[ppiindia] Tidak Terlibat, Empat Terduga Dibebaskan
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/19/03220546/tidak.terlibat.empat.terduga.dibebaskan Tidak Terlibat, Empat Terduga Dibebaskan Senin, 19 April 2010 | 03:22 WIB Banda Aceh, Kompas - Tiga warga Banda Aceh dan seorang warga Kabupaten Aceh Besar dibebaskan setelah polisi tidak memiliki cukup bukti keterlibatan mereka dalam jaringan kelompok bersenjata yang berlatih di perbukitan Krueng Linteung, Jalin, Jantho, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa waktu lalu. Keempatnya adalah Ibrahim Abdullah (39), Muzakkir (32), Risnal (23), dan Aidil Syakrisah (35). Aidil ditahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror karena saat polisi melakukan penangkapan, dia sedang bersama salah seorang tersangka kasus mutilasi di Poso, Sulawesi Tengah, Enal Tao alias Haris (35). Ibrahim yang ditemui di ruang kerjanya di Beurawe, Kuta Alam, Banda Aceh, Sabtu (17/4), mengatakan, dia sempat ditahan dan dimintai keterangan oleh tim Densus 88 di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Senin pekan lalu. Namun, keesokan harinya polisi membebaskannya. Kalau mau bertanya lebih lengkap, mungkin langsung ke Polda atau Densus 88. Termasuk surat keterangan saya tidak terlibat tindakan terorisme, kata Ibrahim. Direktur PT Tan Subra LP itu menambahkan, dia mengenal Enal Tao sebagai Haris. Perkenalan pertama terjadi di Desa Pangwa, Kecamatan Trieng Gading, Kabupaten Pidie, NAD, tahun 2008. Saat itu dia tengah bersilaturahim bersama keluarga. Persisnya saat Idul Fitri. Kami bertemu di rumah salah satu keluarga. Karena kebiasaan di kampung, seusai shalat, tetangga-tetangga kami kunjungi, kata Ibrahim seraya mengatakan, Haris alias Enal Tao menikah dengan salah satu perempuan di kampung itu. Haris sudah ada di NAD sejak pascatsunami dan bergabung di salah satu lembaga nonpemerintah asal Qatar. Lembaga itu mengurus bantuan bagi korban tsunami di beberapa daerah di Aceh. Tapi, nama organisasinya saya lupa. Yang pasti, asal Qatar, tambah Ibrahim. Aidil Syakrisah, yang ditemui di rumahnya di Desa Gla Meunasah Baro, Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, menolak memberikan penjelasan seputar penangkapan dirinya. Di Bandar Lampung, Lampung, Ketua Tim Advokasi untuk Keadilan Hak-hak Keluarga dan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Ali Bhuto mengatakan, perlakuan terhadap tersangka tindak pidana terorisme selama ini telah mengesampingkan prinsip penegakan hak asasi manusia tanpa syarat. Bahkan, lanjutnya, sejumlah aspek projusticia yang selama ini berlaku terabaikan. Apa tidak kasihan melihat istri dan anak-anak mereka menangis tanpa tahu nasib suami atau bapak mereka yang sebenarnya? kata Ali. (MHD/JON [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Rezim Keluarga di Pilkada
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/19/03475988/rezim.keluarga.di.pilkada Rezim Keluarga di Pilkada Terjadi Krisis Kaderisasi dalam Partai Politik Senin, 19 April 2010 | 03:47 WIB Jakarta, Kompas - Pemilu kepala daerah tahun 2010 mencemaskan. Pilkada kali ini menampilkan fenomena politik dinasti dengan munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala daerah yang berkuasa. Pilkada yang memungkinkan semua orang berpartisipasi juga memunculkan artis-artis yang diragukan kapabilitasnya. Pilkada 2010 ini adalah pilkada langsung kedua setelah pilkada langsung oleh rakyat dilaksanakan pada 2005. Saat itu dilangsungkan 226 pilkada, yaitu 11 pilkada provinsi, 179 kabupaten, dan 36 kota. Dari 244 pilkada tahun ini, tujuh pilkada berupa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Jambi. Sisanya, sebanyak 202 pilkada kabupaten dan 35 kota, yang berada di 32 provinsi. Hari Minggu (18/4), misalnya, dua daerah di Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara, yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Purbalingga. Maraknya pilkada itu membuat ratusan orang melamar menjadi calon kepala daerah. Dari ratusan orang itu terdapat sejumlah calon yang kontroversial. Di beberapa daerah, pertarungan keluarga dalam pilkada sangat mencolok, antara lain di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo; Indramayu, Jawa Barat; Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Kediri di Jawa Timur, dan Jembrana di Bali. Calon-calon yang maju dalam arena pertarungan memiliki hubungan keluarga, yaitu suami, istri, anak, atau kakak dan adik. Dari ruang keluarga bersaing di ruang publik. Di Bone Bolango, seorang istri maju menantang suaminya yang kini berkuasa atau petahana (incumbent). Ismet Mile (62) yang mengakhiri tugasnya sebagai Bupati Bone Bolango kembali mencalonkan diri berpasangan dengan Ibrahim Dau dari Partai Demokrasi Kebangsaan. Istrinya, Ruwaida Mile, juga mencalonkan diri sebagai bupati berpasangan dengan Haris Hadju dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Melawan kakak Di Pilkada Bone Bolango pula, Mohammad Kris Wartabone yang berpasangan dengan Irwan Mamesah yang diusung PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional juga bertarung dengan kakaknya, Kilat Wartabone. Kilat maju sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Bonny Oentu dari Partai Golkar. Kilat adalah wakil bupati yang pada Pilkada 2005 berpasangan dengan Ismet. Pilkada Bone Bolango dilaksanakan pada 5 Juli 2010. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Femmy Kristina Udoki, pekan lalu, mengatakan, pilkada di daerahnya paling ramai dibandingkan dengan pilkada kabupaten lainnya di Gorontalo karena diikuti delapan pasang calon. Menurut Bonny Ointu, birokrat di Pemerintah Provinsi Gorontalo, banyaknya pasangan calon itu karena situasi politik di daerah tersebut kurang harmonis menyusul perpecahan rumah tangga calon petahana, Ismet Mile dengan istrinya. Di Jawa Barat, istri dan anak Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin akan meramaikan bursa bakal calon Bupati Indramayu periode 2010-2015 pada Oktober mendatang. Keduanya kini masih bertarung memperebutkan dukungan dari Partai Golkar. Istri Bupati Indramayu, Anna Sophana, yang selama ini menjabat Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sejak akhir tahun lalu disiapkan untuk maju dalam pilkada Indramayu. Menurut Irianto yang akrab disapa Yance, istrinya didukung para ibu binaan PKK. Puluhan baliho besar yang bergambar Anna Sophana pun sudah terpampang di jalan-jalan utama Indramayu. Saat yang sama, putranya, Daniel Mutaqien, juga maju mencalonkan diri. Ia bersaing dengan ibunya memperebutkan dukungan Partai Golkar. Ia menggantikan ayahnya. Yance yang sudah dua periode menjadi bupati, Jumat lalu, mengaku tak masalah dengan pencalonan istri dan anaknya itu. Dia menolak dikatakan membentuk rezim keluarga karena anak dan istrinya juga melalui mekanisme yang berlaku. Upaya untuk melanjutkan rezim keluarga juga terasa di Bantul, DIY. Dalam pilkada pada 23 Mei nanti, Sri Suryawidati atau yang akrab dipanggil Ida Idham Samawi, istri Bupati Bantul Idham Samawi yang telah dua kali menjabat, muncul sebagai calon. Walaupun kapasitasnya diragukan oleh pengamat politik, popularitas Ida cukup tinggi karena mengandalkan sosok suami yang selama ini dianggap sukses memimpin Bantul. Menurut Ida, keputusannya untuk maju bukan ingin melanjutkan kekuasaan, melainkan karena menangkap permintaan masyarakat. Tiap hari banyak kelompok masyarakat yang menghendaki saya maju, katanya. Artis ikut meramaikan Selain diramaikan calon yang berhubungan keluarga, pilkada di sejumlah wilayah juga disemarakkan dengan tampilnya artis. Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kampung kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama artis Julia Perez santer disebut sebagai bakal calon kepala daerah pada pilkada Desember 2010. Jupe, panggilan akrab Julia Perez,
[ppiindia] Tanjung Priok: Rp 11 Milyar dari Pelindo II untuk Satpol PP?
Tanjung Priok: Rp 11 Milyar dari Pelindo II untuk Satpol PP? Apa lebih murah bayar Rp 11 milyar ke satpol PP ketimbang mengganti Rp 100 milyar untuk 50 ribu m2 tanah pemakaman ke ahli waris pendiri Tanjung Priok? Rakyat dan petugas Satpol PP serta polisi bersimbah darah bahkan ada yang terbunuh, bagaimana dengan yang menerima uang Rp 11 milyar tsb? Wali Kota Jakarta Utara Tahu Adanya Dana Rp 11 Miliar Sabtu, 17 April 2010 | 15:59 WIB Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono. TEMPO/ Dwianto Wibowo TEMPO Interaktif, Jakarta --Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono mengakui adanya dana Rp 11 miliar dari PT Pelabuhan Indonesia II terkait pembongkaran bangunan di sekitar makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara. Namun, dana sebesar itu seluruhnya diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Di luar pasukan (Satpol PP) tidak ada yang menerima dana tersebut, kata Bambang, saat bertemu sejumlah organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu (17/4). Menurut Bambang, persoalan dana Rp 11 miliar dari Pelindo II pun telah ditanyakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Jadi, kita lihat saja bagaimana hasil penyelidikan kasus Mbah Priok nanti, ujar Bambang. Awal kabar adanya aliran dana Rp 11 miliar tersebut keluar dari anggota DPRD DKI Jakarta, dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/4). Dana dari Pelindo II digelontorkan dalam rangka pembebasan lahan makam Mbah Priok. Menanggapi itu, Gubernur menyatakan akan menyelidiki dugaan adanya dana tersebut. Pasalnya, ia juga baru sebatas mendengar kabar itu. Tapi kami sudah minta untuk ditelusuri, dari mana, pada siapa, dan untuk apa, kata Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, pada rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/4) kemarin. WAHYUDIN FAHMI http://tempointeraktif.com/hg/jakarta/2010/04/17/brk,20100417-241137,id.html === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional-subscr...@yahoogroups.com Belajar Islam via SMS: http://media-islam.or.id/2008/01/14/dakwah-syiar-islam-lewat-sms-mobile-phone
[ppiindia] Dr. Amarullah Siregar, Dokter Naturopati Indonesia
(dikutip dari Multiply) Dr. Amarullah Siregar Dokter Naturopati Indonesia Apr 18, '10 10:52 PM Naturopati, masih menjadi ilmu pengobatan yang belum banyak dikenal di Indonesia. Bahkan sempat dipandang sinis oleh dokter-dokter yang belum mengenalnya. dr Amarullah Hasanuddin Siregar menjadi ahli naturopati dan menjadi satu-satunya dokter yang menerapkan cara pengobatan itu. Naturopati sesuai dengan asal katanya, nature [alami] dan path [lintasan] diartikan sebagai suatu cara pengobatan dengan cara memperbaiki jalan alami tubuh. Sebenarnya, di luar negeri, cara pengobatan ini sudah lama dikenal. Naturopati muncul seiring dengan timbulnya masalah pada cara penanganan penyakit pada ilmu kedokteran lama. Rene Dubos, seorang Profesor Rockfeler University, mengatakan bahwa masyarakat Amerika Serikat tak akan lebih sehat dengan mengonsumsi obat-obatan, bahkan akan mati lebih muda dibanding orangtua meraka. dr Amarullah, secara kebetulan mengenal naturopati saat studi di Inggris untuk spesialis jantung. Di akhir masa studinya, ia ikut praktek di klinik dan menangani beberapa pasien. Ternyata banyak pasien yang meminta saran untuk ditunjukkan naturopat [ahli naturopati] mana yang cocok untuknya, setelah pengobatan selesai. Mendapat petanyaan itu ia marah, karena masih ada arogansi sebagai dokter dan ketidaktahuannya. Dalam bayangannya, naturopat itu seperti terkun [dokter setengah dukun] yang dulu sempat heboh saat kasus Simon Gunawan. Lama-kelamaan terbersit dalam pikirannya, “Masak negara maju seperti Inggris percaya kayak gituan? Itulah yang mendorong aku ke perpustakaan,” jelasnya. Di perpustakaan itu, ia menemukan buku-buku tentang naturopati. Kenallah ia dengan ilmu kedokteran yang tugasnya memperbaiki jalan alami tubuh itu. Ia pun menyadari, sebagai spesialis jantung, ia tak bisa menyelesaikan masalah jantung secara tuntas karena tak mengena pada sumbernya. Pasien jantung biasanya diberi obat yang macam-macam untuk mencegah serangan jantung. Tetapi, obat-obatan itu justru menimbulkan masalah baru lagi. Sementara sumber masalah, jalan alami yang mengakibatkan penyakit jantung tidak terselesaikan. Ketertarikannya pada naturopati, membuatnya ingin mendalami dari orang yang ahli. Kemudian, oleh salah satu dokter di tempatnya belajar, ia direkomendasikan untuk mendalami naturopati ke Amerika. “Di situlah aku semakin mendalami naturopati, dan semakin menyadari betapa besarnya Allah. Banyak kasus-kasus yang sudah mentok, tetapi bahan-bahan alami bisa membuatnya sehat kembali,” ujarnya. Belajar mendalami naturopati membawanya pada suatu kesimpulan bahwa sebenarnya cara naturopati itu cara hidup Rasulullah Saw. Ia bertekad untuk mempelajari bagaimana Rasulullah Saw dulu menerapkan perilaku hidup sehat. Kebetulan, ia juga dipertemukan dengan Islamic Medical Doctor, sebuah asosiasi dokter-okter muslim di Florida. Banyak kajian-kajian ilmiah tentang bagaimana cara hidup Rasulullah Saw yang diberikan kepadanya. Akhirnya, ia memilih naturopati dengan berbagai spesifikasi menjadi profesinya. Konsekuensinya, ia harus meninggalkan dokter anak dan spesialis jantung, yang menurut banyak orang, adalah ladang penghasilan yang besar. Karena itu ada yang menganggapnya gila, sudah mendapat posisi yang enak, malah ingin menjadi terkun. Tetapi, semua anggapan itu tak menyurutkan niatnya. Dua tahun tak bergaji Setelah kembali, pulang ke Indonesia, ada kendala yang membuatnya selama dua tahun luntang-lantung dan tak mendapat gaji. dr Amarullah mengisahkan, dulu, sewaktu berangkat ke Inggris, ia sedang bertugas di Sumatera Utara. Sesuai dengan peraturannya, setelah selesai, ia harus kembali ke induknya itu. Namun demikian, setelah melapor ke Departemen Kesehatan, pejabat Dep-Kes bilang bahwa ilmu yang dikuasai tidak cocok jika harus ditempatkan di daerah. Menurut pejabat itu, posisi yang paling pas untuknya adalah di pusat, Jakarta. Berdasarkan prosedur yang berlaku, ia harus meminta surat “lolos butuh” dari Dinas Kesehatan Daerah Sumatera Utara. Surat “lolos butuh” sudah diperoleh, dan sudah resmi keluar dari Daerah Sumatera Utara. Ternyata, sampai di Jakarta masih menunggu penempatan. Ditawarkan ke litbang, tidak bisa, ke direktorat pelayanan medik dan pelayanan kesehatan masyarakat, juga tidak bisa. “Dua tahun lebih nggak menerima gaji. Gaji di daerah sudah distop, sementara di Jakarta masih belum ada penempatan. Sebenarnya pihak Dep-Kes sudah mengerti, tetapi masih bingung menempatkan di mana.” Akhirnya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil. Tetapi, surat pengunduran dirinya tak diterima. Statusnya menjadi tidak jelas, pegawai negeri bukan, karena tak ada penempatan. Keluar dari pegawai negeri juga tidak, karena belum ada surat keputusan. Di tengah kebingungan posisinya, ia berinisiatif untuk mengurus ijin praktek. Ijin praktek pun juga sulit keluar. Ijin praktek bisa dikeluarkan jika ada rekomendasi dari induk spesialisnya. Padahal
[ppiindia] Rupiah Pagi Terpuruk 28 Poin
http://www.antaranews.com/berita/1271645638/rupiah-pagi-terpuruk-28-poin Rupiah Pagi Terpuruk 28 Poin Senin, 19 April 2010 09:53 WIB | Ekonomi Bisnis | Moneter | Jakarta (ANTARA News) - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Senin pagi, melemah 28 poin menjadi Rp9.033-Rp9.043 per dolar dari penutupan akhir pekan lalu yang mencapai Rp9.005-Rp9.015, karena pelaku pasar melepas rupiah menyusul melemah bursa regional. Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga di Jakarta, Senin mengatakan, rupiah melemah terhadap dolar, karena Bank Indonesia (BI) masih berada untuk menekan rupiah agar tidak berlanjut menguat. BI tidak menginginkan rupiah berada di bawah angka Rp9.000 per dolar, karena para eksportir produk jualnya di pasar ekspor kurang kompetitif, katanya. Rupiah, menurut dia juga tertekan oleh melemahnya saham-saham AS yang menekan bursa regional seperti bursa Tokyo dan bursa Hong Kong pada pembukaan pasar melemah. Kami optimis tekanan negatif pasar tidak akan berlanjut, karena sentimen positif yang mendorong rupiah agar berada di bawah angka Rp9.000 masih cukup kuat, ujarnya. Menurut dia, aliran dana asing yang ditempat di pasar uang domestik, ke instrumen BI, dan obligasi pemerintah masih terus terjadi, karena itu peluang rupiah untuk kembali berada di bawah angka Rp9.000 per dolar masih kuat. Bahkan aliran dana asing yang sudah terjadi selama tiga bulan hingga Mart 2010 sudah mencapai angka Rp71,9 triliun, katanya. Jadi, lanjut dia koreksi saat ini hanya sekedar menahan pergerakan rupiah agar tidak dapat melaju hingga jauh di bawah angka Rp9.000 per dolar. Rupiah sebelumnya sempat mencapai angka di bawah level Rp9.000 per dolar, namun kenaikan rupiah yang terlalu cepat menimbulkan kekhawatiran bahwa daya asing ekspor Indonesia akan melemah.(h-CS/A024) [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Indonesian industries suffer US$1.2 billion due to black campaign
http://www.antaranews.com/en/news/1271650012/indonesian-industries-suffer-us12-billion-due-to-black-campaign Indonesian industries suffer US$1.2 billion due to black campaign Monday, April 19, 2010 11:06 WIB | Economic Business | | Jakarta (ANTARA News) - Black campaigns launched by foreign non-governmental organizations (NGO) had incurred a loss of about US$1.2 billion to the country`s paper and pulp industries, a pulp businessman said. The black campaign has disrupted the market of Indonesian pulp and paper products in the world, chairman of the Indonesian Pulp and Paper Industries Association (APKI), Mansyur, said here on Sunday. He said that the disrupted market of pulp and paper products was than made use of by South American pulp and paper industries. But now, Indonesia has begun to gradually win back the market it has previously lost, the APKI chairman said. Mansyur said that foreign NGOs had launched the black campaigns to destroy Indonesia`s very competitive pulp and paper industries. The NGOs are aware of the fact that Indonesia`s pulp and paper industries are of good quality and competitiveness in the world market, he said. Therefore, Indonesia should be able to take advantage of the present momentum in the world market. After all, the price per ton of pulp and paper products in the world market has increased by US$50 to US$800 per ton. The price increases by an average of US$20-30 per ton in almost every two months. Last month, the stood only at US$600 per ton, Mansyur said. (*) [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Police discovered their own ammunition
Reflection : Police discovered their own ammunition. http://www.antaranews.com/en/news/1271591809/police-find-4-064-rounds-of-ammunition-in-aceh Police find 4,064 rounds of ammunition in Aceh Sunday, April 18, 2010 18:56 WIB | National | | Viewed 346 time(s) Banda Aceh, Aceh (ANTARA News) - Police have found 4,064 rounds of ammunition and a rifle magazine allegedly thrown by suspected terrorists into a ravine in Aceh Besar district`s protected forest, a police spokesman said on Sunday. The ammunition and magazine were found in a joint operation involving the National Police Headquarters` anti-terror special squad Densus 88, the Aceh provincial police and the Aceh Besar police resort late Saturday, head of the Aceh provincial police`s detective unit Chief Commissioner Esa Permadi said. Esa said the finds consisted of 1,239 rounds of ammunition for AK47 guns, 2,825 rounds of ammunition for M16 guns and a magazine for AK47 gun. The ammunition and magazine were found in a 50-meter deep ravine around the location ever used by suspected terrorists as training ground, namely Cidop Krueng Linteng protected forest, he said. The finds followed a tip-off from terror suspect Qamaruddin alias Abu Yusuf alias Mustaqim nabbed in last month`s raid, he said. By bringing the suspect to the scene we combed the location and found the ammunition and magazine, he said. Police shot and killed two suspected terrorists during a gun battle along a road in the district of Aceh Besar near the provincial capital Banda Aceh last month. Permadi said police were hunting down suspected terrorists who were allegedly still hiding in Aceh.(*) COPYRIGHT © 2010 Read Also a.. Fight against terrorists: To kill or not to kill b.. Police seize terror suspect weapons c.. Mily ready to help police catch terror suspects in Aceh d.. Terror suspects in Aceh wanted by Police for long time e.. Police chief to visit Aceh Besar f.. Police should catch suspected wrongdoers alive: foremer terrorist [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Budaya Massa Dirampas Elite!
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010041901404416 Senin, 19 April 2010 BURAS Budaya Massa Dirampas Elite! REFORMASI itu budaya massa! ujar Umar. Ia ditegakkan oleh aksi massa mahasiswa melawan rezim Orde Baru yang memuncak sepanjang awal 1998. Proses klimaks dimulai Tragedi Trisakti 12 Mei, gugurnya sejumlah mahasiswa! Ini memicu amuk massa, rakyat merusak, membakar, dan menjarah dalam kerusuhan 13-15 Mei, yang berakibat negara chaos! Kulminasi tercapai saat lebih seperempat juta mahasiwa dengan aneka warna jaket almamater berhimpun di gedung DPR-MPR Senayan, hingga Soeharto terpaksa meletakkan jabatan pada 20 Mei! Ciri reformasi sebagai gerakan aksi massa bukan monopoli Ibu Kota! sambut Amir. Di daerah-daerah--tanpa kecuali Lampung--amuk massa merusak dan membakar simbol kekuasaan Orde Baru bahkan berlarut-larut! Termasuk menjadi sasarannya, sejumlah mapolsek--wujud fisik kekuasaan yang terdekat dengan rakyat! Begitulah, hingga di daerah-daerah reformasi lebih identik dengan amuk massa yang mudah tersulut oleh masalah sepele, sampai kebiasaan membakar hidup-hidup maling! timpal Umar. Namun, reformasi yang beresensi budaya massa itu kemudian dimanipulasi elite saat menyusun kembali kehidupan bernegara yang justru sangat elitis! Berkutat di balik simbol masyarakat madani (civil sosiety), amendemen konstitusi dan produk UU keturunannya lebih berorientasi kepentingan elite! Reformasi sebagai hasil perjuangan rakyat dan mahasiswa dengan budaya massa itu telah dirampas elite untuk memuaskan kepentingan mereka--lebih sempit lagi, kepentingan parpol! Hal itu menonjol sekali dalam aturan rekrutmen pemimpin lembaga pemerintahan dari pusat sampai daerah yang hanya bisa diikuti (kader) partai politik--belakangan dominasi ini dikoreksi Mahkamah Konstitusi--MK! tegas Amir. Lebih jauh lagi, elite politik membangun kekuatan-kekuatan tandingan untuk mengalahkan budaya massa sebagai esensi reformasi yang telah mereka rampas--berupa organisasi massa beratribut paramiliter di bawah partai! Elite pemerintahan membangun Polisi Pamong Praja (Pol. PP), yang besarnya jauh dari kebutuhan sebenarnya! Masalahnya, apakah dengan segala kelicikan elite itu budaya massa sebagai esensi reformasi bisa benar-benar dieliminasikan? timpal Umar. Dari berbagai peristiwa, dari perlawanan rakyat Koja, Cina Benteng Tangerang, sampai bentrokan massa lawan Pol. PP (dan polisi) yang nyaris setiap hari diberitakan televisi, terbukti budaya massa masih tetap hidup! Tepatnya, budaya massa merupakan sesuatu yang tetap ada dan tetap hidup sekalipun telah dirampas oleh elite! *** H. Bambang Eka Wijaya [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Dilarang Tinggalkan Iran
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=Newsid=16718 2010-04-19 Dilarang Tinggalkan Iran Mantan Presiden Iran Mohammad Khatami dilarang meninggalkan Iran pekan lalu. Padahal, Khatami diharapkan kehadirannya pada konferensi pengurangan nuklir di Jepang. Namun, asistennya mengatakan, Khatami dilarang bepergian. Pelaksana pertemuan di Hiroshima, Jepang telah dikonfirmasi bahwa ia membatalkan kehadirannya pada menit terakhir. Khatami terus berada di bawah tekanan dari Pemerintah Iran menyusul sengketa pemilihan presiden Juni tahun lalu. Oposisi Iran, termasuk Khatami dan calon presiden Mir Hossein Mousavi mengatakan, banyak kecurangan pada pemilu tersebut. Ribuan pendukung oposisi turun ke jalan setelah diumumkan bahwa calon incumbent, Presiden Mahmoud Ahmadinejad memenangi pemilihan tersebut. Lebih dari 80 orang diyakini tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Koresponden BBC di Iran, Jon Leyne menyebutkan, sejak pemilu, pemerintahan Presiden Ahmadinejad telah membatasi gerakan dan langkah para pemimpin oposisi. Dikatakan, jika mereka mencoba untuk menghadiri aksi demonstrasi, mereka akan menghadapi intimidasi dari anggota milisi propemerintah, Basij dan banyak dari para asisten senior mereka yang telah dipenjara. Namun, sejauh ini, pemerintah terus mengawasi dan menahan para pemimpin oposisi tersebut. Mohammad Khatami lahir di Kota Ardakan, Provinsi Yazd, Iran, 29 September 1943. Ia adalah seorang intelektual, filsuf, dan politikus Iran. Khatami adalah mantan Presiden Iran pada periode 2 Agustus 1997-2 Agustus 2005 dan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Khatami dianggap sebagai presiden reformis Iran pertama karena kampanyenya memfokuskan pada penegakan hukum, demokrasi, dan pelibatan seluruh rakyat Iran dalam proses perencanaan politik. Namun, asas pemerintahannya kerap bertentangan dengan kelompok garis keras dan konservatif Islamis di dalam pemerintahan Iran, yang menguasai pemerintahan. Anggota Parlemen Sebelum menjadi presiden, Khatami pernah menjabat anggota parlemen pada 1980-1982, pengawas Institut Kayhan, Menteri Budaya dan Penuntun Islam pada 1982-1986, Kepala Perpustakaan Nasional 1992-1997, dan anggota Dewan Agung Revolusi Kebudayaan. Selain menguasai bahasa Persia, Khatami juga fasih berbahasa Arab, Inggris, dan Jerman. Ia menikah dengan Zohreh Sadeghi dan dikarunia tiga orang anak. Khatami pernah meminta pemerintahan Presiden Ahmadinejad untuk berkompromi soal program nuklir guna menghindari krisis hubungan dengan kekuatan dunia dan sanksi kedua dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia juga mengatakan, bukan hal tabu untuk berunding dengan Amerika Serikat. [Berbagai sumber/N-3] [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Kemaslahatan untuk Rakyat Banyak
Refleksi :SBY bisa sepuh lidah tentang kemaslahatan untuk rakyat, tetapi bagaimana dengan harta hasil korupsi Suharto yang disembunyikan di berbagai pelosok dunia dan juga kasus bank Century? Bukankah kedua kasus ini terkait kepentingan rakyat banyak? http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=Newsid=16764 2010-04-19 Kemaslahatan untuk Rakyat Banyak Oleh : Wim Tangkilisan Akhir-akhir ini, sebuah tema sering diulang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam berbagai kesempatan berpidato. Kadang, tema itu diangkat pula dalam percakapan pribadi, sehingga siapa pun bisa merasakan bahwa itu bukan sekadar retorika, melainkan benar-benar sebuah ide yang patut disimak dan menjadi dasar seluruh pemikiran SBY. SBY mengatakan dalam demokrasi, landasan bagi seluruh tujuan pemerintah dalam segala programnya adalah bagaimana memberikan kemaslahatan terbesar bagi sebagian besar rakyat. To provide the greatest good to the greatest number of people. Hal serupa seharusnya menjadi tujuan setiap partai yang mendeklarasikan diri sebagai pembela demokrasi. Dengan sangat hati-hati ditegaskan Presiden, dalam demokrasi, hukum harus ditegakkan. Namun, pada saat sama, ketika kekuatan koersif hukum tidak cukup kuat untuk mempertahankan sebuah masyarakat yang bergerak dalam kebebasan, maka pertimbangan akal sehat (reason) harus menjadi penopang sistem demokrasi. Sebab itu, berbicara tentang demokrasi, tidaklah cukup bila komponennya hanya mencakup aturan hukum (rule of law), namun harus dibarengi pertimbangan akal sehat (rule of reason). Di dalamnya, kebebasan dan pengelolaan negara harus dirasakan secara penuh oleh rakyat. Misalnya, pemberian pelayanan sosial yang sangat mendasar bagi rakyat banyak, yang hidupnya bergantung pada pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemikir Cerdas Dengan menggemakan tema kemaslahatan terbesar bagi jumlah terbesar, Presiden SBY berada dalam barisan pemikir cerdas. Pada 1961, dalam perayaan pelantikannya, Presiden John F Kennedy menyatakan kalimat terkenal ini. Jika sebuah masyarakat bebas tidak bisa menolong orang miskin yang jumlahnya begitu banyak, maka ia tidak dapat menyelamatkan sedikit mereka yang kaya, If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. Sebenarnya, kalimat seperti itu tidak hanya diucapkan para pemimpin politik saja. Selama berabad-abad, agama-agama mengajarkan keharusan mempraktikkan kemaslahatan bagi orang miskin, sebagai salah satu bentuk ekspresi menghadirkan kerajaan Surga di bumi. Pemerintah tentu saja tidak sedang mengharapkan balasan surgawi untuk kebaikan yang dilakukan selama di bumi. Tapi, yang jelas dan pasti, kesuksesan atau kegagalan dari sistem sosiopolitik yang mereka ciptakan akan dinilai dari seberapa banyak hal itu membawa kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah juga harus tunduk pada sebuah etika, yaitu etika imperatif yang membatasi pemerintah untuk hanya memfokuskan diri melakukan sebanyak mungkin kebaikan bagi sebanyak mungkin orang di bawah kepemimpinannya. Dari manakah etika imperatif itu berasal? Itu mungkin sesuatu yang melekat dalam intuisi manusia. Sebuah intuisi yang dihasilkan oleh evolusi manusia dan atau pun karena dimitoskan di dalam tulisan-tulisan para filsuf masa pencerahan Prancis, yang kemudian dikenal dengan istilah kontrak sosial antara pemerintah dan yang diperintah. Etika Utilitarian Adalah Jeremy Bentham, seorang intelektual Inggris yang hidup pada abad 19 mengungkapkan hal itu dalam kalimatnya yang terkenal, yang dengan itu dia dikenal sebagai seorang moralis. Kemaslahatan terbesar bagi jumlah terbesar orang adalah ukuran dari kebenaran dan kesalahan. It is the greatest good to the greatest number. That is the measure of right and wrong. Dalam terang pemahaman inilah mengapa korupsi dinilai sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan. Sebab, hasil korupsi itu hanya dinikmati oleh sedikit individu sementara pada saat yang sama, tak terhitung jumlah orang yang sangat kekurangan atau tidak mendapat bagian dari kekayaan yang seharusnya terdistribusi secara merata kepada mereka. Kemudian, dalam kapasitasnya sebagai filsuf politik dan ahli hukum, Bentham menulis kalimat terkenal yang membuat dia digelari sebagai Bapak Utilitarianisme. Bentham menulis, kebahagiaan terbesar masyarakat banyak adalah landasan bagi moral dan perundang-undangan. The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation. Dengan prinsip itu, setiap orang dinilai bermoral sejauh dia melayani kebahagiaan sebanyak mungkin orang lain. Jasad Bentham telah diawetkan dengan keajaiban ilmu pembalseman dan disimpan di University College, Inggris. Pemikirannya mengenai pemerintah telah diawetkan dengan lebih baik dalam kredo tugas pelayanan publik oleh pemerintah yang kemudian dikenal dengan ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mitra
[ppiindia] Fwd: Systems Problems Solution
*Blue Screen Problem*http://computerh9s.blogspot.com/2010/04/ati2dvag-blue-screen-problem.html Steps To Modify Popular Themes On Windows XPhttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/steps-to-modify-popular-themes-on.html%20 http://goog_1292576792A Fully Featured Solution for Data Exporthttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/fully-featured-solution-for-data-export.html%20 http://goog_1292576802IT Job Titles What Do They Mean?http://computerh9s.blogspot.com/2010/04/it-job-titles-what-do-they-mean.html%20 http://goog_129257681010 Tips For Getting Your Business Domain Righthttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/10-tips-for-getting-your-business.html%20 http://goog_1292576818Sending Free SMS Now Becomes Easyhttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/sending-free-sms-now-becomes-easy.html * http://goog_1292576826Fix Your Email Problems In Simple Stepshttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/fix-your-email-problems-in-simple-steps.html * http://goog_1292576835Increasing Your Internet Speedhttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/increasing-your-internet-speed.html * http://goog_1292576844Integrate Fun And Learning With PC Gameshttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/integrate-fun-and-learning-with-pc.html * Online Games http://computerh9s.blogspot.com/2010/04/online-games.html [Non-text portions of this message have been removed] *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 4. Satu email perhari: ppiindia-dig...@yahoogroups.com 5. No-email/web only: ppiindia-nom...@yahoogroups.com 6. kembali menerima email: ppiindia-nor...@yahoogroups.com Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ppiindia-dig...@yahoogroups.com ppiindia-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ppiindia-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: [ppiindia] INVESTOR KERE -Re: Siapa Pemilik Priok ?
Trmksh infonya, salut buat Bro Nizami Bro Rifky. Wacananya bikin org awam spt sy bs makin tau betapa bobroknya pemerintah. Semoga jadi koreksi agar birokrasi di negara ini jd semakin baik di masa yg akan datang. --- On Sun, 4/18/10, A Nizami nizam...@yahoo.com wrote: From: A Nizami nizam...@yahoo.com Subject: [ppiindia] INVESTOR KERE -Re: Siapa Pemilik Priok ? To: ekonomi-nasio...@yahoogroups.com, eramus...@yahoogroups.com, ppiindia@yahoogroups.com, sab...@yahoogroups.com, istiq...@yahoogroups.com, lisi l...@yahoogroups.com, Indonesia Raya indonesiar...@yahoogroups.com Date: Sunday, April 18, 2010, 10:19 PM Dari berita di Kompas disebut bahwa PT Pelindo II, atau tepatnya anak perusahaannya JICT yang sebagian besar dikuasai hutchison Port Holdings (yang mengelola 50 pelabuhan di 25 negara) ingin menguasai 5 hektar lahan di komplek pemakaman dengan biaya seminim mungkin. Cuma Rp 2,5 milya atau cuma Rp 50 ribu/m2. Padahal tanah di sekitar situ harganya sudah Rp 2 juta lebih per m2 atau minimal Rp 100 milyar. http://lipsus. kompas.com/ topikpilihan/ read/2010/ 04/15/0802159/ Kerugian. Capai.Ratusan. Miliar Namun dengan modal Hak Pengelolaan Lahan, PT Pelindo II mengklaim tanah komplek pemakaman tsb meski ahli waris dari Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad memiliki surat Hak Eigendom yang dikeluarkan pemerintah Belanda tahun 1937. Jadi masalah sertifikat ganda tanah macam Sertifikat ganda BPN sudah hal yang biasa di negeri ini: http://news. okezone.com/ index.php/ read/2008/ 05/06/1/107009/ kpk-akan- pertanyakan- soal-sertifikat- tanah-ganda- ke-bpn Di kasus sengketa tanah lain, seorang pemilik tanah yang digusur karena lawan memiliki surat sertifikat tanah berkata, kalau cuma surat, sini saya bikinin. Saya juga bisa. Jadi harusnya jika sertifikat tanah/hak kepemilikan tanah sampai ganda, maka harusnya yang lebih orisinil/lebih awal itu yang dimenangkan. Karena yang kemudian itu menyalahi surat yang pertama. Kemudian lihat juga pemilik de fakto dari tanah tsb. Kalau mereka punya surat dan secara de fakto memilikinya, jangan digusur. Kalau mau memiliki, lakukan jual beli dengan benar dengan harga pasar yang wajar. Jangan beli tanah orang dengan DISKON memaksa sebesar 90% lebih... Itu dosa. Pemerintah harusnya tidak mau disuruh2 oleh INVESTOR KERE yang mau beli tanah dengan harga nyaris gratis. “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. ” [Al Baqarah 188] === Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media- islam.or. id Milis Ekonomi Nasional: ekonomi-nasional- subscribe@ yahoogroups. com Belajar Islam via SMS: http://media- islam.or. id/2008/01/ 14/dakwah- syiar-islam- lewat-sms- mobile-phone --- Pada Ming, 18/4/10, rifky pradana rifkyp...@yahoo. com menulis: Dari: rifky pradana rifkyp...@yahoo. com Judul: [ekonomi-nasional] Siapa Pemilik Priok ? Kepada: Forum-Pembaca- kom...@yahoogrou ps.com, ekonomi-nasional@ yahoogroups. com, eramus...@yahoogrou ps.com, mediac...@yahoogrou ps.com, Nongkrong_Bareng2@ yahoogroups. com, ppiin...@yahoogroup s.com, sab...@yahoogroups. com, syiar-islam@ yahoogroups. com, wartawan-indonesia@ yahoogroups. com, zama...@yahoogroups .com Tanggal: Minggu, 18 April, 2010, 7:28 PM Pasca peristiwa gagalnya penggusuran komplek Gubah Al-Haddad yang menimbulkan bentrokan itu telah membuat publik mengarahkan perhatiannya ke Terminal Peti Kemas di Priok yang dikenal dengan nama JICT (Jakarta International Container Terminal). Berkait dengan JICT ini ada hal yang menarik, siapa sebenarnya PT. JITC itu ?. Untuk itu ada baiknya jika ditelusuri dulu dari apa dan siapa PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau yang biasa dikenal dengan nama PT. Pelindo II (Persero). PT. Pelindo II ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola jasa kepelabuhanan di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 1 Desember 1992. Perusahaan ini mengelola 12 pelabuhan yang tersebar di 10 propinsi, yaitu pelabuhan Teluk Bayur di propinsi Sumatera Barat, pelabuhan Jambi di propinsi Jambi, pelabuhan Palembang di propinsi Sumatera Selatan, pelabuhan Bengkulu di propinsi Bengkulu, pelabuhan Panjang di propinsi Lampung, pelabuhan Tanjung Pandan di di propinsi Bangka Belitung, pelabuhan Pangkal Balam di propinsi Bangka Belitung, pelabuhan Banten di propinsi Banten, pelabuhan Tanjung Priok di Propinsi DKI Jakarta, pelabuhan Sunda Kelapa di propinsi DKI Jakarta, pelabuhan Cirebon di propinsi Jawa Barat, pelabuhan Pontianak di propinsi Kalimantan Barat. PT. Pelindo II ini mempunyai 3 anak perusahaan dan 2 perusahaan afiliasi. Anak perusahaan tersebut adalah PT. Rumah Sakit Pelabuhan, dan PT. MTI
[ppiindia] Percuma belajar buat web dan menjana pendapatan lumayan
Sent: Sun, April 18, 2010 11:47:46 PM Subject: Percuma belajar buat web dan menjana pendapatan lumayan Salam bahagiauntuk belajar buat web percumasila klik http://mohdghazali.ws/ [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Solusi Hukum Islam Memberantas Kultur Korup
Refleksi : Korupsi hampir tidak ada di negeri-negeri yang tidak berdasarkan hukum agama, antara lain: Selandia Baru, Finladia, Swedia, Denmark, Norwegia. http://www.jambiekspres.co.id/index.php/guruku/11705-solusi-hukum-islam-memberantas-kultur-korup.html Sabtu, 17 April 2010 10:20 Solusi Hukum Islam Memberantas Kultur Korup (Sulaiman Muhammad, Alumni Prodi Hukum Islam PPs IAIN STS Jambi, 2009) Prilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak. Terbongkarnya praktik korupsi dalam bentuk Makelar Kasus (Markus), yang melibatkan pejabat negara dan oknum aparat penegak hokum, mencoreng wajah republik ini. Namun, ini semua merupakan blessing in disguise, karena telah menciptakan momentum terpenting bagi sejarah penciptaan clean government di Indonesia. Ada beberapa alasan, mengapa korupsi sukar diberantas. Pertama, mental masyarakat Indonesia sudah mapan dan nyaman dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga, kalau tak dengan ber-KKN seolah hidup tak berarti. Contoh, sogok-menyogok dalam penerimaan pegawai, masuk sekolah, berurusan di kantor, pengurusan dokumen kendaraan, kendaraan yang melebihi tonase, dan pengurusan KTP. Semua ini terjadi karena ada prilaku seirama antara masyarakat dengan oknum yang diberi tanggung jawab. Kedua, sebagian aparat hukum masih bermoral rendah dan tak begitu serius memberantas korupsi. Ketiga, sistem perundang-undangan yang tak dapat mengubah prilaku masyarakat. Fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial nyaris tak berfungsi sama sekali. Keempat, budaya hidup masyarakat lebih menghargai orang kaya daripada memberi apresiasi kepada orang miskin yang mendapatkan harta secara halal. Kelima, sistem politik yang memberi celah untuk korupsi. Ongkos politik yang besar seringkali menciptakan sikap pragmatisme dan instanisme. Disamping itu, terdapat sebagian pengusaha kaya yang menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai tempat 'penanaman modal' untuk mengeruk keuntungan di kemudian hari. Perselingkuhan politisi dan pengusaha ini menjadikan prilaku korupsi tertutup rapat dalam bungkusan administrasi pemerintahan. Keenam, paradigma sebagian besar politisi dan pejabat yang salah dan keliru dalam melihat posisi jabatannya. Jabatan tak dipandang sebagai sarana menciptakan sebuah perubahan besar yang membawa kemaslahatan. Kesukaran dalam memberantas korupsi itu telah memunculkan wacana agar pelaku korupsi dikenakan hukuman mati. Sebagian kalangan menganggap ini sebagai solusi. Namun kita lupa, dengan menghukum mati koruptor, tak ada jaminan kultur masyarakat korup bisa diperbaiki. Karena itu, memperbaiki kultur harus dengan pendekatan kultur pula, tak cukup dengan pendekatan hukum saja. Sementara itu, pengkaji hukum Islam memberi pandangan berbeda tentang hukuman bagi pelaku korupsi. Pelaku korupsi tak dapat begitu saja dikenakan hukuman mati. Hukuman bagi koruptor dapat berupa hukuman mati atau penjara, tergantung pada berat-ringannya tindakan korupsi dan akibat yang ditimbulkannya. Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan ke dalam jarimah ta'zir. Sebab, hukuman ini tak ditetapkan secara tegas dalam Alquran maupun sunnah nabi, meskipun praktik korupsi telah ada pada zaman nabi. Pandangan semacam ini disampaikan Sulaiman Muhammad, alumni Prodi Hukum Islam PPs IAIN STS Jambi 2009, melalui tesisnya berjudul 'Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam'. Penulisan tesis ini dilator-belakangi kenyataan tingginya angka korupsi di Indonesia. Berdasarkan catatan Tempo 2006, Indonesia merupakan negara kelima terkorup di dunia. Pada sisi lain, pembicaraan tentang korupsi sedikit terabaikan dalam kajian fiqih. Sementara, jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia menjadi alasan mengapa korupsi penting dikaji. Masalah yang diajukan dalam tesis itu adalah bagaimana sanksi tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tesis Sulaiman Muhammad dibuat melalui penelitian kepustakaan. Data-data diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan pustaka yang terkait pembahasan. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) melalui pendekatan ushul fikih. Penelitian Sulaiman Muhammad ini menyimpulkan: Korupsi dalam perspektif hukum Islam mempunyai makna luas, yaitu mencakup segala bentuk manipulasi, pemerasan, kecurangan, pencurian, dan nepotisme, dan tak terbatas pada kerugian negara saja. Hukuman tepat bagi para koruptor adalah pengucilan dari masyarakat, potong tangan, dan hukuman mati. Berat-ringannya hukuman tergantung pada besar-kecilnya nilai nominal uang, material, dan bentuk lainnya yang dikorupsi dan dampak yang ditimbulkannya. Artinya, bisa saja jumlah nominal yang dikorup kecil namun berdampak besar, akan dikenakan sanksi hukuman berat. Teknis operasional hukuman diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Artinya, ada ruang bagi penguasa untuk berijtihad dengan menggunakan para ahli
[ppiindia] Fwd: System Trouble Shooting
*Ram Trouble shootinghttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/image-above-shows-two-ddr2-ram-memory.html%20 Error Message with RAM Problems or Damaged Virtual Memory Managerhttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/error-message-with-ram-problems-or.html%20 Mother Board and Power Supply Problemshttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/motherboard-mainboard-and-power-supply.html%20 Most Popular in system Resources Tune-Uphttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/most-popular-in-system-resources-tune.html * *Common System Problems, Common Solutionshttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/common-system-problems-common-solutions.html What is MP4, MP4 3GP What is MP4 Format Video?http://computerh9s.blogspot.com/2010/04/what-is-mp4-mp3-3gp_17.html * Common System Problems, common solutionshttp://computerh9s.blogspot.com/2010/04/common-system-problems-common-solutions.html *What is CPU* http://computerh9s.blogspot.com/2010/04/what-is-cpu.html Free Online Jobs Click Herehttp://papikondalu-online.blogspot.com/ Data Entry worksClick Herehttp://papikondalu-online.blogspot.com/ Home based online jobs Click Herehttp://papikondalu-online.blogspot.com/ Online Business materials Click Herehttp://papikondalu-online.blogspot.com/ [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Kosmetik Pemberantasan Mafia Hukum
Refleksi : Tentu saja para mafioso NKRI perlu kosmetik supaya kelihatan tetap cantik ibarat kupu-kupu malam di bawah sinar bulan purnama. http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpagekat=7 [ Senin, 19 April 2010 ] Kosmetik Pemberantasan Mafia Hukum Oleh Febri Diansyah SATU per satu skandal mafia di tubuh penegak hukum dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terungkap. Mulai kasus Gayus H. Tambunan yang menimbulkan efek domino di Ditjen Pajak, kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tiap-tiap institusi menyikapi skandal sistemis tersebut dengan keseriusan yang berbeda. Ditjen Pajak terlihat paling tegas dengan langsung menonaktifkan sejumlah pegawai dan pejabat di tempat Gayus bertugas dan membuka akses pelaporan LHKPN terhadap pegawai pajak yang sebelumnya tidak tersentuh, bahkan oleh KPK. Kepolisian pun melakukan beberapa langkah. Antara lain, menetapkan tersangka dua penyidik, menonaktifkan seorang jenderal yang diduga terkait dengan mafia kasus, dan melakukan serangkaian pemeriksaan kode etik secara internal. Meskipun dinilai paling lambat dan tidak menunjukkan progres, kejaksaan juga menyatakan tidak cermatnya beberapa jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum yang menangani kasus Gayus. Sayang, kejaksaan masih berkutat pada persoalan administratif. Padahal, dugaan aliran dana terhadap jaksa sudah disampaikan oleh PPATK. Sebaliknya, di institusi pengadilan, Mahkamah Agung justru menyatakan bahwa hakim-hakim tersebut bersih dan tidak melanggar aturan. Pernyataan itu berbanding terbalik dengan temuan Komisi Yudisial (KY) tentang dugaan aliran uang terhadap hakim. Mencermati tindakan empat institusi itu, sepintas masyarakat mungkin berpikir, telah dilakukan beberapa perubahan di setiap institusi. Akan tetapi, kita sadar betul bahwa penanganan seperti itu rentan terjebak dan dilokalisasi pada kasus per kasus. Belajar dari sejumlah skandal di institusi tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, yang terus terulang, tidak berlebihan kita menyebut apa yang dilakukan hari ini hanyalah buih-buih. Bukan keseriusan substantif untuk benar-benar membersihkan institusi penegak hukum dan Ditjen Pajak dari bakteri mafioso. Perang terhadap mafia hukum, mafia pajak, dan korupsi harus dilakukan secara institusional. Ia tidak mungkin bisa dituntaskan dengan cara menari-nari dari kasus per kasus. Sebab, gegap gempita penanganan kasus Gayus, Bahasyim, bahkan kasus lain, justru rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik pencitraan, kamuflase komitmen antikorupsi, dan bukan tidak mungkin memperkuat konsolidasi mafia di tubuh setiap institusi. Sebab, kita sangat sadar, ibarat rumput liar, lahan untuk praktik mafia di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan terutama Ditjen Pajak masih sangat subur. Ditambah, petugas pembersih sering lalai dan tercemar. Darurat Mafia Indonesia Corruption Watch menilai, saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk membersihkan institusi -bukan perorangan semata- dengan perombakan total. Baik aspek kepemimpinannya; sistem regulasi, promosi, dan mutasi; pengawasan; sanksi; kekayaan yang tak wajar; hingga remunerasi yang layak. Kapolri dan jaksa agung, misalnya. Dua tampuk tertinggi kepolisian dan kejaksaan itu telah dinilai tidak mampu membersihkan, menjaga, dan menempatkan institusi masing-masing sebagai penegak hukum yang ideal. Di era Jaksa Agung Hendarman Supandji, terjadi skandal suap Urip Tri Gunawan yang melibatkan sejumlah jaksa agung muda, kasus jaksa penjual narkoba, penahanan Prita Mulyasari, perkara Anggodo yang merembet hingga wakil jaksa agung, dan kali ini mafia pajak Gayus. Demikian juga kepolisian. Citra institusi yang kini mereformasi diri itu justru terpuruk saat dipimpin Kapolri saat ini. Salah satu indikasinya, mulai diragukannya independensi Polri dalam penyelenggaran Pemilihan Umum 2009 dan pemilihan presiden. Selain itu, ada kasus salah tangkap, persoalan cicak lawan buaya, perkara Anggodo yang tidak mampu ditangani, hingga dugaan keterlibatan sejumlah jenderal polisi dalam kasus Gayus. Sulit dibayangkan perang terhadap mafia hukum bisa berjalan efektif jika kondisi status quo tersebut masih dipertahankan. Masuk akal jika kita berpikir tidak ada pilihan lain, selain membersihkan institusi itu. Sebab, jika kepolisian kotor, kejaksaan dan pengadilan tercemar, dan Ditjen Pajak tetap tak mampu membasmi mafia di tubuhnya, semua itu bakal merugikan dan mengancam masyarakat secara langsung. Tidak akan ada pengayom masyarakat bila polisi mengabdi kepada kepentingan mafia. Hukum bakal tumpul apabila kejaksaan dan pengadilan tercemar. Lalu, uang negara akan terus bocor di Ditjen Pajak dengan ketimpangan penghasilan yang luar biasa antara pegawai pajak dan masyarakat. Karena itu, tidak berlebihan jika kita me-warning sejak awal bahwa kita berada di titik darurat mafia. Sendi-sendi penting institusi pelayanan masyarakat dan penghasilan negara kini dibajak kekuatan mafioso. Sementara itu, komitmen
[ppiindia] Constitutional Court Keeps Faith With Indonesia's Controversial Blasphemy Law
http://www.thejakartaglobe.com/home/constitutional-court-keeps-faith-with-indonesias-controversial-blasphemy-law/370423 April 20, 2010 Camelia Pasandaran Muslims observing the hearing, in which the court rejected arguments that the law restricted freedom of religion. (JG Photo/Yudhi Sukma Wijaya) Constitutional Court Keeps Faith With Indonesia's Controversial Blasphemy Law In a ruling that was not entirely unexpected, the Constitutional Court on Monday rejected a motion to revise or annul the 1965 Blasphemy Law, saying the request had no legal base. The postulates of the applicants, both formal and material, have no legal base, court chief Mahfud MD said when reading out the court's decision. Therefore, the applicants' demand is rejected in its entirety. Of the law itself, he said: It's not contrary to the basic articles in the Constitution, but it needs to be made clearer. The ruling was made by the nine-member panel of judges with one dissenting opinion and another in agreement but for different reasons. The demand for a judicial review was filed by several human rights organizations, including Imparsial, PBHI and the Indonesian Legal Aid Foundation, along with such high-profile figures as late former President Abdurrahman Gus Dur Wahid and progressive Islamic scholar Siti Musdah Mulia. They argued that the state should not restrict people's right to freedom of worship. They said faith was a personal choice that the state should not interfere in. Under the Constitution, six formal religions are officially recognized and protected by the state - Islam, Buddhism, Hinduism, Catholicism, Protestantism and Confucianism. The law makes it illegal to publicize, recommend or organize public support for non-orthodox versions of those six religions, but it does not prohibit followers of minor faiths, such as Sikhs. Religious Affairs Minister Suryadharma Ali publicly opposed the petitioners, and warned that the law was needed to maintain social harmony and prevent an explosion of new religions. The law was used in 2008 to force followers of the Islamic Ahmadiyah sect to go underground and was regularly cited by minority groups as a source of discrimination and intimidation. One witness who testified in an earlier hearing, Sardy, said he could not get a letter of reference from the police to enlist in the military because he did not believe in any of the six faiths, despite believing in God. Another witness, Arswendo Atmowiloto, said he had been jailed for a year for quoting several important figures, including the Prophet Muhammad, in criticizing Islamic hard-liners. Judge Muhammad Alim said the law was appropriate to help the state protect religious freedom, and also to respect other basic human rights. The basis for the law is to guarantee religious harmony, and protecting religious teachings from blasphemy is a right, he said. Human rights aren't without their limits. Judge Ahmad Fadil Sumadi said he believed the Blasphemy Law was not relevant to the issue of religious freedom. It's there mainly to prevent blasphemy and anticipate acts of violence by those who believe their religion has been sullied, he said. The law ensures that such problems can be adequately dealt with. Judge Hamdan Zoelva said an article in the law stipulating a five-year prison sentence for violations was not unconstitutional. It's up to legislators to define the punishment in the law, he said, and not up to this court to abolish the law. Judge Haryono concurred, while Judge Maria Farida Indrati gave the sole dissenting opinion. The hearings on the judicial review have for the past several weeks been marked by vociferous demonstrations by hard-line Muslim groups, including the Islamic Defenders Front (FPI). Additional reporting by AFP Related articles Demonstrations Planned Ahead of Blasphemy Verdict 10:56 AM 19/04/2010 Constitutional Court Taking Up Indonesia's Thorny Religious Row 10:10 PM 04/02/2010 Legislative Seats Stay, Constitutional Court Rules 4:23 PM 09/08/2009 [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Airport Security Under Fire After Plane Hits Motorcycle
Refleksi : Cerita pesawat terbang di Indonesia sangat menarik, misalnya ada pesawat terbang tabrak sapi, pesawat terbang masuk kali, pesawat terbang tabrak sepeda motor dsb. http://www.thejakartaglobe.com/home/airport-security-under-fire-after-plane-hits-motorcycle/370411 April 20, 2010 Putri Prameshwari Airport Security Under Fire After Plane Hits Motorcycle Aviation investigators have started looking into a runway accident that killed two people on Monday after an aircraft collided with a motorcycle at an airfield in Tangerang. National Transportation Safety Committee (KNKT) spokesman JA Barata said a team of five investigators had been sent to Curug, Tangerang, on the outskirts of Jakarta, where two people on a motorcycle were killed when they were hit by a training plane coming in to land at Budiarto Airport. We've sent a team to the scene, headed by lead investigator Toos Sanityoso, he said. This is a serious accident. Two men, identified as Azumar, 24, and Yopie Hermawan, 16, a student at Bhakti Vocational Senior High School, were killed on impact at about 8:30 a.m. after illegally entering the grounds of the airport, used by the Indonesian Aviation Institute (STPI), in an apparent attempt to take a shortcut across the runway. Coincidentally, the men crossed the runway at the same time a single-engine Socata TB-10 Tobago training aircraft was landing. The two people aboard the plane were also seriously injured in the accident. They were taken to Siloam Hospital in Karawaci for treatment after the unusual accident. It's illegal for motorcycles to be on the runway, said STPI chairman Darwis Amini. He added that management of Budiarto Airport was not the responsibility of the flight school, and lambasted the lax security measures that had failed to keep unauthorized people out of the restricted zone. Ministry of Transportation spokesman Bambang Ervan said it was not unusual for motorcyclists to use the runway as a shortcut, despite it being illegal. There are wire fences and gutters installed all around the airport, he said, but people still manage to find ways to break in. He said the airport's operator, working under the auspices of the ministry, was unable to maintain around-the-clock monitoring of every airport in the country. Tight monitoring 24 hours a day, day in and day out, is impossible, he said. There's just not enough people to carry it out. Danang Parikesit, chairman of the Indonesian Transportation Society (MTI), an industry watchdog, called the accident an indication of poor airport security. He said all airports must strictly enforce their no-trespass zones, even if they only served as training airports. While universal transportation safety would be ideal, airports are expected to have much higher security standards than other transportation hubs, Danang said, adding that the airport operator must be held responsible for Monday's breach. He called on the Transportation Ministry to re-evaluate its policies on airport security, saying that the accident should never have happened. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Kingdom to fund two hospitals in Indonesia
http://arabnews.com/saudiarabia/article44951.ece Kingdom to fund two hospitals in Indonesia By GHAZANFAR ALI KHAN | ARAB NEWS Published: Apr 19, 2010 21:29 Updated: Apr 19, 2010 21:29 RIYADH: Saudi Arabia and Indonesia are discussing a plan where Saudi aid organizations will extend a SR225 million loan facility to fund the construction of two hospitals in Indonesia. Jakarta, on the other hand, has also announced the boosting of links in the energy sector and to increase crude oil imports by 200,000 barrels per day from the Kingdom, a key ally of Indonesia, said Indonesian Ambassador Gatot Abdullah Mansyur, on Monday. This Saudi goodwill gesture to build two hospitals - one on the campus of Andalas University and another on the premises of the University of Sebelas Maret in Indonesia - will further improve the excellent relations between the two countries, said the ambassador. He said that Jakarta was discussing the projects with the Saudi Fund for Development (SFD) and the Islamic Development Bank (IDB), which have assured the Indonesians of loan facilities for the two healthcare projects. The ambassador pointed out that the University of Sebelas Maret is an Indonesian state university located in Surakarta area, where a medical facility urgently required. The university is new with tremendous potential. Besides its strategic location, the it also has highly developed laboratories and infrastructure in Central Java. Andalas University, the oldest university in the country with 11 faculties, will have another Saudi-funded hospital. Its five-square-kilometer main campus is located in Limau Manis, in West Sumatra. Referring to the progressively improving relations between Riyadh and Jakarta in the oil sector, he said that Indonesia's state-owned oil and gas firm PT Pertamina would increase crude oil imports from Saudi Arabia by 200,000 barrels per day. The announcement comes amid rising domestic energy demand in Indonesia as oil production has fallen recently due to the lack of investment and aging wells in the country. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Bappenas: Rapat Kerja Fokus Pembangunan Ekonomi Berkeadilan
Refleksi : Alangkah bagus bila ekonomi berkeadilan bisa dibagun oleh rezim kleptokratik yang membonceng pada modal asing? Tetapi, pertanyaannya keadilan untuk siapa? http://www.antaranews.com/berita/1271649891/bappenas-rapat-kerja-fokus-pembangunan-ekonomi-berkeadilan Bappenas: Rapat Kerja Fokus Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Senin, 19 April 2010 11:04 WIB | Ekonomi Bisnis | Makro | Tampak Siring (ANTARA News) - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan, rapat kerja Presiden yang berlangsung di Istana Tampaksiring, Bali, 19 hingga 21 April mendatang akan berfokus kepada pembahasan pembangunan ekonomi berkeadilan. Seusai pembukaan dari Presiden, rapat kerja akan dilanjutkan dengan rapat pleno pembangunan ekonomi dan rapat pleno pembangunan berkeadilan, ujarnya di Istana Tampak Siring, Bali, Senin. Ia menjelaskan rapat pleno pembangunan ekonomi akan membahas tema mengenai konsep pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang beserta isu-isu pokok termasuk peran teknologi. Rapat pleno ini nantinya akan membahas dua panel yaitu, terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, seimbang dan berkelanjutan dan peningkatan daya saing melalui inovasi teknologi, ujarnya. Sedangkan rapat pleno pembangunan berkeadilan, lanjut dia, akan membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan berkeadilan, disparitas pembangunan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan kebijakan. Kemudian, rapat kerja tersebut, setelah rapat pleno akan dibagi secara pararel dalam empat kelompok yaitu kelompok pertama yang membahas pembangunan ekonomi dan dunia usaha dan mencakup pembahasan kebijakan ekonomi makro, percepatan penyediaan infrastruktur dan energi (termasuk kemitraan pemerintah dan swasta) serta peningkatan investasi dan ekspor. Kelompok kedua, membahas evaluasi dan peningkatan program-program pro rakyat mencakup pembahasan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat (PNPM) serta penguatan ekonomi rakyat. Kelompok ketiga membahas upaya untuk meningkatkan keadilan bagi rakyat termasuk pembahasan mengenai masyarakat penyandang masalah sosial, lansia, anak terlantar, cacat, keadilan, HAM dan lain-lain. Kelompok terakhir membahas upaya pencapaian MDG (Millenium Development Goals) mengenai percepatan program tersebut, disparitas wilayah dan off track (masalah HIV/AIDS, angka kematian ibu dan air minum). Armida mengharapkan rapat kerja itu nantinya juga bertujuan sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga hasil utama dari rapat kerja itu dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden dan diperoleh kebijakan yang lebih komprehensif. Sebelumnya, dalam rapat kerja di Istana Cipanas menghasilkan Inpres No1/2010 tentang percepatan pelaksanaan Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2010. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Susno Berlindung ke Komnas HAM
Refleksi : Agaknya ini kali pertama dalam sejarah NKRI, petinggi polisi meminta perlindungan ke Komnas HAM, pasti ada sesuatu masalah yang lebih menarik dari apa yang telah disiarkan untuk umum. http://www.antaranews.com/berita/1271673778/susno-berlindung-ke-komnas-ham Susno Berlindung ke Komnas HAM Senin, 19 April 2010 17:42 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Depok (ANTARA News) - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji meminta perlindungan hukum kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penangkapannya di Bandara Soekarno-Hatta saat ia hendak berobat ke Singapura beberapa waktu lalu. Kita telah mengirimkan surat ke Komnas HAM pada Jumat (15/4), kata kuasa hukum Susno, Zul Armain Aziz di Depok, Senin. Selain Komnas HAM, kata Zul, pihaknya juga akan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Zul kembali menegaskan bahwa kliennya pasti hadir memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (20/4) besok pukul 10.00 WIB. Pihaknya juga sudah menyiapkan segala macam pertanyaan dan keterangan untuk menjawab pertanyaan Polri. Menurut Zul kemungkinan besar anggota Komnas HAM akan datang ke rumah Susno pada Senin sore (19/4). Bareskrim Mabes Polri telah melayangkan surat panggilan terhadap Susno Duadji sebagai saksi dalam kasus Sjahril Johan, namun dalam surat panggilan tersebut, nama Susno ditulis tanpa pangkatnya hanya gelar akademis Drs. Zul mengaku sempat membahas masalah tersebut dengan Susno, tapi tidak mempermasalahkan hal tersebut, hanya mempertanyakan etikanya saja, karena bagaimana pun Susno masih polisi aktif. Tak perlu diperpanjang masalah tersebut, dan kami akan fokus terhadap agenda pemanggilan besok, katanya. Sementara itu saat dihubungi wartawan, Wakil Ketua Komnas HAM Nurcholis mengaku sudah menerima surat pengaduan dari pihak Susno sejak Jumat (15/4). Namun pihaknya belum dapat memastikan kapan akan mendatangi Susno. Saat ini masih kita bahas, standar saja. Kalau datang untuk kumpulkan data, pemeriksaan, serta interview, katanya. (T.F006/S022/S026) [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Sudah Bosan Hidup!
Pada awal bulan Februari yang lampau siaran TV Netwerk di Belanda mentayangkan reality show dimana seorang wanita lansia bunuh diri dihadapan kamera. Mengingat usianya sudah 99 tahun maka ia dibantu oleh Albert putera kandungnya dengan menggiling puluhan pil obat tidur sebelumnya untuk diramu dengan Yoghurt yang akhirnya diminum oleh nenek Moek Heringa, sebagai minuman terakhir di dalam hidupnya. Nenek ini dalam keadaan sehat waalfiat. Ia tidak menderita sakit, stress entah apapun juga. Ia ingin melakukan bunuh diri ini hanya dengan satu alasan saja, karena ia merasa sudah bosan hidup, sehingga ia tidak mau menunggu untuk bisa hidup lebih lama lagi. Mang Ucup sendiri mendukung sepenuhnya keputusan mulia dari sang nenek tsb. Hidup itu bukanlah kewajiban melainkan hadiah, apabila ini hadiah, maka seyogiyanya kita harus diperkenankan juga untuk mengembalikan kembali kepada sang Pemberi. Bahkan disemua kitab ajaran agama di dunia ini menilai, bahwa kehidupan ini hanya sekedar pinjaman saja. Nah kalau saya sudah bosan meminjamnya, bukankah saya juga berhak untuk mengembalikannya lebih awal? Aneh bin nyata setiap manusia berhak untuk bisa hidup, tetapi tidak berhak untuk bisa mati! Pada saat ini usia mang Ucup sudah mencapai 68 tahun, berarti sudah lebih dari cukup menjalani masa hidup saya. Disamping itu dengan saya melakukan bunuh diri, berarti saya bisa mengurangi beban bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Mereka tidak pelu bayar biaya rumah sakit, sedangkan saya sendiri tidak perlu menderita sebelumnya maut menjemput saya. Saya ingin mati secara wajar dirumah dalam lingkungan anggota keluarga yang saya kasihi. Pada jaman sekarang ini sudah jarang sekali di Eropa; orang bisa mati dengan wajar, tanpa harus mati di ICU rumah sakit dengan berbagai macam slang di hidung maupun dibadan. Apabila saya yang menentukan waktunya pulang ke alam baka, berarti sebelumnya saya bisa mengadakan pesta perpisahan terlebih dahulu dengan seluruh rekan-rekan maupun handai taulan saya; dalam suasana gembira dan penuh dengan rasa sukacita. Sebagai lagu terakhir akan diputar lagu My Way sebab inilah jalan pilihan terakhir yang telah saya tentukan dan pilih sendiri. Pil kematian akan diminum dengan Champagne Dom Perignon, sehingga dengan mana saya akan bisa mati dengan senyuman tersungging dibibir. Manula yang melakukan bunuh diri adalah seorang pahlawan yang memiliki keberanian. Untuk ini ia berhak mendapatkan pahala, karena dengan demikian menyatakan bahwa dirinya tidak egoist dan rakus ingin hidup terus-menerus tanpa menghiraukan sang generasi penerus. - Apabila mang Ucup bunuh diri berarti anak istri saya; akan bisa lebih awal dan juga lebih lama menikmati warisan saya. - Dan warisan tsb tidak perlu disunat lagi untuk biaya rumah sakit maupun rumah jompo. - Mengurangi beban negara untuk bayar uang pesiun. - Mengurangi kemacetan di jalanan - Memberikan kesempatan kepada istri untuk bisa kawin lagi dengan pasangan yang lebih muda - Mengosongkan rumah maupun tempat saya hidup sehingga tidak mempersesak isi dunia ini. - Mengurangi populasi penduduk dunia yang sudah padat - Tidak merepotkan orang lain yang merasa diwajibkan untuk merawat saya dimasa tua. - Tidak membebankan Dr untuk memberikan suntikan mati seperti halnya pada pasien yang sudah sekarat. (Eutanasia) Dengan begitu banyak pahala yang bisa didapatkan saya yakin akan masuk surga dan disambut oleh ratusan bidadari yang bahenol. Pandangan seperti yang saya uraikan tersebut diatas ini bukanlah pandangan konyol dari mang Ucup sendiri melainkan didukung oleh banyak warga di Belanda. Pada tahun 1991 seorang ahli hukum Belanda Huid Drion mengusulkan agar setiap senior diatas 65 tahun diberikan pil obat bunuh diri (My Last Will Pill), sehingga apabila mereka sudah bosan hidup seperti mang Ucup sekarang ini, tinggal sekali Gle...ek diminum; berakhirlah sudah hidupnya. Pendapat ini didukung oleh lebih dari 43% warga Belanda. Setiap tahun lebih dari 400 orang senior bunuh diri di Belanda. Dengan adanya pil bunuh diri -My Last Will Pill- para senior tidak perlu harus bunuh diri dengan cara yang sangat mengenaskan misalnya gantung diri, atau terjun bebas dari mall ataupun menabrakan dirinya di kereta api. Prinsip hidup mang Ucup adalah ketika saya muda; saya berusaha untuk bisa hidup dengan baik dan setelah saya tua, saya berusaha agar bisa mati dengan baik pula. Berarti mati tanpa harus menderita, dimana jalan satu-satunya ialah dengan cara mati lebih awal alias bunuh diri. Hampir setiap pasien yang menderita penyakit parah selalu mengajukan dua pertanyaan standard kepada Dr perawatnya: Apakah saya masih bisa sembuh? Berapa lama lagi masa hidup saya? Tetapi jarang sekali yang bertanya: Kapan saya bisa mati? Pada saat ini para manula yang memiliki pandangan hidup seperti mang Ucup sedang mengusahakan untuk bisa mengumpulkan tanda tangan sebanyak 40.000; agar gagasan -My Last Will Pill- ini bisa diterima oleh pemerintah Belanda untuk didiskusikan dan dikemudian hari
[ppiindia] (Tokoh of the Day) KH. Marzuqi Romli, Yogyakarta
KH. Marzuqi Romli [image: marzuqi romli.jpg] Giriloyo adalah sebuah dusun di bawah kaki perbukitan Imogiri. Masyarakat sekitar mengenal dengan nama Pajimatan, suatu bukit yang terkenal di daerah kawasan selatan Yogyakarta karena disanalah raja-raja Kerajaan Mataram Islam dimakamkan. Daerah Giriloyo ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (jaraknya hanya sekitar 15 km). Namun karena daerah ini terpencil dan berada di kaki bukit. Sasana khas pedesaan yang sepi dan sunyi namun penuh dengan kebersamaan dan kedamaian sangat mewarnai daerah tersebut. Suasana sepi yang mewarnai Giriloyo itu pada pertengahan abad ke-18 M sedikit demi sedikit berubah dengan munculnya kelompok pengajian yang diasuh oleh KH. Romli, seorang ulama yang menjadi Mursyid Tarekat Syathariyah. Seluruh murid-muridnya diberi ijazah tarekat tersebut dengan maksud agar mereka memiliki amalan-amalan harian yang pada akhirnya bisa lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Keseriusan dan ketekunan dalam pengelolaan pengajian, membuat KH. Romli seakan melupakan sunnah rasul yang lain, yaitu melangsungkan pernikahan. Maka ketika dirasa jama'ah pengajian yang dibinanya itu semakin lama semakin menunjukkan peningkatan, beliau segera melaksanakan pernikahan dengan putri dari Kiai Ali. Dari pernikahan dengan putri Kiai Ali ini lahir 5 orang putra yang salah satunya adalah bernama Ahmad Marzuqi. KH. Ahmad Marzuqi lahir pada tahun 1901 M di desa tempat ayahnya tinggal yaitu di Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul sebagai putra bungsu. Kiai Romli sangat berkeinginan kelak si bungsu apabila sudah besar dapat menggantikan perjuangan yang telah dirintisnya, mendidik orang-orang untuk lebih dekat pada Allah. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, sangat wajar apabila KH Marzuqi ketika baru berumur 4 tahun sudah dididik dengan konsentrasi penuh. Pada tahun 1905 oleh Kiai Romli, Ahmad Marzuqi di-pondok-kan di Pondok Pesantren Kanggotan Pleret Bantul di bawah bimbingan KH. Zaini. Karena masih kecil, maka pada waktu itu beliau hanya diajari kitab-kitab ubudiyah seperti Safinatun Najah, Fathul Qorib dan lain-lain. Di pondok Kanggotan ini beliau belajar sampai tahun 1910 M. Setelah lima tahun belajar di Kanggotan, Ahmad Marzuqi kemudian pindah pondok. Pondok yang dituju kali ini adalah Pondok Pesantren Termas yang berada di Pacitan Jawa Timur. pada saat itu pondok Termas berada di bawah bimbingan KH. Hafidz Dimyati, beliau belajar berbagai ilmu agama, seperti syara, tasawuf, dan lain-lain. Di pondok ini beliau belajar selama 4 tahun, dari tahun 1910 sampai tahun 1914 M. Ahmad Marzuki melanjutkan ngangsu kaweruh di ponok pesantren Watucongol Muntilan Magelang, tahun 1915 sampai tahun 1918. Kehausan Ahmad Marzuki dengan ilmu-ilmu keislmaan terobati di bawah bimbingan KH. Dimyati. Sepulang dari Watucongol, Ahmad Marzuqi kemudian meneruskan di Pondok Pesantren Somolangu Kebumen Jawa Tengah. Dibawah bimbingan KH. Abdurrauf, beliau mendapat kepercayaan untuk mengajar santri (badal: sebagai pengganti kyai) apabila kiai sedang berhalangan atau sakit. Kepercayaan itu diemban dengan tekun dan ikhlas sehingga tidak heran jika beliau semakin lama semakin menguasai ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di pondok-pondok yang terdahulu. Di Somolangu ini berlangsung antara tahun 1919 sampai tahun 1922. Tahun 1922 sepulang dari Pondok Somolangu sampai tahun 1925, beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirap Kebumen Jawa Tengah. Walaupun sudah mahir membaca kitab, namun beliau tidak jemu untuk lebih mendalami kitab-kitab yang telah dikajinya terdahulu. Hanya dua tahun lebih sedikit Ahmad Marzuqi menempat di Lirap Kebumen, pada tahun 1926 sampai tahun 1927 beliau pindah ke Pondok Pesantren Jamsaren yang ada di Solo Jawa Tengah. Pondok Jamsaren pada saat itu berada di bawah bimbingan KH. Idris. Sepulang dari Pondok Jamsaren ini beliau menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kali dalam hidupnya. Pada tahun 1927 (selepas menunaikan ibadah haji) sampai tahun 1931 beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Dibawah bimbingan KH. Munawwir ini beliau mewujudkan cita-citanya yang sudah lama terpendam ketika masih mengaji di Watucongol dahulu, yaitu keinginannya untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Keinginan itu menjadi kenyataan bahkan untuk melanggengkannya beliau baca ayat-ayat suci itu sampai khatam yaitu pada bulan Ramadlan saat sholat tarwih. Diceritakan, bahwa selama bulan ramadlan apabila badannya sehat, beliau khatamkan dalam satu bulan itu tiga kali khataman. Sepuluh hari pertama khatam untuk yang pertama, sepuluh hari kedua digunakan untuk mengkhatamkan bacaannya yang kedua dan sepuluh hari ketiga untuk yang ketiga kalinya. KH. Ahmad Marzuqi Mulai Berdawah Sepulang dari ngangsu kaweruh di berbagai pondok pesantren, sekitar tahun 1931, KH. Ahmad Marzuqi mulai melakukan pengajian-pengajian di berbagai tempat terutama di desa-desa di Gunungkidul. Perjalanan untuk
[ppiindia] Taruhan “Demokrasi” di Partai Demokrat
Taruhan “Demokrasi” di Partai Demokrat Oleh: Ikrar Nusa Bhakti Seputar Indonesia, 20 April 2010 KONGRES II Partai Demokrat (PD) baru akan berlangsung pada 21–23 Mei 2010 di Kota Kembang Bandung.Namun, suhu politik internal di PD terkait dengan pertarungan politik untuk meraih jabatan Ketua Umum DPP PD sudah memanas. Meski ada tiga nama yang muncul sebagai kandidat Ketua Umum PD––Andi Alifian Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzuki Alie––, dua nama terdepan dipandang sebagai petarung paling kuat untuk menduduki posisi puncak di PD. Andi Mallarangeng (AM), karena kekuatan keuangan dan jaringan usaha konsultan politik keluarga, memasang baliho besar di bilangan Jembatan Semanggi, Jakarta, dengan foto besar bertuliskan “AM for PD No 1, Siap Melanjutkan Perjuangan.” Lokasi baliho dan gaya berkampanye AM mirip dengan ketika adik kandungnya, Rizal Mallarangeng, ingin maju menjadi calon kandidat presiden pada Pilpres 2009 yang menampilkan kata-kata bertuah: “If there is a will,there is a way(di mana ada kemauan, di situ ada jalan). ” Untuk mendongkrak popularitasnya dan mencitrakan kedekatan dirinya dengan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),AM kerap kali mengajak Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) pada road show politik ke berbagai daerah. Apa yang dilakukan Anas Urbaningrum (AU) lain lagi.Politisi muda PD yang berpembawaan tenang dan santun ini lebih memilih “berpolitik secara santun,bersih, saling menghormati, dan memperkuat kelembagaan partai untuk kepentingan jangka panjang” sebagai jualan politiknya.AU mungkin sudah menyadari,PD yang selama ini sangat tergantung pada citra diri SBY tak selamanya dapat bergantung pada sosok SBY semata. Citra SBY tetap penting untuk jangka pendek, tetapi memperkuat kelembagaan partai di tubuh PD merupakan suatu keniscayaan agar PD dapat survive di masa depan. Dengan kata lain,dalam bahasa yang sederhana, politik pencitraan adalah kebutuhan politik jangka pendek pada masa lalu, sedangkan penguatan kelembagaan partai merupakan kepentingan jangka panjang ke depan agar PD dapat berfungsi sesungguh-sungguhny a partai politik dan bukan sekadar “fans clubSBY”. Apa yang dipikirkan dan akan dijalankan AU jika terpilih menjadi orang nomor satu di PD itu merupakan langkah maju. PD tidak mungkin terus-menerus mengusung nama besar SBY yang mustahil dapat dijagokan lagi sebagai capres pada Pilpres 2014.Membangun kelembagaan partai atas dasar pengembangan sistem jauh lebih berguna ketimbang terus-menerus mengusung nama besar SBY. Selain itu, politik pencitraan yang membabi buta telah pula membuat jenuh dan muak kalangan kelas menengah bawah dan atas yang semakin kritis dalam mengemukakan pandangan-pandangan dan penilaian politiknya. Tanpa adanya akar dan bangunan kelembagaan partai yang kuat, PD akan terempas pada Pemilu 2014. Demokrat atau ≈PatronΔ Akhir dari pertarungan politik atau lebih santunnya pertandingan politik antara AM dan AU tampaknya akan sangat ditentukan oleh sikap SBY sebagai Ketua Dewan Pembina PD. Meski kubu AU mendaku (mengklaim) bahwa AU sudah mendapatkan dukungan lebih dari separuh DPD dan DPC PD dari Sabang sampai ke Merauke, sementara kubu AM mendaku telah mengantongi dukungan 70% dari mereka yang berhak memilih, semua itu tergantung pada sikap SBY. Jika SBY menunjukkan sosok dirinya sebagai seorang “patron politik” seperti posisi Soeharto di dalam Golkar pada era Orde Baru, bukan mustahil restu politik itu akan diberikan kepada AM. Alasan politiknya,AM adalah mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden yang amat dekat dengan SBY dan keluarganya. Sebagai mantan jubir, AM tentu lebih mudah disetir untuk memberikan konsesi-konsesi politik kepada keluarga SBY di masa depan, baik terhadap istrinya, KristianiYudhoyono, ataupun Ibas. AM juga bukan kader PD yang sejak awal berkiprah di PD. Pada pemilu legislatif 2004 AM merupakan kandidat anggota legislatif untuk daerah pemilihan DKI Jakarta (tetapi gagal) dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) pimpinan Riyaas Rasyid. Citranya sebagai politisi yang “lompat pagar” dari PDK ke PD mungkin menjadi titik lemah AM untuk meraih posisi puncak di PD. Jika SBY lebih menunjukkan dirinya sebagai seorang demokrat sejati, bukan mustahil dukungan politik kepada AU akan semakin membesar karena AU adalah kader muda partai yang santun, bersih, dan memiliki segudang pengalaman politik yang memungkinkan mempertahankan PD dapat tetap berjaya di masa depan.Sebagai anak muda yang tahu diri,AU memang tidak dapat melepaskan diri 100% dari sosok SBY karena bagaimanapun AU juga berutang budi kepada SBY yang telah memberikan tempat bagi AU untuk mengembangkan diri di PD setelah ia mengundurkan diri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terjun ke politik menjelang Pemilu Presiden 2004. Suhu politik internal di dalam PD memang semakin memanas. Ada isu dari kalangan internal PD sendiri bahwa politik uang dan intrik politik berupa ancaman pemecatan
[ppiindia] Kritik terhadap Editorial TEMPO dari Chris Komari (kasus Century)
--- On Tue, 4/20/10, Chris Komari futureindone...@yahoo.com wrote: Subject: Re:Editorial TEMPO: Peluru Kosong Ancaman Boikot Date: Tuesday, April 20, 2010, 3:37 AM (Quote) Dalam politik, boikot bukan barang baru. Tapi undang-undang mewajibkan anggota Dewan mendahu- lukan kepentingan negara di atas kepentingan priba- di, kelompok, dan golongan. Urusan revisi bujet 2010 jelas merupakan kepentingan negara dan rakyat ba- nyak. Koalisi pro-Yudhoyono mesti menggalang du- kungan untuk memastikan lawan politiknya tidak menghalang-halangi kehadiran Menteri Keuangan gu- na membahas anggaran negara. (Unquote) * Publikasi editorial TEMPO semakin hari semakin bias, kelihatan sekali membela the establishment, khususnya Sri Mulyani. Dari hasil pantuan kami dari awal pememberitaan TEMPO tentang kasus Bank Century, majalah TEMPO selalu berpihak pada Sri Mulyani tanpa bisa mengetengahkan permasalahan yang ada secara komprehensive agar publik bisa memamahi masalah yang ada dan konswekensinya bila seorang Presiden bisa begitu saja MENOLAK rekomendasi dan hasil keputusan DPR. DPR adalah badan Legislative yang memiliki tugas dan tanggung-jawab secara konstitutional untuk mengawasi jalanya pemerintah atau kerjanya orang-orang di Executive, karena itu DPR di beri HAK ANGKET, HAK INETRPELASI, HAK MENYATAKAN PENDAPAT, HAK BUDGET dan HAK SUBPOENA. Terus apa artinya HAK ANGKET DPR yang menghabiskan triliunan Rupiah bila keputusan DPR sebagai badan Legislative dalam menjalankan oversight role terhadap Executive yang berupa rekomendasi itu bisa begitu saja diabaikan oleh seorang Presiden tanpa adanya konsekwensi dan ramifikasi politik? Kalau yang dicari hanyalah sebuah Rekomendasi, kenapa pakai DPR melalui Hak Angket lagi, yang menghabiskan trilliunan rupiah kalau yang dicari cuma sebuah Rekomendasi, kenapa tidak menunjuk Komisi Pencari Fakta saja seperti yang Presiden SBY lalukan dalam kasus Cicak vs Buaya? http://parmadim.com/2010/03/27/dpr-bukanlah-dewan-pencari-fakta-dpf/ Kalau Presiden SBY tidak mau perduli dengan keputusan DPR, maka DPR has every right to delay, to stall dan tidak meloloskan APBN 2010 sebagaimana yang diajukan oleh Pemerintah, atau paling tidak DPR bisa melakaukan manuver politik dan memiliki hak politik untuk menjadikan APBN 2010 sebagai bargaining chip untuk memaksa Presiden SBY melaksanakan rekomendasi DPR, sebab keputusan DPR yang berupa rekomendasi itu adalah keputusan DPR sebagai badan Legislative dan bukanya keputusan kader atau wakil-wakil dari berbagai Partai politik yang duduk di DPR. Editorial TEMPO mengatakan bahwa budget 2010 adalah demi kepentingan negara dan rakyat banyak. Terus, apa rekomendasi DPR sebagai badan Legislative dalam menjalankan oversight role-nya terhadap Executive dan telah sepakat mengeluarkan keputusan bersama yang berupa Rekomendasi terhadap Executive untuk men-non-aftifkan Wapres Borediono dan Sri Mulyani itu bukan untuk kepentingan negara dan orang banyak? Apakah keputusan DPR yang berupa rekomendasi itu dipandang oleh Presiden SBY sebagai satu manuever politik yang dilakukan untuk kepentingan oposisi Partai politik atau untuk kader-kader dari berbagai partai politik yang kini duduk di DPR untuk mendapatkan JATAH Menteri di kabinet? Dalam kasus Bank Century, sudah jelas bahwasanya mantan Chairman BI Boediono dan Menkeu Sri Mulyani telah melakukan kesalahan (Wrongdoings), dan kesalahan inilah yang perlu dicategorikan: 1). Apakah kesalahan itu termasuk criminal misconducts yang harus diproses melalui hukum (Judiciary) dengan memakai acuan criminal law yang berkahir dengan hukuman di penjara bagi mereka yang bersalah, atau 2). Kesalahan itu termasuk dalam kategori non-criminal misconducts yang harus diproses melalui Parliamentary Proceeding or Trial dengan memakai acuan Constitutional Law yang berakhir dengan removal from office bagi mereka yang bersalah. Disinilah pentingnya bagi DPR untuk melakukan whatever it takes to defend the rule of law, konstitusi, UUD 1945 dan peranan DPR untuk mengawasi kerja orang-orang di Executive. Jangan sampai peranan penting dan tanggung jawab konstitutional DPR itu di kerdilkan, dimanipulasi dan dikontrol oleh lembaga Executive atau Presiden. (Quote) Presiden mesti tetap pada sikap bahwa jika DPR menolak menteri sebagai pembantunya, itu artinya DPR menolak presiden yang dipilih rakyat. (Unquote) Assertion editorial TEMPO diatas is way over stretching. Kalau DPR menolak seorang Menteri yang kena kasus dan bertanggung jawab atas keputusan dana bail-out Bank Century yang telah dinyatakan bermasalah adalah juga penolakan terhadap seorang Presiden yang dipilih rakyat, terus bagaimana bila Presiden itu sendiri MENOLAK keputusan DPR yang terdiri dari ratusan orang yang juga dipilih oleh rakyat dan menjadi wakil rakyat? Likewise dengan logika yang sama yang di lakukan oleh editorial TEMPO, rakyat Indoensia bisa mengatakan
[ppiindia] Menyapa Senyuman
Menyapa Senyuman By: agussyafii Seorang murid TK nol Kecil kecewa pada ayahnya karena sang ayah selalu menjawab sama. Disaat si anak tanya, 'Waktu ayah kelas nol, siapa presiden kita?' Jawab ayahnya, 'Soeharto.' Pertanyaan meningkat waktu si ayah SD, SMP, SMA, kuliah, siapa presidennya?' Jawabannya tetap: 'Soeharto.' Si anak menyergah, 'Ah, ayah payah dah, Apa nggak ada nama lain?' Cerita diatas saya hanya ingin menyapa teman2 semua agar tersenyum dipagi yang indah ini. Bila kita mampu tersenyum dipagi hari ini akan mengantarkan kita ke depan pintu gerbang rizki dan kebahagiaan. Yuk, tebarkan kebahagiaan untuk orang-orang disekeliling kita..' --- Sungguh menakjubkan Seorang Mukmin itu. Bila mendapatkan nikmat ia bersyukur dan itu baik baginya. Bila mendapat cobaan ia bersabar dan sabar itu baik baginya. (HR. Muslim). Wassalam, agussyafii -- Tulisan ini dibuat dalam rangka kampanye program Kegiatan 'Salam Amalia' (SALMA) Hari Ahad, Tanggal 9 Mei 2010 Di Rumah Amalia. Silahkan kirimkan dukungan dan partisipasi anda di http://www.facebook.com/agussyafii2, atau http://agussyafii.blogspot.com/, http://www.twitter.com/agussyafii atau sms di 087 8777 12 431. [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] UN raps Gulf on workers' rights
Refleksi: Bagi yang mau menjadi TKI/TKW di negeri-negeri Arab, semoga dicatat, diingat dan diperhatikan perlakuan terhadap buruh asing disana agar tidak menjadi korban. http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTM2Mjg3NjIwOA== UN raps Gulf on workers' rights Published Date: April 20, 2010 JEDDAH: UN human rights chief Navi Pillay called yesterday for Gulf states to improve the position of millions of foreign workers in the region and lift restrictions on women. She criticised the treatment of an estimated 12 million foreign workers in the six countries of the Gulf Cooperation Council: Oman, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait and the United Arab Emirates. Many are subject to illegal practices like confiscation of their passports, withholding wages, and exploitation by job agents, she said. Pillay, the UN High Commissioner for Human Rights, on the first stop of a six-nation Gulf tour, singled out the systems in many of the countries which require workers to have local sponsors, known as kafala. Some countries are reconsidering the sponsorship (or kafala) system that rigidly binds migrants to their employers, enabling the latter to commit abuses, while preventing workers from changing jobs or leaving the country, she told a small gathering at King Abdullah University for Science and Technology north of Jeddah. I wholeheartedly support those efforts and call on other states to replace the kafala system with updated labour laws that can better balance rights and duties. She called the situation of migrant domestic workers of particular concern, because their isolation in private homes makes them even more vulnerable to physical, psychological and sexual violence. Thus, it is of the utmost importance that in crafting and applying migration policies, governments maintain a human rights approach to migration at the front and centre of their action. Under the sponsorship systems in place in much of the Gulf, nationals or companies can hire large numbers of migrant workers who are dependent on their employers for food and shelter. Many workers complain that agencies or employers confiscate their passports for the duration of their contracts, do not pay them regularly or deduct housing or health costs from their pay. Some Gulf countries such as Bahrain are scrapping the kafala system, while others such as Kuwait are overhauling labour laws or introducing a minimum wage to improve the conditions for millions of foreign workers. But the world's top oil exporter Saudi Arabia, where expatriate workers comprise 7 million of the 25 million-strong population, has yet to make such reforms as diplomats say there is resistance among businesses who benefit from the system. Women in the region are still unable to fully enjoy their human rights, Pillay also said. Discriminatory barriers continue to hamper women's right to shape their own lives and choices, and fully participate in public life and be part of public debates that influence the direction of a nation, she said. On her first-ever visit to Saudi Arabia, she said other Muslim states in the world have improved women's rights via dynamic interpretations of Islamic traditions. In those countries, governments and Islamic legal experts demonstrated that far from being innovations, such legislation was compatible with Islamic jurisprudence and, indeed, stemmed from it. She specifically cited the practice of requiring women to have a male guardian to move around outside the home, to appear in court and often to engage in business. Such rules are enforced most commonly in Saudi Arabia, where society is governed according to ultra-conservative Wahhabi interpretation of Islam. The rights chief pointed to some improvements in the region, including the creation of national human rights institutions in several of the countries. She also pointed to an encouraging level of governmental efforts to bolster children's' rights, stop human trafficking, and improve economic rights. And she praised efforts to expand women's education, which she called not only fair but also good policy to improve the community and national wellbeing and prosperity. But she noted that at the same time some countries were tightening controls on freedom of association and expression, putting greater pressure on activists and the media who speak out on human rights violations. Hosted by the Saudi Human Rights Commission, Pillay made her speech at the new university, lauded for allowing men and women researchers from around the world to work side-by-side, unlike the stiff controls on gender mingling enforced by religious conservatives outside the campus. With entrance to the campus tightly controlled, however, few Saudis have ever been inside and only about 30 students and faculty, most of them non-Saudis, were on hand for the speech. After the speech she visited the Organisation of the Islamic Conference in Jeddah, and was then to
[ppiindia] Iran to cut fuel imports as sanctions loom
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=OTQ4OTYwNTM1 Iran to cut fuel imports as sanctions loom Published Date: April 20, 2010 TEHRAN: A planned hike in gasoline prices will cut consumption and reduce Iran's dependence on imported fuel, a senior official said yesterday, dismissing the threat of more international sanctions on the Islamic state. Iran is the world's fifth biggest crude exporter but US sanctions mean it has suffered from lack of investment in refineries, forcing the OPEC member to import 40 percent of its gasoline needs. Commerce Minister Mehdi Ghazanfari said a plan to reform Iran's costly subsidy system, under which energy and food subsidies would be phased out over five years, would increase domestic gasoline prices. This will affect consumption and lower dependence on foreign imports, he told a news conference, adding that Iran was also increasing its own production. With the United States pushing for a fourth round of UN sanctions on Iran over its nuclear work, several of the world's top oil firms and trading houses have already curbed fuel sales to pre-empt potential penalization of their US operations. On Thursday, Malaysia's Petronas said it had stopped supplying gasoline to Iran, joining a growing list of companies taking similar action. Such pullouts may allow oil firms from China, which wants to maintain economic ties with Tehran, to strengthen their position in Iran. Iran bought around 128,000 barrels per day (bpd) of gasoline in March, steady with imports the previous month, according to traders. 'DEFEATED' Iranian motorists now pay just 1,000 rials (about 10 US cents) per liter of gasoline, for amounts of up to 80 litres per month. Above that level, they pay 4,000 rials. Low prices have encouraged demand and forced the country to import large quantities of gasoline, burdening the state budget and making it potentially vulnerable to any measures targeting such trade. Iranian leaders have repeatedly shrugged off the impact of sanctions imposed over nuclear work the West fears is aimed at making bombs, but anal ysts say they are hurting the economy by deterring foreign investors and pushing up trade costs. Iran says its nuclear program is aimed at generating electricity. A US sanctions draft proposes new curbs on Iranian banking, a full arms embargo, tougher measures against Iranian shipping, moves against members of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and firms they control and a ban on new investments in Iran's energy sector. While Washington hopes the UN Security Council will approve the sanctions in the coming weeks, Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has said he will not beg to avoid them and that they do not pose a huge risk to the country's economy. The economic sanction process is a defeated one, Ghazanfari said. Almost the entire world is after market ... and Iran has one of the biggest markets in the world, he said. Any sanction targeting Iran's oil sales would also be ineffective, the minister said. Because it is the Western countries that depend on oil for their livelihood ... they would actually be helping the Islamic state to preserve its oil for future generations, Ghazanfari said. - Reuters [Non-text portions of this message have been removed]
[ppiindia] Promiscuous women cause quakes: Cleric
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=ODc2NjM0MDE1 Promiscuous women cause quakes: Cleric Published Date: April 20, 2010 BEIRUT: A senior Iranian cleric says women who wear revealing clothing and behave promiscuously are to blame for earthquakes. Iran is one of the world's most earthquake-prone countries, and the cleric's unusual explanation for why the earth shakes follows a prediction by President Mahmoud Ahmadinejad that a quake is certain to hit Tehran and that many of its 12 million inhabitants should relocate. Many women who do not dress modestly ... lead young men astray, corrupt their chastity and spread adultery in society, which (consequently) increases earthquakes, Hojatoleslam Kazem Sedighi was quoted as saying by Iranian media. Women in the Islamic Republic are required by law to cover from head to toe, but many, especially the young, ignore some of the more strict codes and wear tight coats and scarves pulled back that show much of the hair. What can we do to avoid being buried under the rubble? Sedighi asked during a prayer sermon Friday. There is no other solution but to take refuge in religion and to adapt our lives to Islam's moral codes. Seismologists have warned for at least two decades that it is likely the sprawling capital will be struck by a catastrophic quake in the near future. Some experts have even suggested Iran should move its capital to a less seismically active location. Tehran straddles scores of fault lines, including one more than 80 km long, though it has not suffered a major quake since 1830. In 2003, a powerful earthquake hit the southern city of Bam, killing 31,000 people - about a quarter of that city's population - and destroying its ancient mud-built citadel. A divine authority told me to tell the people to make a general repentance. Why? Because calamities threaten us, said Sedighi, Tehran's acting Friday prayer leader. Referring to the violence that followed last June's disputed presidential election, he said, The political earthquake that occurred was a reaction to some of the action s (that took place). And now, if a natural earthquake hits Tehran, no one will be able to confront such a calamity but God's power, only God's power. ... So let's not disappoint God. The Iranian government and its security forces have been locked in a bloody battle with a large opposition movement that accuses Ahmadinejad of winning last year's vote by fraud. Ahmadinejad made his quake prediction two weeks ago but said he could not give an exact date. He acknowledged that he could not order all of Tehran's 12 million people to evacuate. But provisions have to be made. ... At least 5 million should leave Tehran so it is less crowded, the president said. Minister of Welfare and Social Security Sadeq Mahsooli said prayers and pleas for forgiveness were the best formulas to repel earthquakes. We cannot invent a system that prevents earthquakes, but God has created this system and that is to avoid sins, to pray, to seek forgiveness, pay alms and self-sacrifice, Mahsooli said. - AP [Non-text portions of this message have been removed]
