jatuh ke
tangan konglomerat-konglomerat di Indonesia dan menyebabkan krisis ekonomi
hingga saat ini tapi justeru pusing  bila ada sekelompok orang yang ingin
memperhatikan dan ingin memgembangkan Ekonomi kerakyatan..??,

Satu hal lagi.mbak wardah ini track recordnya terus terang jelek di mata
rekan-rekan LSM karena sering menjual kemiskinan rakyyat Indonesia di Luar
Negeri untuk mendapat keuntungan kelompoknya, dan tunggu tanggal mainnya...
kita juga punya bukti kemunafikan mbak kita yang satu ini.

..Adi Sasono (The most Dangerous man versi majalah Far Eastern
Economic Review) Hongkong.
Ini kan sudah jelas siapa yang takut dengan gebrakannya.!
 --
 From: Irwan Ariston Napitupulu[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Reply To: Indonesian Students in the US
 Sent: Wednesday, May 26, 1999 10:14 PM
 To:   [EMAIL PROTECTED]
 Subject:  [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

 Satu lagi bentuk penyelewengan jabatan.:(
 Sayang sekali, baru satu tahun menjabat sudah melakukan
 penyalah-gunaan jabatan.:((

 jabat erat,
 Irwan Ariston Napitupulu

 --
 http://www.mandiri.com/isimandiri/contents/Berita/0599/bt260599_2.html

 Rabu, 26 Mei 1999
  Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

  Laporan Elvy Yusanti

  JAKARTA, Mandiri

  Ketua Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz menolak tawaran damai
 yang
  diajukan pengacara Partai Daulat Rakyat (PDR) dan mengungkap lebih banyak

 lagi
  bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek 'money politics'
 dan
  penggunaan fasilitas negara parpol yang dekat dengan Menkop PKM Adi
 Sasono
  tersebut.

  Didampingi para pengacaranya dari PBHI, Hendardi dan Johnson Panjaitan,
 Wardah
  kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, menuturkan, dirinya menolak
 tawaran
  damai yang diajukan pengacara PDR, Mayasak Johan, Senin (24/5), dengan
 alasan
  masalah yang dihadapi bukan kasus pribadi antara PDR dengan URC,
 'melainkan
  masalah public accountability'.

  Wardah menegaskan dirinya siap menghadapi gugatan PDR maupun Golkar dan
  minta Kejagung maupun Polri menindaklanjuti berbagai temuan dan
 bukti-bukti
 yang
  diperolehnya tentang praktek-praktek money politics kedua parpol OPP
 pemilu 7
  Juni tersebut.

  Hendardi selaku pengacara UPC menyatakan, tawaran damai PDR yang diajukan
  melalui PBHI tersebut merupakan hal biasa dalam masalah hukum. Namun,
 bila
  kliennya menolak, PBHI siap untuk menghadapinya di meja hijau. Wardah
 sendiri
  mengakui bahwa dirinya telah mengetahui akan menerima somasi dari PDR
 dalam
  waktu dekat ini.

  Lebih jauh kepada wartawan Wardah mengungkap praktek-praktek money
 politic
  dan penggunaan failitas negara oleh PDR dan Golkar. Seperti saat
 pendeklarasian
  PDR 18 April lalu, ketika sebanyak 14 unit kesenian Reog Ponorogo
 didatangkan ke
  Senayan.

  "Dalam undangannya, tim reog itu diminta untuk ikut merayakan HUT
 Koperasi.
  Mereka masing-masing dibayar Rp1 juta dan mendapat pengawalan dari
 instansi
  Depkop," tuturnya.

  Dalam kasus lain, laporan yang diterima UPC dari Jombang menyebutkan,
  pembentukan PDR di wilayah itu dilakukan oleh pimpinan Kanwil Depkop
 Tingkat
 II
  Jombang dan dana mobilisasi sebesar Rp13 juta ditalangi oleh Kandepkop
 setempat.

  Kandepkop Jombang dilaporkan pula telah menghabiskan Rp50 juta untuk dana
  operasionalis dan sosialisasi partai berlambang tangan menggenggam padi
 dalam
  segitiga tersebut. Laporan lain menyebutkan sementara di daerah lain,
 dana
 Kredit
  Usaha Tani (KUT) belum cair, kredit yang sama yang diajukan oleh sebuah
 LSM,
  Pusat Peran Serta Masyarakat (PPSM) cair jauh lebih awal. Dan PPSM banyak
  diketahui dekat dengan PDR.

  Kasus-kasus lain adalah 'pemaksaan' untuk menjadi anggota PDR yang
 dikaitkan
  sebagai syarat pengajuan permohonan kredit seperti yang dilaporkan dari
 Sulawesi
  Selatan dan NTB. Sedangkan dari Jakarta Utara UPC memperoleh laporan
 adanya
  mobilisasi para ibu rumah tangga kader kesehatan Posyandu dari berbagai
  kelurahan untuk kemudian diminta membentuk koperasi dengan tawaran kredit
 Rp5
  juta dan bersyarat jadi anggota PDR.

  Sedangkan kasus pelanggaran Golkar, UPC memperoleh laporan di Desa
 Cipete,
  Kecamatan Kebandungan, Kabupaten Sukabumi, para petani dijanjikan tidak
 harus
  mengembalikan kredit KUT total sekitar Rp8,75 juta bila Golkar menang di
 desa itu.
  Sebaliknya, bila kalah, para petani diwajibkan mengembalikan KUT itu
 sebesar
 Rp12
  juta lebih.

  Wardah Hafidz menyatakan UPC masih menyimpan lebih bayak lagi data berupa
  laporan maupun surat tulisan tangan yang dikirim dari berbagai daerah
 tentang
  praktek-praktek money politics dan penggunaan fasilitas negara oleh kedua

 parpol
  tersebut. "Saya akan ajukan semuanya ke Panwaslu Pusat untuk
 ditindaklanjuti.
  Kedua parpol itu memang tidak layak untuk ikut 

Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

1999-05-26 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

lha sejak bergulirnya issue-isue seperti itu...dia kemana.. dia nggak
pernah ambil bagian mas, bahkan untuk kepentingan rakyat miskin di perkotaan
yang jadi basis perjuangannya,...kan seharusnya.dia..mengerti betul
aarti  kata Kemiskinan Struktural,
sekarang banyak yang.lagi pada stress mas.tapi  banyak juga yang
menaruh harapan.dengan adanya program ekonomi kerakyatan, terus terang
saya bukan memihak PDR atau Adi Sasono, kalau mereka salah ya harus diadili,
tapi saya sedih kalau LSM yang katanya pro rakyat itu menghambat gerakan
Ekonomi Kerakyatan.
 --
 From: Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Reply To: Indonesian Students in the US
 Sent: Thursday, May 27, 1999 8:23 AM
 To:   [EMAIL PROTECTED]
 Subject:  Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

 Tentu dong ia nggak pusing. 'Kan yang itu sudah banyak panitianya. Kalo
 yang
 JPS 'kan lagi "in progress". Gitu aja ah

 -Original Message-
 From:   Eko Ridho Ruwyanto [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Sent:   Thursday, 27 May, 1999 7:55 AM
 To: [EMAIL PROTECTED]
 Subject:Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
 Importance: High

 Ada satu hal yang saya heran+ bingung dari mbak Wardah ini dia koq...nggak
 pernah pusing dengan hilangnya ratusan triliyun uang rakyat yang jatuh ke
 tangan konglomerat-konglomerat di Indonesia dan menyebabkan krisis ekonomi
 hingga saat ini tapi justeru pusing  bila ada sekelompok orang yang ingin
 memperhatikan dan ingin memgembangkan Ekonomi kerakyatan..??,

 Satu hal lagi.mbak wardah ini track recordnya terus terang jelek di
 mata
 rekan-rekan LSM karena sering menjual kemiskinan rakyyat Indonesia di Luar
 Negeri untuk mendapat keuntungan kelompoknya, dan tunggu tanggal
 mainnya...
 kita juga punya bukti kemunafikan mbak kita yang satu ini.

 ..Adi Sasono (The most Dangerous man versi majalah Far Eastern
 Economic Review) Hongkong.
 Ini kan sudah jelas siapa yang takut dengan gebrakannya.!
  --
  From: Irwan Ariston Napitupulu[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
  Reply To: Indonesian Students in the US
  Sent: Wednesday, May 26, 1999 10:14 PM
  To:   [EMAIL PROTECTED]
  Subject:  [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
 
  Satu lagi bentuk penyelewengan jabatan.:(
  Sayang sekali, baru satu tahun menjabat sudah melakukan
  penyalah-gunaan jabatan.:((
 
  jabat erat,
  Irwan Ariston Napitupulu
 
  --
  http://www.mandiri.com/isimandiri/contents/Berita/0599/bt260599_2.html
 
  Rabu, 26 Mei 1999
   Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR
 
   Laporan Elvy Yusanti
 
   JAKARTA, Mandiri
 
   Ketua Urban Poor Consortium (UPC) Wardah Hafidz menolak tawaran damai
  yang
   diajukan pengacara Partai Daulat Rakyat (PDR) dan mengungkap lebih
 banyak
 
  lagi
   bukti-bukti yang diperolehnya tentang praktek-praktek 'money politics'
  dan
   penggunaan fasilitas negara parpol yang dekat dengan Menkop PKM Adi
  Sasono
   tersebut.
 
   Didampingi para pengacaranya dari PBHI, Hendardi dan Johnson Panjaitan,
  Wardah
   kepada wartawan di Jakarta, Rabu siang, menuturkan, dirinya menolak
  tawaran
   damai yang diajukan pengacara PDR, Mayasak Johan, Senin (24/5), dengan
  alasan
   masalah yang dihadapi bukan kasus pribadi antara PDR dengan URC,
  'melainkan
   masalah public accountability'.
 
   Wardah menegaskan dirinya siap menghadapi gugatan PDR maupun Golkar dan
   minta Kejagung maupun Polri menindaklanjuti berbagai temuan dan
  bukti-bukti
  yang
   diperolehnya tentang praktek-praktek money politics kedua parpol OPP
  pemilu 7
   Juni tersebut.
 
   Hendardi selaku pengacara UPC menyatakan, tawaran damai PDR yang
 diajukan
   melalui PBHI tersebut merupakan hal biasa dalam masalah hukum. Namun,
  bila
   kliennya menolak, PBHI siap untuk menghadapinya di meja hijau. Wardah
  sendiri
   mengakui bahwa dirinya telah mengetahui akan menerima somasi dari PDR
  dalam
   waktu dekat ini.
 
   Lebih jauh kepada wartawan Wardah mengungkap praktek-praktek money
  politic
   dan penggunaan failitas negara oleh PDR dan Golkar. Seperti saat
  pendeklarasian
   PDR 18 April lalu, ketika sebanyak 14 unit kesenian Reog Ponorogo
  didatangkan ke
   Senayan.
 
   "Dalam undangannya, tim reog itu diminta untuk ikut merayakan HUT
  Koperasi.
   Mereka masing-masing dibayar Rp1 juta dan mendapat pengawalan dari
  instansi
   Depkop," tuturnya.
 
   Dalam kasus lain, laporan yang diterima UPC dari Jombang menyebutkan,
   pembentukan PDR di wilayah itu dilakukan oleh pimpinan Kanwil Depkop
  Tingkat
  II
   Jombang dan dana mobilisasi sebesar Rp13 juta ditalangi oleh Kandepkop
  setempat.
 
   Kandepkop Jombang dilaporkan pula telah menghabiskan Rp50 juta untuk
 dana
   operasionalis dan sosialisasi partai berlambang tangan menggenggam padi
  dalam
   segitiga tersebut. Laporan lain menyebutkan sementara di daerah lain,
  dana
  Kredit
   Us

Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

1999-05-26 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Bukan hanya sok kaya.tapi mereka terkena fatamorgana kehidupan karena
nggak punya iman apalagi akhlak, sebenarnya mereka harus berterima kasih
dengan keadaan seperti sekarang, sehingga bisa mengingatkan mereka bahwa
harta bukanlah segala-galanya.
 --
 From: Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Reply To: Indonesian Students in the US
 Sent: Thursday, May 27, 1999 9:05 AM
 To:   [EMAIL PROTECTED]
 Subject:  Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

 Saya juga nggak mihak kok. Terlepas apa di balik misi AS itu...saya lebih
 mengapresiasi AS ketimbang para pengusaha yang sok kaya tapi bisanya
 nggembosi brankas negara. Memang di satu sisi pola AS ini seperti menyuap
 rakyat kecil. Untuk sementara ini, kalau saya, biarkan saja. Toh rakyat
 kecil juga yang dapat duitnya. Lagipula saya yakin Pemilu kali ini Golkar
 plus sempalannya bakal terhempas.

 -Original Message-
 From:   Eko Ridho Ruwyanto [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Sent:   Thursday, 27 May, 1999 8:55 AM
 To: [EMAIL PROTECTED]
 Subject:Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

 lha sejak bergulirnya issue-isue seperti itu...dia kemana.. dia nggak
 pernah ambil bagian mas, bahkan untuk kepentingan rakyat miskin di
 perkotaan
 yang jadi basis perjuangannya,...kan seharusnya.dia..mengerti
 betul
 aarti  kata Kemiskinan Struktural,
 sekarang banyak yang.lagi pada stress mas.tapi  banyak juga yang
 menaruh harapan.dengan adanya program ekonomi kerakyatan, terus terang
 saya bukan memihak PDR atau Adi Sasono, kalau mereka salah ya harus
 diadili,
 tapi saya sedih kalau LSM yang katanya pro rakyat itu menghambat gerakan
 Ekonomi Kerakyatan.




Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

1999-05-26 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Masalah yang diangkat kan bisa mempengaruhi opini publik, dimana seolah-olah
usaha yang dilakukan sekelompok warga negara yang sedang berusaha membangun
ekonomi kerakyatan dipersalahkan.
Lha..fasilitas negara itu memang sudah seharusnya  digunakan untuk
kepentingan rakyat, siapapun yang berkuasa nantinya ya..harus kayak gitu,
saya nggak melihat adanya  keanehan bila mengajak rakyat untuk memerangi
kemiskinan dan kebodohan lha bedanya kalau mereka memakan uang tersebut
untuk foya-foya. Lepas dari Partai A, B,C siapupun berhak membela rakyat
andapun kalau punya dana entah darimana kalau memang ikhlas silahkan saja,
yang penting niatnya itu lho!

 --
 From: Irwan Ariston Napitupulu[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Reply To: Indonesian Students in the US
 Sent: Thursday, May 27, 1999 10:51 AM
 To:   [EMAIL PROTECTED]
 Subject:  Re: [Waspada] Wardah Hafidz tolak tawaran damai PDR

 In a message dated 5/26/99 9:51:40 PM Eastern Daylight Time,
 [EMAIL PROTECTED]
 writes:

  sekarang banyak yang.lagi pada stress mas.tapi  banyak juga yang
   menaruh harapan.dengan adanya program ekonomi kerakyatan, terus
 terang
   saya bukan memihak PDR atau Adi Sasono, kalau mereka salah ya harus
 diadili,
   tapi saya sedih kalau LSM yang katanya pro rakyat itu menghambat
 gerakan
   Ekonomi Kerakyatan.


 Lha, bung Eko, pada berita yg saya forwardkan itu khan
 permasalahan yg sedang diangkat adalah "mengakui"
 uang negara/rakyat sebagai uang partai tertentu (baca:
 PDR). Selain itu masalah satu lagi yg diangkat
 adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan
 partai tertentu (baca: PDR). Jadi, bukan program JPS itu yg
 dipermasalahkan.

 Karenanya saya melihat keluhan anda tersebut di atas
 kurang mengena kepermasalahan yg sedang diangkat.

 jabat erat,
 Irwan Ariston Napitupulu




New tax policy for Automotive Business in Indonesia.

1999-05-23 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Ada teman-teman kita yang sudah mendapat bocoran atau pernah
mendengar isu mengenai harga mobil di Indonesia yang akan turun hingga 50%
akibat adanya deregulasi pajak untuk bahan baku import sektor automotive di
bulan Juli 1999.
Tampaknya ini untuk mempersiapkan era Global Market atau malah atas
desakan WTO yang kemarin sempat sakit hati dengan proyek MOBNAS nya
Indonesia.



Unsubscribe

1999-04-23 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Tolong  saya dikeluarkan sementara dari Milis ini.

Terima kasih.



Re: [bincang] istiqlal di bom

1999-04-19 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Ungkapan gerombolan kelas teri (Gogon dkk), tampaknya menunjukan
kredibilitas dan wawasan dari si penulisnya yang tidak tahu menahu
permasalahan di  negeri ini.
Semua kita di Indonesia saat ini sudah paham peta konstelasi politik yang
ada...bahwasanya KOMUNIS ingin kembali berkuasa..ajaran mereka yang
mengatasnamakan rakyat diatas segalanya bahkan Tuhan sekalipun sehingga
dengan tangan dingin mengadu umat beragama di Indonesia, dan daerah daerah
lain yang punya potensi pertentangan.

"Dialetika Pertentangan "..!

Namun perlu diketahui saat ini mereka mendapat dana bantuan yang cukup besar
dari konglomerat-konglomerat dan penjahat ekonomi  (Baca antek-antek Yahudi
) yang khawatir akan dikejar-kejar bila Pemilu Berhasil
Jurdil..,
Lucunya Yahudi justeru menggunakan Komunis untuk bisa kembali berkuasa di
Indonesia..!,
Walaupun demikian saya tetap optimis bahwasanya
Tuhan bersama orang-orang yang beriman, karena pada dasarnya pertentangan
antar anak manusia sudah ada sejak keturunan pertama ADAM, dan apakah
manusia akan terpengaruh SETAN untuk membuat kehancuran di muka bumi
sehingga tidak ada lagi Kasih kepada sesamanya lantaran perbedaan yang
mereka miliki itulah pengikut-pengikut SETAN...Tapi Ujung-Ujung nya
ya..MATERI ...dan...MATERIpadahal hidup cuma
seperti orang yang tidur suatu saat akan bangun dari mimpi-mipinya dan
menghadapi kehidupan yang sebenarnya...diSurga atau Neraka!

 --
 From: Alexander Lumbantobing[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Reply To: Indonesian Students in the US
 Sent: Monday, April 19, 1999 10:05 PM
 To:   [EMAIL PROTECTED]
 Subject:  Re: [bincang] istiqlal di bom

 Guys:

 Rupanya para pelaku keonaran di Republik Indonesia merasa geram, karena
 manipulasi pidato Theo Syafei terbukti kurang tepat guna dan kurang
 berdaya
 guna untuk membakar Indonesia - yang terpancing untuk marah dan bergerak
 hanyalah gerombolan kelas teri (Gogon, dkk). Karena waktunya tinggal
 sedikit,
 para jahanam itu langsung main kasar. Tonjok sana dan sini. Apalagi ada
 kemungkinan tersingkirnya Partai Golkar dari dunia politik resmi.

 Saya menduga - di detik-detik terakhir - akan muncul larangan bagi Partai
 Golkar untuk mengikuti Pemilu. Terlalu sering Partai Golkar berusaha main
 curang menghadapi Pemilu 1999 nanti. Dan berkali-kali Rudini memberi
 isyarat
 mengenai kewenangan KPU untuk melarang suatu partai dari kesertaannya
 dalam
 Pemilu 1999. Sangat mungkin sekali, bahwa partai-partai yang sebal dengan
 kepongahan Partai Golkar akan meminta KPU melarang Partai Golkar untuk
 ikut
 dalam Pemilu. Pemungutan suara dalam KPU sangat memungkinkan hal ini.
 Skenario ini bukan tidak terpikirkan oleh pelaku keonaran itu, sehingga
 para
 pelaku keonaran itu makin menjadi-jadi. Berbagai usaha dilakukan agar
 pelaku
 keonaran itu sempat duduk-duduk dulu mengambil nafas setelah ditendang
 jatuh.
 Ada keinginan untuk menunda Pemilu 1999 agar si Onar 1 masih bisa nafas
 sebentar (atau kentut sebentar - terserah maunya yang mana...). Si Onar 1
 juga kesal sekali karena kendaraan pribadinya justru sekarang ini dipakai
 menjadi kendaraan pihak-pihak lain - terbukti dengan adanya Golkar ICMI,
 Golkar HMI, dan berbagai Golkar lainnya yang berebut tangga ke atas dan
 bukannya membantu pihak yang terjungkal untuk duduk lagi.

 Ingat cerita saya tentang para penyamun yang memasuki gua harta dan
 terbuai
 sambil bersenang-senang dalam gua sementara pintu gua harta itu akan
 segera
 tertutup sebentar lagi. Sudahkah Anda mendengar keinginan Yorrys bergabung
 dengan PKB dan ditolak dan kemudian dia melangkah ke PAN? Rupanya YR tidak
 ingin terjepit dalam gua itu. Tapi masih banyak yang masih ingin meraup
 sebanyak-banyaknya sebelum pintu benar-benar tertutup.

 Awal tahun 1998 kemarin juga ada beberapa rekan di mailing list ini
 khawatir
 dengan berita penyadapan internet oleh aparat keamanan. Perkiraan saya
 waktu
 itu ialah akan tergulirnya "binatang besar" yang memerintahkan
 penyadapan-penyadapan itu, sehingga tidak usah khawatir dengan adanya
 penyadapan-penyadapan itu.

 Sekarang kita tunggu saja ditendangnya Partai Golkar dari kesertaannya
 dalam
 Pemilu 1999.

 Rgds,


 Alexander Lumbantobing




Re: pemilu 99

1999-04-09 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Dear guys beware of " Partai Sekoci Orde Baru "

 Ini ada analisis dari rekan wartawan Jawa Pos mengenai partai-partai
yang "katanya" pro status quo. Tulisan ini memang tidak di muat di korannya
karena alasan susahnya klarifikasi. Kriteria yang digunakan ada disebutkan.
 
 iwans wrote:
  Bahkan saya dan beberapa teman wartawan telah membentuk sebuah tim
  khusus untuk melakukan investigasi mengenai partai-partai tersebut.
 Hasilnya, 24 buah partai politik dari 48 ternyata positif pendukung
 status-quo dan didanai oleh klan Cendana. Siapa saja parpol-parpol
itu.
 
  Mas Iwan,
  saya tertarik dengan daftar hasil investigasi tersebut. Mohon dapat
  dikirimkan. Kalau bisa sekalian dengan "metoda" investigasinya,biar
  saya bisa juga tahu.

 Perlu anda ketahui, sebenarnya penelitian mengenai partai yang
pro-statusquo ini belum selesai. Tetapi tak apalah. Anda mungkin akan
bertanya
 argumentasinya apa sehingga sebuah partai yang tadinya -- anda kira --
tidak masuk dalam indikator status-quo kok sekarang masuk. Saya tidak bisa
 menjelaskan banyak, tetapi kami punya panduan lima pertanyaan yang bisa
 menguji apakah sebuah partai bisa disebut partai pro-status-quo atau
tidak. Kita dapat mengetahui apakah mereka (partai-partai) itu pro-status
quo
atau tidak dengan melihat sikap mereka terhadap beberapa isu penting dan
 strategis. Pertama, sikap mereka terhadap UUD 1945 (bersedia mengadakan
 perubahan atau tidak ?) ; Kedua, sikap mereka terhadap dwifungsi ABRI
 (menerima sepenuhnya, menerima dengan syarat atau menolak total) ;
Ketiga, sikap mereka terhadap pengadilan mantan Presiden
 Soeharto, keluarga dan semua kroni-kroninya (setuju, ragu-ragu atau
tidak setuju) ; Keempat, sikap mereka terhadap Pendidikan politik rakyat
 (mendukung, tidak mendukung atau tidak jelas) ; Kelima, sikap mereka
 terhadap penegakan hukum dan toleransi demokrasi (tegas, ragu-ragu atau
 tidak jelas). Ini dia daftar 24 partai pro-status quo sesuai dengan urutan
nomor
parpolnya
 :

 01. PARTAI INDONESIA BARU (PIB)
 Ini merupakan koalisi sembilan partai baru, diantaranya PARMI (Partai
 Aliansi Rakyat Miskin Indonesia). Ketua Parmi H Tengku Muhammad Idris
Amir Chalid pernah terang-terangan menantang duel Amien Rais jika yang
 bersangkutan terus menghujat Soeharto dan keluarga. Sikap PIB jelas
sekali yaitu menentang mereka yang menghujat Soeharto, dan tidak menolak
seandainya Soeharto dipilih lagi sebagai Presiden periode mendatang oleh MPR
hasil
Pemilu 1999. Salah satu pendiri PIB adalah H Asnawi Mangkualam, bekas
 Gubernur Sumatera Selatan. Kebanyakan aktivisnya pensiunan Pegawai
Negeri.

 05. PARTAI KEBANGKITAN MUSLIM INDONESIA (KAMI)
 Para pendukung Partai KAMI ini adalah Majelis Dakwah Islamiyah (MDI),
GUPPI dan Satkar Ulama. Ketiga ormas ini sejak lama menyalurkan aspirasinya
lewat  Golkar. Beberapa eksponennya kemudian memisahkan diri dan membentuk
Partai  KAMI untuk membendung massa Islam Golkar terutama dari kelompok
tradisional  pedesaan meluber ke partai-partai bentukan NU.

 13. PARTAI KEBANGSAAN MERDEKA (PKM)
 Partai ini diketuai oleh KH Zaini Achmad Noeh, pensiunan pegawai tinggi
 Departemen Agama yang pernah menjadi juru kampanye Golkar. Beberapa
pilar  pendukung PKM juga dikenal sebagai pendukung Golkar atau setidaknya
bukan  orang-orang yang dikenal secara politis. PKM dibentuk untuk menampung
para nasionalis yang dulu berlindung di Golkar.

 14. PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA (PDKB)
 Ini partai yang dibentuk beberapa aktivis Kristen dan Katolik yang
pernah  menjadi eksponen pendukung Golkar dan diharapkan bisa menyaingi
kekuatan PDI Perjuangan di provinsi-provinsi berbasis Kristen dan Katolik.

 17. PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA 1905 (PSII 1905)
 Pecahan PSII yang dibentuk untuk memperlemah PSII pimpinan Taufiq
 Tjokroaminoto. Beberapa pertemuan rahasia dengan Ibnu Hartomo kabarnya
 diikuti beberapa utusan partai ini.

 20. PARTAI RAKYAT INDONESIA (PARI)
 Ini jelas partai status-quo, karena Ketua Umumnya Agus Miftach sejak
lama dikenal sebagai petualang politik. Tadinya Agus dikenal sebagai Ketua
Umum  BLHI, sebuah LSM lingkungan plat merah yang didanai oleh Bob Hasan.
Jaringan  BLHI inilah yang disulapnya menjadi PARI. PARI juga mengikuti
forum
partai di Condet yang diadakan oleh Ibnu Hartomo. Agus juga kabarnya masih
sering bertemu dengan Bob Hasan. Mobil Mercy dan BMW miliknya adalah hadiah
dari  Bob Hasan.

 23. PARTAI SOLIDARITAS PEKERJA (PSP)
 PSP secara rutin bertemu, sowan dan kabarnya juga mendapat suntikan
dana  dari Ibnu Hartomo, adik kandung almarhum Ibu Tien. Dan hal dilakukan
PSP  karena dijanjikan suara dari sejumlah ormas pekerja yang pembinanya
adalah Ibnu. Suara kaum pekerja ini biasanya disalurkan ke Golkar, dan kini
dibagi dua yaitu sebagian untuk PSP dan sebagian lagi untuk PSPSI.

 25. PARTAI NAHDLATUL UMMAT (Partai NU)
 Pimpinan partai ini yaitu KH Syukron Makmun sejak lama dikenal sebagai
tokoh  NU yang dekat dengan beberapa tokoh teras Golkar. Syukron juga punya
peran dalam pendirian MDI-nya Golkar.


Re: Beasiswa dari Singapura: Undergraduate dan Graduate

1999-03-31 Terurut Topik Eko Ridho Ruwyanto

Buat teman-teman  yang sedang berjuang menimba ilmu di luar negeri khususnya
Amerika, saya dan teman-teman di tanah air saat ini sedang membutuhkan
informasi mengenai beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S-2 di Luar Negeri,
karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan di tanah air. Bagi yang punya
informasi tersebut, saya sangat berterima kasih apabila bisa memberikannya
melalui milis kita ini.

Mengingat kondisi negari kita saat ini yang sangat memprihatinkan, mungkin
kita semua ingin membantu mengembalikan taraf hidup bangsa yang sudah
terpuruk cukup jauh, semoga dengan pengalaman belajar di luar negeri bisa
membuka  cakrawala berfikir dan intelektualitas kita  dan memberikan sesuatu
yang lebih baik bagi negara yang kita cintai.

Walaupun kesulitan demi kesulitan menghantam seluruh negeri
kami tetap berjuang., ! karena kami tidak berjalan
sendiri...!

Salam INDONESIA!
 --
 From: Arikrisna M Tarigan[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
 Reply To: Indonesian Students in the US
 Sent: Wednesday, March 31, 1999 6:19 AM
 To:   [EMAIL PROTECTED]
 Subject:  Re: Beasiswa dari Singapura: Undergraduate dan Graduate

 Teman -teman sebangsa yang di Amrik atau everywhere, tau ngga info tentang
 univ. yang punya department berhubungan dengan GIS (Georaphic
 Information System) untuk master terutama.


 Salam Hormat


 Ari Tarigan
 On Fri, 26 Mar 1999, Alexander Lumbantobing wrote:

  SINGAPORE CORPORATE SCHOLARSHIPS
 
  OBJECTIVE
  A group of leading Singapore based-companies would like to offer
  scholarships  to top ASEAN students who are studying in universities
  in the USA, Canada and UK. The scholarship would include the
  opportunity for successful candidates to work in Singapore as part of
  a team to develop the participating companies into world class
  corporations.
 
  PARTICIPATING COMPANIES
  Successful candidates will have the opportunity to work in leading
  Singapore-based companies. Some of the participating companies
  include:
  * Chartered Semiconductor Manufacturing
  * DBS Bank
  * Keppel Corporation Limited
  * Sembcorp Industries
  * Singapore Telecommunications Ltd
  * Tuas Power Ltd
 
  ELIGIBILITY
  * Students currently in their undergraduate studies.
  * Final year undergraduate students interested to pursue a Masters
  degree.
  * Graduates currently pursuing a Masters degree.
  (Students pursuing engineering or technical degrees are strongly
  encouraged
  to apply).
 
  TERMS AND CONDITION
  Scholars  will receive a full scholarship including tuition, monthly
  living allowance and medical insurance, airfare to Singapore and an
  internship with the sponsor company.  Upon graduation, scholars will
  have to fulfill a service commitment (subject to the terms and
  conditions in the letter of offer to successful candidates) with a
  Singapore-based company
 
  HOW DO I APPLY FOR THE SCHOLARSHIP ?
  Interested candidates need to fill up the scholarship application
  form. Application forms, detailed information sheet with the
  scholarship terms and conditions can be obtained on request from
  Contact Singapore.
 
  Contact :
  Mr. Perry Tong
  Singapore Economic Development Board
  San Francisco Office
  210A Twin Dolphin Drive
  Redwood City CA 94065 USA
  650-591 3828
  650-591 1080 Fax
  Email : [EMAIL PROTECTED]
 
  Please send further queries to e-mail: [EMAIL PROTECTED]
  Please indicate "SCS North America" as the title of your
  e-mails.
 
  Closing Date: April 25, 1999
  The first round of interviews will commence from the end of April 99.
  Only shortlisted candidates will be notified and contacted for an
  interview