Re: [PPIBelgia] Cacat Rekor Besar Pemilu 2009
Kang Bagus, nama saya jg di Bandung masuk DPT koq malah ketua KPPS (ato apa namanya lupa) nanyain ma bini koq saya ga ikut milih btw klo dapet partai pilihanna 5% mah berarti partai *** nya? -utong- From: bagusco bagus...@yahoo.com To: PPIBelgia@yahoogroups.com Sent: Monday, April 13, 2009 12:52:15 AM Subject: Re: [PPIBelgia] Cacat Rekor Besar Pemilu 2009 Mas Anis dkk Alhamdulillah nama saya masih masuk DPT, bahkan DPT yang ada di kampung saya di Bogor. Jadi kemarin pas pemilu masih dapat kesempatan nyontreng empat lembar surat suara di TPS yang berjarak cuma 30 meter dari rumah. Mengenai kemenangan PD, dugaan kecurangan lewat DPT harus bisa segera diselesaikan. Kalaupun ada kecurangan, saya melihat PD bermain cantik karena CUMA dapat suara 20-an%. Padahal kalau mau curang, sekalian aja atuh dapat 40% (biar masuk rekor dunia akhirat). Kemenangan PD bukan sesuatu yang aneh. Dari banyak obrolan dengan beberapa orang, saya mendapatkan kesan begini: 1. SBY benar2 menjadi kunci kemenangan, karena masih mendapat citra yang luar biasa. Meskipun pemerintah merupakan koalisi dari banyak partai, tetap yang terlihat adalah sang presiden, yaitu SBY. Ibaratnya, partai lain yang sibuk kerja di kabinet, PD yang menikmati... 2. Banyak orang menyatakan syukur begitu mendengar PD menang, karena mereka masih berharap SBY jadi presiden. Beberapa orang yang saya temui malah menyesal gak milih PD dalam pilleg kemarin. 3. Tentang kelanjutan pemerintahan, banyak orang masih merasa nyaman dengan pemerintahan yang sekarang dan khawatir tidak lebih baik jika pemerintahan diganti dengan orang lain yang belum mereka ketahui prestasinya. Money politics? Banyak dua hari sebelum pencontrengan, saya dapat kiriman baju koko, istriku dapat kiriman kerudung, langsung dari tangan salah satu caleg yang juga Ketua DPD partai tertentu yang mengunjungi rumah satu per satu. Seorang tetangga minggat karena dikejar2 tetangga lain yang minta uang yang dijanjikan setelah mencontreng. Kenapa minggat? Si Partai belum memberikan uang kepada tetangga yang jadi calo suara ini salam, bagusco *hiks... partai yang kucontreng cuma dapat suara sekitar 5%* --- On Mon, 4/13/09, Sulistiono Kertawacana sulistiono.kertawac a...@alumni. ui.ac.id wrote: From: Sulistiono Kertawacana sulistiono.kertawac a...@alumni. ui.ac.id Subject: Re: [PPIBelgia] Cacat Rekor Besar Pemilu 2009 To: ppibel...@yahoogrou ps.com Date: Monday, April 13, 2009, 12:17 AM hehehe sayangnya kegemilangan salah satu partai disertai duka DPT hehe Kind regards, Sulistiono Kertawacana http://sulistionoke rtawacana. blogspot. com/ Anis Radianis wrote: Mau kasih cipratan air buat kita yang lagi tertidur, pemilu 2009 rekor terbesar. Contoh paling real, bini gw kagak masuk DPT padahal udah lapor diri di KBRI setahun yang lalu. Mungkin karena bini gw bukan kader PD ato PKS... hehehe.. Geloo...!!! tapi sebodo teing aah.. yang rakus semakin rakus, selamat makan yang banyak buat PD, tahun ini kesempatan ngeruk duit lewat korupsi terbuka lebar... hehehe... http://pemilu. detiknews. com/read/ 2009/04/12/ 164435/1114254/ 700/suara- pd-naik-300- -disindir- bisa-masuk- rekor-dunia
[PPIBelgia] LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA?
Dear all,Mengenai masalah DPT..mungkin berikut ada uraian singkat dari seorang statistician di Jkt.Salam,TioLURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA? Catatan Pembuka: Sebagai org yg selama 25 thun mendedikasikan hidupnya di dunia pendataan, terpanggil untuk ikut sumbang saran.Saya amati baik kawan2 pengamat maupun kawan2 PEWAWNCARA DI TV/MEDIA MASSA (umumnya, tidak semua) memperlihatkan keterbatasan PEMAHAMAN TERHDAP KONSEP, DEFINISI DEMOGRAFIS DAN MANJEMEN PENDATAAN sehingga baik pendapat maupun pertanyaan terkait DPT seperti, maaf ya,terkesan agak kurang substansial,cenderung periferal dan beberapa di antaranya kurang relevan dipersoalkan untuk tayangan TV yg mahal biayanya, dan yg lebih berbahaya: bisa menyesatkan pemahaman publik). Mudah2an tulisan ini ada manfaatnya: Beberapa minggu lalu sy telah menulis tentang Data dPT di note sy..bagaimana spektrum kelemahannya dan mengapa kelemahn itu terjadi. Sekarang, karena bertambah meruncingnya masalah ini, sy mencoba sumbang pemahaman tentang bagaimana dan siapa yg paling bertanggungjawb atas kelemahan yg ada? Depdagri bertugas untuk mengupdate data penduduk hasil P4B 2004. Kompetensi teknis demografi dan manejemen pendatan minimalis. Depdagri hanya mempercayakan ke aparat desa/RT/Rw untuk membuat laporan perubahan demografis (fertilitas, mortalitas dan mutasi penduduk). Ini jelas akan gagal.Karena, hanya aparat yg telah terbiasa dengan kultur pencatatan ketiga komponen peubah demogrfis tersebutlah yg akan mampu melakukan updating secara bik. Dan untuk Asia saja baru Israel, Taiwan dan Jepang yg mampu melakukan registerasi penduduk secra baik. Selebihnya, data dasar kependudukan hanya diperoleh dari Sensus. Data yg diupdate secara minimalis tersebut, kemudian diserahkan ke KPU untuk dilakukan verifikasi kembali sebelum menjadi yg kita sebut sbg DPT. Baik updating berkesinambungan oleh Depdagri maupun verifikasi oleh KPU sebetulnya dilakukan oleh orang yang itu-itu juga yaitu petugas/aparat desa/kelurahan/RT/RW yg secara teknis (terkait konsep definisi demografis) memiliki penguasan yg sangat minimalis. Mereka tidak tahu, secara teknis, kapan seseorng yg pindah dicatat, atau tidak perlu dicatat.Mereka juga tidak terbiasa untuk melakukan penyesuian cepat terhadap mutasi vertikal konsekuensi dari proses nuptialitas (kawin dan cerai) dll. Ini semua krn kita mengingkari satu tahapan penting dlm proses pendataan bahwa semua petugas pendata harus terlebih dahulu melalui proses pelatihan untuk memahami konsep definisi secara maksimal dan seragam di semua derah. Ini yg kita abaikan dan sepelekan selama ini. Proses pengingkaran prosedur teknis ini, inilah yg telah menghasilkan data untuk pilkades/pilkada dan Pemilu. Jadi data yang bermsalah ini sebetulnya telah digunakan untuk pilkada yg menghasilkan Bupati/Walikota dan para Kepala Desa. Untk kepentingan Pemilu legislatif sekarang ini, data ini pula, setelah dilakukan sedikit penyesuaian, yg dijadikan sebgai DPT. Keterbtasan dari sisi teknis ini,kemungkinan diperburuk oleh adanya kepentingan pihak pihak tertentu yg sifatnya non teknis (dan ini di luar keahlian/kompetensi saya) KPU adalah penanggungjawab verifikasi..yg melaksanakan verifikasi, sy ulangi ..adalah aparat desa yg menjadi petugs dan berkoordinasi dengan kades/lurah setempat. terkait tuding menuding /kisruh data DPT saat ini, lalu siapa yg paling berkontribusi terhadap rendahnya mutu data DPT? Dalam pemahaman saya, penyebabnya ada di tingkat desa..dan semua desa ada di bawah/bawahan langsung dari Bupati/Walikota, dan Bupti Walikota yg ada dan juga para kepala desa didominasi oleh 2 (dua) partai besar yang selama ini mendominasi (Bupati / Walikota/ para Kades didominasi oleh 2 partai tersebut). Atas dasar kenyataan ini, jika kita terpksa mempersoalkan hasil pemilu terkait DPT, perlu kita kaji lagi, partai mana yg paling dirugikan dengn amburadulnya DPT.. Menurut hemat saya: Partai DEMOKRAT lah yg paling dirugikan. Karena mereka selama ini sebagai partai kecil, dan hampir tidak memiliki kekuasaan pd Bupati/Walikota dan Kades (yg didominasi oleh 2 partai). Yang paling diuntungkan, secara teoritis, adalah PDIP dan GOLKAR..serta PKS, karena merekalah yg memiliki/menguasai para kades/bupati/walikota...KPU hanyalah penerima hasil dari aparat yang ada di bawah..(walau tanggung jawab mutu DPT pada KPU lho..jangan cuci tangan) Atas dasar hal-hal yg telah disebutkan..Jika ada partai yg sekarang TERIAK akan mutu data DPT, apa tak "tawadhu' sejenak, merenung dulu..jangn sampai di mata mereka yg memahami manajemen pendatan DPT, kelak kita dianggap: "Maling Berteriak Maling"..Apa tidak lebih baik kita terima saja hasil ini sebgai konsekuensi dari amburadulnya wajah kita SEMUA. dan kalau ada ketidakbenaran..kita gunakan jalur hukum, tanpa terkesan akan mendistorsikan hasil PEMILU... Catatan (sekadar nasehat): Pengamat yg punya keahlian tertentu, tapi tak ahli dalam memahami spektrum pendataan/statistik..ya tidak usah sok sok ngomong lah..
Re: [PPIBelgia] LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA?
Catatan (sekadar nasehat): Pengamat yg punya keahlian tertentu, tapi tak ahli dalam memahami spektrum pendataan/statistik..ya tidak usah sok sok ngomong lah.. malah bikin kacau dan menjadi tertawaan..bicaralah pd keahlian anda aja..Wah inilah salah satu arogansi akademis (yang mengklaim diri sebagai intelektual Indonesia... hehehe). Kayaknya profesor2 gw di KU Lueven enggak ada yang se-arogan ini, seakan2 berkata ... GW YANG BENER YANG LAIN TOLOL, JADI JANGAN BANYAK BACOT... heheheFrom: Setio Pramono hafidz...@yahoo.com>To: PPIBelgia@yahoogroups.comSent: Monday, April 13, 2009 11:54:47 AMSubject: [PPIBelgia] LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA? Dear all,Mengenai masalah DPT..mungkin berikut ada uraian singkat dari seorang statistician di Jkt.Salam,TioLURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA? Catatan Pembuka: Sebagai org yg selama 25 thun mendedikasikan hidupnya di dunia pendataan, terpanggil untuk ikut sumbang saran.Saya amati baik kawan2 pengamat maupun kawan2 PEWAWNCARA DI TV/MEDIA MASSA (umumnya, tidak semua) memperlihatkan keterbatasan PEMAHAMAN TERHDAP KONSEP, DEFINISI DEMOGRAFIS DAN MANJEMEN PENDATAAN sehingga baik pendapat maupun pertanyaan terkait DPT seperti, maaf ya,terkesan agak kurang substansial,cenderung periferal dan beberapa di antaranya kurang relevan dipersoalkan untuk tayangan TV yg mahal biayanya, dan yg lebih berbahaya: bisa menyesatkan pemahaman publik). Mudah2an tulisan ini ada manfaatnya: Beberapa minggu lalu sy telah menulis tentang Data dPT di note sy..bagaimana spektrum kelemahannya dan mengapa kelemahn itu terjadi. Sekarang, karena bertambah meruncingnya masalah ini, sy mencoba sumbang pemahaman tentang bagaimana dan siapa yg paling bertanggungjawb atas kelemahan yg ada? Depdagri bertugas untuk mengupdate data penduduk hasil P4B 2004. Kompetensi teknis demografi dan manejemen pendatan minimalis. Depdagri hanya mempercayakan ke aparat desa/RT/Rw untuk membuat laporan perubahan demografis (fertilitas, mortalitas dan mutasi penduduk). Ini jelas akan gagal.Karena, hanya aparat yg telah terbiasa dengan kultur pencatatan ketiga komponen peubah demogrfis tersebutlah yg akan mampu melakukan updating secara bik. Dan untuk Asia saja baru Israel, Taiwan dan Jepang yg mampu melakukan registerasi penduduk secra baik. Selebihnya, data dasar kependudukan hanya diperoleh dari Sensus. Data yg diupdate secara minimalis tersebut, kemudian diserahkan ke KPU untuk dilakukan verifikasi kembali sebelum menjadi yg kita sebut sbg DPT. Baik updating berkesinambungan oleh Depdagri maupun verifikasi oleh KPU sebetulnya dilakukan oleh orang yang itu-itu juga yaitu petugas/aparat desa/kelurahan/RT/RW yg secara teknis (terkait konsep definisi demografis) memiliki penguasan yg sangat minimalis. Mereka tidak tahu, secara teknis, kapan seseorng yg pindah dicatat, atau tidak perlu dicatat.Mereka juga tidak terbiasa untuk melakukan penyesuian cepat terhadap mutasi vertikal konsekuensi dari proses nuptialitas (kawin dan cerai) dll. Ini semua krn kita mengingkari satu tahapan penting dlm proses pendataan bahwa semua petugas pendata harus terlebih dahulu melalui proses pelatihan untuk memahami konsep definisi secara maksimal dan seragam di semua derah. Ini yg kita abaikan dan sepelekan selama ini. Proses pengingkaran prosedur teknis ini, inilah yg telah menghasilkan data untuk pilkades/pilkada dan Pemilu. Jadi data yang bermsalah ini sebetulnya telah digunakan untuk pilkada yg menghasilkan Bupati/Walikota dan para Kepala Desa. Untk kepentingan Pemilu legislatif sekarang ini, data ini pula, setelah dilakukan sedikit penyesuaian, yg dijadikan sebgai DPT. Keterbtasan dari sisi teknis ini,kemungkinan diperburuk oleh adanya kepentingan pihak pihak tertentu yg sifatnya non teknis (dan ini di luar keahlian/kompetensi saya) KPU adalah penanggungjawab verifikasi..yg melaksanakan verifikasi, sy ulangi ..adalah aparat desa yg menjadi petugs dan berkoordinasi dengan kades/lurah setempat. terkait tuding menuding /kisruh data DPT saat ini, lalu siapa yg paling berkontribusi terhadap rendahnya mutu data DPT? Dalam pemahaman saya, penyebabnya ada di tingkat desa..dan semua desa ada di bawah/bawahan langsung dari Bupati/Walikota, dan Bupti Walikota yg ada dan juga para kepala desa didominasi oleh 2 (dua) partai besar yang selama ini mendominasi (Bupati / Walikota/ para Kades didominasi oleh 2 partai tersebut). Atas dasar kenyataan ini, jika kita terpksa mempersoalkan hasil pemilu terkait DPT, perlu kita kaji lagi, partai mana yg paling dirugikan dengn amburadulnya DPT.. Menurut hemat saya: Partai DEMOKRAT lah yg paling dirugikan. Karena mereka selama ini sebagai partai kecil, dan hampir tidak memiliki kekuasaan pd Bupati/Walikota dan Kades (yg didominasi oleh 2 partai). Yang paling diuntungkan, secara teoritis, adalah PDIP dan GOLKAR..serta PKS, karena merekalah yg memiliki/menguasai para kades/bupati/walikota...KPU hanyalah penerima hasil dari aparat yang ada di bawah..(walau tanggung
Re: [PPIBelgia] LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA?
Hahahahahahahahahaha. Anis selalu bisa melihatnya dari sudut panjang yang lucu. Baca komentar Om Anis, saya ngakak sendiri. IMHO, Mengenai DPT amburadul tersebut, terus solusinya mau bagaimana? Dipelajari dan dievaluasi lagi kesalahannya dimana, kemudian dijadikan pelajaran saja, untuk tidak diulangi lagi. Kemungkinan untuk ditolaknya hasil pemilu legislatif 9 April kemaren kayaknya sangat sulit. === MRB
re:Re: [PPIBelgia] LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA?
Catatan (sekadar nasehat): Pengamat yg punya keahlian tertentu, tapi tak ahli dalam memahami spektrum pendataan/statistik..ya tidak usah sok sok ngomong lah.. malah bikin kacau dan menjadi tertawaan..bicaralah pd keahlian anda aja.. Wah inilah salah satu arogansi akademis (yang mengklaim diri sebagai intelektual Indonesia... hehehe). Kayaknya profesor2 gw di KU Lueven enggak ada yang se-arogan ini, seakan2 berkata ... GW YANG BENER YANG LAIN TOLOL, JADI JANGAN BANYAK BACOT... hehehe From: Setio Pramono hafidz...@yahoo.com To: PPIBelgia@yahoogroups.com Sent: Monday, April 13, 2009 11:54:47 AM Subject: [PPIBelgia] LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA? Anis Anis.. udah lah jangan menangis sapinya sudah masuk kandang nggak bakan hilang... kasian nanti sapinya ikut menangis... hik hik hik Dear all, Mengenai masalah DPT..mungkin berikut ada uraian singkat dari seorang statistician di Jkt. Salam, Tio LURUSKAN PEMAHAMAN TENTANG DATA DPT: SIAPA DALANGNYA? Catatan Pembuka: Sebagai org yg selama 25 thun mendedikasikan hidupnya di dunia pendataan, terpanggil untuk ikut sumbang saran.Saya amati baik kawan2 pengamat maupun kawan2 PEWAWNCARA DI TV/MEDIA MASSA (umumnya, tidak semua) memperlihatkan keterbatasan PEMAHAMAN TERHDAP KONSEP, DEFINISI DEMOGRAFIS DAN MANJEMEN PENDATAAN sehingga baik pendapat maupun pertanyaan terkait DPT seperti, maaf ya,terkesan agak kurang substansial,cenderung periferal dan beberapa di antaranya kurang relevan dipersoalkan untuk tayangan TV yg mahal biayanya, dan yg lebih berbahaya: bisa menyesatkan pemahaman publik). Mudah2an tulisan ini ada manfaatnya: Beberapa minggu lalu sy telah menulis tentang Data dPT di note sy..bagaimana spektrum kelemahannya dan mengapa kelemahn itu terjadi. Sekarang, karena bertambah meruncingnya masalah ini, sy mencoba sumbang pemahaman tentang bagaimana dan siapa yg paling bertanggungjawb atas kelemahan yg ada? Depdagri bertugas untuk mengupdate data penduduk hasil P4B 2004. Kompetensi teknis demografi dan manejemen pendatan minimalis. Depdagri hanya mempercayakan ke aparat desa/RT/Rw untuk membuat laporan perubahan demografis (fertilitas, mortalitas dan mutasi penduduk). Ini jelas akan gagal.Karena, hanya aparat yg telah terbiasa dengan kultur pencatatan ketiga komponen peubah demogrfis tersebutlah yg akan mampu melakukan updating secara bik. Dan untuk Asia saja baru Israel, Taiwan dan Jepang yg mampu melakukan registerasi penduduk secra baik. Selebihnya, data dasar kependudukan hanya diperoleh dari Sensus. Data yg diupdate secara minimalis tersebut, kemudian diserahkan ke KPU untuk dilakukan verifikasi kembali sebelum menjadi yg kita sebut sbg DPT. Baik updating berkesinambungan oleh Depdagri maupun verifikasi oleh KPU sebetulnya dilakukan oleh orang yang itu-itu juga yaitu petugas/aparat desa/kelurahan/RT/RW yg secara teknis (terkait konsep definisi demografis) memiliki penguasan yg sangat minimalis. Mereka tidak tahu, secara teknis, kapan seseorng yg pindah dicatat, atau tidak perlu dicatat.Mereka juga tidak terbiasa untuk melakukan penyesuian cepat terhadap mutasi vertikal konsekuensi dari proses nuptialitas (kawin dan cerai) dll. Ini semua krn kita mengingkari satu tahapan penting dlm proses pendataan bahwa semua petugas pendata harus terlebih dahulu melalui proses pelatihan untuk memahami konsep definisi secara maksimal dan seragam di semua derah. Ini yg kita abaikan dan sepelekan selama ini. Proses pengingkaran prosedur teknis ini, inilah yg telah menghasilkan data untuk pilkades/pilkada dan Pemilu. Jadi data yang bermsalah ini sebetulnya telah digunakan untuk pilkada yg menghasilkan Bupati/Walikota dan para Kepala Desa. Untk kepentingan Pemilu legislatif sekarang ini, data ini pula, setelah dilakukan sedikit penyesuaian, yg dijadikan sebgai DPT. Keterbtasan dari sisi teknis ini,kemungkinan diperburuk oleh adanya kepentingan pihak pihak tertentu yg sifatnya non teknis (dan ini di luar keahlian/kompetensi saya) KPU adalah penanggungjawab verifikasi..yg melaksanakan verifikasi, sy ulangi ..adalah aparat desa yg menjadi petugs dan berkoordinasi dengan kades/lurah setempat. terkait tuding menuding /kisruh data DPT saat ini, lalu siapa yg paling berkontribusi terhadap rendahnya mutu data DPT? Dalam pemahaman saya, penyebabnya ada di tingkat desa..dan semua desa ada di bawah/bawahan langsung dari Bupati/Walikota, dan Bupti Walikota yg ada dan juga para kepala desa didominasi oleh 2 (dua) partai besar yang selama ini mendominasi (Bupati / Walikota/ para Kades didominasi oleh 2 partai tersebut). Atas dasar kenyataan ini, jika kita terpksa mempersoalkan hasil pemilu terkait DPT, perlu kita kaji lagi, partai mana yg paling dirugikan dengn amburadulnya DPT.. Menurut hemat saya: Partai DEMOKRAT lah yg paling dirugikan. Karena mereka selama ini sebagai partai kecil, dan hampir tidak memiliki kekuasaan pd Bupati/Walikota dan Kades (yg didominasi oleh 2 partai). Yang paling
